Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN GALIAN C DI KABUPATEN BOYOLALI As Syihab, Muflikhuddin; Suteki, Suteki; Wijaningsih, Dyah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.681 KB)

Abstract

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang kaya akan bahan tambang, terutama bahan tambang Galian Golongan C. Bahan-bahan tambang tersebut sangat potensial untuk diusahakan. Namun demikian, pengusahaan bahan-bahan tambang tersebut berpotensi dan terbukti menimbulkan dampak yang banyak dengan beberapa penyebabnya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis empiris, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini merupakan tinjauan yuridis sosiologis. Proses pengelolaan galian golongan C oleh pemerintah Kabupaten Boyolali tidak melalui tahapan perencanaan karena usaha tersebut merupakan usaha turun temurun dan dikelola oleh perorangan.Penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan penerapan instrumen administratif, instrumen perdata dan juga instrumen pidana tetapi dalam mengatasi sengketa lingkungan hidup dan juga pertambangan lebih banyak dilakukan penyelesaian diluar pengadilan yaitu melalui negosiasi dan mediasi. Ada beberapa faktor pendorong yang menjadi penyebab suburnya kegiatan tambang illegal, mulai dari faktor ekonomi hingga masalah menghindar dari kewajiban bagi pengusaha pertambangan maupun pihak pemerintah dan penegak hukum. Sehingga pada akhirnya menghasilkan dampak yang buruk pada lingkungan alam & sosial.
PROSPEK PEMENUHAN RIGHT TO BE FORGOTTEN BAGI KORBAN DEEPFAKE PORNOGRAPHY AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA Nasution, Angelica Vanessa Audrey; Suteki, Suteki; Lumbanraja, Anggita Doramia
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43617

Abstract

Teknologi deepfake sebagai produk dari kecerasan artifisial sedang marak diperbincangkan masyarakat karena kecanggihannya dalam menggantikan wajah subjek asli dengan wajah subjek lain dalam bentuk video atau foto yang hasilnya hiper-realistis. Hal ini kemudian disalahgunakan oleh masyarakat untuk membuat konten pornografi non-konsensual yang memakan banyak korban. Konten-konten tersebut kemudian disebarluaskan di platform-platform media sosial beserta dengan identitas korban. Berkaitan dengan hal tersebut, korban berhak untuk mendapatkan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten (RtBF) dengan menempuh jalur litigasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 ayat (2) huruf l UU TPKS. Namun, pemenuhan RtBF bagi para korban deepfake pornography mengalami banyak hambatan di lapangan, baik karena peraturan pelaksana daripada UU TPKS yang belum ada, aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif gender dan keberpihakan terhadap korban, budaya hukum yang buruk, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal, guna mengkonseptualisasikan fenomena sosial yang ditinjau dari aspek hukum terhadap kejahatan pemalsuan yang didukung oleh teknologi.