cover
Contact Name
Dr. Juniawan, S.P., M.Si
Contact Email
juniawanwi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sugiartosumas@kemnaker.go.id
Editorial Address
Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Widyaiswara Indonesia
ISSN : 27227464     EISSN : 27212440     DOI : -
Jurnal Widyaiswara Indonesia (JWI) menerima naskah Karya Tulis Ilmiah (KTI) dari para widyaiswara se-Indonesia, pejabat fungsional tertentu, serta dari penulis umum lainnya, termasuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana. Naskah KTI yang dapat diterbitkan pada Jurnal Widyaiswara Indonesia adalah naskah KTI berjenis kajian (research) dan berjenis ulasan (review), serta untuk naskah orasi calon widyaiswara ahli utama. JWI terbit secara berkala pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3 Documents
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023" : 3 Documents clear
Program Pendidikan Guru Penggerak, Efektifkah?: Sebuah Ulasan pada Kerangka Pengembangan Profesional Guru Wuryaningsih Wuryaningsih
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i2.130

Abstract

Pengembangan professional guru atau pada literatur dikenal dengan teacher professional development (TPD) merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas pendidikan di sebuah negara. Kebijakan pendidikan seringkali tumpang tindih dengan kebijakan pengembangan professional guru yang membuatnya tidak efektif. Penelitian worldbank terbaru menunjukkan bahwa guru di negara dengan pendapatan rendah-menengah memiliki permasalahan dengan kerampilan pedagogis guru di kelas. Di Indonesia, kualitas guru juga dianggap masih rendah dan pemerintah dinilai gagal melakukan reformasi terhadap peningkatan kualitas guru karena kendala sistemik pada program TPD yang cenderung hanya berganti istilah di setiap periode kebijakan. Artikel ini bertujuan mengulas Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) yang merupakan kebijakan baru program TPD di era Nadiem Makariem yang bertemakan Merdeka Belajar. Reviu dilakukan menggunakan kerangka TPD yang efektif Desimone (2009) dan Darling-Hammond (2017) sebagai rujukan. Hasilnya menunjukkan bahwa rancangan PGP memenuhi fitur inti terkait fokus utama tentang kepemimpinan murid sebagai terjemahan profil pelajar Pancasila, memberi ruang guru untuk mengaitkannya dengan pembelajaran di kelas (active learning), koheren dengan kebijakan lain sebagai bentuk insentif bagi guru, durasi yang panjang, dan menunjukkan upaya mewujudkan komunitas praktisi yang mendukung keberhasilan sekolah (collective Participation). PGP menunjukkan keterhubungan yang memadai. Guru memiliki kesadaran yang baik terhadap pentingnya TPD bagi peningkatan kualitas dirinya. Rancangan PGP berupaya melakukan perubahan mendasar terkait paradigma pembelajaran yaitu berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Penerapan project aksi nyata didampingi oleh pengajar praktik di kelas/sekolah dan dikuatkan melalui pertemuan dengan sesama peserta dan stakeholder pada lokakarya. Upaya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan kepemimpinan pada murid akan menjadi jawaban bagaimana program pengembangan professional guru efektif memberikan dampak bagi pembelajaran murid di kelas/sekolah.
Analisis Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dalam Tinjauan Pengarustamaan Perubahan Iklim Umiyatun Hayati Triastuti
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i2.198

Abstract

Permasalahan terkait masih banyak kebijakan yang ada di satu sektor dengan sektor lainnya tidak saling mendukung dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Proses nasional dalam membuat kebijakan penanganan perubahan iklim yang bersifat lintas sektor, sering kali tidak ada suatu sistem koordinasi antar lembaga yang jelas. Sedangkan untuk menghadapi isu-isu perubahan iklim dengan tetap melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan, perlu untuk memasukkan aspek dan mekanisme koordinasi program penanganan perubahan iklim dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang bisa dijadikan acuan bersama antara lembaga. Untuk itu, diperlukan kemampuan secara kelembagaan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan dalam perencanaan, implementasi hingga pemantauan dan evaluasi dalam sistem pengelolaan yang andal untuk mengubah berbagai agenda perubahan dalam menyikapi pembangunan yang tidak biasa. Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah tersusunnya suatu rekomendasi kebijakan dengan melakukan identifikasi dan analisa gap pada kendala pengarustamaan perubahan iklim dalam RENSTRA 2020-2024 berdasarkan 5 (lima) kriteria yaitu inklusi, konsistensi, pembobotan, pelaporan dan sumber daya, serta memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan yang memperhatikan pengarustamaan perubahan iklim dan integrasinya di dalam penyusunan target sasaran dan kebijakan program pembangunan sektor transportasi.
Peran ASN JPT dalam Pengarusutamaan Pengetahuan dan Kearifan Lokal pada Penyusunan Kebijakan Pembangunan IKN Chairuddin Sugeng
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i2.189

Abstract

Pembangunan kota besar baru (ibu kota negara) biasanya diiringi dengan investasi besar untuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur utama penunjang pemerintahan negara. Pembangunan kota baru dapat berpotensi besar fenomena segregasi sosial-spasial. Segregasi ini dimungkinkan terjadi karena faktor perpindahan penduduk yang besar ke wilayah baru dalam waktu singkat. Segregasi ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar yaitu segregasi yang bersifat sosio-ekonomi dan sosio-kultural. Studi ini berfokus pada pembahasan sosio-kultural. Perubahan struktur masyarakat dapat berpotensi untuk menggerus pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat. Studi ini membahas tahapan penting yang perlu dilakukan dalam mengarusutamakan pengetahuan dan kearifan lokal dalam penyusunan kebijakan. Studi ini juga menganalisis peran strategis Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) untuk memfasilitasi proses pengarusutamaan. The development of a mega big city (national capital) is usually followed by large investments for the key infrastructure development. The development of a new city can potentially lead to the socio-spatial segregation phenomenon. This segregation is possible due to the large population movement to the new area in a short period of time. This segregation can be grouped into two broad categories, namely socio-economic and socio-cultural segregation. This study focuses on socio-cultural segregation. Changes in community structure can potentially erode local knowledge and wisdom. This study discussed the important steps that need to be taken in mainstreaming local knowledge and wisdom in policy-making. This study also discussed the strategic role of the State Civil Apparatus (ASN) at the High Leadership Position (JPT) level to facilitate the mainstreaming process.

Page 1 of 1 | Total Record : 3