Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pemberdayaan Hukum
N, Arifuddin
Universitas Atma Jaya Makassar
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGARUH NON HUKUM TERHADAP KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA N, Arifuddin
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1175.852 KB)

Abstract

Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini dimaksudkan untuk mengakhiri persoalan yang menjadi sengketa dan menetapkan bagaimana hukumnya dari sengketa itu. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan ini harus dilaksanakan atau dijalankan.     Dalam hal pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan pengadilan maka terhadap pihak yang kalah tersebut dapat diambil tindakan paksa berupa eksekusi. Dengan demikian, eksekusi secara sempit dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara melalui pejabat pengadilan atas permohonan pihak yang menang, tindakan mana bermaksud agar pihak yang kalah tersebut memenuhi isi putusan pengadilan yang bersifat kondemnatoir.     Pada keyataan yang terjadi di lapangan, proses pelaksanaan eksekusi terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ekseskusi, perlawanan yang dimaksud dapat berupa perlawanan bersifat hukum maupun perlawanan non hukum yang dengan sengaja dilakukan untuk menghalanga-halangi proses eksekusi yang mengkibatnya berkurangnya nilai keadilan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut.
ASPEK HUKUM TERHADAP PERIZINAN EKSPLORASI HUTAN N, Arifuddin
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.873 KB)

Abstract

Bahasa Indonesia sebagai negara hukum mengatur banyak aspek dalam masyarakat yang hidup, misalnya dalam eksplorasi hutan. Yuridish berdasarkan hal ini, disebutkan secara konstitusional di negara Republik Indonesia 1945 dan kemudian diatur lagi dalam undang-undang nomor 41, 1999 tentang Kehutanan. Itu menjelaskan hukum untuk memberikan aturan tentang eksplorasi hutan seperti mekanisme tunjangan, pembatasan, dilarang dan sanksi.Eksplorasi hutan untuk memungkinkan pemberian oleh pemerintah tidak efektif, karena hanya keuntungan ekonomi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, di sisi lain masyarakat lokal semakinkehilangan kekuatan karena hasil hutan yang diambil tidak seimbang. Kehilangan kontrol dan rendahnya kepercayaan masyarakat  enyebabkan kekeliruan dalam implementasi memungkinkan yang akhirnya eksplorasi hutan tidak sesuai dengan prinsip konservasi. Akhirnya, sistem Izinkan sekarang belum menyeimbangkan pemberian hutan yang diuntungkan.
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DI KABUPATEN SOPPENG N, Arifuddin
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.041 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda di Kabupaten Soppeng.Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Soppeng. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian empiris. Pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan kuesioner untuk responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis dan kuantitatif melalui tabulasi frekuensi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Soppeng belum optimal, karena hanya pada tahapan dengar pendapat (public hearing), Sosialisasi, dan Evaluasi.
Co-Authors