Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi JURNAL EKONOMI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER Akuntabel : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Akuntansi dan Teknologi Informasi Jurnal Manajemen Stratejik dan Simulasi Bisnis ASERSI : Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis VALUE: Journal of Business Studies
Hendrawan Santosa Putra
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Overview Implementasi Accrual-Based Budgeting pada Entitas Pemerintahan: Studi Literatur Wardhaningrum, Oktaviani Ari; Putra, Hendrawan Santosa; ., Andriana
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.654 KB)

Abstract

Government as an organizer for public fund is required to provide public accountability to public. At first the development of public accountability is characterized by the emergence of the New Public Management. Some of the changes have been made ​​including changes in accounting basis that was originally a cash-based accounting turned into accrual-based accounting. In a further development, the accrual basis began to be used as a basis for budgeting that is usually referred to accrual-based budgeting. Based on the review of previous research, it can be concluded that there is still a debate about which is the best basis for implementing in government, especially as a basis for decision making. Is the same basis between the accounting and the budget or whether different basis at its best. The purpose of this study is to see how the implementation of accrual-based budgeting in some countries, the difference between accrual-based budgeting and cash-based budgeting, advantages and disadvantages of accrual-based budgeting, what kind of decisions that can be taken by using accrual-based budgeting in government entities, and how accrual-based budgeting can be implemented in Indonesian government entities. This research was conducted using qualitative research methods with library research technique. The results showed there were countries that implementing accrual-based accounting in conjunction with accrual-based budgeting, which is New Zealand, Australia, and the United Kingdom, and also some countries which do not implement accrual-based budgeting, among which USA, the Netherlands, and Indonesia.
ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso) Arif, Moh. Mashudi; Putra, Hendrawan Santosa; Kurrohman, taufik
JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER Vol 11, No 2 (2013)
Publisher : JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to describe the eventual regency government readiness in implementing SAP accrual. The indicators used to assess the readiness include commitment/ integrity, human resources, facilities, and information systems. In addition this study will also describe the conditions and obstacles that occur during the preparation period and will provide an overview of SAPs strategy of accelerating the implementation of accrual through internal and external analysis. This study used a qualitative approach with quantitative tools as a medium for describing readiness. The data used is primary data obtained from observations, interviews and questionnaires. The results of this study explains that when viewed in terms of commitment, human resources, facilities, and information systems the regency government can be categorized quite ready in the analysis in general. This indicates that most on education still has the ability and capacity to implement accrual-based SA . based on the percentage of readiness on education , 50 % on education categorized as “less”, while the “good” only 3.8 % remaining in the category of “pretty” by 46.2 %. The analysis of each variable is also not much different, of the four variables used commitment, human resources, and infrastructure criteria entered into the “pretty” and only variables or indicators of system information that has the criteria of “good”. The results of the road map analysis explaining that the regency government has some weaknesses and obstacles in implementing SAP accrual. The weaknesses include the lack of qualified human resources and infrastructure as well as less than the maximum support from the leadership on education. Strategies that can be used by the regency government as a form of accelerated accrual of SAP implementation, namely the aggressive strategy. Keywords: SAP Accrual, Readiness, Commitment, Human Resources, Infrastructure, Information Systems
PERANCANGAN APLIKASI PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PRODUK TURUNAN TAPE SINGKONG DALAM USAHA MENCAPAI HARGA KOMPETITIF Putra, Hendrawan Santosa; Winarno, Wahyu Agus
JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER Vol 12, No 2 (2014)
Publisher : JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada umumnya, pengusaha tape dan produk turunannya belum mampu untuk mengukur secara akurat biaya-biaya dalam proses produksi. Akibatnya, mereka kehilangan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan strategis terutama untuk penentuan harga jual. Pengusaha yang masih menggunakan perhitungan kasar atau tradisional, akan mengalami kesulitan dalam memasuki lingkungan industri dengan tingkat persaingan yang tinggi. Di lain sisi, pengusaha juga akan mengalami kesulitan dalam mengetahui komponen-komponen dalam biaya produksinya yang dapat ditekan atau dihilangkan untuk mencapai proses produksi yang ekonomis dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukakan perhitungan harga pokok produksi yang aplikatif dan sederhana bagi para pengusaha produk turunan tape. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskrptif interpretatif. Penelitian ini mendeskripsikan gambaran proses produksi kemudian menginterpretasikan model harga pokok produksi dan mengembangkan perangkat lunak untuk model tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif khususnya  bagi pengusaha dalam menyelesaikan perhitungan harga pokok produksi secara efektif  dan  efisien dengan menggunakan aplikasi berbasis Microsoft Excel Macro.  Kesimpulan dari  penelitian  adalah  jika  pengusaha telah  menggunakan  aplikasi  ini, maka mereka dapat meminimalisir kesalahan dan proses penentuan biaya produksi sampai dengan penentuan harga jual yang kompetitif dengan lebih cepat dan akurat. Kata kunci : Aplikasi, Harga Pokok Produksi, Harga Kompetitif, Microsoft Excel Macro.
MENELISIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Sari, Dita Puspita; Putra, Hendrawan Santosa
JURNAL EKONOMI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN Vol 11, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual merupakan suatu inovasi dalam unit administrasi publik. Basis akrual diaplikasikan sebagai dasar pencatatan laporan anggaran dan laporan keuangan karena memiliki banyak manfaat. Saat ini, implementasi basis akrual menjadi tren dalam sektor pemerintah di berbagai negara. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan standar, implementasi basis akrual yang dilakukan entitas pemerintah beberapa negara, serta kelebihan dan kelemahan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di beberapa negara.Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kualitatif interpretif. Pendekatan ini digunakan karena penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan memotret bagaimana implementasi basis akrual dalam sektor pemerintah di berbagai negara. Kata kunci: akuntansi berbasis akrual, standar Akuntansi pemerintahan, implementasi akuntansi akrual
ASET BERSEJARAH DALAM PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS PEMERINTAH Agustini, Aisa Tri; Putra, Hendrawan Santosa
JURNAL EKONOMI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN Vol 10, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah-masalah akuntansi banyak dihadapi entitas pelaporan dalam kaitannya dengan aset bersejarah, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, penilaian, maupun penyajian. Artikel ini mencoba menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan akuntansi aset bersejarah pada entitas pemerintahan dengan pendekatan studi literatur. Dari hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa entitas pemerintah seharusnya memperlakukan sama antara non-operational heritage assets dengan operational hertitage aset, yaitu diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Namun, jenis non operational heritage assets yang dapat diakui dalam neraca adalah jenis aset tanah dan bangunan bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan. Aset bersejarah yang memiliki kos yang dapat diukur secara andal dapat disajikan dalam neraca. Kos yang andal dapat diperoleh dengan mendeteksi dari mana aset bersejarah itu diperoleh. Aset bersejarah harus dapat dinilai dengan metoda yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang andal mengenai kos pada aset bersejarah yang disajikan dalam laporan keuangan. Adanya pengakuan aset bersejarah akan mendorong pengelolaan aset bersejarah yang baik oleh entitas pengendali. Kata kunci: Aset bersejarah, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian
Overview Implementasi Accrual-Based Budgeting pada Entitas Pemerintahan: Studi Literatur Oktaviani Ari Wardhaningrum; Hendrawan Santosa Putra; Andriana .
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejeba.v1i1.571

Abstract

Government as an organizer for public fund is required to provide public accountability to public. At first the development of public accountability is characterized by the emergence of the New Public Management. Some of the changes have been made ​​including changes in accounting basis that was originally a cash-based accounting turned into accrual-based accounting. In a further development, the accrual basis began to be used as a basis for budgeting that is usually referred to accrual-based budgeting. Based on the review of previous research, it can be concluded that there is still a debate about which is the best basis for implementing in government, especially as a basis for decision making. Is the same basis between the accounting and the budget or whether different basis at its best. The purpose of this study is to see how the implementation of accrual-based budgeting in some countries, the difference between accrual-based budgeting and cash-based budgeting, advantages and disadvantages of accrual-based budgeting, what kind of decisions that can be taken by using accrual-based budgeting in government entities, and how accrual-based budgeting can be implemented in Indonesian government entities. This research was conducted using qualitative research methods with library research technique. The results showed there were countries that implementing accrual-based accounting in conjunction with accrual-based budgeting, which is New Zealand, Australia, and the United Kingdom, and also some countries which do not implement accrual-based budgeting, among which USA, the Netherlands, and Indonesia.
ASET BERSEJARAH DALAM PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS PEMERINTAH Aisa Tri Agustini; Hendrawan Santosa Putra
Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen Vol 10 No 1 (2011)
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah-masalah akuntansi banyak dihadapi entitas pelaporan dalam kaitannya dengan aset bersejarah, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, penilaian, maupun penyajian. Artikel ini mencoba menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan akuntansi aset bersejarah pada entitas pemerintahan dengan pendekatan studi literatur. Dari hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa entitas pemerintah seharusnya memperlakukan sama antara non-operational heritage assets dengan operational hertitage aset, yaitu diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Namun, jenis non operational heritage assets yang dapat diakui dalam neraca adalah jenis aset tanah dan bangunan bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan. Aset bersejarah yang memiliki kos yang dapat diukur secara andal dapat disajikan dalam neraca. Kos yang andal dapat diperoleh dengan mendeteksi dari mana aset bersejarah itu diperoleh. Aset bersejarah harus dapat dinilai dengan metoda yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang andal mengenai kos pada aset bersejarah yang disajikan dalam laporan keuangan. Adanya pengakuan aset bersejarah akan mendorong pengelolaan aset bersejarah yang baik oleh entitas pengendali. Kata kunci: Aset bersejarah, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian
MENELISIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Dita Puspita Sari; Hendrawan Santosa Putra
Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen Vol 11 No 2 (2012)
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual merupakan suatu inovasi dalam unit administrasi publik. Basis akrual diaplikasikan sebagai dasar pencatatan laporan anggaran dan laporan keuangan karena memiliki banyak manfaat. Saat ini, implementasi basis akrual menjadi tren dalam sektor pemerintah di berbagai negara. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan standar, implementasi basis akrual yang dilakukan entitas pemerintah beberapa negara, serta kelebihan dan kelemahan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di beberapa negara.Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kualitatif interpretif. Pendekatan ini digunakan karena penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan memotret bagaimana implementasi basis akrual dalam sektor pemerintah di berbagai negara. Kata kunci: akuntansi berbasis akrual, standar Akuntansi pemerintahan, implementasi akuntansi akrual
REKAM JEJAK DAN POTENSI PENELITIAN DI BADAN USAHA MILIK DESA: STUDI BIBLIOMETRIK PUBLIKASI TAHUN 2015-2020 Andre Kusuma; Hendrawan Santosa Putra; Sudarno Sudarno
JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER Vol 19 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jauj.v19i2.22963

Abstract

ABSTRACTThe development of BUMDes in Indonesia occurred after the issuance of Law No. 4 of 2015. This development is not only judged by the units formed but the number of studies as well. The development of BUMDes research has occurred significantly, this brings new needs so that these developments can be communicated. Bibliometrics are used to communicate the development of a discipline for further research needs. This study aims to map the development of research related to BUMDes from 2015-2020. The summary of this research is expected to be the starting point for further research in BUMDes studies. The research method used is quasi qualitative with bibliometric analysis. The research data is in the form of articles collected from the crossref meta data from 2015-2020. Filtering articles using the keywords "bumdes" and "village owned enterprises" and journals must be indexed on SINTA or SCOPUS. The results of this study indicate that of the 223 articles collected, 105 articles have been indexed in SINTA and 2 research articles have been indexed by SCOPUS. Trends in accounting research topics (2015-2020) are finance and management, and the potential for further research is related to the study of effective governance for BUMDes.Keywords: Bibliometric; BUMDes; Research Opportunities; Research Trends; SINTA ABSTRAKPerkembangan BUMDes di Indonesia terjadi setelah dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2015. Perkembangan ini bukan hanya dinilai dari unit yang terbentuk melainkan jumlah penelitian juga. Perkembangan penelitian BUMDes terjadi secara signifikan, hal ini membawa kebutuhan baru agar perkembangan tersebut dapat dikomunikasikan. Bibliometrik digunakan untuk mengkomunikasikan perkembangan suatu disiplin ilmu untuk kebutuhan penelitian selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan penelitian terkait dengan BUMDes dari tahun 2015-2020. Rangkuman penlitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk penelitian selanjutnya dalam kajian BUMDes. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuasi kualitatif dengan analisis bibliometrik. Data penelitian berupa artikel yang dikumpulkan dari meta data Crossref dalam kurun waktu 2015-2020. Penyaringan artikel menggunakan keyword “bumdes” dan “village owned enterprice” serta jurnal harus terindeks di SINTA atau SCOPUS. Hasil dari penelitian ini menunjukan dari 223 artikel yang dikumpulkan terdapat 105 artikel yang sudah terindeks di SINTA dan 2 artikel penelitian terindeks SCOPUS. Tren topik penelitian akuntansi (2015-2020) adalah keuangan dan manajemen, dan potensi penelitian selanjutnya terkait dengan kajian tata kelola yang efektif untuk BUMDesKata kunci : Bibliometrik; BUMDes; Peluang Riset; SINTA; Tren Penelitian
ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso) Moh. Mashudi Arif; Hendrawan Santosa Putra; taufik Kurrohman
JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER Vol 11 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jauj.v11i2.1267

Abstract

The purpose of this study was to describe the eventual regency government readiness in implementing SAP accrual. The indicators used to assess the readiness include commitment/ integrity, human resources, facilities, and information systems. In addition this study will also describe the conditions and obstacles that occur during the preparation period and will provide an overview of SAP's strategy of accelerating the implementation of accrual through internal and external analysis. This study used a qualitative approach with quantitative tools as a medium for describing readiness. The data used is primary data obtained from observations, interviews and questionnaires. The results of this study explains that when viewed in terms of commitment, human resources, facilities, and information systems the regency government can be categorized quite ready in the analysis in general. This indicates that most on education still has the ability and capacity to implement accrual-based SA . based on the percentage of readiness on education , 50 % on education categorized as “less”, while the “good” only 3.8 % remaining in the category of “pretty” by 46.2 %. The analysis of each variable is also not much different, of the four variables used commitment, human resources, and infrastructure criteria entered into the “pretty” and only variables or indicators of system information that has the criteria of “good”. The results of the road map analysis explaining that the regency government has some weaknesses and obstacles in implementing SAP accrual. The weaknesses include the lack of qualified human resources and infrastructure as well as less than the maximum support from the leadership on education. Strategies that can be used by the regency government as a form of accelerated accrual of SAP implementation, namely the aggressive strategy. Keywords: SAP Accrual, Readiness, Commitment, Human Resources, Infrastructure, Information Systems
Co-Authors Ahmad Ahsin Kusuma Mawardi Aisa Tri Agustini Alfi Arif Andre Kusuma Andriana . Andriana Andriana Andriana Andriana Clara Rasida Dania S, Septarina Prita Dewi Ayu Puspita Dita Puspita Sari Dita Puspita Sari, Dita Puspita Imam Mas'ud Indah Purnamawati Indania, Falsa Kikit Kartika Kartika Kartika Kartika Khafid Fitriyanto Albahrudin Meilinda Rafika Sari Moh. Mashudi Arif Moh. Mashudi Arif, Moh. Mashudi Nur Hisamuddin Nur Hisamuddin Oktaviani Ari Wardhaningrum Pangesti Mulyono, Resha Dwi Ayu Rofi Nur Ariffadia Septarina Prita Dania S Shinta Alifia Fahira Sudarno Sudarno Sunan Amilia Taufik Kurrohman Theresia Susetyarsi Wahyu Agus Winarno Wasito Wasito Wasito Wasito Whedy Prasetyo Whedy Prasetyo