Articles
<![CDATA[ANALISIS PREFERENSI KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN SOCIAL MESSENGER DI KOTA BANDUNG TAHUN 2014 (Studi Kasus : LINE, KAKAOTALK, WECHAT, WHATSAPP) ]]>
<![CDATA[Noventi Ersa Putri]]>;
<![CDATA[Dadang Iskandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Indonesia Vol 14 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (943.306 KB)
|
DOI: 10.25124/jmi.v14i2.356
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “preferensi konsumen dalam penggunaan Social Messenger di kota Bandungâ€. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif dan deskriptif, dengan menggunakan teknik Nonprobability sampling dan purposive sampling, dengan jumlah sampel 384 responden. Analisis data yang digunakan adalah Conjoint Analysis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keseluruhan responden menjadikan atribut fasilitas fitur sebagai preferensi utama dalam memilih social messenger dengan nilai kepentingan tertinggi yaitu 48.361% dan level tertinggi yang menjadi preferensi fasilitas fitur adalah free chat dengan nilai kepentingan sebesar 0.603% dan atribut desain sesuai kebutuhan pelanggan sebagai atribut terendah dengan nilai kepentingan 15.256% dan level tertinggi yang menjadi preferensi desain sesuai kebutuhan pelanggan adalah memiliki tampilan yang menarik dengan nilai kepentingan sebesar 0.078%.]]>
<![CDATA[ESTIMASI POTENSI KERUGIAN EKONOMI PADA BALITA OBESITAS YANG DIPREDIKSI MENGALAMI OBESITAS SAAT DEWASA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Brigitte Sarah Renyoet]]>;
<![CDATA[Drajat Martianto]]>;
<![CDATA[Dadang Iskandar]]>
<![CDATA[ Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Vol. 13 No. 1: MARET 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Public Health, Hasanuddin University, Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.925 KB)
|
DOI: 10.30597/mkmi.v13i1.1587
<![CDATA[Makanan bergizi, seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing individu, harus diperhatikan. Terutama bagi balita yang membutuhkan asupan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan, akantetapi makanan yang berlebih atau melebihi kebutuhan balita perlu untuk dihindari. Kondisi ini dapat mengakibatkan anak mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Penelitian bertujuan untuk melakukan estimasi besar potensi kerugian ekonomi akibat ketidakhadiran kerja pada balita obesitas ketika dewasa di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan mengolah data dari berbagai instansi terkait serta merupakan data sekunder tahun 2013. Rumus estimasi kerugian ekonomi berasal dari penelitian Pitayatienanan et al., tahun 2014 dan faktorkoreksi. Hasil penelitian menunjukan kerugian ekonomi akibat ketidakhadiran kerja karena obesitas pada balita secara nasional 0,003% - 0,004% dari total PDB Indonesia. Ketidakhadiran kerja karena obesitas terlihat seperti bukan sebuah masalah, akan tetapi hasil estimasi ini menunjukkan dengan meningkatnya ketidakhadiran kerja dapat menghambat berkembangnya suatu negara karena berdampak pada ekonomi dan sumber daya manusianya.]]>
<![CDATA[MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA BUDAYA LITERASI MELALUI BERBAGAI MEDIA ]]>
<![CDATA[Dadang Iskandar]]>;
<![CDATA[Dede Sukmana]]>;
<![CDATA[Rahmah Tullah]]>
<![CDATA[ Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 2 No 1 (2018): Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (683.071 KB)
<![CDATA[Literasi berasal dari kata literacy yang bearti melek huruf/gerakan pemberantasan buta huruf (Echols&Shadily, 1990). Menurut kamus online Merriam-Webster, Literasi berasal dari istilah latin ‘literature’ dan bahasa inggris ‘letter’. Literasi merupakan kualitas atau kemampuan melek huruf/aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Education Development Center (EDC) menyatakan bahwa Literasi lebih dari sekedar kemampuan baca tulis. Dengan pemahaman bahwa literasi mencakup kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Untuk meningkatkan kemampuan baca tulis serta mengembangkan segenap potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sirnagalih, kami menggunakan berbagai media untuk menarik perhatian masyarakat agar tertarik atau berminat untuk mengembangkan kemampuannya. Melalui media masyarakat akan dengan mudah menerima dan menerapkan apa yang telah mereka ketahui. UNESCO menjelaskan bahwa kemampuan literasi merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemampuan literasi dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga, masyarakat. Karena sifatnya yang “multiple Effect” atau dapat memberikan efek untuk ranah yang sangat luas, kemampuan literasi membantu memberantas kemiskinan, mengurangi angka kematian anak, pertumbuhan penduduk, dan menjamin pembangunan berkelanjutan, dan terwujudnya perdamaian. Buta huruf, bagaimanapun, adalah hambatan untuk kualitas hidup yang lebih baik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BOGOR TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN COVID-19 ]]>
<![CDATA[Hasti Erning Praja]]>;
<![CDATA[Dadang Iskandar]]>
<![CDATA[ PKM-P Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UIKA Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/pkm-p.v4i2.732
<![CDATA[Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan dengan penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur didalam Peraturan Walikota Bogor Nomor. 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bogor. Penyabaran penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) di Indonesia terlebih lagi di daerah Kota Bogor saat ini presentase yang telah terkena penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) di Kota Bogor adanya peningkatan dalam jumlah kasus maupun jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor sehingga dalam penanganan Virus Covid-19 itu memerlukan dalam bentuk tindakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka agar penyebaran Virus Covid-19 tidak semakin menyebar luas. Tindakan tersebut termasuk wilayah di Kota Bogor yang telah teridentifikasi masuk kedalam zona merah atau daerah yang telah terinfeksi Covid-19 termasuk anti pergerakan orang atau barang untuk mencegah adanya penyebaran virus Covid-19. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas aspek hukum yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).]]>
<![CDATA[UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Dadang Iskandar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (558.29 KB)
|
DOI: 10.32832/yustisi.v3i2.1102
<![CDATA[Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-iaki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, antara lain adanya budaya patriaki di masyarakat, rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai isteri, diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi dan lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum. Maka dari itu perlu upaya penanggulaga terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Pada hakekatnya secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga yaitu melalui pendekatan kuratif maupun pendekatan preventif.]]>
<![CDATA[PERSAINGAN SEHAT DUNIA USAHA DI INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM EKONOMI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Dadang Iskandar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 3 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (490.648 KB)
|
DOI: 10.32832/yustisi.v3i1.1116
<![CDATA[Pengaturan persaingan sehat dunia usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Monopoli dilarang karena menghalangi terjadinya persaingan sehat dunia usaha dan mengakibatkan terjadinya ekonomi biaya tinggi yang membebani masyarakat luas. Pelanggaran atas Undang-Undang tersebut dikenakan sanksi berupa tindakan administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Putusan KPPU belum maksimal, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila pelaku usaha tidak menjalankan putusan dan mengajukan keberatan. Pandangan Islam terhadap persaingan sehat dunia usaha, sangat menganjurkan (memerintahkan) kepada manusia untuk berlomba lomba (berkompetisi) dalam hal ketakwaan dan kebaikan termasuk dalam bermuamalah secara sehat dan tidak saling merugikan. Islam melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam etika bisnis Islam, persaingan dipandang sebagai hal yang positif manakala dengan persaingan tersebut bisa diwujudkan kemashlahatan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Tetapi apabila persaingan tersebut menjurus kepada perilaku tidak etis (tidak sehat) atau praktek monopoli maka mengkategorikannya sebagai perbuatan bathil, melanggar prinsip ekonomi syari?ah yang bersumber dari al Qur?an dan as-Sunnah. Dalam bisnis Islam disamping harus dilakukan dengan cara professional yang melibatkan ketelitian dan kecermatan dalam proses manajemen dan administrasi agar terhidar dari kebohongan, riba dan praktek-praktek lain yang dilarang oleh syari?ah.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PUTUSANNYA NOMOR 46/PUU-VIII/2010 ]]>
<![CDATA[Dadang Iskandar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 2, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (846.186 KB)
|
DOI: 10.32832/yustisi.v2i1.197
<![CDATA[Syariah Islam membedakan hak bagi anak yang sah dan anak yang tidak sah, anak asli dan anak angkat. Ketentuan ketentuan tersebut merupakan prinsip agama Islam. Oleh karena itu munculnya pendapat yang menyamakan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan anak yang lahir bukan dari perkawinan terutama dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dapat menggoncangkan kehidupan masyarakat muslim. Salah satu putusan yang berkaitan dengan kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diadili oleh Mahkamah konstitusi adalah pengajuan yudicial review atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh Machica Mochtar yang menikah di bawah tangan dengan Drs Moerdiono, yang memohon agar masalah pencatatan perkawinan dan status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Kebijakan atau politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BOGOR RAYA ]]>
<![CDATA[Saharuddin Daming]]>;
<![CDATA[Dadang Iskandar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 4, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (617.698 KB)
|
DOI: 10.32832/yustisi.v4i2.1077
<![CDATA[Sejak UUD 1945 diamandemen pasca reformasi, Indonesia mengalami perubahanketatanegaraan secara mendasar. Perubahan ketatanegaraan dalam bidang Yudisial misalnya ditandai dengan munculnya lembaga peradilan maupun semi peradilan seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kemudahan bagi warga negara khususnya konsumen untuk menuntut ganti rugi atas buruknya keadaan barang atau jasa yang dikonsumsinya dari pelaku usaha. Keberadaan BPSK dewasa ini hampir mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia, tidak terkecuali di Bogor Raya. Sayangnyakarena BPSK di Bogor Raya dirasakan kurang efektif dalam menjalankan fungsi danwewenangnya.. Hasil penelitian menyimpulkan: bahwa ketentuan pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK Di Bogor Raya cukup memadai, namun semua ketentuan itu sebagian besar tidak diimplementasikan; fungsi dan wewenang BPSK menurut hukum ternyata merupakan lembaga quasi peradilan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui konsiliasi, mediasi,arbitrase atau tindakan preventif persengketaan konsumen dengan pelaku usaha antara lain: pengawasan terhadap pelaksanaan klausula baku maupun pemberian layanan konsultasi kepada konsumen; efektivitas pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK kurang maksimal; faktor pendorong pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK meliputi: adanya peraturan perundangundanganyang memadai, dana hibah dari pemerintah daerah dll. Sedangkan faktor penghambat meliputi : rendahnya: tingkat pengetahuan konsumen di Bogor Raya terhadap eksistensi maupun fungsi dan wewenang BPSK, rendahnya sosialisasi mengenai BPSK, terbatasnya sarana danprasarana yang tersedia bagi pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK Bogor Raya.]]>
