Articles
164 Documents
<![CDATA[Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan ]]>
<![CDATA[Muharuddin, Muharuddin]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 5, No 2 (2019): Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v5i2.544
<![CDATA[Secara umum wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut; kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.Provinsi Papua Barat khususnya Kota Sorong merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pesisir dan kelautan yang sangat besar. Garis pantainya yang memiliki banyak potensi pesisir dan kelautan yang bisa dimanfaatkan. Keberadaan terumbu karang, hutan mangrove, serta keanekaragaman flora dan fauna laut merupakan potensi yang memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan, baik di bidang produksi maupun di bidang pariwisata. Saat ini ekosistem pantai terancam kelestariannya terutama oleh kegiatan manusia. Sumber daya pantai merupakan anugerah alam yang sangat berharga bagi mahluk hidup yang perlu dikelola dan dikembangkan secara baik untuk kepentingan saat ini dan dimasa yang akan datang. Untuk tetap menjaga potensi sumber daya pesisir Kota sorong, maka diperlukan suatu pengelolaan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar sumber daya yang ada tersebut tetap terjaga.]]>
<![CDATA[Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Kausula Asuransi Jiwa ]]>
<![CDATA[mursid, akhmad faqih]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 4, No 2 (2018): Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v4i2.536
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan penerapan hukum terhadap para pihak dengan dicantumkannya klausula asuransi jiwa dalam perjanjian kredit.Berdasarkan penelitian dan Pembahasan, maka penulis menyimpulkan Dalam asuransi jiwa kita mengenal 3 (tiga) pihak yaitu penanggung, tertanggung (debitur yang menanggungkan jiwanya), penikmat (ahli wari atau yang diperjanjikan). Ketiga pihak bila disederhanakan lagi menjadi, debitur, kreditur, dan perusahaan asuransi. Asuransi jiwa yang merupakan salah satu contoh asuransi dengan biaya tertentu yang mana penggantian risiko tidak akan sesuai dengan risiko yang dialaminya.Kematian merupakan evenemen dalam asuransi jiwa, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pada umumnya ketika tertanggung meninggal dunia maka penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada penikmat (ahli waris) kecuali diperjanjikan lain. Misalnya pihak debitur menyetujui klausula yang diberikan oleh pihak bank, berisikan kerja sama dengan pihak asuransi jiwa untuk menanggulangi risiko yang terjadi. Jadi dalam hal ini pihak bank bertindak sebagai pemegang polis (penerima) ganti kerugian.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Atas Tuntutan Tenaga Kerja Terhadap Perusahaan Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan ]]>
<![CDATA[Sokhib, Sokhib]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 4, No 1 (2018): Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v4i1.527
<![CDATA[Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah melakukan pembaharuan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan perburuhan baik peninggalan colonial belanda maupun peraturan perundang-undangan nasional yang sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa; Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dalam praktek dilapangan Tenaga kerja/ karyawan berperan meningkatkan produktifitas nasional dan kesejahteraan. Untuk itu tenaga kerja harus diberdayakan supaya mereka memiliki nilai lebih dalam arti lebih mampu, lebih terampil dan lebih berkwalitas, agar dapat berdaya guna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Kemampuan keterampilan dan keahlian tenaga kerja perlu terus menerus ditingkatkan melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan termasuk pelatihan pemagangan dan pelayanan penempatan tenaga kerja.]]>
<![CDATA[Tinjauan Asas Ar-Ridha Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Mandiri Syariah Cabang Sorong ]]>
<![CDATA[ali, muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 5, No 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v5i1.539
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan mekanisme pembiayaan murabaha kepada nasabah bank mandiri syariah cabang sorong dengn landasan Ar-ridha atau kerelaan kedua belah pihak antara nasabah sebagai pengguna dana dan pihak bank sebagai pemberi dana dengan akad pembiayaan Murabahah.Berdasarkan penelitian dan Pembahasan, maka penulis menyimpulkan Akad merupakan cerminan telah terjadinya hubungan dan kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam prinsip syariah menggunakan prinsip kemitraan sehingga lebih mengutamakan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Akad yang konsekuensi pertanggungjawabannya tidak hanya didunia tetapi juga diakhirat sehingga mempunyai akibat yang sangat berat. Pelaksanaan akad murabahah dalam melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian sutau obyek tertentu dengan disepakati para pihak berserta mark-up/margin yang telah disepakati. Yang mana untuk memudahkan transaksi bank membuat suatu kontrak baku sehingga pihak bank tinggal membubuhkan tanda-tangan untuk persetujuan kontrak tersebut. Telah menggambarakan prinsip syariah yaitu ar-ridha karena diberikan keleluasaan pihak nasabah untuk menyetujui atau menolak perjanjian tersebut atau adanya pilihan bebas kepada pihak nasabah.]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan ]]>
<![CDATA[muchtar, muhammad asykur]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 4, No 2 (2018): Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v4i2.532
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara sistem hukum kewarisan Islam, Adat dan perdata serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembagian harta warisan apakah terdapat banyak perbedaan antara ketiganya.Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui buku-buku yang relevan dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum kewarisan Islam, Adat dan Perdata memiliki beberapa perbedaan yaitu bagian yang didapatkan para ahli waris berbeda satu sama lain.salah satu contoh yaitu pembagian harta warisan menurut hukum Islam, bagian ahli waris laki-laki dau bagian dari bagian ahli waris perempuan dimana dalam hukum kewarisan Adat bagian ahli waris seimbang atau sama rata antara ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.]]>
<![CDATA[Perbedaan Talak Satu, Dua dan Tiga Dalam Hukum Islam ]]>
<![CDATA[muchtar, muhammad asykur]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 5, No 2 (2019): Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v5i2.545
<![CDATA[Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara talak satu, dua dan tiga dalam hukum Islam. Serta untuk mengetahui tata cara serta aturan-aturan dalam menjatuhkan talak dalam hukum Islam.Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui buku-buku yang relevan dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan talak satu, dua dan tiga adalah akibat yang ditimbulkannya. Pada talak satu dan dua suami masuh bisa merujuk istri tanpa harus mengucapkan akad yang baru dan dilakukan dalam masa iddah sang istri, sementara talak tiga suami tidak dapat rujuk kembali kepada istri sebelum sang istri menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai atau suami yang baru meninggal dunia. Sedangkan dalam menjatuhkan talak haruslah secara berurutan tidak boleh diucapkan talak tiga dalam satu kali ucapan. ]]>
<![CDATA[Akutansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Hasriyanti, Hasriyanti]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 5, No 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v5i1.537
<![CDATA[Korupsi telah menjadi isu yang fenomenal dan selalu menarik untuk dibahas di Indonesia. Korupsi telah dianggap sebagai akar penyebab masalah nasional, seperti ekonomi biaya tinggi, pertumbuhan ekonomi, dan hambatan investasi, berfokus pada kesempatan menerapkan konsep akuntansi forensik dalam memberikan bukti untuk mendukung keputusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran akuntansi forensik melalui pendekatan preventif, detektif, dan korektif untuk mencegah dan menangani korupsi di Indonesia. Model segitiga penipuan Cressey digunakan untuk memetakan peran akuntansi forensik dalam mencegah korupsi.]]>
<![CDATA[Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda APBD Kota Sorong No.32 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Ardi, Ardi]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 4, No 1 (2018): Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v4i1.528
<![CDATA[Untuk mengetahui apakah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD Kota Sorong dengan baik atau belum. Untuk mengetahui hambatan/kendala dihadapi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi, pengawasan tersebut. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan atau kendala yang timbul sebagai akibat dari pelaksannaan fungsi pengawasan. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD oleh DPRD.]]>
<![CDATA[Mogok Kerja Buruh Berdampak Pemutusan Hubungan Kerja ]]>
<![CDATA[ramsay, sahur]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 5, No 2 (2019): Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v5i2.540
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan mogok kerja yang merupakan hak normatif dari buruh, yang telah mendapat legitimasi dari peraturan perundang-undangan. Mogok kerja sebagai sarana untuk menyamakan kedudukan dengan pengusaha akan tetapi berdampak pemutusan hubungan kerja.Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder melalui studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan subjek peneliti. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian dan Pembahasan, maka penulis menyimpulkan Mogok kerja merupakan hak dasar yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang ketenagakerjaan, Sebagai hak dasar maka keberadaannya harus dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali pengusaha. Mogok kerja bukan sesuatu yang “liar”, mogok kerja harus dilakukan dengan etika yang baik. Mogok kerja yang baik, apabila dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Adapun prosedur untuk melakukan mogok kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 140 UUK dan Pasal 3 KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah:Prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang ketenagakerjaan dan KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang tidak Sah, untuk melakukan mogok kerja yang sah, sangat memberatkan bagi pihak buruh. Pada saat peneliti melakukan penelitian di Dinas Nakertrans Kab Sleman, Dinas Nakertrans Kab Bantul dan Dinas Sosnakertrans Kota Jogja, peneliti tidak mendapatkan kasus mogok kerja yang dilakukan oleh buruh sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Menurut Ari Hernawan kemungkinan kecil bagi pekerja atau serikat pekerja yang mogok kerja untuk dapat memenuhi prosedur tersebut. Prosedur mogok kerja yang sudah diakomodasikan dalam undang-undang ketenagakerjaan tersebut sangat berat untuk dilaksanakan pekerja. Ketentuan mengenai prosedur mogok kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sangat membatasi ruang gerak pekerja untuk mogok sehingga hak mogok menjadi sulit dilaksanakan secara sah, padahal mogok adalah hak dasar pekerja dan organisasi pekerja yang seharusnya dipermudah untuk pelaksanaannya.]]>
<![CDATA[Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong ]]>
<![CDATA[golap, mulyadi]]>;
<![CDATA[umpain, anisah maya djafar]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 4, No 2 (2018): Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v4i2.533
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi dalam pembagian harta warisan tanah adat marga osok malaimsimsa di Sorong, dan untuk mengetahui pembagian harta warisan tanah adat pada suku moi marga Osok Malaimsimsa. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Sorong dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, yaitu melaksanakan sidang adat berdasarkan laporan dari masyarakat adat, dan menjaga dan mengawal putusan sidang adat. Dan Pembagian harta warisan tanah adat pada suku moi marga Osok Malaimsimsa di Sorong, yaitu mengikuti hukum adat suku moi yang telah di wariskan oleh para leluhur suku Moi. Dalam hukum adat Suku Moi yang berhak mendapat pembagian harta warisan tanah adat ialah anak kandung laki-laki yang lahir dari pernikahan sah menurut adat dan pemberkatan digereja. Sementara dalam kondisi tertentu, ketika tidak ada anak laki-laki yang lahir dari pernikahan yang sah, maka anak perempuan dapat memiliki harta warisan milik ayahnya secara sah.]]>
