Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA Manurung, Darwis
Borneo Law Review Journal Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

AbstrakAdvokat adalah orang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang undangan? yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Peran seorang advokat dalam memberikan layanan hukum dalam perkara perdata adalah bahwa Advokat sebagai penerima kuasa dari pihak penggugat atau tergugat untuk mewakili dalam beracara di depan Pengadilan untuk menjelaskan dan meluruskan fakta dan bukti yang diajukan oleh klien, sehingga mereka dapat membantu dan memfasilitasi hakim dalam mengambil keputusan.Dalam menjalankan fungsinya dan perananya dalam perkara perdata selaku kuasa hukum wajib menjalankan kode etiknya profesi selaku Advokat. Pekerjaan advokat atau kuasa hukum adalah pekerjaan atas dasar kepercayaan. Demikianlah hubungan antara advokat dengan klien harus diawali dengan hubungan kepercayaan. Sehingga hubungan antara kuasa hukum dengan klien dapat berjalan sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan untuk profesi advokat. Para advokat dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya dilarang untuk membedakan klien berdasarkan gender, agama, ras, keturunan, politik, atau latar belakang sosial dan budaya.Kata kunci: advokat, penyelesaian perkara perdata?AbstractAdvocates are people who fulfill the requirements in accordance with statutory provisions that work to provide legal services both inside and outside the Court. The role of an advocate in providing legal services in civil matters is that the Advocate as the proxy of the plaintiff or the defendant to represent the proceedings in front of the Court to explain and straighten the facts and evidence submitted by the client, so that they can assist and facilitate the judge in making decisions.In carrying out its functions and its role in civil cases as attorneys must carry out the professional code of ethics as Advocates. The work of an advocate or attorney is work based on trust. Thus the relationship between advocates and clients must begin with a trust relationship. So that the relationship between attorneys and clients can run in accordance with the code of ethics that has been determined for the advocate profession. Advocates in carrying out their professional duties are prohibited from distinguishing clients based on gender, religion, race, descent, politics, or social and cultural background.Keywords: advocate, settlement of civil matters

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PEMENUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA TARAKAN Manurung, Darwis
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Akta Yudisia Vol. 3 Nomor 1
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

ABSTRACT?Social security constitutes As a part of constitutional right for every citizen as mentioned in article 28 letter h paragraph 3 of the 1945 Constitution which states that everyone is entitled to social security which enables to development dignified human being. In addition, the provisions of Article 34 paragraph 2 of the 1945 Constitution also states that the state develops social security system for all people and empower the weak and incapable in accordance with human dignity. The fulfillment of labor rights by the company is a mandate of Law Number 13 Year 2003 on Manpower Article 86 paragraph 1 which states that every worker / laborer has the right to obtain protection for safety, health, morals, morals and treatment in accordance with the dignity and human dignity and religious values.Company policy in fulfilling labor rights on social security of labor is done through Collective Labor Agreement (PKB). In order to ensure the fulfillment of the right to social security of employment the Government of Tarakan City has issued Tarakan Mayor Instruction Number 2 Year 2014 on the Implementation of BPJS Employment Program through Licensing Administration in Tarakan City requiring employers / apprentices applying, extending permits to self-preservation and employee in BPJS Employment before the issuance of company licensing documents. The legal consequences for non-self-employed companies and their employees in the Employment BPJS program are subject to administrative sanctions to the imposition of criminal sanctions. While the legal consequences for the workforce are not able to claim compensation to BPJS Employment if experiencing work accident, death, pension and old age pension.?Keyword: Rights of Worker, Company, Employment BPJS

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PENGADILAN NEGERI Darwis Manurung
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Akta Yudisia Volume 3 Nomor 2
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v3i2.1550

Abstract Litigation dispute resolution is the settlement of a dispute through a court which results in a win and lose decision. The decision gives the one party wins and the other party loses. Non-litigation dispute resolution is the settlement of a dispute outside the court where it produces a win-win solution.Based on the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number: 350 / MPP / Kep / 12/2001 concerning Implementation of Duties and Authorities of the Consumer Dispute Settlement Agency Article 3 Letter a states that the dispute resolution process in BPSK can be pursued in three ways, namely by means of Conciliation, Mediation or Arbitration. Through these three ways of resolving it is expected to produce a decision that provides a win-win solution for the parties. However, it is inevitable that in reality not all decisions made by BPSK with this arbitration will give satisfaction to the parties.The purpose of writing this paper is to find out the authority of the District Court to cancel the BPSK Decision and also know how to file an objection to the BPSK Decision.The authority of the District Court to cancel the BPSK Arbitration verdict is based on Article 58 UUPK and Article 41 paragraph (3) Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number 350 / MPP / Kep / 12/2001.

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK KOSMETIKA BERCOLLAGEN DALAM PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Darwis Manurung
Borneo Law Review Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i1.4191

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna ProdukKosmetika Bercollagen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen. Penerapan dan pengawasan terhadap standarmutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehinggabanyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuanuntuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikankesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkaitperlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetika bercollagen menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999, dan bentuk tanggung jawab dari pelaku usahaterkait peredaran kosmetika bercollagen. Metode penelitian yang di gunakan adalahpenelitian hukum normatif. Bahan Hukum yang di pergunakan terdiri dari bahanhukum primer dan sekunder. Hasil penelitian: Pertama, ada dua sarana perlindunganhukum yaitu perlindungan hukum preventif dimana upaya ini untuk memberikanperlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah melalui pengawasan kosmetik bercollagen dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, BPOM wajibmelakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk memastikankeamanan dan terjaminnya perlindungan konsumen sebelum pelaku usahamendistribusikan produk kosmetik ke pasaran dan perlindungan hukum represifdimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untukmenyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Perbedaankepentingan bisa dari apa yang menjadi keinginan dan harapan konsumen sebagaipengguna kosmetik, melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Kedua,pelaku usaha bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang dialami oleh konsumenakibat mengomsumsi produk kosmetik ilegal tersebut dengan cara menggantikerugian sesuai UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 dan pasal 24. Kata kunci : perlindungan hukum, konsumen, Kosmetik

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA KAPAL CEPAT ATAS PENCANTUMAN KLAUSUL BAKU DALAM PENGANGKUTAN DI LAUT Nurzamzam Nurzamzam; Darwis Manurung
Borneo Law Review Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i1.4192

Abstrak Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen ataspencantuman klausul baku dalam suatu perjanjian dan untuk mengetahui danmenganalisis pengaturan klausul baku dalam peraturan perundang-undangan.Metode penelitian menggunaka penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa dalam hal pencantuman klausula baku dikalangan ahli hukummasih menuai pro dan kontra namun sepanjang klausul baku tersebut tidakbertentangan dengan pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan aturan mengenai klausulabaku/klausul eksonerasi dalam perundang-undangan maka hal tersebut merupakanhal yang wajar. Namun yang perlu untuk diperhatikan oleh setiap pelaku usaha dalamhal ini pelaku usaha dibidang jasa pengangkutan perairan dengan menggunakankapal cepat adalah hak dan kewajiban baik pelaku usaha dan konsumen, sebab padadasarnya Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dankewajiban tersebut.Kata Kunci: Konsumen; Klausula Baku; Pelaku; Usaha; Kapal CepatAbstractThe research objective is to analyze the legal protection of consumers for the inclusionof an standart contract in an agreement and to find out and analyze the arrangementof the standart contract in statutory regulations. The research method uses normativejuridical research.. The results of this study indicate that in the case of the inclusion ofstandard contrakct among jurists there are still pros and cons, but as long as thesestandard contract do not conflict with Article 18 paragraphs (1), (2), (3), (4) and therules regarding standard clauses/exoneration clauses in legislation, this is a naturalthing. However, what every business actor needs to pay attention to, in this case business actors in the field of water transportation services using speedboat, are the rights and obligations of both business actors and consumers, because basically the Consumer Protection Law regulates these rights and obligations.Keywords: Consumer; Standard contract; business actors; speedboat

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search