Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Pandecta Tadulako Law Review INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Halu Oleo Law Review JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
Jaya, Nyoman Serikat Putra
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PERKEMBANGAN PENGATURAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA Disemadi, Hari Sitra; Jaya, Nyoman Serikat Putra
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.80

Abstract

Berkembangnya ilmu pengetahaun dan teknologi membawa perubahan sosial salah satunya di bidang perekonomian yang mengahruskan berkembangnya pelaku ekonomi dari orang-perorang menjadi korporasi. Hal ini menimbulkan pula adanya kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan ataupun korporasi. Orang-perorangan yang melakukan suatu kejahatan pastinya akan mendapatkan sanksi pidana untuknya, namun sanksi pidana bagi korporasi yang apabila melakukan tindak pidana di dalam KUHP belum mengaturnya. Konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami ketidakjelasan. Untuk itu artikel ini bertujuan untuk mengetahui landasan korporasi dijadikan subjek hukum pidana dan untuk mengetahui perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan metode Penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan data sekunder. Hasil yang ditemukan dalam penulisan artikel ini adalah korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dipersamakan dengan manusia. Karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, dan karenanya kecakapan korporasi juga dipersamakan dengan kecakapan manusia yang terlihat didalamnya. Korporasi telah ditentukan sebagai subjek hukum tindak pidana oleh Rancangan Undang-Undang KUHP, yang mana nantinya akan berlaku keseluruh sistem hukum pidana. Diakibatkan hal itu setiap perundang-undangan diluar KUHP tidak perlu lagi mengatur secara khusus, kecuali perundang-undangan diluar KUHP itu ingin menentukan lain atau menyimpang.
Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia Masa Lalu dan Rekonsiliasi Nasional di Indonesia Daud, Brian Septiadi; Jaya, Nyoman Serikat Putra
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.21044

Abstract

Penyelesaian masalah Hak Asasi Masnusia (HAM) masa lalu merupakan proses dimana pelaku pelanggaran HAM diadili demi terciptanya keadilan secara hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang dalam penyelesaian HAM masa lalu dan rekonsiliasi nasional di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan, bahwa penyelesaian HAM masa lalu dilakukan melalui tiga model penyelesaian, yaitu to forget and to forgive (melupakan dan memaafkan; artinya, tidak ada pengadilan dan lupakan masa lalu). Selanjutnya adalah“never to forget, never to forgive”, (tidak melupakan dan tidak memaafkan). Artinya, peristiwa masa lalu akan tetap diproses secara hukum. Terakhir adalah never to forget but to forgive” (tidak melupakan, tetapi kemudian memaafkan. Artinya, ungkapkan terlebih dulu, sampaikan kebenaran, kemudian ampuni). Penyelesaian model ini merupakan bentuk kompromi.The resolution of the problem of Human Rights (HAM) in the past is a process in which perpetrators of human rights violations are tried for the creation of legal and social justice. This study aims to analyze the background in the past settlement of human rights and national reconciliation in Indonesia. The results of this study indicate that the settlement of past human rights is carried out through three settlement models, namely to forget and to forgive (meaning there is no trial and forget the past). Next is “never to forget, never to forgive” (meaning that is, past events will still be processed legally). Finally, never to forget but to forgive ”(meaning that is, express first, convey the truth, then forgive). Completion of this model is a form of compromise. 
Sexual gratifcation in Indonesia's criminal law Azahrah, Wahida; Disemadi, Hari Sutra; Jaya, Nyoman Serikat Putra
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28, No 1 (2020): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.685 KB) | DOI: 10.22219/ljih.v28i1.10375

Abstract

The Corruption Crime Act has the term “gratification” as part of a criminal act of corruption. Gratuities are regulated in Article 12B (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. But now a new type of gratification is emerging, sexual gratification. The research method used in this paper is normative research, which is the statutory approach, historical approach and the conceptual approach. Overall regarding sex gratification, there is still a lack of norms, which can be classified into acts of sexual gratification.
KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA “TINDAK PIDANA SANTET” DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Harianja, Frans Capri Yogi; Jaya, Nyoman Serikat Putra; Rozah, Umi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (828.443 KB)

Abstract

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekuatan gaib/magis yang marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia antara lain, perbuatan menawarkan hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan gaib/magis baik benda maupun menawarkan keahlian dalam hal supranatural, perbuatan menyantet, perbuatan guna-guna atau pelet, dan perbuatan menenung. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi terhadap delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/ magis serta kajian yuridis sosiologis kebijakan formulasi Undang-undang yang ada di dalam masyarakat serta konsep rancang Undang-undang yang baru. Metode penelitian yang digunakan penelitian sosial empiris atau sosio legal research ataupenelitian lapangan dengan berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang terjadi, serta fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana terkait dengan delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/magis masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia dan menimbulkan keresahan terhadap tatanan sosial, yang dalam hal ini diatur di dalam Buku III BAB VI Pelanggaran Kesusilaan Pasal 545, Pasal 546, dan Pasal 547. Dalam menjalankan hukum positif yang ada saat ini, KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai santet, sehingga terjadi kekosongan hukum yang dapat membuat semakin maraknya praktik tersebut. Belakangan ini banyak terjadi penawaran melalui media sosial, sehingga hal ini sudah merambah ke dunia digital, yang juga belum mempunyai pengaturan secara efektif dalam penegakannya. KUHP harus mampu mengayomi masyarakat dengan pengaturan yang terstruktur dan sistematis.
Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional Melani, Melani; Disemadi, Hari Sutra; Jaya, Nyoman Serikat Putra
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.19469

Abstract

The development and progress of electronic transactions has resulted in changes in the activities of human life in various fields which have directly given rise to new forms of legal action that require Indonesia to form arrangements regarding electronic transaction management. The purpose of this study is to find out the background of the birth of criminal law policies regarding electronic transactions and to find out the formulation of criminal acts regarding electronic transactions in Law Number 19 of 2019 concerning Information and Electronic Transactions. The results of this study indicate that the background of the birth of the criminal law policy in the field of electronic transactions is the development of crime through electronic systems in society. Although crime through an electronic system is virtual, it can be categorized as a real legal act or action. Juridically, legal actions in this cyber space are regulated in the ITE Law. This ITE Law is an absolute legal approach to safeguard security in cyberspace and produce legal certainty on technology utilization issues.
Hospital criminal liability as a corporation of patient rejection in infected with covid-19 Kristanto, Handri; Jaya, Nyoman Serikat Putra
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28, No 2 (2020): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v28i2.12168

Abstract

One problem that has recently discussed is that there are hospitals that reject patients infected with COVID-19. COVID-19 has become a pandemic outbreak designated as a national disaster by the Government of Indonesia. Hospital administration in modern times is not as simple as it used to be. The need to manage hospitals with business principles is undeniable. Based on this paper, the research problem formulated is the criminal liability corporation of hospitals towards the rejection of patients infected with COVID-19. The method used in this research is normative juridical research (doctrinal research). The approaches used are case approach and statute approach. The outcomes indicate that based on Law Number 36 of 2009 concerning Health clearly said that hospitals are restricted to reject patients who need help. Hospitals as a corporation can be demanded criminally liable by using the doctrine of strict liability, namely criminal liability sans error. In this research, if the corporation that has committed a prohibited act as formulated in the law can already get sentenced without questioning whether the offender has an error (mens rea) or not.
Urgensi Pengaturan Trading in Influence sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia Irza, Muhammad Yusril; Jaya, Nyoman Serikat Putra
Halu Oleo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v4i2.12209

Abstract

Perbuatan trading in influence merupakan perilaku koruptif yang menyimpang dari etika dan moralitas karena pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak patut dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh baik karena jabatan publik atau pengaruh yang timbul dari hubungan politik, kekerabatan, persahabatan atau hubungan lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana konsep perbuatan trading in influence serta kebijakan pengaturan trading in influence sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Dari beberapa kasus korupsi ditemukan secara substansi telah terjadi perbuatan trading in influence, namun karena belum pengaturan hukum pidana positif terhadap perbuatan trading in influence ke dalam UU PTPK, sehingga diproses dengan menggunakan pasal-pasal suap karena kebetulan pelaku adalah merupakan penyelenggara negara, padahal perbuatan memperdagangkan pengaruh banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh politik yang bukan penyelenggara negara tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pejabat pemerintahan. Perbedaan utama perbuatan memperdagangkan pengaruh dengan suap adalah terletak pada subyek hukum, dimana dalam perbuatan trading in influence orang yang memiliki pengaruh (tidak hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara) sedangkan dalam suap harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua, tindakan pelaku dalam perbuatan trading in influence tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tetapi memanfaatkan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada, sedangkan suap harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.
Implementation of Corruption on Law Enforcement in the Criminal Justice System in Indonesia Hasna, Ariza; Jaya, Nyoman Serikat Putra
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 5, No 2 (2020): Indonesian J. Crim. L. Stud. (November, 2020)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v5i2.28113

Abstract

The increase in criminal acts of corruption has brought disasters not only to the life of the nation and state in general, but also can cause various weaknesses in the lives of future generations. For this reason, strict, consistent and non-discriminatory law enforcement is needed for corruptors. However, law enforcement in the Criminal Justice System in Indonesia is still unable to carry out maximum law enforcement against corruption perpetrators, because there are still some weaknesses and problems, judging from the regulatory aspects there are still overlapping arrangements, the quality of the judiciary still needs to be improved because it has not been able to create justice in the public, the monitoring system of the performance of law enforcement officials related to corruption law enforcement still needs to be improved because it is not yet integrated, while the sanctions given are still considered to be not optimal so that it does not cause a deterrent effect to the perpetrators, so that in the future it is expected to change, reform and increase in Criminal Justice System in Indonesia.
BUSINESS ACTIVITIES OF BANK WAKAF MIKRO: CRIMINAL LAW POLICY IN THE IMPLEMENTATION OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN INDONESIA Aminullah, Bayu Ardian; Jaya, Nyoman Serikat Putra
Tadulako Law Review Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to determine the legal provisions of the implementation of Bank Wakaf Mikro as a Microfinance Institution, as well as to find out the criminal law policy in Bank Wakaf Mikro business activities. This research uses a normative legal research method with a statutory approach. This research shows that the Bank Wakaf Mikro is to overcome the problem of poverty and social inequality that occurs in society by empowering productive businesses that can be directly managed by the community. Bank Wakaf Mikro can be defined as a special financial institution established to provide business development and community empowerment services, through financing in micro-scale businesses to members and the community, managing savings, as well as providing business development consulting services by applying sharia principles that are not solely seeking advantage. Bank Wakaf Mikro is regulated in Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions and the criminal provisions in the business activities of Bank Wakaf Mikro are regulated in the provisions of Chapter XII Articles 34 to 38.
Implementation of Corruption on Law Enforcement in the Criminal Justice System in Indonesia Hasna, Ariza; Jaya, Nyoman Serikat Putra
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 5, No 2 (2020): Indonesian J. Crim. L. Stud. (November, 2020)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v5i2.28113

Abstract

The increase in criminal acts of corruption has brought disasters not only to the life of the nation and state in general, but also can cause various weaknesses in the lives of future generations. For this reason, strict, consistent and non-discriminatory law enforcement is needed for corruptors. However, law enforcement in the Criminal Justice System in Indonesia is still unable to carry out maximum law enforcement against corruption perpetrators, because there are still some weaknesses and problems, judging from the regulatory aspects there are still overlapping arrangements, the quality of the judiciary still needs to be improved because it has not been able to create justice in the public, the monitoring system of the performance of law enforcement officials related to corruption law enforcement still needs to be improved because it is not yet integrated, while the sanctions given are still considered to be not optimal so that it does not cause a deterrent effect to the perpetrators, so that in the future it is expected to change, reform and increase in Criminal Justice System in Indonesia.
Co-Authors Aminullah, Bayu Ardian Azahrah, Wahida Brian Septiadi Daud Disemadi, Hari Sitra Disemadi, Hari Sutra Harianja, Frans Capri Yogi Hasna, Ariza Irza, Muhammad Yusril Kartika Sasi Wahyuningrum Kristanto, Handri Melani Melani Umi Rozah