cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 177 Documents
MEMBUMIKAN ZAKAT: DARI TAABBUDI MENUJU TAAQQULI Fakhruddin, Fakhruddin
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1580

Abstract

AbstrakZakat is worship maliyah ijtimaiyyah. This means that in addition to a religious charity that is vertical (habl min Allah), as well as horizontal (habl min al-nas). As a worship that is vertical, including worship mahdhah charity that does not receive a “discussion” (gair qobil li al-niqas). Therefore, the consequences will lose their elan vital charity and experiencing stagnant, despite the fact that charity has a very big opportunity in improving the welfare of Muslims, especially the poor. Seeing a huge opportunity zakat, the alms should not only be placed in positions that are ta’abbudi mahdhah worship only, but also put in a position that is ta’aqquli muamalah. With zakat placed on ta’aqquli position, then the development and utilization of zakat will be conducted in accordance with the circumstances and conditions so that truly righteous era wa li kulli eat, either in relation to expensive al-zakah/wi ‘a al-zakah (object subject zakat), mustahiq al-zakah (the person entitled to receive zakat), and the pattern of distribution of zakat.  Zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyyah. Artinya bahwa zakat disamping merupakan ibadah yang bersifat vertikal (habl min Allah), juga bersifat horizontal (habl min al-nas). Sebagai ibadah yang bersifat vertikal, zakat termasuk ibadah mahdhah yang tidak menerima “diskusi” (gair qobil li al-niqas). Oleh karena itu, maka konsekuensinya zakat akan kehilangan elan vitalnya dan mengalami stagnan, meskipun sebenarnya zakat mempunyai peluang yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam, terutama fakir miskin. Melihat peluang zakat yang sangat besar tersebut, maka zakat mestinya tidak hanya ditempatkan pada posisi ibadah mahdhah  yang bersifat ta’abbudi semata, akan tetapi diletakkan juga pada posisi muamalah yang bersifat ta’aqquli. Dengan ditempatkannya zakat pada posisi ta’aqquli, maka pengembangan dan pendayagunaan zakat akan bisa dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga betul-betul shalih li kulli zaman wa makan, baik menyangkut mahal al-zakah/wi’a al-zakah (obyek yang dikenai zakat), mustahiq  al-zakah (orang yang berhak menerima zakat), maupun pola distribusi zakat.Kata Kunci: zakat, ta’abbudi, ta’aqquli
TRADISI PERKAWINAN ADU TUMPER DI KALANGAN MASYARAKAT USING Wardah, Eva Zahratul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1598

Abstract

Tradisi adu tumper adalah suatu tradisi temu pengantin anak sulung. Anak sulung yang dimaksud adalah anak yang masing-masing berstatus sebagai anak sulung di dalam keluarganya masing-masing. Ritual ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata cara dan simbol-simbol yang digunakan dalam upacara adu tumper. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan akan mendapatkan keselamatan apabila menjalankannya, yang menyebabkan timbulnya kesyirikan dalam masyarakat. Oleh karena itu tradisi ini dalam Islam dikategorikan ke dalam ‘Urf fasid (rusak), karena banyak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Adu Tumper tradition is one of first child meeting process within marriage.First child, in this context, is bride or groom who is the first chil in her or his family . The ritual is practice to protect unwanted bad luck in the future. This research is conducted to know and to describe procedure and symbols using in Adu Tumper tradition. It is a field research with qualitative approach. This research uses data collecting technique such as interview, observation and documentation. The result shows that the practicing of that tradition, with the belief that they will get safety if they practce it, causes people to belief more than one God (musyrik). Therefore, Adu Tumper tradision is categoryzed as bad custom (Urf fasid) because it contradicts with Islamic law.Kata kunci: Tradisi Adu tumper, masyarakat Using, Pengantin Anak Sulung
KAJIAN ATAS PEMIKIRAN MOHAMMAD ILYAS TENTANG KALENDER ISLAM INTERNASIONAL Juwartin, Juwartin
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2, No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2166

Abstract

The problems of determining the beginning of the month Qamariyah among Muslims until now has not been also found an appropriate solution. And so we need a method that can minimize and even reduce the differences that had existed among Muslims, especially in determining the times of Muslim worship. One of the phenomenal character of Prof. Dr. Mohammad Ilyas from Malaysia, who have an idea of the International Islamic Calendar. Seeing the condition of Muslims who are always different in the initial determination Qamariyah months, as scientists, Ilyas eventually led to the idea. In this paper presented the idea Ilyas of the International Islamic Calendar and the problems it faces. Problematika penentuan awal bulan Qamariyah di kalangan umat Islam sampai saat ini belum juga di- temukan solusi yang sesuai. Sehingga dibutuhkan metode yang mampu meminimalisir bahkan meredam perbedaan-perbedaan yang selama ini ada di kalangan umat Islam, khususnya dalam penentuan waktu- waktu ibadah umat Islam. Salah satu tokoh fenomenal yaitu Prof. Dr. Moh Ilyas dari Malaysia, yang mempunyai gagasan tentang adanya Kalender Islam Internasional. Melihat kondisi umat Islam yang se- lalu berbeda dalam penentuan awal bulan Qamariyah, sebagai ilmuan, Ilyas akhirnya memunculkan ide tersebut. Dalam tulisan ini dipaparkan mengenai gagasan Ilyas tentang Kalender Islam Internasional beserta problematika yang dihadapinya.
FENOMENA MITOS PENGHALANG PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT ADAT TRENGGALEK Mas'udah, Ririn
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1592

Abstract

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa hal yang menyebabkan pernikahan tidak boleh dilaksanakan seperti saudara kandung dan pernikahan beda agama. Selainhukum Islam di dalam sistem adatpun juga mengenal adanya pernikahan yang dilarang. Tulisan ini memaparkan hasil penelitian di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tentang mitos penghalang perkawinan mlumah murep terkait dengan adat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menguji data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitos mlumahmurep ini telah mendapat kepastian hukum dalam Islam yaitu berupa keharaman.There are various factors which cause a marriage cannot be practiced such as sibling factor and inter-religious marriage. Besides Islam, customary law also recognizes that kind of system (forbidding marriage marriage). This paper presents the result of research in Pogalan sub district, Trenggalek on marriage barrier mlumah murep myth in relation to custom (adat). This research is conducted by using qualitative approachin assessing primary and secondary data. The result of this research reveals that mlumah murep myth is unlawful based on Islamic law.Kata kunci: perkawinan, mlumah murep, mitos.
PENERAPAN WAKAF DI KANIGORO BLITAR (Studi Atas Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004) Fatoni, Achmad
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2, No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2161

Abstract

This research examines the application of waqf in Kanigoro Blitar Sub-district based on regulation 28/1977 and after the enactment of Law No. 41/2004 on the application of Endowments and inhibiting factor endowments moving objects in accordance with Law No. 41/2004 on Endowments. The study concluded that the implementation of waqf in Kanigoro  before the enactment of Law no. 41 Year 2004 on endowments, namely the enactment of PP. 28 of 1977 can be applied in the field, both in terms of implementation of the procurement or obeying the rules which in this case is the rule registering legally the land. However, related to the enactment of Law No.. 41 Year 2004 regarding waqf endowments, especially on moving objects has not been effective at all. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan wakaf di kec. Kanigoro sesuai dengan PP 28/1977 dan sesudah berlakunya UU no 41/2004 tentang Wakaf dan faktor penghambat penerapan wakaf benda bergerak sesuai UU no 41/2004 tentang Wakaf. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan wakaf pada masyarakat di Kec. Kanigoro Kab. Blitar sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu pada berlakunya PP No. 28 Tahun 1977 bisa diterapkan di lapangan, baik dalam pelaksanaan pengadaannya ataupun dari segi mentaati aturannya yang dalam hal ini adalah aturan mensertifikatkan tanahnya. Namun berkaitan dengan berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf khususnya pada wakaf benda bergerak belum efektif sama sekali  
PELAKSANAAN AKAD TABARRU ’ PADA ASURANSI SYARIAH (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang) Fidhayanti, Dwi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2179

Abstract

This study aims at analyzing tabarru’ concept based on The Sharia National Council of Fatwa No.53/ DSN-MUI/III/2006 in Islamic Insurance and Islamic Reinsurance. Research method which is applied in this research is qualitative research and data are collected through interviews and documentation. Data are analyzed by descriptive method. The results shows that the implementation of the tabarru’ agreement in Takaful Indonesia has been accordance with a Sharia National Council of fatwa about tabarru’ agreement in Islamic Insurance and Islamic Reinsurance. However, there is a gap of tabarru’ agreement between theory and reality contained in the Takaful Indonesia, namely the existence of a refund system contributions (tabarru’ funds and ujrah) that have been given when it unilaterally terminated the agreement by the participants before the period of the agreement runs out. It should not be practiced because tabarru’ agreement is similar with the grant.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep tabarru’berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006  pada  Asuransi  Syariah  dan  Reasuransi  Syariah.  Metode  penelitiannya yang digunakan adalah kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisa dengan menggunakan metode analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad tabarru’ pada Takaful Indonesia sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Namun, terdapat kesenjangan mengenai akad tabarru’ antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana tabarru’ dan ujrah) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis, seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Akad Tabarru’ sama dengan hibah.  
PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI MENGENAI ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI Fauziyah, Ririn
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1587

Abstract

Ijtihad in the field of zakat has been started since the launch of Yusuf Qardhawi writings, Fiqh al-Zakâh. Zakat which has been traditionally interpreted, broken down by Yusuf Qaradawi to create newcategories, namely zakat stocks and bonds. The objectif of research is to finding Yusuf Qardhawi’sthought about zakat stocks and bonds. This type of research is study of literature, and the research are descriptive. Qardhawi’s opinion, factories and buildings can be analogous to agricultural land, so that zakat must be paid 10% or 5% of net revenues. Meanwhile for trading company, its zakat taken from its appropriate at the prevailing market price plus a profit. Bond issued zakat taken when bonds were already in the hands of the owner for a year or more. The bonds that bring interest, such as obligatoryzakat issued trading, must be paid 2.5%.Ijtihad dalam bidang zakat telah dimulai sejak Yusuf Qardhawi meluncurkan karya tulisnya, Fiqh al-Zakâh. Zakat yang selama ini dimaknai secara tradisional, didobrak oleh Yusuf Qardhawi dengan membuat kategori baru, yaitu zakat saham dan obligasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dan sifatnya penelitian deskriptif. Menurut Qardhawi, pabrik dan gedung dapat dianalogikan dengan tanah pertanian, sehingga harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% dari pendapatan bersih.Sedangkan perusahaan perdagangan, zakatnya diambil dari sahamnya sesuai harga yang berlaku di pasar ditambah keuntungan. Zakat obligasi wajib dikeluarkan bila obligasi itu sudah berada di tangan pemilik selama satu tahun atau lebih. Obligasi yang mendatangkan bunga, wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan, yaitu sebesar 2.5%.Kata kunci: Pemikiran Yusuf Qardhawi, Zakat Saham dan Obligasi.
PERSEPSI KYAI PONDOK PESANTREN TERHADAP ZAKAT PROFESI Faridah, Faridah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1731

Abstract

Profession zakat is taken in every job or certain professional skills, whether committed alone or which is conducted with other agencies or goverments. In this research, researchers used a qualitative approach, and this research are descriptive. Data collection techniques, using the method of interview, observation, and documentation. Based on data obtained from informants in boarding school Nurul Quran and Nurul Jadid. Differences of opinion among the informants because: First, there is no regulation that specifically about the profession zakat. Second, the absence of arguments, texts and opinions of classical ulama specifically profession zakat. Third, the difficulty of the informants to make qiyas of profession zakat. This difference only occurs in the term only. BUT, the substance IS the same, that is the informants agree with the profession zakat.Zakat profesi merupakan zakat yang diambil pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama instansi lain atau pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dan sifatnya deskriptif. Teknik pengumpulan data, menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan data yang diperolehdari para informan di pondok pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur’an. Terjadinya perbedaan pendapat diantara para informan disebabkan oleh: Pertama, belum adanya undang-undang yang secara rinci membahas tentang zakat profesi. Kedua, tidak adanya dalil, nash dan pendapat ulama klasik yangmembahas secara khusus zakat profesi. Ketiga, Kesulitan para informan dalam men-qiyas-kan zakat profesi. Perbedaan ini hanya terjadi pada istilahnya saja. Sedangkan subtansinya sama, yaitu para informan setuju dengan adanya zakat profesi.Kata Kunci: Persepsi, Kyai, Zakat Profesi.
HAK WARIS BAGI PEMOHON EUTHANASIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rouf, Abd.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2172

Abstract

This study aims at answering the problem of inheritance rights for the euthanasia applicant. In its legal istinbâth, researcher used killing act law that contains in hadith برقأ هثراوف ثراو هل نكي مل نإو ءيش لتاقلل سيل ائيش لتاقلا ثري لو هيلإ سانلا as Al-Aslu by deciding Illat within the hadith that is killing (killing motive). The original law contained in the Hadith is unlawful for the murderer to inherit from the person who has been killed and its al-far'u is passive euthanasia. From the result of this research, it is concluded that the legal status of the applicant's rights to inheritance for passive euthanasia, it is hindered for the applicant to inherit property from the heir to the respondent.   Penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan hak waris bagi pemohon euthanasia.. Dalam istinbâth hukumnya, peneliti menggunakan hukum tindakan pembunuhan yang terdapat dalam hadits ائيش لتاقلا ثري لو هيلإ سانلا برقأ هثراوف ثراو هل نكي مل نإو ءيش لتاقلل سيل sebagai al-Ashlu dengan menetapkan ‘illat yang terkandung di dalamnya yaitu menghilangkan nyawa (adanya motif pembunuhan). Adapun hukum asal yang terdapat dalam hadits tersebut adalah haram hukumnya bagi pembunuh mewarisi dari orang yang dibunuhnya dan al-far’u adalah euthanasia pasif. Dari hasil penelitian tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa status hukum hak waris bagi pemohon euthanasia pasif adalah pemohon euthanasia terhalangi haknya untuk mewarisi harta dari pewaris yang menjadi termohon.    
PERAN NEGARA DALAM MENGOPTIMALKAN ZAKAT DI INDONESIA Herdianto, Ahmad Wahyu
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1581

Abstract

AbstrakZakat has strategic potential to be developed into an instrument of income distribution. In Indonesia, its potential is not professionally managed. This paper examines the reality of the optimization of zakat in Indonesia to know the development of its management, its practice management and its distribution as well as the role of the State using charity funds to alleviate poverty. In the matter of charity, maximizing both the state’s role as regulator to revise Act No. 38 of 1999 on Zakat Management, as a facilitator for the optimization of application management functions, the use of information technology in the management of alms and as a motivator for socialization, education, guidance, and conscious movement of zakat and the role of the state as a distributor to apply the model of equal distribution and eight channels growth for productive activities is very significant to note. Zakat memiliki potensi strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Di Indonesia, potensi zakat belum dikelola secara profesional. Tulisan ini bermaksud mengkaji realita optimalisasi zakat di Indonesia untuk mengetahui perkembangan pengelolaan zakat,  praktek pengelolaan dan penyaluran zakat, serta peranan negara menggunakan dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam persoalan zakat,  maksimalisasi peran negara baik sebagai regulator untuk merevisi UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sebagai fasilitator untuk optimalisasi penerapan fungsi manajemen, penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan zakat dan  sebagai motivator untuk melakukan sosialisasi zakat, pendidikan, pembinaan, maupun gerakan sadar zakat serta peran negara sebagai distributor untuk menerapkan model pemerataan dan pertumbuhan delapan jalur untuk kegiatan produktif sangat signifikan untuk diperhatikan.Kata Kunci: Negara, Pengelolaan, Penyaluran, Dana Zakat.

Page 1 of 18 | Total Record : 177