Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertentangan Antara Asas Oportunitas Dengan Asas Equality Before The Law (Pasal 35 Huruf C UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) Deni Setya Bagus Yuherawan; Muhammad Huzaini
Justitia Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i02.8303

Kejaksaan Agung dengan berdasarkan kewenangannya dapat mengesampingkan perkara atas alasan demi kepentingan umum, sebagaimana terdapat pada Pasal 35 huruf C Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini menjadi bertentangan terhadap asas equality before the law dan terjadinya diskriminasi terhadap penerapan hukum kepada subjek hukum. dibandingkan pada asas equality before the law yang diwujudkan pada asas legalitas menjelaskan bahwa setiap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses berdasarkan hukum dan diperlakukan sama dengan warga negara lainnya. Dengan berlandaskan asas equality before the law yang diwujudkan dalam asas legalitas serta sistem penuntutan berdasarkan asas pengesampingan perkara demi kepentingan umum mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam penegakkan hukum. Dapat dibenarkan jaksa agung diberikan kewenangan untuk dapat mengesampingkan perkara atas alasan demi kepentingan umum sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akan tetapi sebab yang menjadi alasan akan kewenangan tersebut memiliki pertentangan pada asas equality before the law.Kata Kunci: Asas Equality Before The Law, Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum

MOTIF , PERSEPSI, DAN PENGALAMAN TENAGA KERJA MADURA Wispandono Wispandono; Netty Dyah Kurniasari; Eni Sri Rahayu; Deni Setya Yuherawan
Jurnal Komunikasi Vol 11, No 2 (2017): September
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi UTM

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menggali persepsi, motif dan pengalaman masyarakat Madura menjadi TKI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Subyekpenelitian yaitu masyarakat yang berminat menjadi TKI, dan yang sudah menjadi TKI di KecamatanSepulu Bangkalan Madura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan persepsi informanmenjadi TKI mencari nafkah dan pengalaman. Orang yang mendorong untuk menjadi TKI adalah orangtua. Jenis pekerjaan yang diminati yaitu tukang bangunan dan pembantu rumah tangga. Mayoritasinforman tidak memiliki ketrampilan yang diperlukan untuk bekal menjadi TKI.Kata kunci : motif, persepsi, pengalaman TKI

KETIDAKTEPATAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA Deni Setya Bagus Yuherawan; Baiq Salimatul Rosdiana
Jurnal Ius Constituendum Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i2.2207

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi keberadaan UU Narkotika dan ratio legis Pasal 103 UU Narkotika. Secara faktual, terdapat beda tafsir dan beda pendapat antara penegak hukum tentang penerapan UU Narkotika. Hal ini terbukti pada putusan pengadilan, yang menjatuhkan putusan pidana penjara dan rehablitasi, walaupun pidana penjara lebih besar jumlahnya. Beda tafsir antara penegak hukum mengakibatkan belum tercapainya tujuan diberlakukannya UU Narkotika berkaitan dengan penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Analisis terhadap rumusan masalah dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan penafsiran Gramatikal dan penafsiran Sistematis. Ketentuan hukum yang dianalisis adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan. Kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa Pasal 103 UU Narkotika mengandung unsur ratio legis yang tepat untuk dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Fakta lain menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotikaternyata kurang efisien karena tidak mampu menimalisasi jumlah penyalahguna narkotika. Penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika dinilai tidak tepat.

REFUNGSIONALISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN UNTUK MEREHABILITASI BANDAR, KURIR, DAN PECANDU NARKOBA (REFUNCTIONALIZATION OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS TO REHABILITATE DRUG DEALERS, COURIERS, AND ADDICTS) Ribut Baidi; Deni Setya Bagus Yuherawan
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.16663

Kejahatan narkoba yang semakin meluas, mulai dari perkotaan sampai pelosok desa merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Seluruh elemen bangsa, yaitu penegak hukum, akademisi, praktisi, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, pers, dan masyarakat seyogyanya memerangi kejahatan narkoba. Semua harus berharap mempunyai komitmen yang sama dan kuat untuk memberantas kejahatan narkota semaksimal mungkin. Kejahatan narkoba sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Proses pencegahan dan penindakan terhadap bandar maupun kurir, serta penanganan terhadap korban kejahatan narkoba harus dilakukan secara khusus dan luar biasa pula. Penanganan ini harus dilakukan dengan melibatkan semua kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memfungsikan lembaga pemasyarakatan (Lapas), yang bukan saja memenjarakan dan membina, tapi juga untuk merehabilitasi korban/pecandu dan kurir. Penelitian ini membahas tentang strategi untuk melawan kejahatan narkoba dengan memfungsikan Lapas sebagai tempat untuk merehabilitasi, selain memenjara dan membina narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuan artikel ini adalah untuk merumuskan kebijakan baru tentang pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi bagi korban/pecandu dan kurir.

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS PROSTITUSI ONLINE Deni Yuherawan; Subaidah Ratna Juita
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.9141

Pembahasan dan pengkajian secara teoretis normatif mengenai pembaruan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana berkaitan dengan pembaruan dalam subsistem substansi dari hukum pidana, serta merupakan pembangunan dalam sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada perlindungan terhadap masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi aktivitas prostitusi online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana melalui formulasi sanksi pidana sebagai wujud konkret pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online. Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana kepada para pengguna jasa dalam kasus prostitusi online menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi online itu sendiri. Apabila tidak ada pengaturan nasional yang mengatur tentang hal tersbut, maka para pengguna jasa prostitusi online akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata dan termasuk perempuan yang memberikan jasa layanan seks komersil (PSK), sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma kesusilaan dalam masyarakat sebagai salah satu pengejewantahan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum pidana, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana baik itu bagi para pengguna jasa prostitusi online maupun perempuan yang memberikan jasa layanan seks komersil (PSK). Dengan demikian, tulisan ini mengkaji mengenai aktualisasi nilai-nilai pancasila melalui reformulasi pertanggungjawaban pidana dalam kasus prostitusi online.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PARIWISATA HALAL DI KABUPATEN PAMEKASAN-MADURA Deni Yuherawan; Eny Suastuti; Uswatun Hasanah
RechtIdee Vol 18, No 1 (2023): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v18i1.19375

The declaration of the development of halal tourism in Pamekasan still leaves problems. The burning case of a newly established tourist spot in Pamekasan indicates this phenomenon. The purpose of this study is to examine regulations regarding halal tourism in Pamekasan, which is known as the city of the Islamic community development movement (Gerbang Salam) and the problems that arise from the implementation of these regulations. This research is a sociolegal research, using primary data and secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of the study show that in Pamekasan there is a Pamekasan Regency Regional Regulation Number 2 of 2019 as a regulation that regulates the implementation of entertainment and recreation so that it is in accordance with the customary, religious and cultural values of the community. The problem that arises is that there are still differences in perceptions between entertainment managers and the local community, supervisory institutions are not firm in taking action against violations of entertainment and recreation businesses that violate local regulations, giving rise to vigilante actions by the surrounding community.

REFUNGSIONALISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN UNTUK MEREHABILITASI BANDAR, KURIR, DAN PECANDU NARKOBA (REFUNCTIONALIZATION OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS TO REHABILITATE DRUG DEALERS, COURIERS, AND ADDICTS) Ribut Baidi; Deni Setya Bagus Yuherawan
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.16663

Kejahatan narkoba yang semakin meluas, mulai dari perkotaan sampai pelosok desa merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Seluruh elemen bangsa, yaitu penegak hukum, akademisi, praktisi, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, pers, dan masyarakat seyogyanya memerangi kejahatan narkoba. Semua harus berharap mempunyai komitmen yang sama dan kuat untuk memberantas kejahatan narkota semaksimal mungkin. Kejahatan narkoba sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Proses pencegahan dan penindakan terhadap bandar maupun kurir, serta penanganan terhadap korban kejahatan narkoba harus dilakukan secara khusus dan luar biasa pula. Penanganan ini harus dilakukan dengan melibatkan semua kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memfungsikan lembaga pemasyarakatan (Lapas), yang bukan saja memenjarakan dan membina, tapi juga untuk merehabilitasi korban/pecandu dan kurir. Penelitian ini membahas tentang strategi untuk melawan kejahatan narkoba dengan memfungsikan Lapas sebagai tempat untuk merehabilitasi, selain memenjara dan membina narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuan artikel ini adalah untuk merumuskan kebijakan baru tentang pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi bagi korban/pecandu dan kurir.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search