Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

CROWDFUNDING SYARIAH UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF SHARIAH COMPLIANCE Rasyid, Muthiah Az-Zahra; Setyowati, Ro'fah; Islamiyati, Islamiyati
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.531 KB)

Abstract

Dampak dari perkembangan Fintech (Financial Technology) yaitu munculnya crowdfunding di jejaring internet. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui konsep crowdfunding-syariah di Indonesia dari perspektif shariah compliance; Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan crowdfunding-syariah dari perspektif shariah compliance. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi dalam konsep crowdfunding-syariah yang sesuai dengan syariat Islam yaitu transaksi ekonomi yang riil, bukan termasuk transaksi yang dilarang dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. Sedangkan pihak yang bersangkutan dengan konsep crowdfunding-syariah ini adalah inisiator proyek, penyelenggara, investor, dan dewan pengawas syariah. Pelaksanaan crowdfunding-syariah dapat dilihat dari penerapan, legal issue, dan solusi problematika hukum crowdfunding-syariah. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu perlu diadakan sosialisasi ekonomi syariah dan financial technology, terutama tentang crowdfunding-syariah. Selain itu, perlu peraturan khusus mengenai crowdfunding-syariah. Untuk mendukung pelaksanaan crowdfunding-syariah, diharapkan ada modernisasi teknologi serta peningkatan kualitas SDM di Indonesia.
Fatwa DSN MUI In Managing The Dispute Settlement Of Sharia Economic In Indonesia Through Basyarnas Radliyah, Nunung; Musjtari, Dewi Nurul; Setyowati, Ro'fah
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol 3, No 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.758 KB) | DOI: 10.22515/al-ahkam.v3i2.1346

Abstract

Sharia Council is an institution that plays a role in securing the standard of Sharia in every Islamic Financial institution in the world. In Indonesia, the role is conducted by the National Sharia Council (DSN) established by the Indonesian Ulema Council (MUI) in 1998, strengthened by the Decree of the MUI Leadership Board. Kep-754/MUI/II/1999 dated February 10, 1999. The existence of MUI DSN in managing the settlement of sharia banking disputes has not been fully recognized by the people of Indonesia. It can be seen in the implementation of sharia contracting in sharia banking has not yet decided dispute resolution option through National Syariah Arbitration Board (BASYARNAS). The purpose of writing a paper is to know the legal basis of the binding force of the Fatwa DSN in arranging the settlement of dispute Sharia Economy in Indonesia through BASYARNAS and its consequences for the Islamic financial institutions (LKS) who disobey the fatwa DSN. This research is a normative research with the philosophical, juridical and sociological approach. Data analysis with qualitative descriptive. The results of this study indicate that the legal basis of the power of the DSN Fatwa in regulating the settlement of Sharia Banking disputes is Article 26 of Law No. 21 Th. 2008 and Article 31 of Decree of the Board of Managing Directors of Bank Indonesia Number 32/34/1999. There will a negative impact for LKS do not comply with the content of the DSN Fatwa, such as the difficulty in carry out its activities, aside of negatively influencing the performance and level of credibility of DPS in LKS.
Undang Undang Cipta Kerja Klaster Investasi Telaah Paradigma Participatory Fibrianti, Nurul; Santoso, Budi; Setyowati, Ro'fah; Widyawati, Anis; Latifiani, Dian; Hidayat, Arif
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.32146

Abstract

Investasi adalah aktivitas mengelola dana untuk melakukan usaha guna mendapatkan keuntungan. Investasi saat ini diatur dalam UU Cipta Kerja namun sebelumnya pengaturan investasi terdapat dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mana pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tercermin pengaturan investasi memiliki dua sisi dalam pelaksanaannya. Satu sisi investasi akan membuka peluang kerja, pemasukan negara dan lain sebagainya. Sedangkan sisi lainnya, dengan dibukanya peluang investasi maka berbagai fasililitas, kemudahan akan ditawarkan kepada investor guna menarik minat investasi di suatu negara, walaupun fasilitas dan kemudahan tersebut harus mengorbankan hak warga negara sendiri yang dalam hal ini nampak liberaliralisme dalam pembukaan peluang investasi di Indonesia. Oleh karena itu penulis menganalisa UU Ciptaker sebagai aturan yang mengubah UU Penanaman Modal.  Berdasar pada telaah participatory antara penulis dengan pelaku UMKM didapatkan kesimpulan bahwa UU Ciptaker menjadi UU yang lebih memiliki keberpihakan kepada UMKM daripada UU Penanaman Modal karena mampu menjawab kebutuhan dan memberikan peluang akses sumber daya ekonomi bagi UMKM.