<![CDATA[Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan reformasi perpajakan terhadap kinerja pegawai pajak dan dampaknya terhadap penerimaan pajak, dengan mengambil kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Reformasi perpajakan telah dilakukan sejak tahun 2002, sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2002. Kinerja DJP belum optimal, sehingga diperlukan upaya meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dan peningkatan tax ratio.' Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi dan mengkaji hal-hal yang sudah dilakukan terkait dengan reformasi perpajakan dan sejauhmana penerapannya, (2) mengkaji efektivitas penerapan reformasi perpajakan terhadap peningkatan kinerja pegawai dan dampaknya terhadap penerimaan pajak, dan (3) memberikan rekomendasi agar reformasi perpajakan dapat diterapkan secara optimal. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan korelasional, serta sebab akibat dengan menggunakan analisis deskriptif dan ekonometrika (model regresi logistik). Menggunakan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini mengkaji beberapa faktor penting yang diprediksi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kinerja pegawai yang dicerminkan oleh peubah terikat Indikator Kinerja (IK) secara keseluruhan. Secara umum pelaksanaan kebijakan reformasi perpajakan belum meningkatkan kinerja pegawai DJP dan penerimaan pajak secara signifikan, sehingga pelaksanaan kebijakan reformasi perpajakan masih perlu ditingkatkan.]]>
