Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum UNIFIKASI Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ius Constituendum UNTAG Law Review Journal of Morality and Legal Culture
Budiman, H. Haris
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM PENERAPAN PUSAT KEGIATAN LOKAL DI KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Budiman, Haris
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v2i2.412

Abstract

Penetapan Cilimus sebagai Pusat Kegiatan Lokal diharapkan dapat mendukung Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pada tataran implementasi kebijakan yang dibuat tidak berpedoman pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan sehingga terjadi pelanggaran alih fungsi peruntukan.  Rumusan masalah yang dikaji bagaimanakah  penerapan Pusat Kegiatan Lokal Di Kecamatan Cilimus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?dan benarkah telah terjadi inkonsistensi kebijakan alihfungsi peruntukan kawasan dalam pelaksanaan kebijakan Pusat Kegiatan Lokal di  Kecamatan Cilimus? Tujuannya untuk menganalisis implementasi kebijakan Pusat Kegiatan Lokal dan untuk menganalisis terjadinya pelanggaran alihfungsi peruntukan kawasan dalam kebijakan Pusat Kegiatan Lokal di Kecamatan Cilimus. Metode penelitian bersifat non doktrinal dengan pendekatan socio-legal, karena mengkaji hukum dalam perspektif sosial. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Cilimus sebagai implikasi penetapan Pusat Kegiatan Lokal. Dalam RDTR Cilimus tersebut Pusat Kegiatan Lokal Cilimus dibagi menjadi empat pengembangan kawasan. Namun ketika ketentuan hukum tersebut diberlakukan terdapat kekuatan sosial dan personal dalam proses  implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2011,  hal ini  menunjukan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai pemegang peran, dalam perilakunya tidak saja ditentukan oleh hukum melainkan juga oleh faktor sosial lainya, yaitu faktor ekonomi, faktor politik dan faktor sosial budaya. Kata kunci : Kebijakan, Pusat Kegiatan Lokal, Pendapatan Asli Daerah 
SOSIALISASI PERATURAN BANTUAN HUKUM DALAM UPAYA PEMENUHAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN, INDONESIA Budiman, Haris
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1, No 01 (2018): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v1i1.950

Abstract

AbstractThe reality in the society of equality before the law and the protection of the law can’t easily be realized. Differences in ability, both economically and intellectually, make it difficult for justice seekers to access justice. Discrimination often occurs against marginalized communities, ranging from rule-making, implementation, to law enforcement. Therefore, we are motivated to do the devotion by providing socialization, counseling, consultation and assistance for residents of Kuningan Regency in this case the citizens of the IIA Kuningan class correctional institution who want to seek justice. this activity received a very good response, not only for the assisted citizens, but also for the officers and employees in charge. The material given in the form of film screenings about legal aid made by BPHN and the Ministry of Justice and Human Rights of Indonesia, as well as discussion material prepared by the Community Service Team. The expected outcome of this devotion is the opening of access to legal guarantees for the disadvantaged and marginalized, so that the basic principle of the law State of equality before the law is fulfilled.Keywords: Legal Aid, Establishment, EqualityAbstrakKenyataan di masyarakat persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tidak dengan mudah dapat terwujud. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomis maupun secara intelektual, menyebabkan sulitnya para pencari keadilan dalam mengakses keadilan (acces to justice). Diskriminasi sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan hukum, pelaksanaan, sampai dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, kami tergerak untuk melakukan pengabdian dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, konsultasi dan pendampingan bagi warga masyarakat Kabupaten Kuningan dalam hal ini warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kuningan yang ingin mencari keadilan. kegiatan ini mendapat respon yang sangat baik, tidak saja bagi warga binaan, tetapi juga bagi aparat dan pegawai yang bertugas. Materi yang diberikan berupa pemutaran film tentang bantuan hukum yang dibuat oleh BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM RI, juga materi diskusi yang disiapkan oleh Tim Pengabdian Masyarakat. Luaran yang diharapkan dari pengabdian ini adalah terbukanya akses terhadap jaminan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan, sehingga prinsip dasar Negara hukum yaitu equality before the law terpenuhi.Kata kunci : Bantuan Hukum, Warga Binaan, Persamaan
SOSIALISASI PERATURAN BANTUAN HUKUM DI KECAMATAN CIWARU, KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA Rahmat, Diding; Akhmaddhian, Suwari; Budiman, Haris
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1, No 01 (2018): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v1i1.954

Abstract

Every citizen has the right in law and justice, therefore the government makes Law No. 16 of 2011 on Legal Aid to protect its citizens in the event of a catastrophe. The aim of devotion to this community is to emphasize the people or the villagers, as well as other goals aimed at providing this counseling that parents can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a criminal offense. The method used is by way of talk and discussion then terminated with question and answer. The results obtained from the devotion to this community are the more sensitive and know how criminal and legal proceedings and the response to legal issues, especially those related to the criminal act of the present crime, are expected with the devotion to this society parents can become work in keeping his family from various possibilities related to crime and legal assistance.Keywords: Legal Aid, Prevention, Socialization AbstrakSetiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana proses tindak pidana dan bantuan hokum serta respon terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan berbagai acaman tindak pidana pada sekarang ini, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua dapat menjadi bekal dalam menjaga keluarganya dari berbagai kemungkinan yang terkait dengan tindak pidana dan bantuan hukum.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM DI DESA KEDUNGARUM, KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA Akhmaddhian, Suwari; Budiman, Haris; Zen, Yunusrul
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2, No 01 (2019): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v2i01.1922

Abstract

Every citizen has the right in law and justice, therefore the government makes Law No. 16 of 2011 on Legal Aid to protect its citizens in the event of a catastrophe. The aim of devotion to this community is to emphasize the people or the villagers, as well as other goals aimed at providing this counseling that parents can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a criminal offense. The method used is by way of talk and discussion then terminated with question and answer. The results obtained from the devotion to this community are the more sensitive and know how criminal and legal proceedings and the response to legal issues, especially those related to the criminal act of the present crime, are expected with the devotion to this society parents can become work in keeping his family from various possibilities related to crime and legal assistance. AbstrakSetiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana proses tindak pidana dan bantuan hokum serta respon terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan berbagai acaman tindak pidana pada sekarang ini, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua dapat menjadi bekal dalam menjaga keluarganya dari berbagai kemungkinan yang terkait dengan tindak pidana dan bantuan hukum. 
SOSIALIASI HAK CIPTA DAN HAK MEREK PADA KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) SEBAGAI ASET BISNIS DI ERA INDUSTRI KREATIF Budiman, Haris; Dialog, Bias Lintang
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2, No 02 (2019): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v2i02.2109

Abstract

The existence of UKM in Kuningan Regency is very diverse not only in the form of traditional foods of Kuningan but also spread in various creative businesses. That the Government's policy is clear, as of December 31, 2015 has opened the MEA or the Asean Economic Community, so that it has an impact on the circulation of trade traffic that will involve various countries and crossing national borders, including possibly coming to Kuningan, will enter foreign entrepreneurs to join in the competition with existing SMEs. The problem discussed is how to increase the legal awareness of small business actors on trademark rights and copyrights, as well as what efforts can be done by the government in giving legal protection to small and medium business groups. The method used is to provide socialization, legal counseling and mentoring of trademark rights and copyright. The results of the counseling revealed that the community's legal awareness of copyright and brand rights is still low therefore there needs to be legal protection measures for SMEs in Kuningan Regency. Therefore carried out socialization and legal counseling to SMEs in Kuningan Regency, regarding Intellectual Property Rights (IPR) especially about the importance of protecting the brand and reputation of the company by registering the trademark or patent rights in accordance with the mechanism of the Act. Legal protection must be done because the Copyright Act and Trademark rights regulate that registration of trademark rights uses the First To File system instead of the First To Inventory, meaning that who first registers will be served and protected by the law.Keywords: Legal Protection, Trademark Rights, Copyright AbstrakKeberadaan UKM di Kabupaten Kuningan sangat beragam tidak saja dalam bentuk makanan-makanan tradisional khas Kuningan tapi juga tersebar dalam berbagai usaha kreatif. Bahwa Kebijakan Pemerintah jelas, per 31 Desember 2015 telah dibuka MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean, sehingga berdampak pada  peredaran lalulintas perdagangan yang akan melibatkan berbagai Negara dan melintasi batas-batas Negara, termasuk mungkin akan datang ke Kuningan, akan masuk para pengusaha asing untuk ikut berkompetisi dengan para UKM yang telah ada. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha kecil terhadap hak merek dan hak cipta, serta upaya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam memeberikan perlindungan hukum kepada kelompok usaha kecil dan menengah. Metode yang digunakan adalah dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan hukum dan pendampingan pendafaptaran hak merek dan hak cipta. Hasil penyuluhan mengemukakan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta dan hak merek masih rendah oleh karena itu  perlu ada upaya perlindungan hukum bagi para UKM yang ada di Kaupaten Kuningan. Oleh karena itu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada para UKM yang ada di Kabupaten Kuningan,mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  khususnya tentang pentingnya menjaga merek dan reputasi perusahaan dengan mendaftarakan merek atau hak patennya sesuai dengan mekanisme Undang Undang. Perlindungan hukum harus dilakukan karena Undang Undang Hak Cipta dan hak Merek mengatur bahwa pendaftaran Hak merek menggunakan system  First To File bukan First To Invent, artinya siapa yang pertama kali mendaftar itulah yang akan dilayani dan dilindungi oleh udang undang.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Merek, Hak Cipta
Sosialisasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk Mencegah Meluasnya Bank Emok pada Masyarakat Tidak Mampu Budiman, Haris; Harjadi, Dikdik; Anugrah, Dikha
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 02 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i02.4663

Abstract

Didalam perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Hal ini karena usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan masyarakat khususnya dibidang ekonomi. Namun dalam kenyataannya praktek-praktek perbankan di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat miskin tidak mengikuti alur dan mekanisme perbankan secara modern. Bank Emok atau bank gelap banyak tersebar diantara kehidupan masyarakat. Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara khusus definisi dari Bank Emok atau Bank Gelap (Shadow Banking). Bank Emok sangat meresahkan masyarakat karena adanya hitungan bunga yang sangat tinggi serta dalam angsurannya sendiri menggunakan sistem tanggung renteng, sehingga banyak yang terjerumus dalam masalah-masalah yang berakar dari kesulitan membayar. Meskipun begitu,  masih banyak yang tergiur untuk meminjam uang dan biasanya uang pinjaman tersebut bukan digunakan untuk membuka usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder para peminjam. Tak jarang uang hasil pinjaman dari Bank Emok ini dipakai untuk membayar hutang ke Bank Emok lainya. Untuk itu dilakukan Penyuluhan Hukum Pentingnya suatu perjanjian kredit dengan pihak perbankan atau dengan pihak lain sehingga tidak menimbulkan masalah baru yang merugikan masyarakat tidak mampu. Masyarakat memiliki pemahaman bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dimana para pihak harus sepakat, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecakapan, hal tertentu, dan tidak melanggar aturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Tendiyanto, Teten; Budiman, Haris; Rahmat, Diding
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 01 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i01.4058

Abstract

Perkembangan perekonomian semakin hari semakin meningkat, meski dalam keadaan Pandemik dan banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut berakibat pada berkembangnya badan usaha yang memerlukan adanya daftar perusahaan, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku usaha yang belum memeiliki izin usaha secara resmi, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan diadakanya penyuluhan ini yaitu pelaku usaha UMKM agar mendapatkan legalitas usahanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Adapun manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya izin usaha untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalaninya, terutama bagi pelaku UMKM.
Penyuluhan Hukum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Desa Kertaungaran, Kuningan Akhmaddhian, Suwari; Yuhandra, Erga; Budiman, Haris
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 02 (2022): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v5i02.5804

Abstract

Every citizen has the right in law and justice, because of that the government made Law number 16 of 2011 concerning Legal Aid to protect its citizens in the event of a disaster that befalls the community. The purpose of community service is more focused on the people or villagers, while the other objectives of this counseling are the parents who can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a crime. The method used is by way of lectures and discussions then ends with questions and answers. The results obtained from this community service are that the community is more sensitive and knows how criminal law and the process of resolving criminal acts, starting from the investigation and investigation, prosecution and court decision. defendant.
CORRUPTION POTENCIES IN LAND USE POLICY (A Case Study in Kuningan Regency) Haris Budiman; Eman Suparman; Anis Mashdurohatun
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The occurrence of land use at a policy area in the field of land use causes some law problems. It relates to the licensing mechanism that has not been optimal yet. As the result of the policy is that society suffers loss due to inconsistent policy. The problems of this research are how the implementation of a policy in the field of land use is, what factors are causing the policy that led to the change of land use, and whether or not a policy that harms society can be classified in to a corruption act. This research is normative legal research and the approach used is qualitative.The potency of corruption can occur when there are the growth and development actions especially relating to the economy that has been running fast, and cause various changes. Local government’s policy in the field of land use by giving loose and ease in licensing is an activity which potentially causes corruption. Keywords : policy, land use, corruption potency
SPATIAL POLICY DILEMMA: ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND ECONOMIC GROWTH Haris Budiman; Eman Suparman; Anis Mashdurohatun
UNTAG Law Review Vol 2, No 1 (2018): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.975 KB) | DOI: 10.36356/ulrev.v2i1.717

Abstract

The regulation of spatial planning aims to meet the demands of the built-area and preserve the environment for sustainable urban development. Yet, the implementation of spatial planning for welfare and environmental sustainability faces various problems such as conflicts between sectors and regions. Similarly, the efforts to improve welfare through economic growth lead to land conversion that has an impact on environmental demage and land conflicts. The purpose of this study is to analyzethe factors inhibiting local governments in implementing the spatial planning. This research belongs to qualitative research with Socio Legal approach. The informants and respondents were chosen by applying purposive sampling technique, while the data validation used triangulation. The results showed that local governments have difficulties in implementing environmental-based spatial planning as well as increasing economic growth, especially for regions with small local revenues. Limited resources, inconsistenct policy, and weak regulation arrangements have become inhibiting factors in meeting the demands of environmental-based spatial planning and increasing economic growth. Therefore, commitment from local government is needed to solve the problem by increasing the capacity of government apparatus, enforcing the rules, and reconstructing the fair and prosperous spatial policy.
Co-Authors Ade Suhendra Anis Mashdurohatun Anis Mashdurohatun Bias Lintang Dialog Deby Deviyanti Diding Rahmat Dikha Anugrah Ela Nurlaela Eman Suparman Erga Yuhandra Fathanudien, Anthon Gita Ayu Pramesti Harjadi, Dikdik Intan Nur Indah Mimin Mintarsih Muhammad Andri Mumuh Muhyiddin Septian Apriditiya Suwari Akhmaddhian Teten Tendiyanto Wahdan Ahnaf Al-azizi