Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.501
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Mubdi, Umar
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Reconciliation and Peace Opportunity: A Peace Psychology Analysis on Venezuela Crisis Mubdi, Umar
Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) Vol 2 No 2 (2020): Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Publisher : Department of International Relations, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.529 KB) | DOI: 10.29303/ijpss.v2i2.35

Abstract

The Venezuela crisis is an intersection between political turmoil, economic crisis, mismanagement of natural resources, poverty, and health issues. The root causes of the crisis can be examined by using a peace psychology analysis, chiefly the concept of moral disengagement. This perspective is useful for looking at the Venezuelan crisis in a different approach and, at the same time, addressing peace efforts. One of the things that need to be pursued by domestic actors and humanitarian intervention is reconciliation. This reconciliation must meet the pre-conditions for the dialogue and peace agenda.
KONSTITUSIONALITAS PENGATURAN TINDAK PIDANA ADMINISTRASI DALAM UNDANG-UNDANG: THE CONSTITUTIONALITY OF REGULATING ADMINISTRATIVE PENAL LAW Humam Balya; Umar Mubdi
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 4 No. 2 (2019): Desember
Publisher : LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan parameter konstitusional politik kriminal dalam pengaturan tindak pidana administrasi berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian ketentuan pidana dalam undang-undang. Pasalnya, diperlukan ukuran tertentu agar sanksi pidana dapat digunakan secara selektif dan terukur. Penulisan hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dengan data sekunder berupa sumber hukum primer yakni putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Kemudian data yang didapat dianalisis secara deskriptif (analitik)-kualitatif. Dari penulisan hukum ini diperoleh kesimpulan bahwa, politik kriminal dalam pengaturan tindak pidana administrasi menurut Mahkamah meliputi aspek penentuan perbuatan pidana (kriminalisasi) dan ancaman pidana (penalisasi). Adapun argumentasi-argumentasi Mahkamah sebagai parameter yang berkaitan antara lain mengenai (i) kepastian hukum dan perlindungan hukum, (ii) perlindungan masyarakat, (iii) overcriminalization, (iv) hukum pidana sebagai ultimum remedium dan memperhatikan eksistensi hukum lainnya, (v) ketentuan konstitusional adresat, (vi) teknis perumusan norma, dan (vii) disparitas sanksi pidana dalam tindak pidana administrasi
RELASI PEMBANTU PRESIDEN DALAM KABINET KERJA JOKOWI-JK Istighfaro Anjaz Azizi; Suyudi Khomarudin; Umar Mubdi; Albert Sudirman
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.255 KB)

Abstract

AbstractThe conflicts between Minister of Maritime and Natural Resources Rizal Ramli and vice president Jusuf Kalla in electricity projects, Minister of State-Owned Companies and Minister of Transportation regarding fast-train development, Minister of Energy and Mineral Resources and Minister of State-Owned Companies regarding management policy of Masela Block, are conflicts inside the circle of the President’s assistants. These conflicts are implications from the obscurity of positions and authorities of said assistants. The author then researched with juridical empiric method. Through this research, it is hoped that the effective formulation of relation between the President’s assistants can be found.IntisariPerselisihan antara Menko bidang Kemaritiman dan SDA Rizal Ramli terhadap Wapres Jusuf Kalla dalam proyek listrik, Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan dalam pembangunan kereta cepat, Menteri ESDM dan Menteri BUMN dalam kebijakan pengelolaan Blok Masela merupakan perseteruan di lingkaran pembantu presiden. Perseteruan tersebut merupakan implikasi dari ketidakjelasan kedudukan dan wewenang para pembantu presiden. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode yuridis empiris. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan formulasi pengaturan dan upaya untuk mewujudkan relasi pembantu presiden dalam Kabinet Jokowi-JK yang efektif dan efisien.
Co-Authors Albert Sudirman Humam Balya Istighfaro Anjaz Azizi Suyudi Khomarudin