Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA BEKASI Kamal Alamsyah; Ellya Niken Prastiwi; Ummu Salamah
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.3755

Abstract

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah belum terlaksananya secara efektif kebijakan/program Jaminan Kesehatan Daerah Berbasis Kartu Keluarga Dan Nomor Induk Kependudukan di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dekriptif analisis dengan pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Metode dan pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa terdapat faktor-faktor dalam mengimplementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi yaitu faktor standar, ukuran dan tujuan kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan sosial, ekonomi serta politik. Namun dalam implementasinya faktor-faktor tersebut belum seluruhnya berjalan secara efektif, yaitu faktor sumber daya kebijakan dan dan faktor karakteristik agen pelaksana sehingga masih terdapat masalah yang dihadapi berkaitan dengan implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah. Hal ini tentunya juga belum dapat memberikan jalan terbaik dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas khususnya berkaitan dengan Program Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat Berbasis Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DETEKSI DINI PELAYANAN DASAR MASYARAKAT DI KOTA BEKASI Kamal Alamsyah; Taufiq Rachmat Hidayat; Thomas Bustomi
Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 2 (2020): Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 2 November (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v1i2.10312

Abstract

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat di Kota Bekasi dalam implementasinya masih belum dapat terlaksana secara efektif.. Metode penelitian yang digunakan adalah dekriptif analisis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan strategi studi kasus. Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dirasakan sangat tepat dalam studi ilmu administrasi publik, terutama penelitian yang mencoba untuk mengkaji dan memahami suatu masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan faktor-faktor Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayana Dasar Masyarakat di Kota Bekasi belum berjalan secara efektif, dan ketidakefektifan ini menganggu kepada tingkat pelayanan masyarakat yang prima dan berkualitas di Kota Bekasi. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayana Dasar Masyarakat di Kota Bekasi belum berjalan secara efektif, antara lain oleh faktor content of policy berkaitan dengan parameter resources commited (sumber-sumber daya yang digunakan), dan juga faktor contex of implementation berkaitan dengan parameter institution and rezim characteristic (lembaga dan karakteristik penguasa/pimpinan) sehingga tujuan dari kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar di Kota Bekasi belum dapat berjalan sesua harapan pemerintah dan masyarakat
PUBLIC SATISFACTION INDEX (IKM) SURVEY AT DEPARTMENT OF INVESTMENT AND ONE STOP INTEGRATED SERVICE (DPMPTSP) IN SUBANG REGENCY Kamal - Alamsyah
SAMPURASUN Vol 4 No 2 (2018): Sampurasun Vol. 4 No. 2 - 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.197 KB) | DOI: 10.23969/sampurasun.v4i02.1066

Abstract

In accordance with the mandate of the law, changes in the system of governance in the region have changed from a centralized model to decentralization. This is characterized by the devolution of most government affairs to the region including the implementation of fiscal decentralization directed to finance the administration of government affairs. Law Number 25 Year 2009 concerning Public Service and Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparaturs and Bureaucracy Reform Number 16 Year 2014 on Guidelines for the Survey of the Public Satisfaction Index on Public Service Implementation recommends that every service provider conduct a Public Satisfaction Index (IKM) survey periodically. This research uses deductive quantitative method. Primary data is obtained through direct survey and interview. The data were obtained using questionnaires with closed questions. Types of sample are purposive sampling counted 240 people. The purpose of the survey of IKM on public service units is intended to get opinion of the public regarding the quality of public services in Department of Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP), Subang Regency. The IKM survey is conducted on four service units, namely Building Permit (IMB), Business License (SIUP), Company Registration Certificate (TDP) and Industrial Registration Certificate (TDI). Measurement of IKM survey of public services using PERMENPANRB Number 16 Year 2014 which consists of 9 aspects: 1) Requirements; 2) Procedures; 3) Time of service; 4) Costs / Tariffs; 5) Product Specifications Type of Service; 6) Executing Competencies; 7) Executive Conduct; 8) Service Notice; and 9) Complaint Handling, Suggestions and Feedback. IKM from four types of public services in Subang Regency DPMPTSP of 3.20 or if converted by 79.89. The results of the IKM are in the category of Quality of Service Performance B (Good).
PENGUATAN POTENSI DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA LEGOKJAWA KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN Iwan Satibi; yaya mulyana; Kamal Alamsyah; Lia Muliawaty
Jurnal Abdimas Serawai Vol 2 No 1 (2022): Jurnal Abdimas Serawai (JAMS)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan potensi pariwisata, merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan, menyusul penetapan Kabupaten Pangandaran sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan destinasi wisata kelas dunia. Salah satu upaya yang  bisa dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut  adalah menguatkan potensi desa wisata yang menekankan pada partisipasi masyarakat lokal. Desa Legokjawa merupakan salah satu desa wisata yang memiliki potensi cukup besar dalam mendukung pengembangan dan peningkatan obyek pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Namun persoalannya, berbagai potensi wisata yang dimiliki  oleh Desa Legokjawa, nampaknya belum sepenuhnya dikelola secara optimal, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung pengembangan obyek wisata tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya penguatan potensi desa wisata yang berbasis pada partisipasi masyarakat lokal. Dengan demikian, pengembangan potensi desa wisata tersebut, tidak hanya dapat dinikmati oleh wisatawan, tetapi juga dapat mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.    Kata Kunci: potensi desa wisata, partisipasi masyarakat lokal
COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH THE FORMATION OF THE PANEMBONGAN TOURISM TOURISM MOVEMENT TOURISM IN TEMBONG VILLAGE, GARAWANGI DISTRICT, KUNINGAN REGENCY Lia Muliawaty; R. Taqwaty Firdausijah; Mira Rosana; Kamal Alamsyah
Pasundan International of Community Services Journal (PICS-J) Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 Number 01 June 2020
Publisher : LPM Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/pics.v2i1.2241

Abstract

The presence of Bukit Panembongan nature tourism is inseparable from the surrounding community and the youth of Karang Taruna in Tembong Village who explore the potential possessed by one of the hill areas located in the Panembongan Village. Bukit Panembongan Nature Tourism which is located in Tembong Village, Garawangi District, Kuningan Regency was opened to the public on March 28, 2015. The area of ​​land reaches 5ha but the effective land is around 3ha. Panembongan Hill natural attractions start open at 08.00 WIB until 17.00 WIB. Based on the conditions in the field can be found the following problems: the dissolution of the group of tourism activists in the Panembongan hill destination. Partners still have not sought to increase tourism service interest at the village / sub-district level by involving tourism service entrepreneurs in order to support the success of the K3 program, Partners still do not have the ability to organize funds seeking tourism activists (Kompepar) through the sale of souvenirs, the establishment of cooperatives, kiosks and so on. After the implementation team discussed with the local authorities , the activity implementation team determined the solution priority, namely the problem related to the formation of a tourism driving group, coordinating with the management of this tourism object was the result of collaboration between Perhutani KPH Kuningan with Forest Village Community Institutions (LMDH) and Tembong Village with a system of Community-Based Forest Management (PHBM), which is managed 90% by Perhutani and 10% by the Village. In connection with the problem, this activity aims to help resolve some of the problems faced by Partners as previously stated. The implementation method used in this activity is by lecturing and training. The conclusion of this activity is that the assistance provided by the Implementation Team can be understood by partners and is in accordance with the planned activities and priorities. Suggestions that can be delivered are: the formation of a tourism driving group, holding a meeting with the Ministry of Forestry and Forest Village Community Institutions (LMDH) and the Village Head to resolve the Joint Forest Management System pattern.
REGIONAL TAX SERVICE QUALITY STRATEGY RIGHTS TO LAND AND BUILDING IN THE CITY OF BEKASI Asep Kusdiman Jauhari; Wahyudin Wahyudin; Kamal Alamsyah
SAMPURASUN Vol 7 No 1 (2021): Sampurasun Vol. 7 No. 1 - 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/sampurasun.v7i1.3201

Abstract

The main problem in this research is that the service quality strategy of the Regional Tax on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) in Bekasi City has not been effective. The research method used by researchers is descriptive analysis with this type of research is qualitative. Qualitative methods are chosen with the consideration that this method is expected to obtain real data and is able to study research problems in depth so that the expected results can be obtained. Based on the results of the analysis, that there are strategic factors that can improve the quality of local tax services for land and building rights acquisition fees in Bekasi City, namely structural development strategy factors, development or simplification strategies, infrastructure development strategies, cultural or cultural development strategies and development strategies. entrepreneurship However, in its implementation there are strategic factors that have not been running effectively, namely entrepreneurial development strategy factors, so that there are still problems faced related to improving the quality of local tax services for Acquisition of Land and Building Rights in Bekasi City. This of course also has not been able to provide the best way to provide quality public services, especially with regard to local tax services for Acquisition of Land and Building Rights in Bekasi City.