cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Evi Kongres
Contact Email
evikongres@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaldih@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
DiH : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 02166534     EISSN : 2654525X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
DiH: Jurnal Ilmu Hukum is published by the by the University Law Faculty Doctor of Law Study Program August 17, 1945 Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. DiH: Jurnal Ilmu Hukum is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum only accepts articles related to the topic of law except business law. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum is available in both print and online.
Arjuna Subject : -
Articles 215 Documents
 1   2   3   4   5 
PERKAWINAN PADA GELAHANG DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI BALI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Dyatmikawati, Putu
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 14 (2011)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v7i14.273

Abstract

Perkawinan bagi orang Bali-Hindu yang hidup dalam masyarakat hukum adat di Bali (dikenal dengan “desa adat” atau “desa pakraman”), relatif berbeda dengan perkawinan bagi masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini terjadi sebagai konsekuensi sistem kekerabatan patrilenial atau purusadan kapurusa yang dianut. Sistem ini membawa konsekuensi adanya dua bentuk perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan biasa (pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya); (2) Perkawinan nyentana atau nyeburin (pihak laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga istrinya). Apabila calon pengantin tidak mungkin memilih bentuk perkawinan biasa dan bentuk perkawinan nyentana, maka akan dipilih bentuk perkawinan pada gelahang. Bentuk perkawinan ini masih menjadi pro dan kontra dalam masyarakat adat di Bali. Oleh karena itu perlu dilakukan kalian pada perkawinan Gelahang Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali, Ditinjau dari Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Kata kunci: Masyarakat Adat, Sistem Kekeluargaan, Perkawinan Pada Gelahang.
TELAAH YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDOARJO Fauzi, Arli
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 17 (2013)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v9i17.250

Abstract

-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN Prasetyawati, Endang
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 16 (2012)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v8i16.267

Abstract

Abstrak Process contract in consumer finance supposed through three stages that is, stage pre-prosperous contract, phase of the contract and phase after contract. Many factors that can give an indication of any abuse of power economy, in a stage pre-prosperous contract and phase contract from the company consumer finance while in the stage after company contracts consumer finance in position weak. Therefore not only consumer that need legal protection but also businessmen.Key words: Legal protection, consumer, businessmen.
PENTAWILAN PASAL 7A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Michael, Tomy
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 18 (2013)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v9i18.274

Abstract

Tidak adanya kejelasan norma syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden khususnya definisi frase “perbuatan tercela’, sehingga pemberhentian Presiden di Indonesia hanya berdasarkan konstelasi politik. Keberadaan Pasal 7A UUD NRI 1945 tidak dapat dijadikan landasan kuat guna memberhentikan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan penguasaan bahasa Indonesia untuk bidang hukum dan peraturan perundang-undangan serta penta’wilan akan menciptakan kejelsan definisi frase “perbuatan tercela” sehingga Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan dengan tujuan frase yang tercipta dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kepastian hukum dan selaras dengan hak asasi manusia secara internasional, segera melakukan perubahan kelima UUD NRI 1945 guna menegaskan penganutan sistem presidensial dan syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.Kata kunci: tercela, presiden, ketidakjelasan.
KORELASI TEORI LOVE THY NEIGHBOUR DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA Michael, Tomy
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 19 (2014)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v10i19.279

Abstract

UU No. 13-1998 dapat terlaksana dengan baik dengan teori love thy neighbour karena di dalam undang-undang tersebut keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sehingga diperoleh hasil bahwa teori love thy neighbour tidak bertentangan dengan Pancasila dan dapat menunjang pelaksanaan UU No. 13-1998.Kata kunci:  Love Thy Neighbour, UU No. 13-1998
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEBERADAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM MILIK NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Rianti, *
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 13 (2011)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v7i13.252

Abstract

This research aims to analyze and expose how the position of the College of law in Agency-owned Country laws and regulations in these rights are examined from the legislation of the national education system. It also seeks to analyze and expose the juridical effects of the verdict of the Constitutional Court No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 against Universities State-owned legal entity. Establishment of universities in the form of a State-owned legal entity is as an attempt to provide unhampered to College for more independent in managing the activities of the Organization of the education in the institution. Lightness of being given to the College would not escape from the framework of the national education system. In order to realize the independence of such an ACT, namely Act No. BHP 9 2003. In the Act that the units are arranged in the shape of Education Education legal entity. The application of the concept of legal entities give rise to various kinds of Education turns pro cons. The concept of a legal entity described as if the Government let go of responsibility in the field of education. The concept of legal entities concerned about making education unit became a non-profit institution. In the end the Constitutional Court decided BHP LAW has no legal binding force. The position of the BHMN if examined through the Sisdiknas Article 53 is a body of legal education. Because it is considered as one legal entity, then the PTN BHMN as supporters of rights and obligations. The concept of PTN BHMN as one legal entity principled profit. As a legal entity has the will and PTN BHMN which will be formulated in the vision and mission of higher education institutions each of which surely should not be contrary to the purpose of national education which have been outlined in the ACT Sisdiknas.Keywords: College State-owned legal entity, legal entities, Education Law system of national education, the Constitutional Court.
PRINSIP PRINSIP HUKUM KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BANJAR Muzainah, Gusti
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 15 (2012)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v8i15.259

Abstract

ABSTRAKPrinsip-prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum adat masyarakat Banjar terlihat pada norma-norma hukum yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembagian warisan pada “lembaga damai” dengan cara islah dan  faraid-islah.  Proses pada lembaga damai ini memperlihatkan bagaimana perempuan diakui kedudukannya sebagai ahli waris dan besarnya bagian warisannya. Penelitian bertujuan menemukan norma hukum waris dan prinsip prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Banjar tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa norma hukum waris adat masyarakat Banjar terdapat dalam “lembaga damai” yaitu dilakukan dengan cara islah dan faraid islah, kedudukan hukum perempuan diakui sebagai ahli waris dan besarnya bagian bersifat relatif, yaitu bisa lebih besar dari laki-laki, bisa sama dengan laki-laki dan bisa lebih sedikit dari laki-laki.  Relatifnya bagian warisan tersebut ditemukan dalam penelitian adanya prinsip prinsip Ketuhanan, prinsip kemanfaatan dan prinsip keseimbangan yang semuanya bersandarkan pada dalil “maslahah mursalah”, sehingga hukum waris adat masyarakat Banjar tidak membedakan kedudukan hukum perempuan dengan kedudukan hukum laki-laki.Kata Kunci : Lembaga damai, islah dan faraid islah, prinsip Ketuhanan, kemanfaatan dan keseimbangan.
BUTIR-BUTIR PEMIKIRAN DALAM SEJARAH INTELEKTUIL DAN PERKEMBANGAN AKADEMIK HUKUM DAN EKONOMI Sugianto, Fajar
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 19 (2014)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v10i19.280

Abstract

This writing is intended to convey the basic ideas of what has come to be known as Law and Economics, or also commonly called Economic Analysis of Law. The subject areas of concern are central ones for the origins of law and economics which have been contributed by “the Founding Fathers”, namely, David Hume, Adam Ferguson, Adam Smith, Jeremy Bentham, Ronald Coase, Henry Simons, Gordon Tullock, Richard Posner, and Steven Shavell. Because the main object is to present the fusion of horizons between law and economics, this writing had excluded formal economic analysis as well as detailed discussion of most legal area. Like many most accepted theories of jurisprudence, Law and Economics also look to reveal the crucial and definitive aspects of the foundation of law.Keywords: Fusion of horizons, academic recognition, Law and Economics.
PEMILIHAN UMUM DENGAN MODEL “PARLIAMENTARY THRESHOLD” MENUJU PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA Rokhim, Abdul
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 14 (2011)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v7i14.266

Abstract

Law Number 10 of 2008 as organic statute, as more comprehensive statute and comply with answering problem challenge in running general election.General election as democratic party, as symbol and also as democracy landmark. In the other side, general election as one of foremost means to reinforcing democracy living order which function as health instrument and accomplishing democracy, not as democracy aims. General election with parliamentary threshold 25% unable to realizes democratic government in Indonesia. Cause combination between presidential government system and multiparty system proved that emerging instability political, then president position become weak. Indonesia democratic parliamentary threshold in order to form legitimate governmental, by improving parliamentary threshold from 2,5 percent gradually.Keywords: general election, democracy, parliamentary threshold
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik) Karya, Dewi
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 17 (2013)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v9i17.248

Abstract

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas  dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajad dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri , tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal.Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut. Penelitian ini berusaha membahas permasalahan apakah ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Gresik serta apakah yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.Kata kunci : tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga

Page 1 of 22 | Total Record : 215

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2011 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 Volume 19 Nomor 1 Februari 2023 Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022 Volume 18 Nomor 1 Februari 2022 Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021 Volume 17 Nomor 1 Februari 2021 Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020 Volume 16 Nomor 1 Februari 2020 Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 Vol 14, No 27 (2018) Vol 13, No 26 (2017) Vol 13, No 25 (2017) Vol 12, No 24 (2016) Vol 12 No 23 (2016) Vol 11, No 22 (2015) Vol 11 No 21 (2015) Vol 10, No 20 (2014) Vol 10 No 19 (2014) Vol 9 No 18 (2013) Vol 9 No 17 (2013) Vol 8 No 16 (2012) Vol 8 No 15 (2012) Vol 7 No 14 (2011) Vol 7 No 13 (2011) More Issue