Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.686

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Veritas et Justitia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) UIR LAW REVIEW Jurnal Selat Cahaya Keadilan Jurnal Legislasi Indonesia Journal of Judicial Review Jurnal Karya Abdi Journal Presumption of Law Jurnal Hukum Peratun

Pery Rehendra Sucipta

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Author-ID : 1003711

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa Sucipta, Pery Rehendra
Jurnal Selat Vol 2 No 1 (2014): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.533 KB)

Executant of local governmentin carrying out their duties, authorities, obligations and responsibilities and because of higher legislation authority can establish regional policy which is defined in local regulation, regional regulation and other local conditions. The publishing of regional head decreerelated to arrangement the cost of Land and Building Tax as arulein terms of implementation for using the Land and Building Tax isunder the authority of Subang district Government .Accordingly, this study focused on the problem: (1)How is the power of Subang district decreeNo. 973/Kep.604-Dipenda/2005 about BP-PBB in Subang district associated with the praesumptio iustae causa. This research obtained through normative juridical approach. The nature of study for this research is descriptive analysis. Based on this research we can conclude that: first, Subang District Decree No.973/Kep.604-Dipenda/2005 About BP-PBB in Subang district eligible formal andmaterial requirements for making a decision, so the decision is validaccording to the lawandit can produce the principle of praesumptio iustae causa. Keywords: Policy, Government, Regions, Decision

Membangun Sistem Politik Yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya Versus Perubahan Sistem) Adhayanto, Oksep; Sucipta, Pery Rehendra; Irman, Irman
Jurnal Selat Vol 5 No 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.088 KB)

The change of system in this Republic is not necessarily followed by cultural change (behavioral culture) of society and apparatus. The conception of the state of welfare state law can not be felt maximally by the society, given the amount of state money lost due to acts of corruption committed by a handful of people. Law enforcement efforts against corruption must go hand in hand with efforts to change the behavior patterns of people who are happy to commit acts of corruption. The research problem is how to build a political system that is not vulnerable to corruption (Perspective of Cultural Change (Culture) Versus System Change (Structural)). The research methodology used is normative legal research (Doctrinal Reseach). The conclusions obtained include: apart from strengthening the system in the form of institutional strengthening and legislation, strengthening the efforts of preventing corruption through the improvement of anti-corruption community behavior must go hand in hand. Efforts to eradicate corruption from the aspect of behavior change is not an easy thing, but it takes a long time since the changed is the behavior of the society that has been entrenched. The approach to behavioral change in society of corruption perceptions should be changed by building a new perception that corruption is an act that can be very harmful to the state and society. Keywords: Corruption, System, Culture   Perubahan sistem di Republik ini tidak serta merta diikuti dengan perubahan kultural (budaya perilaku) masyarakat dan aparat. Konsepsi negara hukum welfare state belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, mengingat banyaknya uang negara yang hilang akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus berjalan beriringan dengan upaya merubah pola perilaku masyarakat yang senang dalam melakukan tindakan korupsi. Permasalahan penelitian adalah bagaimana Membangun Sistem Politik yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya  (Kultural) Versus Perubahan Sistem (Struktural)). Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Doctrinal Reseach). Kesimpulan yang diperoleh antara lain; selain dari penguatan sistem berupa penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, penguatan terhadap upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan perilaku masyarakat yang anti korupsi harus berjalan beriringan. Upaya memberantas korupsi dari aspek perubahan perilaku masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama mengingat yang dirubah adalah perilaku masyarakat yang sudah membudaya. Pendekatan perubahan perilaku masyarakat akan persepsi korupsi semestinya dirubah dengan membangun persepsi baru bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat dapat merugikan negara dan masyarakat. Kata kunci: Korupsi, Sistem, Budaya

ANALISA YURIDIS DAMPAK LAYANAN PEMERINTAHAN TERHADAP KONSISTENSI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGGA 2. Hartanto, 3. Sucipta, 1.Wishnu, 2.Broto, 3. Pery 2. Widya, 3 . Rehendra
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Otonomi Daerah di Indonesia lahir sejak Orde Baru telah mencurah dan memanggil untuk adanya perubahan aturan. Didasari semangat dengan otonomi regional itu berada di dalam diamanatkan di Konstitusi Indonesia. Pemerintah regional mempunyai otoritas untuk mengatur dan mengembangkan potensial dari masing-masing daerah â untuk menjangkau Golongan masyarakat yang ada di Indonesia yang berada dimasing-masing daerah. Otonomi daerah sebagai perwujudan semangat dari komunitas yang mempunyai upaya memakmurkan dan tidak dirusakkan oleh satu kemerosotan pada taraf dari penyajian yang menjadi daya tarik dari masyarakat oleh administrasi regional. Kabupaten Lingga adalah suatu format dari upaya pembangunan dan peningkat kesejahteraan dari komunitas lokal melalui â pemekaran â. Kabupaten Lingga pada awalnya merupakan satu area kediaman Pulau Riau, yang dimata hukum mendirikan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Penetapan dari Kabupaten Lingga di Pulau Propinsi Riau. Formasi dari area merupakan aparatur pada pertolongan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan itu diharapkan agar mampu memberikan bantuan administrasi oleh tempat tinggal yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dari pemerintah dan area pembangunan regional. Berlandaskan fakta di atas, berfungsi untuk mengidentifikasi konsistensi dari Pemerintah daerah untuk menerapkan pemerintah peraturan oleh pemda yang mana menghubungkan dengan taraf dari jabatan dalam pemerintahan oleh pemda. Di dalam penelitian digunakan metode Yuridis Empiris/Sosiologis, sehingga dibutuhkan pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder untuk menunjang mendapatkan data penelitian.

Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau) Razma, Okky; Sucipta, Pery Rehendra
Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Indonesia adalah negara kepulauan, luasnya negara Indonesia dan banyaknya pulau yang tersebar di Indonesia mengakibatkan Indonesia berbatasan dengan banyak negara, itu artinya Indonesia memiki banyak kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara oleh karena itu diperlukan pengelolaan terhadap kawasan perbatasan.  Dimanika kelembagaan yang terjadi pada pengelolaan kawasan perbatasan daerah provinsi kepulauan riau merupakan bagian dari politik hukum pemerintah yang ternyata menambah kompleksitas permasalahan yang telah kompleks. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui Bagaiamana Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data sekunder dan data primer, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya perbaikan terhadap arah politik hukum pemerintah yang mengarah kepada penguatan kelembagaan terhadap Badan Pengelola Perbatasan agar tujuan dari politik hukum itu sendiri dapat tercapai.

Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong Sebagai Alat Pengangkutan Niaga Di Kota Tanjungpinang Rani, Marnia; Sucipta, Pery Rehendra
UIR Law Review Vol 3 No 01 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Kecelakaan akibat tubrukan kapal pompong tujuan Pelantar-Kampung Bugis dengan kapal barang KM Trisakti tujuan Tanjung Batu-Tanjung Unggat yang pernah terjadi pada Agustus 2014, telah berakibat kapal pompong tenggelam. Serta terjadinya angin puting beliung yang berakibat terhadap tenggelamnya kapal pompong tujuan Tanjungpinang-Pulau Penyengat pada Agustus 2016, telah menewaskan hampir seluruh penumpang juga menyebabkan kapal tenggelam dan hancur. Peristiwa terjadinya tubrukan kapal serta cuaca buruk tersebut merupakan risiko yang sangat mungkin dihadapi setiap saat oleh pemilik kapal pompong. Untuk mengatasi risiko tersebut, harus ada bentuk perlindungan terhadap segala risiko yang mungkin terjadi terhadap kapal Pompong sebagai aset dan sumber penghasilan bagi pemiliknya. Salah satu bentuk pengalihan risiko kerugian yang mungkin terjadi adalah dengan menggunakan mekanisme asuransi. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang kapal pompong sebagai objek asuransi dan skema perlindungan asuransi yang tepat bagi kapal pompong.  Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris/terapan (applied normative law) dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (approach of legal content analisys). Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan hukum normatif yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan perumusan masalah, kemudian hasil analisis diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai jawaban dari rumusan masaah dalam penelitian ini.

: Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong Sebagai Alat Pengangkutan Niaga di Kota Tanjungpinang Marnia Rani; Pery Rehendra Sucipta
UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Kecelakaan akibat tubrukan kapal pompong tujuan Pelantar-Kampung Bugis dengan kapal barang KM Trisakti tujuan Tanjung Batu-Tanjung Unggat yang pernah terjadi pada Agustus 2014, telah berakibat kapal pompong tenggelam. Serta terjadinya angin puting beliung yang berakibat terhadap tenggelamnya kapal pompong tujuan Tanjungpinang-Pulau Penyengat pada Agustus 2016, telah menewaskan hampir seluruh penumpang juga menyebabkan kapal tenggelam dan hancur. Peristiwa terjadinya tubrukan kapal serta cuaca buruk tersebut merupakan risiko yang sangat mungkin dihadapi setiap saat oleh pemilik kapal pompong. Untuk mengatasi risiko tersebut, harus ada bentuk perlindungan terhadap segala risiko yang mungkin terjadi terhadap kapal Pompong sebagai aset dan sumber penghasilan bagi pemiliknya. Salah satu bentuk pengalihan risiko kerugian yang mungkin terjadi adalah dengan menggunakan mekanisme asuransi. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang kapal pompong sebagai objek asuransi dan skema perlindungan asuransi yang tepat bagi kapal pompong. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris/terapan (applied normative law) dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (approach of legal content analisys). Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan hukum normatif yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan perumusan masalah, kemudian hasil analisis diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai jawaban dari rumusan masaah dalam penelitian ini.

LEMBAGA TUNGGAL PENGELOLA REGULASI: DASAR PEMIKIRAN DAN TAWARAN IMPLEMENTASINYA DALAM KETATANEGARAN INDONESIA Rilo Pambudi. S; Oksep Adhayanto; Pery Rehendra Sucipta
Veritas et Justitia Vol. 7 No. 2 (2021): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v7i2.4237

In this article the author seeks to answer, within the context of the Indonesia state organizational system, why and how Indonesia should establish a single government authority entrusted with supervising the making of ministerial policy regulations or regional government regulations. To that purpose a comparison with other countries is conducted. It is a fact in Indonesia that regulatory powers or function is shared by and among different ministries and by regional governments. The result of which is the problem of sectoral approach and the existence of numerous overlapping and conflicting regulations. To overcome this problem, in consideration of best practices in other countries, the author suggests the establishment of a single government agency entrusted with, inter alia, previewing ministerial or regional government draft regulations.

Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Pery Rehendra Sucipta; Irwandi Syahputra; Roni Sahindra
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.752

Perkara Putusan Nomor 430/Pid.B/2016/PN Tpg tentang kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan kota tanjungpinang, berdasarkan kasus tersebut Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berjenis Subsidair dengan pasal 359 Jo Pasal 361 KUHP. penerapan asas hukum lex specialis derogat legi generali dan perintah Pasal 63 ayat (2) KUHP tidak dilaksanakan oleh penegak hukum tersebut. Adapun tujuan dan manfaat dari karya tulis ini secara praktis adalah sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi praktisi hukum, terutama jaksa penuntut umum untuk mendalami penggunaan lex specialis derogat legi generalis dalam bidang tindak pidana pelayaran. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan Pendekatan kasus (case approach) Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan penerapan hukum pidana dalam putusan No. 430/pid.B/2016/Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang tidak tepat. Kasus kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan Kota Tanjungpinang tidak mendahulukan undang-undang Pelayaran sebagai asas preferensi dalam hukum di bidang pelayaran. Saran penulis terhadap permasalahan yang diteliti adalah Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya harus memperhatikan asas yang berlaku dan beberapa teknik dalam merumuskan surat dakwaan serta dalam menjunjung asas tegaknya hukum demi mencapai kepastian hukum maka sebaiknya perlu adanya kesepahaman bagi penegak hukum.

Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ditinjau Dari Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 Pery Rehendra Sucipta; M Riski Ansori
Journal of Judicial Review Vol 18 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia is a democratic country according to Article 1 paragraph 2 of the Constitution of 1945. The setting of the election of heads of state institutions as well as at the local level provides clear evidence that 1945 is the Constitution as the basic law is written very democratic, especially in terms of the local elections with an electoral system that is also undergoing some changes of direct election by the people and the election through a representative, namely by the Regional representatives Council (DPRD). However, in the 2014 election by Parliament will again apply with the enactment of Law No. 22 of 2014 On the Election of governors, regents and mayor. But then the law reap a lot of resistance among the public because it is undemocratic and then canceled by the President. Based on this, we propose two (2) formulation of the problem addressed in this study: first, How Does the local elections based on Law Number 22 Year 2014 On the Election of governors, regents and mayors through parliament a second, Do the selection mechanism of the Regional Head made by parliament in accordance with article 18 paragraph 4 of the 1945 Constitution.This study uses a conceptual foundation, juridical and theory. Juridical basis in the form of Act No. 22 of 2014 On the Election of governors, regents and mayors. Then, the theoretical basis in adoption is the Constitutional Theory, Stufenbau Theory, Theory of Democracy and the Theory of Trias Politica. This study uses normative legal research. Therefore, methods of data analysis in this study is called qualitative descriptive.Based on this research, the mechanism of election of heads of regions based on Law Number 22 Year 2014 concerning the local elections through the Parliament set out in articles 6 to 33 organized by the Committee of Voters of members of parliament and elections are held in the plenary session of Parliament that issue the voting rights in a manner stand up. Regional Head Election Judging by Parliament Pursuant to Article 18 Paragraph 4 of the Constitution of 1945 and linked to the local elections in accordance Theory Constitutional Law, Theory of Hans Kelsen, Democracy and Trias Politica local elections by Parliament in accordance with the principles of democracy because it is not contrary to Law 194.

Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kegiatan Osis Di Sma Negeri 2 Kota Tanjungpinang Rilo Pambudi. S; Pery Rehendra Sucipta; Irwandi Syahputra
KARYA ABDI Vol 2 No 1 (2021): Article
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/karyaabdi.v2i1.1260

The number of corruption cases that occur in Indonesia is not sufficiently countered by repressive means. Preventive measures must also be synergized. The most appropriate effort is to instill anti-corruption values in the younger generation, including high school students. The existence of the Student Council (OSIS) at SMA Negeri 2 Kota Tanjungpinang has an important role in grounding and implementing these values in the school environment. This service was carried out by using the methods of lecturing, discussion, and brainstorming. The results show that the activity has succeeded in achieving its stated goals. This was evidenced by the enthusiasm and high response from the participants. In addition, OSIS SMA Negeri 2 Kota Tanjungpinang has been agreed to become an anti-corruption based OSIS. As astep first, the programs initiated in the discussion session were determined as part of the OSIS work program for SMA Negeri 2 Kota Tanjungpinang.

Co-Authors Chatrine Sabendi Putri ENDRI ENDRI Irman Irman Irman Irman, Irman Irwandi Syahputra Irwandi Syahputra M Riski Ansori Marnia Rani, Marnia Okky Razma Okky Razma, Okky Oksep Adhayanto, Oksep Rilo Pambudi S Rilo Pambudi. S Rilo Pambudi. S Rilo Pambudi. S Roni Sahindra Suryadi Suryadi

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search