Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Kemudi JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)
Sigit Sepriandi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Humanities Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjungpinang Sigit Sepriandi; Rahmawati Hussein
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 7, No 1 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v7i1.2175

Abstract

Tanjungpinang is one of the areas that became the entry point for the shelter and repatriation of Deprived Migrant Workers (PMB) deported from Malaysia. The high number of PMBs deported from Malaysia through Tanjungpinang City, made the Tanjungpinang City Government overwhelmed in overcoming these problems. Therefore, to overcome this, the Tanjungpinang City Government collaborated and coordinated with various stakeholders to be able to resolve the situation. This study aims to analyze what factors influence collaborative governance by regional governments in handling PMB in Tanjungpinang. The method used is a qualitative method with a descriptive approach, data collection techniques using interview techniques, observation and documentation relating to handling PMB. Meanwhile data processing uses reduction techniques. The results of the study found that the factors that influence collaborative governance in handling PMB in Tanjungpinang City can be seen from the factors of social, cultural and government interests. From the analysis of these three factors, the factors of social and cultural structure do not significantly influence the course of collaboration. However, the government interest factor is a factor that causes the failure of a collaboration, including in terms of active participation from stakeholders in decision making.
IMPLEMENTASI SISTEM LELANG ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) OLEH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG Raja Dachroni; Raja Erafidah; Edward Mandala; Sigit Sepriandi
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 2 No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.612 KB) | DOI: 10.36341/jdp.v2i1.737

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi sistem e-procurement melalui Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang telah diadopsi pada tahun 2011. Penelitian ini juga ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi e-procurement. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran, kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara dan dokumenter. Sedangkan target dari penelitian ini adalah pihak yang memahami secara detail bagaimana proses penerapan sistem e-procurement di pemerintahan kota Tanjungpinang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi sistem e-procurement di kota Tanjungpinang telah berjalan efektif dengan nilai indeks efektivitas 3,13. Parameter yang berkontribusi pada efektivitas kejelasan implementasi perencanaan e-procurement (3,32), tujuan dan sasaran yang jelas (3,28), jenis sistem situs web (3,26), sumber daya manusia (3,25), infrastruktur dan jaringan (3,01), efisiensi dan efektifitas (2,96) regulasi adalah parameter terendah dengan nilai 2,84. Meskipun demikian, implementasi e-procurement di pemerintah Kota Tanjungpinang telah dilakukan secara efektif, tetapi masih ditemukan adanya pengaruh pollitik dalam sistem e-procurement tersebut. Namun dengan kemauan politik pemerintah kota Tanjungpinang yang cukup kuat.
Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Debarkasi Kota Tanjungpinang Sigit Sepriandi
Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.637 KB)

Abstract

Tingginya jumlah Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang dideportasi dari Malaysia melalui Tanjungpinang, mengharuskan pemerintah daerah untuk memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan perlindungan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah di debarkasi Tanjungpinang terhadap Pekerja Migran Bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik triangulasi data. Hasilnya menunjukkan bahwa ada koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Sosial dan BP3TKI Tanjungpinang dalam memberikan perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Bermasalah. Upaya perlindungan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang seperti, pemenuhan kebutuhan dasar mereka selama proses deportasi dan layanan di Rumah Penampungan Warga Negara Indonesia-Migra Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO), yang menggunakan praktek kerja sosial. Perlindungan tersebut sudah mencakup perlindungan dalam bentuk bantuan, pemulihan psikologis, perawatan kesehatan dan pemulangan ke daerah asal.
Co-Authors Edward Mandala Rahmawati Hussein Raja Dachroni Raja Erafidah