cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Juniawan, S.P., M.Si
Contact Email
juniawanwi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sugiartosumas@kemnaker.go.id
Editorial Address
Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Widyaiswara Indonesia
Published by Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia
ISSN : 27227464     EISSN : 27212440     DOI : -
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Nursing Public Health Social Sciences Other
Jurnal Widyaiswara Indonesia (JWI) menerima naskah Karya Tulis Ilmiah (KTI) dari para widyaiswara se-Indonesia, pejabat fungsional tertentu, serta dari penulis umum lainnya, termasuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana. Naskah KTI yang dapat diterbitkan pada Jurnal Widyaiswara Indonesia adalah naskah KTI berjenis kajian (research) dan berjenis ulasan (review), serta untuk naskah orasi calon widyaiswara ahli utama. JWI terbit secara berkala pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020" : 5 Documents clear
Dampak Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Guru Kejuruan Bidang Kemaritiman di Indonesia Singgih Putra
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) untuk guru kejuruan telah diimplementasikan dalam beberapa program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud RI) dengan verifikasi bukti kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan berpedoman kepada panduan mutu BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Pelatihan berbasis kompetensi (PBK) merupakan suatu pendekatan pelatihan yang menekankan pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap (knowledge, skill, and attitude) untuk memenuhi suatu standar kompetensi. Paper ini merupakan kajian terhadap pengembangan kapasitas SDM Maritim (i.e. tenaga pendidik) sebagai dampak hasil pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang telah dilakukan oleh Kemdikbud RI di Indonesia. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dengan pembahasan literature yang relevan.Tahap awal implementasi PBK pada program pelatihan bidang kemaritiman menunjukkan kelulusan pelatihan dan rekomendasi kompeten bagi semua peserta. Implementation of competency-based training (CBT) for vocational high school teachers has been done through several priority programs of Ministry of Education and Culture of Indonesia (Kemdikbud RI) during 2016 and 2017 such as Guru Pembelajar (professional teacher sustainable development) and Keahlian Ganda (teacher with dual expertise), with competence proof from skill competency assessment (SCA) organized by Lembaga Sertifikasi Profesi (Professional Certification Institution). CBT can be interpreted as a training approach that emphasizes the development of skills, knowledge, and attitude to meet a standard of competency. This article is a review related to the capacity building of Maritime Human Resource in terms of competency-based education and training conducted by the Ministry of Education and Culture of Indonesia. Data was analysed with statistical descriptive. The initial stage of CBT development in the field of maritime in the training program was proven by the graduation of training and competent recommendation for all teacher participants
Evaluasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Sugiarto Sumas
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan pembekalan tata cara kedatangan, bekerja, dan hidup di negara tujuan, serta kembali ke Indonesia dengan baik. Penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat PAP untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah di luar negeri dan keberlanjutannya setelah tidak ada lagi pengaturan PAP dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Metodologi penelitian menggunakankombinasi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dengan pendekatan trianggulasi dari Creswell J.W. dan model evaluasi dari Kirkpatrick. Sumber data berasal dari Pejabat Kementerian / Lembaga, ILO, World Bank, Instruktur PAP, PMI bermasalah, buku, dokumen, jurnal hasil penelitian, kuesioner, dan lain-lain. Hasil penelitian menemukan bahwa PAP bermanfaat untuk mencegah munculnya PMI bermasalah di luar negeri. Pada umumnya PMI bermasalah berasal dari PMI non prosedural / ilegal dan tidak pernah mengikuti PAP. PMI melalui penempatan berdokumen dan prosedural dapat dipastikan mengikuti PAP sebelum keberangkatannya ke luar negeri. Di masa depan PAP akan tetap dilaksanakan, terbukti dari adanya pengaturan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya disarankan adanya evaluasi manfaat PAP/ OPP bagi PMI pada tingkat perilaku dan tingkat hasil. Final Pre-departure Briefing (PAP) is a pre-departure provision process regarding arrival, working and living in the destination country, and how to return properly to Indonesia. This research aims to discover the benefit of PAP in prevention Indonesian Migrant Workers having problematic working overseas and its sustainability after there is no longer PAP in Law Number 18 of 2017. The research methodology utilized both qualitative and quantitative approach from Creswell J.W., and evaluation model from Kirkpatrick. Data source is from Ministry / Institution officials, ILO, WB, PAP instructor, PMIs, books, documents, research journal, questionnaires, etc. The results of the study found that PAP is beneficial to prevent the emergence of problematic PMIs abroad. Broadly speaking, problems regarding PMI originated from non procedural/illegal process, and those who do not join the PAP procedure. PAP will continue to be implemented, it can be proven from the PP no 10 year 2020 concerning Procedures for the Placement of Indonesian Migrant Workers by the Indonesian Migrant Workers Protection Agency. Further research is strongly needed to evaluate the benefit of PAP/OPP at the behavioral and result levels.
Integrasi Model SAMR (Subtitution, Augmentation, Modification, and Redefinition) pada Diklat Jarak Jauh Balai Diklat Keagamaan Makassar Muh Zainal
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui integrasi model SAMR pada diklat jarak jauh yang dilaksanakan oleh BDK Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di BDK Makassar dengan informan yang berasal dari Kepala BDK Makassar, Kepala Seksi Teknis Pendidikan dan Keagamaan BDK Makassar, Widyaiswara dan peserta Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk menganalisis fokus penelitian yaitu integrasi model SAMR pada diklat jarak jauh pada penggunaan e-learning dengan flatform Learning Manajemen Sistem (LMS) Moodle. Integrasi SAMR diukur melalui indikator yang terdiri dari level Subtitution, Augmentation, Modification, dan Redefinition. Instrumen penelitian yang digunakan adalah format wawancara dan dokumentasi dalam bentuk data aktivitas pada aplikasi LMS Moodle. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Diklat Jarak Jauh menggunakan Sistem e-learning dengan flatform Moodle pada BDK Makassar telah memenuhi beberapa indikator dari Model SAMR yang terdiri dari level subtitusi, augmentasi, modifikasi dan redefinisi (SAMR). Keterpenuhan keempat level tersebut ditemukan pada proses perencanaan diklat, seleksi calon peserta diklat secara online dengan google formulir, pelaksanaan diklat dengan menggunakan LMS Moodle dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan diklat dengan menggunakan fitur kuis pada LMS Moodle. Pada prosesnya telah ditemukan model transformasi diklat dari model diklat konvensional secara tatap muka menjadi diklat virtual dengan dukungan perangkat elektronik dan interface teknologi informasi dalam bentuk aplikasi LMS Moodle pada URL http://blc.bdkamakassar.web.id. This research aims to find out the integration of SAMR models in remote training implemented by BDK Makassar. This research was conducted in BDK Makassar with informants from the Head of BDK Makassar, Head of The Technical And Religious Section of BDK Makassar, Widyaiswara and participants of the Technical Training of Education and Religion. This research is a qualitative study to analyze the focus of research namely the integration of SAMR models in remote training on the use of e-learning with moodle flatform Learning Management System (LMS). SAMR integration is measured through indicators consisting of Subtitution, Augmentation, Modification, and Redefinition levels. The research instruments used are interview formats and documentation in the form of activity data on moodle LMS applications. The data of the results of the study was analyzed using qualitative data analysis techniques. The results showed that the implementation of Remote Training using e-learning system with moodle flatform in BDK Makassar has met several indicators of SAMR Model consisting of Subtitution, Augmentation, Modification and Redefinition (SAMR) levels. The fullness of the four levels is found in the training planning process, the selection of prospective trainees online with google form, implementation of training using Moodle LMS and implementation of training implementation evaluation using quiz feature on Moodle LMS. In the process, a training transformation model has been found from a conventional training model face-to-face into a virtual training with the support of electronic devices and information technology interfaces in the form of Moodle LMS applications in the http://blc.bdkamakassar.web.id
Evaluasi Pembangunan Budaya Integritas Pemerintah Provinsi Riau Arlizman Agus
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan penanganan kejahatan saja, tetapi perlu pendekatan yang lebih komprehensif termasuk pendekatan moral, psikologi dan sosiologi yang secara konseptual perlu ruang lingkup individu, masyarakat dan organisasi. Penyebab terjadinya korupsi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: kelemahan sistem, integritas sumber daya manusia, dan masalah kultur. Ketiga hal diatas saling berinteraksi sehingga menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi.Pengkajian ini menggunakan evaluasi program CIPP (Context, Input, Process danProduct). Tujuan dari pengkajian ini, yaitu: untuk dapat mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan budaya integritas, mendiskripsikan ancaman dan hambatan pembangunan budaya integritas dan menganalisis pelaksanaan pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau. Adapun manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan pengkajian ini yaitu masukan kepada stakeholder terkait dengan pembangunan budaya integritas dan menjadi bahan rujukan untuk pengkajian lebih lanjut mengenai pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau, dan sebagai bahan umpan balik kepada stakeholder. Berdasarkan hasil analisis terhadap pembangunan budaya integritas yaitu 7 (tujuh) komponen komite integritas dan 16 (enam belas) sistem integritas, dapat disimpulkan bahwa sampai Tahun 2019 pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau masih berada pada tingkat efektif/sedang. Diharapkan pada Tahun 2023 semua komponen pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau sudah mencapai tingkat berdampak/ tinggi, sehingga benar-benar berdampak dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. The prevention of corruption, collusion and nepotism couldn’t be solved with a crime-handling approach alone, but it needs more comprehensive approaches including moral, psychological and sociological that conceptually need to be in the scope of individuals, communities and organizations. The causes of corruption can be classifiedinto 3 (three) groups, which are: system weakness, integrity of human resources, and cultural problems. The three things above are interacting each other that adding more complexity in the problems.This study used CIPP (Context, Input, Process and Product) evaluation program. The objectives of this study are: to be able to describe the implementation of the development of a culture of integrity, to describe the threats and barriers inbuildingthe culture of integrity, and to analyse the implementation of the integrity culture development in the Government of Riau Province. The benefits of the study implementation are to provide input to stakeholders related to the development of An integrity culture and as a reference material for further studies regarding the development of the culture of integrity in the Government of Riau Province, and to be used as a feedback to stakeholders. Based on the results of the analysis of the integrity culture development comprise of 7 (seven) components of the integrity committee and 16 (sixteen) integrity systems above, it can be concluded that until 2019 the development of the integrity culture of the Riau Provincial Government is still at effective/moderate level. Hopefully by Year 2023 all components of the development of a culture of integrity in the Government of Riau Province will have reached a high level of impact, so it will really have an impact in preventing corruption, collusion and nepotism.
Model Reorientasi Kebijakan Ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan H. Syamsibar
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia masih memiliki masalah besar di bidang ketenagakerjaan, sehingga pemerintah melakukan reorientasi kebijakan untuk mengurangi terjadinya pengangguran yang meningkat setiap tahun. Data BPS Sulawesi Selatan untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sulawesi Selatan Agustus 2019 sebesar 4.97% dari rata-rata 24 kabupaten dan kota, di mana TPT yang paling tinggi adalah Kota Makassar 10.39% dan terendah adalah Kepulauan Selayar 1.17.%. Permasalahan penelitian ini secara umum adalah bagaimana model reorientasi kebijakan ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan triangulasi yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reorientasi kebijakan ketenagakerjaan telah dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Reorientasi yang telah dilakukan selama ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu > 90% dengan realisasi antara 29.34% sampai 83.42%, berupa perencanaan ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, menyediakan pelatihan untuk tenaga kerja, penempatan yang sesuai, perluasan kesempatan kerja dan mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas. Reorientasi kebijakan belum maksimal di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Model reorientasi kebijakan ketenagakerjaan yang tepat untuk diterapkan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Model ini dikembangkan dari sistem, asumsi dan persepsi atas kebijakan ketenagakerjaan dan menjadi pemecahan masalah atas tingginya pengangguran yang terjadi, sehingga model ini diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi pencari kerja mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Indonesia has big problem in employment sector, so the government applied reorientation of policy to descrease of unemployment which increased in every year. The research problem in generally how the reorientation model of employment policy on Government South Sulawesi Province. The research approach used descriptive qualitative. Gathered data through direct observation and interview. The technique of data analysis used triangulation namely data reduction, preparation and verification. The result of research showed that the reqoreientation of employment policy have applied on Government South Sulawesi Province. The reorientation have applied this time has not reached the target > 90% with realization between 29.34% until 83.42%, such as the employment planning, employment information, the training for labor, placement which suitable, the wide of job opportunity and implementation quality of labor. The policy orientation not maximal in employment sector on Government South Sulawesi Province caused the several constraint in applied namely the communication, resource, disposition and bureacracy structure. A model of reorientation of employment policy that is appropriate to be applied on Government South Sulawesi Province. These model to developed from the system, asumption and perception on employment policy and to become the problem solve for unemployment, so these model applied to get easy for job seekers to find work and improve welfare for the workforce.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022 Vol. 3 No. 3 (2022): September 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 2 No. 4 (2021): Desember 2021 Vol. 2 No. 3 (2021): September 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 1 No. 4 (2020): Desember 2020 Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 More Issue