cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Politicon : Jurnal Ilmu Politik
ISSN : -     EISSN : 26856670     DOI : -
Core Subject : Social,
POLITICON is a multi-disciplined journal focused on the study of political science, governance issues and public policy in and on Indonesia and Asia. The journal publishes theoretical and empirical research articles with an aim to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal has areas of concern that includes political science, Indonesian politics, Asian politics, governance issues in Indonesia and Asia, public policy in Indonesia and Asia, decentralization, political parties and national and local election. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Arjuna Subject : -
Articles 54 Documents
Implikasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya Engkus Engkus; Nanang Suparman; Fadjar Trisakti; Firda Lestari
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i1.5363

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah partrisipasi pemilih pada pemilhan kepada daerah di kabupatyen Tasikmalaya menurun. Hal ini dimungkinkan karena ketiadaan calon yang memiliki potensi kekuatan yang besar untuk menyaingi calon tunggal tersebut, adanya kekosongan hukum (Rechtvacum) dengan lemahnya regulasi tentang pilkada yang diikuti oleh calon tunggal yang berimplikasi pada rencana penundaan pelaksanaan pilkada, partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah di daerah tertentu tidak dapat terlaksana dan ditunda ke pemilihan serentak selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Asosiatif. Hasil perhitungan yang diperoleh terhitung dimensi ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakter agen pelaksana, disposisi, komunikasi, dan lingkungan Kebijakan Penetapan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya memperoleh secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan demikian disimpulkan bahwa masih belum optimalnya beberapa indikator dari dimensi implementasi kebijakan seperti karakter agen pelaksana penyelenggara yang secara langsung mempengaruhi partisipasi masyarakat partisipasi, lalu dalam komunikasi dan cara pelaksana memberikan sikap dalam menerima hasil dari penyelenggaraan yang belum sesuai dengan apa yang masyarakat rasakan.
Pengaruh Komunikasi dan Budaya Kerja terhadap Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang Ahmad Ardiansyah
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i1.5368

Abstract

Pengaruh Komunikasi dan Budaya Kerja terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang, yang menjadi pernyataan masalahnya (problem statement) adalah komunikasi dan budaya kerja di Sekertariat DPRD Kabupaten Karawang masih belum optimal .Komunikasi yang berjalan antar bidang pada saat ini masih belum efektif, sedangkan permasalahan pada budaya kerja adalah pada aspek pelayanan yang belum optimal khususnya pada Anggota DPRD Kabupaten Karawang dan hal ini diduga mempengaruhi kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang. hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa variable komunikasi terdiri dari 13 item pernyataan, secara keseluruhan berdasarkan persepsi responden, komunikasi di Sekertariat Dewan Kabupaten Karawang berada pada kategori Baik. Pada variable budaya kerja yang terdiri dari 13 item pernyataan, secara keseluruhan berdasarkan persepsi responden, budaya kerja di Sekertariat Dewan Kabupaten Karawang berada pada kategori Cukup Baik. Hasil pengolahan data verifikatif melalui analisis jalur menunjukan budaya kerja memberikan kontribusi yang paling dominan terhadap kinerja pegawai di sekertariat dewan Kabupaten Karawang
Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Akhmad Fauzi
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i1.5367

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang terjadi pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini yaitu indikasi belum optimalnya kinerja pegawai. Hal ini ditengarai sebagai akibat dari belum optimalnya kompetensi pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Explanatory survey. Metode ini tidak hanya menjelaskan atau menggambarkan fakta empiris yang ditemui di lapangan tetapi juga akan menjelaskan analisis pengaruh, baik secara parsial maupun simultan dalam hal ini pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap kinerja pegawai. Jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 42 orang responden. Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian path analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan kontribusi sebesar 60,4%, sedangkan sisanya sebesar 39,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Strategi Kualitas Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Muhammad Andi Septiadi
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i1.5366

Abstract

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung menyediakan pelayanan kependudukan agar terdaftarnya seluruh elemen penduduk Kota Bandung didalam data base dan  ketepatan data menjadi hal yang paling berpengaruh, karena berkaitan dengan daftar pemilih dalam pemilu. Kualitas pelayanan di Kota Bandung sudah mulai memasuki tahap e-government dimana beberapa kegiatannya sudah menggunakan teknologi seperti menggunakan aplikasi untuk mendapat nomor antrian, namun dalam penerapannya belum berjalan dengan baik dikarenakan server yang masih mengalami gangguan di jam sibuk serta kurangnya sosialisasi kemasyarakat tentang tatacara penggunaan aplikasi, selain itu fasilitas juga menjadi faktor mengurangi motivasi masyarakat untuk melapor. Penelitian ini berupaya untuk menganalis strategi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan didukung analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan strategi kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung  masih belum optimal dikarenakan  kurangnya sosialisasi dan fasilitas penunjang yang memberi kenyamanan kepada masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan
Inefisiensi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Idah Wahidah; Shinta Ningrum; Rd. Ahmad Buchari
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i1.5365

Abstract

Pembangunan Bendungan Jatigede untuk kepentingan umum tidak seimbang dalam implementasinya. Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti melihat banyak masalah yang terjadi, termasuk pembebasan lahan mengeluarkan banyak regulasi, implementasinya cukup panjang, dan biaya yang dikeluarkan cukup besar. Peneliti menggunakan teori E. Bardach, untuk menentukan operabilitas administratif (otoritas, komitmen institusional, kapabilitas, dukungan organisasi) kriteria, untuk mengetahui dampak dari peneliti kebijakan menggunakan teori Thomas R. Dye. Metode dan pendekatan penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive dan validitas data dengan triangulasi data. Hasil penelitian ini menggunakan pendekatan kriteria operabilitas administratif tidak memenuhi kriteria secara optimal
Politik Pariwisata Daerah dalam Perspektif Civil Society Hasan Mustapa
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i1.5364

Abstract

Pertanyaan utama studi ini ialah bagaimana politik pembangunan pariwisata daerah Situ Bagendit dalam perspektif civil society. Landasan teoretis yang digunakan dalam makalah ini adalah konsep Civil Society yang diutarakan oleh Janoski (1998: 12) yang menyatakan bahwa gagasan masyarakat madani bertumpu pada diskursus yang intensif antara empat ranah yakni negara, pasar, publik dan pribadi/swasta. Untuk memperjelas pemahaman tentang pernyataan utama, maka dielaborasi melalui beberapa konsepsi tentang politik pembangunan serta pariwisata daerah dengan berbagai variasinya. Sehingga didapatkan hubungan baik yang bersifat korelasional maupun relevansi antara politik pembangunan yang positif dengan kemajuan pariwisata daerah melalui tinjauan pelaksanaan masyarakat sipil yang efektif. Peran negara sangat efektif dengan mendelegasikan kepemilikan dari pusat ke kabupaten bagi pengelolaan Situ Bagendit. Berbeda dengan itu, pada ranah pasar terlihat kurang berkontribusi. Belum ditemukan usaha produktif ranah publik bagi pengembangan objek wisata ini. Demikian pula,  kesadaran pribadi untuk mengembangkan potensi wisata ini sehingga go internasional masih rendah. Setiap potensi wisata dapat menjadi ikon daerah yang mampu bersaing dalam skala internasional. Salah satu strateginya ialah dengan politik pembangunan yang produktif dalam sinergitas antara negara dan lembaga terkait
Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru Rifqi Khairul Arifin
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i2.6284

Abstract

Genderang kebijakan sertifikasi sudah dimulai sejak tahun 2006 dimaksudkan untuk meningkatkan system pendidikan nasional dimana Indonesia pada tahun 2015 menurut laporan pisa indonensia berapa peringkat 62 dari 72 negara, dengan adanya kebijakan ini diharapkan tingkat pendidikan menjadi semakin baik yaitu dengan dimulainya dari peningkatan kompetensi guru. teori yang digunakan Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli yaitu melihat Kondisi Lingkungan, Hubungan Antar Organisasi, Sumber Daya Organisasi, Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana. Metode yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif memeiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kalimat tertulis bukan angka dan sifatknya kontekstual. Di Kabupaten Majalengka program sertifikasi masih berjalan dengan baik hanya saja masih ditemukan beberapa kesalahan tekhnis yaitu kurang siapnya operator dan kurang mengetahuinya guru akan persyaratan pencairan sertifikasi. menggunakan metode kualitatif dengan Studi kasus terhadap 2 Sekolah Dasar di Kabupaten Majalengka yang menghasilkan bahwa program serifikasi sudah berjalan dengan baik hanya saja masih kurang pada indicator struktur birokrasi dan komunikasi.
Politik Zonasi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia Muhammad Alfan Alfian
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i2.6363

Abstract

Tulisan ini menelaah kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memicu kontroversi dalam praktiknya di lapangan. Kebijakan zonasi pendidikan merupakan hal baru dalam politik pendidikan di Indonesia. Implementasinya sejak 2016 menuai kontroversi, karena penolakan masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Namun, bukan inti kebijakan itu sendiri yang menjadi masalah, tetapi lebih ke sosialisasinya yang belum optimal. Politik zonasi sebagai bagian integral dari politik pendidikan di Indonesia, bertumpu pada dalih utamanya yakni pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Disebut politik zonasi, karena tidak sebatas kebijakan PPDB, melainkan terkait dengan langkah-langkah lebih komprehensif sebagai ikhtiar perwujudan keadilan sosial dalam pendidikan di Indonesia yang berkualitas. Yakni, membenahi masalah-masalah pendidikan dari ranah yang lebih mikro. Ini semua terkait dengan politik pemerintahan Presiden Jokowi yang bertumpu pada Nawacita. Menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan penelitian langsung kelapangan dipadu dengan kajian pustaka sehingga menghasilkan Politik zonasi yang tengah diujicoba pemerintahan Presiden Jokowi, merupakan fenomena dalam kebijakan dalam dunia pendidikan yang diimplementasikan secara nasional, dengan pengecualian tertentu, terkait dengan orientasi pendidikan yang berkeadilan sosial.
Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017 Engkus Engkus; Rudi Nasrudin
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i2.6377

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap orang baik individu maupun kelompok tanpa mendiskriminasi ras, agama, suku, ekonomi, sehingga semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama di mata hukum. Permasalahan yang diteliti adalah implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2017, tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui tentang implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara serta kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Purwakarta.Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diambil dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi terhadap layanan pembebasan biaya perkara yang dijadikan sebagai data awal, wawancara dengan pihak berkompeten dalam bidang layanan pembebasan biaya perkara, dan studi dokumentasi ialah data yang diperoleh melalui bahan kepustkaan yang berhubungan tentang implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara kemudian data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2017 sudah sesuai dengan aturan Mahkamah Agung yang tercanum, tetapi dalam pelaksanaanya adanya faktor kendala yang terletak pada sistem penyampaian informasi berbasis internet yang tidak tepat untuk masyarakat tidak mampu, sumber daya staf yang double job, anggaran dan kuota layanan pembebasan biaya perkara yang terbatas yang menimbulkan layanan tidak merata di kalangan masyarakat tidak mampu.
Analisis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung Siti Alia; Joko Maulana
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i2.6463

Abstract

Perbedaan hasil penyerapan anggaran PIPPK Di Kelurahan Cihapit dan Kelurahan Merdeka dapat dijadikan dasar berjalan dengan baiknya suatu program.Terjadinya perbedaan perbedaan penyerapan anggaran antara dua kelurahan antara kelurahan merdeka dan cihapit menjadi fondasi penulis melakukan analis akan inovasi program yang sedang berjalan saat ini, yaitu program PIPPK di kota Bandung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif  dan data diperoleh dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan salah satu penyebab perbedaan penyerapan anggaran antara dua kelurahan tersebut terdapat pada kegiatan dan program yang dilakukan oleh kelurahan dan dukungan yang optimal dari pihak Aparatur dan Masyarakat, sehingga menghasilkan kelurahan Cihapit dengan dukungan aparatur dan desa dapat mengoptimalkan dana dari program PIPPK beda dengan kelurahan Merdeka di mana yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan juga masih kurangnya aparatur di kelurahan merdeka membuat sosialisasi kepada masyarakat menjadi kurang. mengemukakan saran Pemerintah Kota Bandung Perlu peninjauan ulang mengenai tambahan SDM ahli sebagai tenaga pendamping di Kelurahan khusus untuk menangani PIPPK agar hasilnya lebih maksimal mengingat dengan adanya PIPPK tentunya memberikan tambahan beban kerja bagi SDM yang ada di Kelurahan yang jumlah personil nya hanya 7 sampai 8 orang.