Articles
<![CDATA[Kontrak Build Operate Transfer Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat ]]>
<![CDATA[DISEMADI, HARI SUTRA]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.789 KB)
|
DOI: 10.23887/jkh.v5i2.18419
<![CDATA[Pembangunan fasilitas dengan menggunakan sistem kontrak Build Operate and Transfer (BOT) mulai marak digunakan di Indonesia. Pembangan infrastruktur oleh pemerintah tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga membutuhkan kerjasama dengan swasta. Kerjasama melalui kontrak BOT merupakan model baru pembiayaan proyek, yang tidak hanya menguntungkan para pihak dalam kontrak tetapi juga kepentingan publik. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penyelenggaraan kontrak BOT di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana kontrak BOT menjadi sarana mewujudkan kesejahtraan rakyat. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kontrak BOT merupakan kontrak antara pihak pemerintah dan sektor swasta untuk membangun proyek infrastruktur beskala besar yang memiliki dampak postif bagi rakyat. Prinsip kebebasan berkontrak yang diterapkan dalam kontrak BOT merupakan implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat.]]>
<![CDATA[EXISTENCE AND POSITION OF ISLAMIC ECONOMIC LAWS IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pratama, Angkat Poenta]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>;
<![CDATA[Prananingtyas, Paramita]]>
<![CDATA[ Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 27, No 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.279 KB)
|
DOI: 10.22219/jihl.v27i2.10159
<![CDATA[The Islamic economy in Indonesia has the potential to continue to grow and has great benefits for the welfare of the economy. The Islamic economic system has also penetrated the real sector with the presence of several types of sharia businesses that include halal food and medicine, Islamic fashion, and even sharia tourism. This study aims to determine the existence and position of Islamic economic law in Indonesia. The research method used in this study is normative juridical. The existence of the Islamic economy is marked by the mushrooming of Islamic-based financial institutions, for example, Islamic Banking, and Islamic Non-Bank Financial Industry (IKNB). The position of Islamic economic law in the Indonesian legal system is no longer just because of historical demands and population because the majority are Muslim but the needs of the wider community. Sharia economic law is felt to be fair so that it can oversee the welfare of the people aspired by the Indonesian people.]]>
<![CDATA[REALIZING THE LEGAL CERTAINTY OF CALCULATING FINES BUSINESS COMPETITION LAW ]]>
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>;
<![CDATA[Roisah, Kholis]]>;
<![CDATA[Prananingtyas, Paramita]]>
<![CDATA[ Tadulako Law Review Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) by the Business Competition Law (Law Number 5 Year 1999) has been given the authority to impose sanctions in the form of administrative measures, namely the imposition of administrative fines. The amount is very clearly regulated in the Business Competition Law, which is the lower limit and the upper limit. In fact, prior to the implementation of guidelines for calculating fines, many KPPU’s decisions deviated from the amount of sanctions that have been regulated in the Business Competition Law. Therefore, that will raise questions about the quality of the KPPU’s decision. Even worse, if the public or business actors no longer trust KPPU, because KPPU acts unfairly against other business actors. Not fair, by looking at the disparity in determining the amount of fines imposed. To minimize the foregoing, the issuance of guidelines for calculating fines is expected to overcome the disparity problem in imposing fines on the Reported Party. The issuance of this guideline does not in fact intend to limit the space and independence of the KPPU but will instead assist the KPPU’s tasks.]]>
<![CDATA[PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL NASABAH ]]>
<![CDATA[Attamimi, Zeehan Fuad]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8897
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai prinsip syariah dalam pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai upaya perlindungan hak spiritual nasabah atau masyarakat pada umumnya. Metodologi :  Penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum yang bersifat doctrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan: Penelitian ini menunjukan dasar hukum penyelenggaraan BWM di Indonesia sebagai bagian dari LKM diatur dalam UU LKM. UU LKM ini mewajibkan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis BWM. Kebijakan penerapan prinsip syariah ini dimaksudkan sebagai jaminan perlindungan hak spiritual masyarakat khususnya nasabah dari BWM yang mayoritas beragama Islam. Kegunaan : Kebijakan hadirnya bisnis BWM pada dasarnya untuk memberikan pilihan bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam memilih lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan seperti pembiayaan. Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengghilangkan sikap “skeptis†masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis Hukum Islam yang masih dianggap sama dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Kebaruan/Orisinalitas : Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan prinsip syariah pada BWM sebagai upaya perlindungan hak spiritual.   ]]>
<![CDATA[Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Syukri]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>;
<![CDATA[Purwanti, Ani]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 4, No 1 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.57 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v4i1.10863
<![CDATA[Asuransi merupakan suatu perjanjian khusus dan tidak terlepas dari aspek hukum, karena dalam suatu pengajuan klaim asuransi oleh tertanggung bisa menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana yaitu kecurangan (Fraud), dalam kancah asuransi dikenal dengan istilah Insurance Fraud. Artikel ini bertujuan untuk menggali hal-hal yang berkaitan dengan pola atau modus operandi fraud pada klaim asuransidan merumuskan kebijakan strategi pencegahan fraud pada klaim asuransi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, analisis dan perbandingan dalam membantu pemecahan rumusan masalah. Kebijakan pencegahan fraud dalam klaim asuransi diperlukan suatu lingkungan kerja yang kondusif. Para pihak, baik penanggung dan tertanggung asuransi harus mempunyai komitmen serta iktikad baik yang sama agar kebijaksanaan untuk proses klaim asuransi dapat dilaksanakan dengan baik. Pada dasarnya komitmen dan itikad baik tersebut terdapat suatu kebijakan perusahaan asuransi yang merupakan kunci utama dalam mencegah serta mendeteksi fraud atas klaim asuransi. Praktik fraud dalam klaim asuransi biasanya ditemukan karena adanya niat jahat atau mens rea untuk memperoleh keuntungan materi dengan cara melawan hukum, baik dilakukan oleh individu atau bersama-sama. Perbuatan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sangat mengerti prosedur operasional asuransi baik data maupun informasi yaitu dari awal proses underwriting sampai dengan munculnya polis dan bentuk dari peristiwa yang dijamin serta tidak dijamin polis (luas jaminan).]]>
<![CDATA[Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts ]]>
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>;
<![CDATA[Roisah, Kholis]]>
<![CDATA[ Brawijaya Law Journal Vol 6, No 2 (2019): State Regulations and Law Enforcement ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.blj.2019.006.02.07
<![CDATA[In Indonesia, many cases that occur related to contempt of court and law enforcement have occurred. The issue of Contempt of Court in Indonesia is a problem that is both interesting and complicated in its conception and regulation. Until now, in Indonesia, no provisions specifically regulating the Contempt of Court institutions. This completed study uses a normative juridical research method that prioritizes secondary data. This research addressing the legislation governing the Contempt of Court specifically until now still does not yet exist. However, the general arrangement has happened in the Criminal Code. Contempt of Court can occur both in the courtroom and outside the trial both in criminal, civil and industrial relations cases. Increasingly expanding various actions, which can be categorizing as contempt of court in Indonesia, it is necessary to arrange Contempt of Court in the form of separate rules]]>
<![CDATA[Sexual gratifcation in Indonesia's criminal law ]]>
<![CDATA[Azahrah, Wahida]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>;
<![CDATA[Jaya, Nyoman Serikat Putra]]>
<![CDATA[ Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28, No 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (498.685 KB)
|
DOI: 10.22219/ljih.v28i1.10375
<![CDATA[The Corruption Crime Act has the term “gratification†as part of a criminal act of corruption. Gratuities are regulated in Article 12B (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. But now a new type of gratification is emerging, sexual gratification. The research method used in this paper is normative research, which is the statutory approach, historical approach and the conceptual approach. Overall regarding sex gratification, there is still a lack of norms, which can be classified into acts of sexual gratification.]]>
<![CDATA[The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law ]]>
<![CDATA[Garcia, Virginia]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>;
<![CDATA[Arief, Barda Nawawi]]>
<![CDATA[ Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28, No 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.599 KB)
|
DOI: 10.22219/ljih.v28i1.10680
<![CDATA[Restorative Justice is a philosophy, process, ideas, theories and interventions that emphasize the improvement of the harm caused or expressed by criminal behavior. This process is in sharp contrast to the standard way of handling crime as is commonly carried out in criminal law in Indonesia. Restorative justice finds a foothold in the basic philosophy of the fourth principle of Pancasila, namely deliberation on priorities in decision making. The purpose of the settlement by mediating victims of violators is to humanize the justice system, justice that is able to answer what the real needs of victims, perpetrators and the community.]]>
<![CDATA[Legal protection in restitution to the victims of human trafficking ]]>
<![CDATA[Novika, Giofanni Dian]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>;
<![CDATA[Rochaeti, Nur]]>
<![CDATA[ Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28, No 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.215 KB)
|
DOI: 10.22219/ljih.v28i1.10374
<![CDATA[The modus operandi offered by traffickers makes victims often deceived by these enticements. This phenomenon is caused by various social factors such as poverty. Reality like this is what makes them easily trapped in the world of slavery. The research method used in this paper is normative juridical research, using the statutory approach and the conceptual approach. Research shows an increase in cases of human trafficking is a serious problem that requires a quick reaction in handling. Legal protection for victims can be specifically protected by restitution or compensation given to the victim or family by the perpetrator.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PERBAIKAN NORMA DALAM MENJANGKAU BATASAN MINIMAL UMUR PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Wahyuningrum, Kartika Sasi]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Volume 3 No. 1 April 2020, Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.025 KB)
|
DOI: 10.32662/golrev.v3i1.846
<![CDATA[Tujuan artikel ini untuk mengetahui reformasi kebijakan pengaturan perkawinan dan perubahan batasan minimal umur perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan doktrinal, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan analisis deskritif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan adanya reformasi atau perubahan terkait pengaturan perkawinan di Indonesia, melalui perubahan UU Perkawinan tahun 1974 menjadi UU Perkawinan tahunn 2019. Subtansi perubahan UU Perkawinan ini berfokus pada perubahan batasan minimal umur perkawinan umur untuk perempuan menjadi 19 tahun. Karena pengaturan batasan umur sebelumnya (16 tahun) tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Anak yang menyatakan anak adalah seseorang yang berusia belum 18 tahun. Selain itu adanya fakta bahwa perempuan yang menikah diusia 16 tahun lebih rentan mengalamin gaguan kesehatan serta mental. Perubahan ini juga merupakan uapaya pemenuhan hak dasar anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, haka kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak yang sulit terpenuhi akibat pernikahan di usia dini.]]>
