Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 561 Documents

1 2 3 4 5

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENJAMIN ATAS KEBERADAAN DAN KEGIATAN ORANG ASING DI BALI Ngurah Mas Wijaya Kusuma
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 3 (2014)
Publisher : University of Udayana

According to Article 1 (26) of the Laws Number 6/2011 concerning Immigration, the term guarantor is well known. The guarantor is a person or a corporation responsible for the existence and activities of foreigners while they are in Indonesia. The term guarantor, at the time when the Laws Number 9/1992 concerning Immigration come into force has been replaced with the term sponsor whose meaning is not far from the term guarantor. The purpose of a guarantor for certain foreigners is that there are parties who are responsible for them during their stay and activities in Indonesia and even the parties see to their going home when their stay permit ends or finance them in their process for going home if they are deported. The other purposes are to make their stays and activities beneficial and advantageous to the local community so that stability and public interests remain to be maintained. However, the reality field in Bali, many underwriters foreigners who are not responsible and do not obligations stipulated in law No.6 of 2011. Irresponsible guarantor can be seen from the caresless for the existence and activities of foreigners so often misuse a residence permit or concurrent positions without permission and is located in Indonesia exceeded the time limit given or overstayed. Guarantors obligations can not be seen from the number of foreigners who do not report any change of address to the immigration office. This study is an empirical legal research based on under law No 6 of 2011 on immigration is associated with the fact that the field deskriptif qualitative approach. The research condected in the area that includes counties delinquent bali, Denpasar city, district and county Gianyar and Buleleng. Data is sourced research on primary data and secondary data. The main source of this study is that the guarantor strangers individual and corporate guarantor. Secondary data obtained from the immigration officer. Primery data and secondary data sources supported by primary legal materials that Undang-undang No.6 in 2011 and legislation on immigration. Data collection techniques used are interview techniques and questionnaire techniques. Lack of responsibility of the quarantors of the existence and activities of foreigners, due to lack of knowledge will be the quarantor liable as quarantor in particular the activities of foreigners. Assume that the quarantor has a limited residence permit foreigners can work anywhere. Lack of responsibility of a quarantor is also caused by the still weak immigration law enforcement in investigating any criminal cases immigration. Quarantor responsibility for the existence and activities of foreigners in bali, yet runs effectiveness.

TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERKAIT DENGAN JUAL-BELI TELEPON SELULER TANPA GARANSI Gde Manik Yogiartha
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum, melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dari berbagai bidang kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan transaksi jual beli. Terkait dengan masalah itu adapun permasalahan yang dibahas tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap bisnis jual beli ponsel tanpa garansi? Dan sanksi hukum terhadap pelaku usaha dalam penjualan ponsel tanpa garansi? Dalam penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Pembahasan ini mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Petunjuk Pendaftaran Penggunaan (Manual) dan kartu Jaminan atau Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Telematika Produk dan Elektronik. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan, pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami akibat perbuatannya. Dan pelaku usaha wajib dikenakan sanksi pidana penjara atau pidana denda

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DALAM PENGENDALIAN PERIZINAN PEMBANGUNAN SARANA AKOMODASI PARIWISATA Ari Artaya
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

The rapid development of tourism in Badung Regency requires the development and construction of accommodation facilities and other tourism supporting facilities.It is intended to support tourism and the tourists who visit Badung Regency. Based on the data of the Government of Badung Regency, there was an increased growth of tourism accommodation facilities in 2015 with the details as follows: 98 starred hotels, 885 budget hotels, and 38 condo hotels. A moratorium policy is required to control this very rapid development of construction of tourism accommodation facilities. The Government of Badung Regency follows up on this issue by issuingRegent’s Decree No. 36 year 2014 on Minimum Standards for Land Area, Room Area, And Supporting Facilities of Hotels and Condo Hotels. Furthermore, the problem is formulated as follows:What is the source of authority of Badung Regency to control the construction of tourism accommodation facilities? And what kind of policy is used to control the permit of construction of tourism accommodation facilities in Badung Regency? This research uses normative research method to study elements of law including norms, rules, principles of law, doctrines, and legislations. This research uses the statute approach and analytical and conceptual approach. The RTRW of Badung Regency mentions that the authority of the government of Badung Regency in the implementation of control of space utilization in Badung Regency includes arranging general provisions of Zoning Regulations, requirements of permit, provision of incentives and disincentives and guidance of sanctions. One of the permits that are applied to control the construction of tourism accommodation facilities is regulated in section 2 of Regent’s Decree No. 36 year 2014. Pesatnya perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung, menuntut pula perkembangan dan pembangunan sarana akomodasi dan fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata lainnya. Hal ini merupakan sebuah tujuan untuk mendukung pariwisata dan para wisatawan yang datang ke Kabupaten Badung. Menurut data Badung dalam angka tahun 2015 pertumbuhan sarana akomodasi pariwisata yaitu hotel bintang, hotel melati dan kondotel sampai tahun 2015 mengalami peningkatan pertumbuhan yang sangat pesat, pertumbuhan jumlah hotel bintang sampai tahun 2015 sebanyak 98 hotel, pertumbuhan jumlah hotel melati sampai tahun 2015 mencapai 885 hotel dan pertumbuhan jumlah kondotel sampai tahun 2015 mencapai 38 kondotel. Tingginya perkembangan pembangunan sarana akomodasi pariwisata, menuntut dikeluarkannya kebijakan moratorium untuk pengendalian pembangunan sarana akomodasi pariwisata. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung menindaklanjuti dengan kebijakan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 tahun 2014 tentang Standar minimal luas lahan dan luas kamar serta fasilitas penunjang hotel dan kondotel. Maka dari itu dirumuskan masalah: Apakah yang menjadi sumber kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam pengendalian pembangunan sarana akomodasi pariwisata? Dan Bagaimanakah kebijakan pengendalian perizinan pembangunan sarana akomodasi pariwisata di Kabupaten Badung?. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yang merupakan penelitian mengenai substansi hukum yang terdiri dari norma, kaidah, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan. Dengan jenis pendekatan menggunakan: The Statute Approach and Analitical and Conceptual Approach. Dalam RTRW Kabupaten Badung disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Badung yaitu dengan menyusun ketentuan umum Peraturan Zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dan arahan sanksi. Salah satu perizinan yang diterapkan untuk pengendalian pembangunan sarana akomodasi pariwisata diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 tahun 2014.

Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa I Ketut Rai Setiabudhi; I Gede Artha; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 2 (2018)
Publisher : University of Udayana

Crime Radicalism-terrorism occurs across nations, involves very large networks, making it very difficult to prevent. Indonesia is one of country that vulnerable occur radicalism-terrorism. The purpose of this study is to analyze the urgency of the function of the Community Awareness Forum in an attempt to capture or observe emerging symptoms that tend to have indications of harm or damage and disturb public order and peace in society. In addition, it aims to make efforts in conducting early detection of threats that can damage the unity and unity of the Indonesian nation. This research was conducted by using normative legal research supported by empirical data, with statute approach, conceptual approach and historical approach. The result of the study shows that the Community Awareness Forum strived to work effectively to capture, collect, coordinate and communicate and inform the public about potential security threats, symptoms or catastrophes. The context of early preventive measures can provide recommendations to the government as a government consideration of policies related to public awareness Kejahatan Radikalisme-terorisme terjadi lintas negara, melibatkan jaringan yang sangat besar, sehingga sangat sulit dicegah. Indonesia adalah salah satu negara yang rentan terjadi radikalisme-terorisme. Tujuan studi ini untuk menganalisa urgensi fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam upaya menangkap atau mengamati gejala-gejala yang muncul yang cenderung ada indikasi membahayakan atau menimbulkan kerugian serta mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Selain itu bertujuan menyusun upaya dalam melakukan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normative yang ditunjang dengan data empirik, dengan pendekatan the statute approach, conceptual approach dan historis approach. Hasil studi menunjukkan bahwa Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diupayakan berfungsi secara efektif untuk menangkap, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dan memberi informasi kepada masyarakat tentang potensi ancaman keamanan, gejala atau kejadian bencana. Konteks tindakan pencegahan dini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai pertimbangan pemerintah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM KETENTUAN PASAL 32 AYAT (2) PP No. 24 TAHUN 1997 Putu Ade Harriestha Martana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 1 (2014)
Publisher : University of Udayana

The title of this study is “legal protection for land ownership right certificate holder according to Article 32 clause (2) Government Regulation Number 24 Year 1997”. There is a contradiction between the negative publication system which is adopted in Indonesian land registration system and the indefeasable title that is given after the certificate is published for more than five years according to Article 32 clause (2) Government Regulation Number 24 Year 1997 about Land Registration. Therefore some issues are occured, which is the legal certainty and legal protection of the land ownership right certificate holder after the five years period according to Article 32 clause (2) Government Regulation Number 24 Year 1997. The research method used in this study is normative legal research focusing on investigation of legislature as the primary legal material and supported with the legal doctrine as secondary legal material. The approaching methods used is legal concepts approach and statute approach. From the legal material research can be concluded that in normative basis the aim of article 32 clause (2) Government Regulation Number 24 year 1997 is to give a legal protection and legal certainty, but in the process the article is contradictory to the negative publication system and the clauses in the article itself is contradictory, therefore it does not give adequate legal protection and legal certainty for the holder of the land ownership right certificate after the five years period.

PENJABARAN STANDAR INTERNASIONAL TRIMS DAN OECD DALAM KETENTUAN HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA Ni Ketut Supasti Dharmawan; Putu Tuni Caka Bawa Landra; Putu Aras Samsithawrati
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015)
Publisher : University of Udayana

As a member of the WTO-TRIMs Agreement basically Indonesia has stipulated the NationalTreatment Principle to the legal provisions relating to investment activities. However, theIndonesian investment Law (Law No. 25 of 2007) still remains that the regulation of NationalTreatment with regard to national interests. In order to the difficulties may exist in domesticlevel such as the social, economic as well as values may be different in some member countries,the WTO-TRIMs provide exceptions for the member with notify mandatory requirement tothe Board of TRIMs. Relating to investment activities other International standards alsorelevant to study is the GCG principles developed by the OECD. Although Indonesia is notOECD member countries, the GCG principles adopted in various Indonesian laws relatedto investment activities doe to it relevant and harmony to the economic, social as well ascommunity values in order to develop capital investment.

Tanggung Jawab PPAT dalam Penetapan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Banda Aceh Harnita Harnita; Muazzin Muazzin; Zahratul Idami
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : University of Udayana

PPAT is an official appointed by the State in carrying out office duties which include relating to the function of public services in the field of law. This is related to his authority in making a sale and purchase deed. Based on Article 5 paragraph (1) of Qanun Number 7 of 2010 concerning Fees for Acquisition of Land and Building Rights, in the inclusion of a sale and purchase deed made by PPAT, it must be following the actual transaction price. But in practice, PPAT was still found which decreased the value of land and building sale and purchase transactions. The purpose of this research is to explain the responsibility of the notary as PPAT in determining the value of land and building sale and purchase transactions, and the reason of the notary as PPAT in determining the value of the sale and purchase transaction of land and buildings not following the actual price. This study uses a type of empirical legal research. The results of the study indicate that the notary / PPAT is responsible for the incompatibility of transaction values ??contained in the deed of sale and purchase which do not match the actual price. The notary / PPAT reason in determining the value of the sale and purchase transaction of land and buildings is not following the actual price due to unfair competition between fellow notaries / PPAT, constraints related to taxpayers, and a sense of solidarity among notaries. PPAT merupakan pejabat yang diangkat oleh Negara dalam menjalankan tugas jabatan yang diantaranya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan kewenangannya dalam pembuatan akta jual beli. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dalam pencantuman akta jual beli yang dibuat oleh PPAT haruslah sesuai dengan harga transaksi yang sebenarnya. Namun dalam praktiknya masih ditemukan PPAT yang melakukan penurunan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab notaris selaku PPAT dalam penetapan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan, dan alasan notaris selaku PPAT dalam penetapan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris/PPAT bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian nilai transaksi yang terdapat dalam akta jual beli yang tidak sesuai dengan yang harga yang sebenarnya. Alasan notaris/PPAT dalam penetapan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan tidak sesuai dengan harga sebenarnya adalah karena adanya persaingan tidak sehat antara sesama rekan notaris/PPAT, adanya kendala yang berhubungan dengan wajib pajak, dan adanya rasa kesetiakawanan antara sesama notaris.

PERLINDUNGAN HUKUM BLOGGER BERITIKAD BAIK TERHADAP DOMINE NAME MEREK TERKENAL DARI DUGAAN PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF) DESY KUSUMA WARDHANI
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 1 (2013)
Publisher : University of Udayana

This Research entitled "Legal Protection Against Blogger Good Faith Domine Name Of Alleged Deception Famous Brand Reputation (Passing Off)". The problem of this study was, first: How does the domain name in a legal setting in Indonesia. Second: What is the legal protection of domain name for blogger’s good faith if there are similarities with the domain name famous brand. This research method using normative methods, the legal research done by examining library materials. Which refers to the legal norms contained in the legislation, international conventions, international agreements and court decisions. The results showed, first: The domain name has been linked closely with the brand and copyright but the domain name is not synonymous with the brand and copyright, as it has a system and registration requirements as well as the recognition of the existence differently. So far there are kekososngan norms that specifically regulate the domain name issue in Indonesia. Until now, the settings used by the international ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), the competent authority dealing with internet IP Addres, and domain name system management. Second: Legal protection for bloggers acting in good faith if there are similarities regarding the domain name can be a famous brand is preventive legal protection and the protection of repressive laws which refers to the settlement of a litigation matter (referring to the legal protection of IPR, Civil, Criminal and Law ITE) and non-litigation (both ADR and UDRP).

BUDAYA HUKUM DALAM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PADA PENGRAJIN PERAK DI BALI Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : University of Udayana

The Law No.28 year of 2014 regarding Copyright set about the protection of copyright works,one form of copyright works which is being protected is silver handicrafts.In Bali it is popular for its silver handicrafts which its motif is unique and creative so that the existence of silver handicrafts can penetrate international and domestic market.Silversmiths in Bali in producing works of silver handicrafts,in which they found the problem that they had to face such as the case that fallen upon silversmiths in creating their works as follows,first,there were the products of Balinese silver handicrafts registered its copyright by foreign party.The case was experienced by Desak Nyoman Suarti against Lois Hill the businessman from USA.Second,it is accused toward Balinese silversmith that he copied silver handicraft’s copyright owned by foreign party,it was happening toward Balinese craftsman Ketut Deni Aryasa against John Hardy the owner of PT.Karya Tangan Indah.It certainly harms Balinese silversmiths when the truth is that silver handicrafts can be protected by Copyright Law No.28 year of 2014 in the article of 38.From the issues mentioned above we conducted the research titled: Legal Culture in the Enforceability of the Law No.28 year of 2014 Regarding Copyright of the Balinese Silversmiths. The type of this research belonged to the study of empirical law. The result of research shows that, first, the type of law protection provided by the state towards traditional motifs is in the form of preventive and repressive law protection. Second, legal culture of silversmiths in Bali view traditional motifs as a work substance with work orientation is for a living so that value system being adopted by most silversmiths in Bali is not to register their works into the Copyright system.

PENGATURAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT ASING YANG BERACARA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Putu Ngurah Bagus Robin Cahaya Putra; Putu Tuni Cakabawa Landra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : University of Udayana

Advocate profession has an important role for law enforcement in the State Indonesia. Advocate profession is currently being confused by their international agreements MEA and GATS in the State Indonesia with other ASEAN countries, one of which regulates the profession of advocate, who make arrangements in Law No. 18 Year 2003 concerning Advocates become unclear, especially to Article 23 of Law No. 18 Year 2003 concerning Advocates stipulates that foreign lawyers are prohibited in court proceedings, practice andor open a legal services office or representative in Indonesia. Based on these two issues can be raised is how the setting of norms on foreign lawyers who want to proceedings in Indonesia in relation with the MEA and how preparedness advocates Indonesia in the era of globalization and asean economic community. Types of Research in this paper is a normative legal research conducted through an analysis of the norms of the legislation. The results of this study can be explained procedural authority of a foreign advocate in the State Indonesia obstructed by Article 23 of Law No. 18 Year 2003 is causing confusion when they see their International agreements that have been agreed State Indonesia on MEA and GATS governing trade in services within international scope. The setting of an ideal advocate for the State of Indonesia as not to be confused with the International agreement both GATS and the MEA is the revision of Law No.18 of 2003 concerning Advocates, in particular on Article 23 in order to be able to advocate foreign proceedings in Indonesia is on condition and stages which must be passed so that later obtained the minutes of the oath from the high court and a member's card PERADI advocate of advocate organizations. As for the readiness advocates in Indonesia in the face of this MEA has readiness much when compared with foreign advocates for excess advocates Indonesia is knowing the legal regulations in Indonesia and the Indonesian communications were good compared to foreign lawyers who want proceedings in Indonesia. Profesi advokat mempunyai peranan penting bagi penegakan hukum di Negara Indonesia. Profesi advokat saat ini sedang dibingungkan oleh adanya kesepakatan internasional MEA dan GATS di Negara Indonesia dengan Negara Asean lainya yang salah satunya mengatur tentang profesi advokat, yang membuat pengaturan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi rancu, khususnya pada Pasal 23 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan bahwa advokat asing dilarang beracara di pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat diangkat dua permasalahan yaitu bagaimana pengaturan norma tentang advokat asing yang ingin beracara di Indonesia dalam kaitannya dengan MEA dan bagaimana kesiapan advokat Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dan masyarakat ekonomi asean. Jenis Penelitian pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui analisis terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan kewenangan beracara dari advokat asing di Negara Indonesia dihalangi oleh Pasal 23 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut sehingga menimbulkan kerancuan bila melihat adanya kesepakatan Internasional yang telah disepakati Negara Indonesia tentang MEA dan GATS yang mengatur tentang perdagangan jasa dalam ruang lingkup internasional. Pengaturan tentang advokat yang ideal untuk Negara Indonesia karena agar tidak rancu dengan perjanjian internasional baik GATS maupun MEA adalah dengan merevisi Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya pada Pasal 23 agar advokat Asing agar dapat beracara di Indonesia tentunya dengan syarat dan tahapan yang harus dilalui sehingga nantinya memperoleh berita acara sumpah dari pengadilan tinggi dan memiliki kartu anggota advokat dari organisasi advokat PERADI. Sedangkan untuk kesiapan advokat di Indonesia dalam menghadapi MEA ini memiliki kesiapan yang jauh jika dibandingkan dengan advokat asing karena kelebihan advokat Indonesia adalah mengetahui regulasi hukum di Indonesia dan komunikasi bahasa Indonesia yang baik dibandingkan dengan advokat asing yang hendak beracara di Indonesia.

Page 1 of 57 | Total Record : 561

1 2 3 4 5

Filter by Year

2012 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA