Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi Kurniawan, Syukri; Disemadi, Hari Sutra; Purwanti, Ani
Halu Oleo Law Review Vol 4, No 1 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.57 KB) | DOI: 10.33561/holrev.v4i1.10863

Abstract

Asuransi merupakan suatu perjanjian khusus dan tidak terlepas dari aspek hukum, karena dalam suatu pengajuan klaim asuransi oleh tertanggung bisa menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana yaitu kecurangan (Fraud), dalam kancah asuransi dikenal dengan istilah Insurance Fraud. Artikel ini bertujuan untuk menggali hal-hal yang berkaitan dengan pola atau modus operandi fraud pada klaim asuransidan merumuskan kebijakan strategi pencegahan fraud pada klaim asuransi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, analisis dan perbandingan dalam membantu pemecahan rumusan masalah. Kebijakan pencegahan fraud dalam klaim asuransi diperlukan suatu lingkungan kerja yang kondusif. Para pihak, baik penanggung dan tertanggung asuransi harus mempunyai komitmen serta iktikad baik yang sama agar kebijaksanaan untuk proses klaim asuransi dapat dilaksanakan dengan baik. Pada dasarnya komitmen dan itikad baik tersebut terdapat suatu kebijakan perusahaan asuransi yang merupakan kunci utama dalam mencegah serta mendeteksi fraud atas klaim asuransi. Praktik fraud dalam klaim asuransi biasanya ditemukan karena adanya niat jahat atau mens rea untuk memperoleh keuntungan materi dengan cara melawan hukum, baik dilakukan oleh individu atau bersama-sama. Perbuatan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sangat mengerti prosedur operasional asuransi baik data maupun informasi yaitu dari awal proses underwriting sampai dengan munculnya polis dan bentuk dari peristiwa yang dijamin serta tidak dijamin polis (luas jaminan).
REALIZING THE LEGAL CERTAINTY OF CALCULATING FINES BUSINESS COMPETITION LAW Disemadi, Hari Sutra; Roisah, Kholis; Prananingtyas, Paramita
Tadulako Law Review Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) by the Business Competition Law (Law Number 5 Year 1999) has been given the authority to impose sanctions in the form of administrative measures, namely the imposition of administrative fines. The amount is very clearly regulated in the Business Competition Law, which is the lower limit and the upper limit. In fact, prior to the implementation of guidelines for calculating fines, many KPPU’s decisions deviated from the amount of sanctions that have been regulated in the Business Competition Law. Therefore, that will raise questions about the quality of the KPPU’s decision. Even worse, if the public or business actors no longer trust KPPU, because KPPU acts unfairly against other business actors. Not fair, by looking at the disparity in determining the amount of fines imposed. To minimize the foregoing, the issuance of guidelines for calculating fines is expected to overcome the disparity problem in imposing fines on the Reported Party. The issuance of this guideline does not in fact intend to limit the space and independence of the KPPU but will instead assist the KPPU’s tasks.
KEBIJAKAN MODEL BISNIS BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI SOLUSI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT Disemadi, Hari Sutra; Roisah, Kholis
LAW REFORM Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.261 KB) | DOI: 10.14710/lr.v15i2.26176

Abstract

Kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. BWM sebagai lembaga keuangan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memeberikan permodalan serta pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan (regulasi) mekanisme kerja BWM sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pendirian BWM saat ini masih berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya. Hadirnya kebijakan terkait BWM bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pengoperasionalisasinya. Kehadiran BWM merupakan dukungan yang komprehensif dalam upaya” mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal.
Kontrak Build Operate Transfer Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat DISEMADI, HARI SUTRA
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.789 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v5i2.18419

Abstract

Pembangunan fasilitas dengan menggunakan sistem kontrak Build Operate and Transfer (BOT) mulai marak digunakan di Indonesia. Pembangan infrastruktur  oleh pemerintah tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga membutuhkan kerjasama dengan swasta. Kerjasama melalui kontrak BOT merupakan model baru pembiayaan proyek, yang tidak hanya menguntungkan para pihak dalam kontrak tetapi juga kepentingan publik. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penyelenggaraan kontrak BOT di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana kontrak BOT menjadi sarana mewujudkan kesejahtraan rakyat. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kontrak BOT merupakan kontrak antara pihak pemerintah dan sektor swasta untuk membangun proyek infrastruktur beskala besar yang memiliki dampak postif bagi rakyat. Prinsip kebebasan berkontrak yang diterapkan dalam kontrak BOT merupakan implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat.
PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL NASABAH Attamimi, Zeehan Fuad; Disemadi, Hari Sutra; Santoso, Budi
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8897

Abstract

ABSTRAK Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai prinsip syariah dalam pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai upaya perlindungan hak spiritual nasabah atau masyarakat pada umumnya. Metodologi :  Penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum yang bersifat doctrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan: Penelitian ini menunjukan dasar hukum penyelenggaraan BWM di Indonesia sebagai bagian dari LKM diatur dalam UU LKM. UU LKM ini mewajibkan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis BWM. Kebijakan penerapan prinsip syariah ini dimaksudkan sebagai jaminan perlindungan hak spiritual masyarakat khususnya nasabah dari BWM yang mayoritas beragama Islam. Kegunaan : Kebijakan hadirnya bisnis BWM pada dasarnya untuk memberikan pilihan bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam memilih lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan seperti pembiayaan. Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengghilangkan sikap “skeptis” masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis Hukum Islam yang masih dianggap sama dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Kebaruan/Orisinalitas : Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan prinsip syariah pada BWM sebagai upaya perlindungan hak spiritual.   
EXISTENCE AND POSITION OF ISLAMIC ECONOMIC LAWS IN INDONESIA Disemadi, Hari Sutra; Prananingtyas, Paramita; Pratama, Angkat Poenta
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 27, No 2 (2019): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.279 KB) | DOI: 10.22219/jihl.v27i2.10159

Abstract

The Islamic economy in Indonesia has the potential to continue to grow and has great benefits for the welfare of the economy. The Islamic economic system has also penetrated the real sector with the presence of several types of sharia businesses that include halal food and medicine, Islamic fashion, and even sharia tourism. This study aims to determine the existence and position of Islamic economic law in Indonesia. The research method used in this study is normative juridical. The existence of the Islamic economy is marked by the mushrooming of Islamic-based financial institutions, for example, Islamic Banking, and Islamic Non-Bank Financial Industry (IKNB). The position of Islamic economic law in the Indonesian legal system is no longer just because of historical demands and population because the majority are Muslim but the needs of the wider community. Sharia economic law is felt to be fair so that it can oversee the welfare of the people aspired by the Indonesian people.
LEGAL CONSEQUENCES OF DUALISM REGULATIONS ON MICRO WAQF BANK AS A SHARIA MICROFINANCE INSTITUTIONS IN INDONESIA Prananingtyas, Paramita; Disemadi, Hari Sutra
Varia Justicia Vol 16 No 1 (2020): Vol 16 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v16i1.3205

Abstract

The presence of types of financial institutions in Indonesia makes it easy for people to choose which financial services they need. Micro Waqf Bank is one of the Microfinance Institutions that applies sharia principles that are currently growing and developing. However, there are legal issues related to arrangements for organizing a Micro Waqf Bank with a cooperative legal entity, namely, there are two overlapping regulations, namely the Microfinance Institution legislation, and Cooperative regulations. The purpose of this study is necessary to find out whether the legal consequences arising in the process of establishment, implementation, or if there are problems encountered by Mikro Waqf Banks as a Sharia Microfinance Institution incorporated as a cooperative. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and conceptual approach. This study shows that the dualism of Micro Waqf Bank arrangements gives rise to contradictions in the arrangements for the establishment, guidance, and supervision. The existence of this dualism of regulation also gives rise to legal consequences in the establishment of a Micro Waqf Bank incorporated as a cooperative. The legal consequences are related to the broader aspects of business activities based on MFI regulations compared to cooperative regulations. Legal consequences related to capital aspects that require Micro Waqf Banks have a certain amount of capital by MFI regulations. Then from the aspect of coaching and supervision in which there are an examination and evaluation, there is also a dualism which in the regulation of the function of the cooperative is carried out by the Ministry of Cooperatives but the existence of the MFI regulation of the fostering and supervision function is under the authority of the Financial Services Authority.
Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts Disemadi, Hari Sutra; Roisah, Kholis
Brawijaya Law Journal Vol 6, No 2 (2019): State Regulations and Law Enforcement
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2019.006.02.07

Abstract

In Indonesia, many cases that occur related to contempt of court and law enforcement have occurred. The issue of Contempt of Court in Indonesia is a problem that is both interesting and complicated in its conception and regulation. Until now, in Indonesia, no provisions specifically regulating the Contempt of Court institutions. This completed study uses a normative juridical research method that prioritizes secondary data. This research addressing the legislation governing the Contempt of Court specifically until now still does not yet exist. However, the general arrangement has happened in the Criminal Code. Contempt of Court can occur both in the courtroom and outside the trial both in criminal, civil and industrial relations cases. Increasingly expanding various actions, which can be categorizing as contempt of court in Indonesia, it is necessary to arrange Contempt of Court in the form of separate rules
Sexual gratifcation in Indonesia's criminal law Azahrah, Wahida; Disemadi, Hari Sutra; Jaya, Nyoman Serikat Putra
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28, No 1 (2020): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.685 KB) | DOI: 10.22219/ljih.v28i1.10375

Abstract

The Corruption Crime Act has the term “gratification” as part of a criminal act of corruption. Gratuities are regulated in Article 12B (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. But now a new type of gratification is emerging, sexual gratification. The research method used in this paper is normative research, which is the statutory approach, historical approach and the conceptual approach. Overall regarding sex gratification, there is still a lack of norms, which can be classified into acts of sexual gratification.
The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law Garcia, Virginia; Disemadi, Hari Sutra; Arief, Barda Nawawi
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28, No 1 (2020): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.599 KB) | DOI: 10.22219/ljih.v28i1.10680

Abstract

Restorative Justice is a philosophy, process, ideas, theories and interventions that emphasize the improvement of the harm caused or expressed by criminal behavior. This process is in sharp contrast to the standard way of handling crime as is commonly carried out in criminal law in Indonesia. Restorative justice finds a foothold in the basic philosophy of the fourth principle of Pancasila, namely deliberation on priorities in decision making. The purpose of the settlement by mediating victims of violators is to humanize the justice system, justice that is able to answer what the real needs of victims, perpetrators and the community.