Muridah Isnawati
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

ARAH PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL Isnawati, Muridah
Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2018): Al-Qisth Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn its development the enforcement of criminal acts of corruption committed by corporations still has weaknesses that can be exploited by irresponsible parties. The formulation in the corruption criminal law system by corporations still presents various obstacles, especially for law enforcers in imposing penalties on corruption crimes by corporations. It appears that the corporation as a criminal law subject is still outside the Criminal Code, as stated in Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001. For this reason, according to the author in determining the direction of the political policy of the enforcement of corruption criminal law by corporations in the national criminal law system requires concrete and clear steps. The presence of the Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations in strengthening Law No. 31 of 1999 jo Act No. 20 of 2001 is only able to fulfill the legal substance. Clear direction is needed in the enforcement of corruption criminal law by corporations with a breakthrough in the reform of the legislative system in order to strengthen the synergy between institutions or agencies, so that national policies can really touch the economic, social, political and state administration sectors. AbstrakDalam perkembangannya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi masih memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Rumusan dalam sistem perundang-undangan pidana korupsi oleh korporasi masih terdapat berbagai kendala terutama bagi para penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap kejahatan korupsi oleh korporasi. Hal tersebut nampak bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana masih berada di luar KUHP, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Untuk itu, menurut penulis dalam menentukan arah kebijakan politik penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam sistem hukum pidana nasional memerlukan langkah-langkah kongkrit dan jelas. Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dalam memperkuat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 hanya mampu memenuhi substansi hukumnya saja. Diperlukan arah yang jelas dalam penegakan hukum pidana korupsi oleh korporasi dengan terobosan pembaharuan sistem perundang-undangan dalam rangka memperkuat sinergisitas antara lembaga atau instansi, sehingga kebijakan nasional benar-benar dapat menyentuh bidang ekonomi, bidang sosial, sistem politik dan administrasi negara.
Analisis yuridis putusan nomor I/PUU-VIII/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa Prasetyawardani, Andi Shavira; Isnawati, Muridah
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5154

Abstract

Pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Lantas, hal tersebut tidak menjadikan anak sebagai salah satu subyek hukum yang kebal akan hukuman pidana. Upaya hukum harus tetap dilakukan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana sekalipun subyek dari tindak pidana itu adalah seorang anak. Terdapat beberapa syarat untuk membuktikan bahwa seseorang tidak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum positif di Indonesia, salah satunya ketika orang tersebut tengah melakukan pembelaan secara terpaksa (Noodweer) untuk melindungi diri sendiri maupun harta benda. Seperti salah satu kasus pembunuhan begal yang dilakukan oleh seorang pelajar karena adanya pembelaan secara terpaksa. Dalam kasus ini penulis bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dan akibat hukum yang diterima. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menggunakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang akan dibahas. Pembelaan terpaksa dapat diterima ketika telah memenuhi syarat yaitu, bersifat melawan hukum, serangan harus bersifat seketika dan mendatangkan bahaya terhadap tubuh kehormatan atau harta benda. Seharusnya setiap perbuatan melawan hukum tidak di pidana selama perbuatan tersebut dilakukan dengan alasan untuk melindungi nyawa, harta benda dan oranglain, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 49 ayat (1).
The urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) reform to realize humanistic-based imprisonment Isnawati, Muridah
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5337

Abstract

The development of law shall proportionally handled in all aspects of life and relevant to the interests of the community. Modern community is closely related to the era of information technology which is popular with the era of disruption or the industrial revolution 4.0. This study aims to analyze the concept of a humanistic-based criminal approach and imprisonment in the era of the industrial revolution 4.0. This study uses normative legal research with statute and conceptual approach. The results shows that the development of information technology has been proven to bring many changes in the current pattern of human life as well as the existence of law and criminal law. The swiftly transformation regarding Industrial Revolution 4.0 also demand legal reform as a challenge. Imprisonment as an important aspect of Criminal Law shall accordance with the existence of this 4.0 industrial revolution era. Seeing these conditions, it is necessary to harmonize the laws and regulation in the era of the industrial revolution 4.0 which is an effort to reform criminal and humanistic-based prisons in the era of the industrial revolution 4.0.
Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati
Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.557 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i1.597

Abstract

Health is an important factor for every citizen and thus require collateral for its survival. The objective is to determine the normative regulation and its efforts to investigate the implementation and proper normative adjustment pattern to give recognition, security, and protection of the constitutional rights of Indonesian citizens accordance with the mandate of Article 28 H paragraph (1), paragraph (2), paragraph ( 3) and Article 34 paragraph (1) and (2) 1945. The method used is normative juridical statute approach. The results obtained are finding normative regulations governing the national health insurance in the national social security system implemented social security administering bodies associated with membership and health services that are not appropriate if adjusted against the constitutional rights of Indonesian citizens. The remedies that can be taken in the event of problems regarding the implementation of the program is not health insurance through the judicial institution namely the National Human Rights Commission and the Ombudsman as well as through the courts at the district court level to the Supreme Court and the Constitutional Court.
Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiaya dinda lestari bunga; Muridah Isnawati
Widya Yuridika Vol 5, No 1 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v5i1.3587

Abstract

Criminal liability is the acceptance of all forms of punishment given to perpetrators who have committed villations (acts against the law). TNI institution which has the duty to defend the sovereignty of the nation and state, maintain the territorial integrity of the state, and maintain the safety and dignity of the indonesia nation and state. With such duties and functions, what about TNI personnel who commit serious crimes of mistreatment. The research method used is normative research which is carried out by researching library or secondary materials as the basis for research using a statutory approach related to the problems to be discussed.
Juridical Review of Chemical Castration Action In The Perspective of Criminal Law And Human Rights Aulya Dwisudarini; Muridah Isnawati
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 17 No. 3 (2021): December
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v17i3.92

Abstract

Children are a gift from God Almighty must be maintained for their survival because children are the future and next generation of the nation. A state commits protecting the children's rights and ensuring children's welfare by issuing several laws and regulations accommodating all children's needs and rights. However, this have not reduce the case numbers of sexual violence against children yet, therefore, the government issued a new regulation, namely Law Number 17 of 2016 which regulates new sanctions for perpetrators of sexual violence and the addition of chemical castration. The purpose of this research is to find out the juridical review of chemical castration in the perspective of criminal law and human rights. The research method used in this research is normative jurisdiction using a law approach. The results of the study found that chemical castration is appropriate for perpetrators of sexual violence against children, because sexual violence against children is a serious, cruel crime. Chemical castration does not violate human rights because it aims to normalize the hormones of pedophiles and the rehabilitation carried out by medical experts is aimed at enabling pedophiles to be normal human beings physically and mentally.
Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Muridah Isnawati
Perspektif Hukum VOLUME 18 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v18i2.150

Abstract

Accountability in the act of vote is inseparable from unsuccessful acts of election. Complications of problems that exist in elections, participation that does not involve parties involved in vote problems. Accountability for resolving vote actions must find the best formula in order to minimize the settlement that occurs in elections. Potential to avoid failure can occur before voting, during voting and after voting. The right formulation is needed as part of the anticipatory steps towards vote action. Collateral for anticipatory measures can be considered as part of a policy on crime prevention (criminal policy). In this case the formulation policy in the accountability of vote follow-up must be formulated coherently and integratively, with the basic principles needed in the administration of elections. For this reason, it is necessary to formulate accountability for election crimes that are eligible, effective and efficient, and transparent. This review of the formula for accountability for election can make the material for evaluating the policy formulation in the election follow-up.
Pendampingan Hukum Dalam Penyusunan Raperda Propinsi Kalimantan Utara Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan UU Cipta Kerja Bastian Lubis Lubis; Andhika Yuli Rimbawan; Muridah Isnawati
Borobudur Journal on Legal Services Vol 2 No 1 (2021): Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.272 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v2i1.6286

Abstract

Perwujudan pembangunan nasional Indonesia dibutuhkan peran pemerintah, baik pusat maupun daerah serta seluruh masyarakat. Aplikasi dari otonomi daerah, pemerintah pusat memberi kewenangan secara luas kepada pemerintah daerah, dimulai dari urusan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian,sekaligus evaluasi dari perencanaan pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu daerah. Metode yang dilakukan dalam pendampingan hukum melalui beberapa tahapan antara lain Literasi, Forum Group Discussion, Penyusunan naskah akademik dan Penyusunan draf Raperda. Pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan dana untuk pembiayaan program dan kegiatan. pendapatan daerah merupakan pemasukan daerah yang tujuannya meningkatkan pendapatan maupun mengurangi hutang. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana perimbangan dan dana lain pendapatan yang sah. PAD pada setiap daerah di provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan, akan tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan adanya upaya peningkatan secara optimal. Team Universitas patria arta melakukan pendampingan hukum dalam menganalisis tingkat kreatifitas daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya peningkatan PAD melalui RAPERDA berdasarkan Undang-undang Cipta kerja.
Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja Muridah Isnawati; Fety Khosianah
Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 1 (2022): Vol 3 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (720.415 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v3i1.7428

Abstract

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyakiti secara seksual, seperti memaksa hubungan seksual atau ekstrimnya perkosaan. Kekerasan terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis kekerasan spiritual Faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kekerasan karena adanya perbedaan peran gender, pengalaman mengalami kekerasan dalam keluarga, pengaruh teman sebaya dan pengaruh lingkungan sekitar. ancaman kekerasan fisik dan psikologis laki-laki terhadap perempuan telah dianalisis sebagai sumber utama ketidaksetaraan gender. Metode yang di guanakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan hukum bagi siswa sma dengan system ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Sehingga peserta mampu memahami secara menyeluruh materi yang di berikan. Pengabdian ini menjelaskan empat Materi terdiri dari pertama penjelasan Kasus Kekerasan Seksual. kedua Alasan Korban tidak Melapor Ketakutan korban untuk melapor bukan tanpa alasan. Ketiga penjelasan Kekerasan Terhadap Perempuan dan keempat penjelasan aturan Tentang Tatacara Pemeriksaan Saksi &/ Korban Tindak Pidana.
LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF BLOOD RAPE THAT PERFORM ABORTION Nofita Nurul Hidayatulloh; Muridah Isnawati
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i3.83

Abstract

Inbreeding rape is rape committed by someone who is related by blood, such as father to child, uncle to nephew etc. Incest rape does not rule out the possibility of pregnancy in children and physical and psychological unpreparedness makes a child choose the path of abortion. So it is worth asking about the legality of abortion as referred to in Article 75 Paragraph 2 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health if the one who performs the abortion is a child who is a victim of incest rape. Researchers use normative methods. The results of the study show that victims of incest rape who have abortions need a form of protection from the judge as a right that has been stated in the Child Protection Act, not as perpetrators of abortion. Pregnancy due to rape can cause psychological trauma for rape victims, therefore the law prohibits abortion unless there are signs of health problems that threaten the mother and/or fetus, as well as pregnancy due to rape, which can endanger the rape victim. Due to the disgrace and bad reputation of the family, children who have abortions (abortus provakatus) can be born with defects, although not all of them, women have the right to legal protection for their reproductive functions.