Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pemberdayaan Hukum
Sutarnio, Agnes
Universitas Atma Jaya Makassar
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS TINDAK PIDANA INSES DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Sutarnio, Agnes; Nansi, Wencislaus S.
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1217.5 KB)

Abstract

Tindak Pidana inses antara orang dewasa dan anak di bawah umur, lebih  khusus lagi yang dilakukan oleh orang tua sendiri terhadap anaknya  dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak yang bertentangan dengan hukum serta  nilai-nilai kapatutan dan budaya masyarakat. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan para pihak agar mampu mencegah tindak Pidana Inses. Tulisan ini merupakan hasil sebuah penelitian empiris yang bermaksud membedah dan menganalisis faktor-faktor  penyebab  inses melalui kajian teori kriminologi dan bagaimana  upaya  perlindungan  korban melalui kajian viktimologi.  Ada  hasil penelitian ini mendapat gambaran faktor inses beisa terjadi karena faktor diri pelaku, faktor sosial dan ekonomi dan faktor hukum.
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (StudiKasusPerkaraNomor 178/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) Sutarnio, Agnes; Winarto, Welly
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.23 KB)

Abstract

Tesis ini membahas penerapan Diversion tindakan kriminal pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aplikasi Diversi dari pelanggaran pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu studi data sekunder berupa dokumen hukum dengan pendekatan kasus, dengan menganalisis beberapadokumen hukum, terutama yang berkaitan dengan Diversion.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menerapkan Pengalihan kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 178 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Mks tidak benar dan tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 karena terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat(1) Ke-4 KUHP dan dalam bentuk dakwaan tunggal. Hakim harus mampu menganalisis dan membedakan kejahatan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa dilakukan pengalihan pelaksanaan. Dalam kasus pelanggaran pidana tidak dapat dilakukan Diversion, judgestake mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anak dalam keputusan, sehingga ancaman hukuman penjara sebagai alternatif terakhir yang dapat diterapkan pada anak-anak.
TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU Sutarnio, Agnes; Djaya, Iwan Setiawan
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1160.424 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas ulasan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam integrasi sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam integrasi sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, dan pengumpulan data yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam integrasi sistem peradilan pidana di Indonesia.    Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terintegrasi telah diterapkan di Indonesia baik oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan meskipun penerapan prinsip-prinsip ini tidak dimaksimalkan karena hanya ditetapkan terbatas dan parsial dalam undang-undang dan peraturan khusus dan belum diatur berdasarkan KUHP Indonesia.
GAGASAN REKONSTRUKSI HUKUM CSR MENUJU PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI Sutarnio, Agnes; Nansi, Wencislaus S.
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.877 KB)

Abstract

Fakta bahwa menggeliatnya pembangunan di berbagai sektor yang dimotori oleh korporasi baik nasional maupun multinasional banyak berimplikasi pada masalah lingkungan dan terlanggarnya hak social masyarakat. Dari sekian banyak faktor penyebab, berdasarkan hasil penelitian normatif yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukanjawaban bahwa salah satu factor yang cukup besar menyumbang persoalan tersebut adalah tidak tegasnya pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban korporasi khususnya berkaitan dengan CSR (Corporate Social Responsibility) dimana dalam berbagai pengaturan hukum nasional, CSR diatur bukan sebagai kewajiban tetapi hanya sekedar kerelaan perusahaan. Hal ini didukung juga pada fakta bahwa hukum pidana kita (KUHP) belum mengenal korporasi sebagaisubjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan,putusan-putusan pengadilan dan pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan CSR dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Arah pemikiran daritulisan ini adalah menghasilkan sebuah diskursus wacana tentang upaya rekonstruksi hukum CSR dari hanya sekedar tanggungjawab sukarela atau etis menjadi tanggung jawab yuridis bahkan harus menjadi tanggungjawab pidana bagi perusahaan. Sejalan dengan rekonstruksi konsep CSR, penting juga merekonstruksi hukum pidana (KUHP) berkaitandengan status korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN TERKAIT ORDERAN FIKTIF PADA TRANSPORTASI ONLINE Sutarnio, Agnes; Wijaya, Yolanda Gresia
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.688 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tentang Perintah Fiktif dalam Transportasi Online yang dilakukan oleh pengemudi ojek online itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pesanan fiktif dalam transportasi online dan untuk mengetahuidan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan para pelaku pengemudi Grab melakukan pengawasan fiktif.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu dengan menggunakan data primer dalam bentuk wawancara dan menggunakan dokumen hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan hal-hal mengenai penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terkait.  Pesanan fiktif pada transportasi online. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan tata tertib fiksi terhadap Grab Online dengan menggunakan aplikasi mobile android di mediasosial, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu termasuk keadaan psikologis dan psikologis individu dan faktor-faktor yang datang dari luar diri individu termasuk faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan publik, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor fasilitas, fasilitas dan kemajuan teknologi.
Co-Authors Djaya, Iwan Setiawan Nansi, Wencislaus S. Wijaya, Yolanda Gresia Winarto, Welly