Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum

ishlah
Website

Published by Universitas Muslim Indonesia

ISSN : 14109328 EISSN : 26140071 DOI : https://doi.org/10.56087/aijih.v25i2

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali setahun Mei dan November oleh Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sejak Tahun 1998, dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris dan normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer. Berbagai topik tetapi tidak terbatas pada: 1. Hukum Pidana 2. Hukum Konstitusi 3. Hukum Perdata dan Komersial 4. Hukum Hak Asasi Manusia 5. Hukum Ekonomi 6. Hukum Internasional 7. Hukum Islam atau Syariah 8. Hukum Adat 9. Hukum Lingkungan 10. Pendidikan Hukum 11. Hukum Komparatif Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 66 Documents

1 2 3 4 5

HAKIKAT PEMBUKTIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PRESPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Mamulai, Muslim
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Proof via electronic media in criminal trials, still based on the provisions contained in the Code of Criminal Procedure, namely with reference to the theory of proof under the law negatively, but in practice there is still a criminal trial the pros and cons. However, in fact the truth of the witness examination teleconference remain equal value, with a witness who was not present at the trial because the witness has been sworn in. Keywords: Electronic Media in the criminal justice system. Abstrak Pembuktian melalui media elektronik dalam persidangan pidana, masih didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dengan mengacu pada teori pembuktian berdasarkan hukum secara negatif, tetapi dalam praktiknya masih ada persidangan pidana pro dan kontra. Namun, sebenarnya kebenaran teleconference dari pemeriksaan saksi tetap bernilai sama, dengan saksi yang tidak hadir di persidangan karena telah saksi telah ditetapkan. Kata kunci: media elektronik; sistem; peradilan pidana

FUNGSI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN YANG IMPARSIAL Sampara, Said
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Implementation of judicial power in the realization of judicial impartiality rests on their independence and the independence of judiciary in performing the duties of his judicial is not affected by any power, as well as the responsibilities imposed on judges in carrying out the task of checking and deciding cases and functions of the Supreme Court under the supervision of the judiciary the impartiality in the administration of judicial power, manifested in the form of preventive supervision, in the form of signs norms enshrined in both the legislation and the code of ethics and code of conduct of judges. In addition, there are forms of repressive supervision which in practice is carried out by the Supreme Court and the Judicial Commission. Abstrak Implementasi kekuasaan kehakiman dalam perwujudan imparsialitas yudisial bertumpu pada independensi mereka dan independensi kehakiman dalam menjalankan tugas-tugas kehakimannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan apa pun, serta tanggung jawab yang dibebankan pada hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memutuskan kasus dan fungsi Mahkamah Agung di bawah pengawasan pengadilan, ketidakberpihakan dalam administrasi kekuasaan kehakiman, yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan preventif, dalam bentuk tanda-tanda norma yang diabadikan baik dalam undang-undang dan kode etik serta kode perilaku hakim. Selain itu, ada bentuk pengawasan represif yang dalam praktiknya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL Budiman, Muslimin
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

The power of government has the characteristics of an authoritarian system of government, namely the concentration of power (concentration of power), or the concentration of power granted by law and the constitution to the president, so that the authority to govern Indonesia characterized by autocratic powers. Indonesian system adheres to the constitutional presidential system of government, which means that the president accountable to the constitution and not to the people as befits a presidential system, so that in case of infringement; either the law or the constitution by the president only mass force can be dropped. Abstrak Kekuasaan pemerintah memiliki ciri-ciri sistem pemerintahan otoriter, yaitu konsentrasi kekuasaan (konsentrasi kekuasaan), atau konsentrasi kekuasaan yang diberikan oleh hukum dan konstitusi kepada presiden, sehingga wewenang untuk memerintah Indonesia ditandai dengan otokratis kekuatan. Sistem Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial konstitusional, yang berarti bahwa presiden bertanggung jawab kepada konstitusi dan bukan kepada rakyat sebagaimana layaknya sistem presidensial, sehingga dalam hal terjadi pelanggaran, baik hukum atau konstitusi oleh presiden, hanya kekuatan massa yang bisa dijatuhkan.

HAKEKAT TANGGUNGJAWAB PENGGUNA ANGGARAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Djusli Katuwu, Elvis
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Budget User (PA) can not be, mutatis mutandis, or immediately seated as suspect/defendant in a corruption case, because the error position, is an act contrary to the legality of the acts of officials which is based on authority, porsedur and substance. Budget User Officials act is an act of administrative and criminal use is ultimum Remedium. Legal responsibility for the Budget Authority granted to the Budget Users: a. The budget user accountability, whether as mandated by the law that was given to him as KPA, or stages in Presidential Decree No. 80 Year 2003 concerning Procurement of Government Goods and Services, (2) The authority is bound, where all procedures have been done, so the PA there is no reason to not be able to do. (3) The thoroughness in considering the law, if there is an emergency or urgent situations. Abstrak Pengguna Anggaran (PA) tidak dapat, mutatis mutandis, atau langsung duduk sebagai tersangka / terdakwa dalam kasus korupsi, karena posisi kesalahan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan legalitas tindakan pejabat yang didasarkan pada kewenangan, porsedur dan substansi . Tindakan Pejabat Pengguna Anggaran adalah tindakan penggunaan administratif dan kriminal adalah Remedium ultimum. Tanggung jawab hukum untuk Otoritas Anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran: a. Pertanggungjawaban pengguna anggaran, baik sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang yang diberikan kepadanya sebagai KPA, atau tahapan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, (2) Otoritas terikat, di mana semua prosedur telah selesai, jadi PA tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan. (3) Ketelitian dalam mempertimbangkan hukum, jika ada situasi darurat atau mendesak.

KUALITAS KETERWAKILAN RAKYAT MELALUI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT SISTEM POLITIK DI INDONESIA Hasmin, Mohammad Yusuf
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Representation of the people through the Parliament is not yet fully qualified, due to the influence of the party's board members is more dominant than the existence as the people's representatives who are directly elected by the people. Political system adopted can not fully realize the representation of the people who correspond the expectations of society, although it has been supported by a system of democratic elections based on the sovereignty of the people. Abstrak Representasi rakyat melalui DPR belum sepenuhnya memenuhi syarat, karena pengaruh anggota dewan partai lebih dominan daripada keberadaannya sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Sistem politik yang diadopsi tidak dapat sepenuhnya mewujudkan representasi rakyat yang sesuai dengan harapan masyarakat, walaupun telah didukung oleh sistem pemilihan demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat.

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Bunga, Marten
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Regulations in the area of regional autonomy is as a policy instrument in the regional administration of the widest. The formation of local regulations in accordance with the public interest its implementation should be based on the principles of local autonomy and substance of local regulations must not conflict with the public interest and the law is higher. Abstrak Peraturan di bidang otonomi daerah adalah sebagai instrumen kebijakan dalam pemerintahan daerah yang seluas-luasnya. Pembentukan peraturan daerah sesuai dengan kepentingan publik pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip otonomi daerah dan substansi peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan publik dan hukum lebih tinggi.

HAKIKAT OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA Moonti, Roy Marthen
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

The essence of regional autonomy in the state system in Indonesia is the authority given to local governments to regulate and manage their own affairs and interests of the community in accordance with the legislation in force. Abstrak Inti dari otonomi daerah dalam sistem negara di Indonesia adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: Otonomi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia

ESENSI AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI Sahban, Sahban
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

The essence of mudharabah and musyarakah unite capital to labor (skill and entrepreneurs), which is always separate in conventional systems. In the profit and loss sharing agreement will be apparent the nature and spirit of togetherness and justice in receiving the benefits and bear the risk of losses in business activity.Mudharabah and musyarakah prevent unjustice behavior for people, it is a manifestation of man as caliph prosperity of the earth on the dimensions of the banking system. The substance and the principles contained in the profit and loss sharing agreement has been included in the National Banking Act. Skim mudharabah and loss has been practiced in various flying businesses in Islamic banking activities in order to prevent economy unjustice and realize the economic benefit. Abstrak Esensi mudharabah dan musyarakah menyatukan modal dengan tenaga kerja (keterampilan dan pengusaha), yang selalu terpisah dalam sistem konvensional. Dalam perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian akan terlihat sifat dan semangat kebersamaan dan keadilan dalam menerima manfaat dan menanggung risiko kerugian dalam kegiatan bisnis. Mudharabah dan musyarakah mencegah perilaku tidak adil bagi manusia, itu adalah manifestasi manusia sebagai kekayaan khalifah. bumi pada dimensi sistem perbankan. Substansi dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian bagi hasil dan kerugian telah dimasukkan dalam Undang-Undang Perbankan Nasional. Mudharabah dan kerugian skim telah dipraktikkan di berbagai bisnis penerbangan dalam kegiatan perbankan syariah untuk mencegah ketidakadilan ekonomi dan merealisasikan manfaat ekonomi.

HAKIKAT SANKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM Assaad, Andi Istiqlal
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Essentially criminal law sanctions in Indonesia and the Islamic criminal law can be compared by reviewing the nature of criminal law sanctions in Indonesia is to maintain / preserve the benefit of the individual. While the nature of the sanctions within the Islamic criminal law, is to keep / maintain the benefit of individuals and society. Abstrak Intinya sanksi hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam dapat dibandingkan dengan mengkaji sifat sanksi hukum pidana di Indonesia adalah dengan mempertahankan / melestarikan manfaat individu. Sedangkan sifat dari sanksi dalam hukum pidana Islam, adalah untuk menjaga / mempertahankan manfaat individu dan masyarakat.

ESENSI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA D N M Sahari, Deselfia
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 1: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

The essence of transparency and accountability in land registration within the legal system in Indonesia has not been realized properly. Due to the weakness of the guarantee of legal certainty and legal protection from the government. In addition, the publication system of land registration adopted is negative with a positive tendency, not applied in Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 Year 1997 regarding expiration to file a five-year lawsuit there is a synchronization / non-harmonization concerning land authority between local government Article 14 paragraph (2 ) Letter k of Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government and Authority of National Land Agency (Regulation of Head of National Land Agency No.2 Year 2013 regarding Abundance of Land Rights and Land Registration Authority) and regulation of grace period of entitlement right. AbstrakEsensi transparansi dan akuntabilitas dalam pendaftaran tanah dalam sistem hukum di Indonesia belum terealisasi dengan baik. Karena lemahnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemerintah. Selain itu, sistem publikasi pendaftaran tanah yang diadopsi negatif dengan kecenderungan positif, tidak diterapkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang berakhirnya pengajuan gugatan lima tahun ada sinkronisasi / non-harmonisasi tentang kewenangan pertanahan antar pemerintah daerah Pasal 14 ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 2013 tentang Kelimpahan Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Otoritas) dan peraturan masa tenggang hak cipta. Kata kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Pendaftaran Tanah; Sistem Hukum;

Page 1 of 7 | Total Record : 66

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 26 No 1: Desember 2022 - Mei 2023 Vol 25 No 2: Juni - November 2022 Vol 25 No 1: Desember 2021 - Mei 2022 Vol 24 No 2: November 2021 Vol 24 No 1: Mei 2021 Vol 23 No 2: November 2020 Vol 23 No 1: Mei 2020 Vol 22 No 2: November 2019 Vol 22 No 1: Mei 2019 Vol 21 No 2: November 2018 Vol 21 No 1: Mei 2018 Vol 20 No 2: November 2017 Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Abd Kahar Muzakkir

Contact Email
muzakkir.abd.kahar@gmail.com

Phone
+6282291222637

Journal Mail Official
jurnal_alishlah@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Abd Kahar Muzakkir

Contact Email muzakkir.abd.kahar@gmail.com

Phone +6282291222637

Journal Mail Official jurnal_alishlah@umi.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Abd Kahar Muzakkir

Contact Email
muzakkir.abd.kahar@gmail.com

Phone
+6282291222637

Journal Mail Official
jurnal_alishlah@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA