p-Index From 2017 - 2022
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tunas Agraria
SARJITA, SARJITA
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten Bojonegoro Aditya, Fariz Wahyu; Sarjita, Sarjita; Sufyandi, Yendi
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i1.73

Abstract

Abstract: The technical instruction number: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 dated on 1-02-2019 concerning Complete Systematic Land Registration Program Based on the Community Participation (Juknis PTSL-PM) enables the presence of community involvement as the manifestation of Article 42 paragraph (1) of the Regulation of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/Ka.BPN Number 6 of 2018. The practice can be found in Bojonegoro District which has started the PTSL–PM program before the issue of the technical instruction of PTSL-PM so that it causes issues related to the compatibility of the technical instruction of PTSL-PM implementation with the participative mechanism occurred in Bojonegoro District. The purpose of this research was to evaluate the implementation of the technical instruction of PTSL-PM. This research used qualitative research method through descriptive approach. The result of the research found that from 97 description of the activities as the comparison instrument, 48 activities were not appropriate, while 42 activities were appropriate (the activities type contains participation which is not regulated in the technical instruction of PTSL-PM) and 7 activities have not been studied so that those were not included in the research object. The components related to the working map, land data collection formation basic, and measurement method used were the components which affect the implementation of technical instruction of PTSL-PM the most. Land office of Bojonegoro District cannot perform the technical instruction of PTSL-PM fully since the participation method uniformity is not possible considering the community characteristic, human resource, and facilities-infrasturure which are different in each region.Keywords: PTSL, Community’s Participation, Technical Instruction Intisari: Petunjuk Teknis Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tentang Kegiatan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (Juknis PTSL-PM) memungkinkan adanya keterlibatan dari masyarakat sebagai perwujudan dari Pasal 42 ayat (1) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018. Praktiknya di Kabupaten Bojonegoro telah memulai program PTSL-PM sebelum diterbitkannya Juknis PTSL-PM sehingga menimbulkan persoalan terkait kesesuaian pelaksanaan Juknis PTSL-PM dengan mekanisme partisipatif yang telah terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Juknis PTSL-PM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dari 97 uraian kegiatan sebagai instrumen pembanding, 48 kegiatan tidak sesuai, 42 kegiatan sesuai atau dapat disesuaikan (jenis kegiatan bersifat partisipasi namun tidak diatur dalam Juknis PTSL-PM) dan 7 kegiatan belum diteliti sehingga bukan merupakan objek penelitian. Komponen yang berkaitan dengan peta kerja, dasar pembentukan pengumpul data pertanahan dan metode pengukuran yang digunakan merupakan komponen yang paling mempengaruhi pelaksanaan Juknis PTSL-PM. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tidak dapat melaksanakan secara penuh Juknis PTSL-PM karena keseragaman metode partisipasi tidak dimungkinkan mengingat karakteristik masyarakat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana memiliki perbedaan di setiap daerah.Kata Kunci: PTSL, Partisipasi Masyarakat, Petunjuk Teknis 
Eksistensi Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah (Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) Wael, Mitta Ramadany; Sarjita, Sarjita; Mujiati, Mujiati
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v2i2.34

Abstract

Abstract: The implementation of the announcement agency in land registration to apply the principle of publicity, but in its implementation according to PP 24 of 1997 and the PTSL regulation there is a difference in both the number of days of implementation and the status of registered parcels. This research used legal research methods is a normative law research methods and empirical juridical law that aims to determine the existence of the announcement agency in the implementation of PTSL and find out the legal consequences of the announcement agency on the legality of the Land Rights Certificate. The result of this research is the existence of the announcement agency in PP No. 24 of 1997 is different from the implementation of PTSL. Explicitly in PP No. 24 of 1997 the announcement was only carried out for customary land for 30 days and the announcement of state land was not implemented while the existence of the announcement agency in PTSL did not differentiate the status of the land, either state land or customary land, the announcement was still held for 14 calendar days. In accordance with the hierarchy of state the Government Regulation has a higher position than the Ministerial Regulation, this causes the making of the regulations below must refer to the regulations above so as not to collide/counter-productive. This rule collision will cause a legal gap if there is a lawsuit in the Administrative Court, so the product can be legally flawed and canceled. Kata Kunci : existence, announcement agency and PTSL Intisari: Pelaksanaan lembaga pengumuman sesuai PP No. 24 Tahun 1997 dan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) terdapat perbedaan baik dalam jumlah hari pelaksanaan maupun status bidang tanah yang didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui eksistensi lembaga pengumuman dalam pelaksanaan PTSL dan mengetahui konsekuensinya terhadap legalitas sertipikat hak atas tanah. Hasil dari penelitian ini adalah eksistensi lembaga pengumuman dalam PP No. 24 Tahun 1997 berbeda dengan pelaksanaan dalam PTSL. Secara tegas dalam PP No. 24 Tahun 1997 pengumuman hanya dilaksanakan untuk tanah adat selama 30 hari dan untuk tanah tanah negara tidak dilaksanakan pengumuman, sedangkan eksistensi lembaga pengumuman dalam PTSL tidak membedakan status tanah, baik itu tanah negara maupun tanah adat tetap dilakukan pengumuman selama 14 hari kalender. Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah memiliki kedudukan lebih tinggi dari peraturan menteri, hal ini menyebabkan pembuatan peraturan yang di bawah harus merujuk kepada peraturan yang ada di atasnya supaya tidak bertabrakan/kontra produktif. Tabrakan aturan ini akan menimbulkan celah hukum apabila terjadinya suatu gugatan di PTUN, sehingga produk yang dihasilkan bisa jadi cacat hukum dan dibatalkan. Kata Kunci : eksistensi, lembaga pengumuman dan PTSL
Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Putra, Aji Pratama; Sarjita, Sarjita; Farid, Abdul Haris
Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v2i1.15

Abstract

Abstract: The fee collected by the Village Government in implementing PTSL activities resulted in the Village Government in various regions being affected by Hand Catching (OTT) by Tim Saber Pungli. This causes constraints on the implementation of PTSL in various regions. This condition is different from the activities of PTSL in Semarang Regency which went smoothly due to the Village Regulation as a basis for the implementation of PTSL implementation. The purpose of this study was to determine the implementation of the Village Regulation as an instrument supporting PTSL implementation. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. Based on the results of the study, the implementation of the Village Regulation was based on the results of deliberation and was not a one-way policy from the Village Government. Therefore, the Village Regulation has a role in implementing PTSL activities. It is the role of the Village Regulation that helps implement PTSL in Semarang Regency. The steps that need to be taken are improvement of the Village Regulation so that it is more efficient and effective in order to achieve the expected goals and justice.Keywords: fee collection, village government, village regulation, deliberation, roleIntisari: Pungutan biaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan PTSL mengakibatkan Pemerintah Desa di berbagai daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli. Hal ini menyebabkan terkendalanya pelaksanaan PTSL di berbagai daerah. Kondisi ini berbeda dengan kegiatan PTSL di Kabupaten Semarang yang berjalan lancar karena adanya Peraturan Desa sebagai dasar pegangan dalam pelaksanaan PTSL. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Desa sebagai intrumen pendukung pelaksanaan PTSL. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Desa didasarkan atas hasil musyawarah dan bukan merupakan suatu kebijakan yang bersifat satu arah dari Pemerintah Desa. Oleh karena itu, Peraturan Desa memiliki peranan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Peranan Peraturan Desa itulah yang mem-bantu pelaksanaan PTSL di Kabupaten Semarang. Langkah yang perlu diambil yaitu penyem-purnaan terhadap Peraturan Desa tersebut agar lebih efisiensi dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan serta mewujudkan keadilan.Kata kunci: pungutan biaya, pemerintah desa, peraturan desa, musyawarah, peranan
Penyelesaian Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan Sholihah, Siti Arifatun; Budhiawan, Haryo; Sarjita, Sarjita
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v1i1.7

Abstract

Abstract : The right through the yard of another is a form of social function of land rights that reflected in Article 6 of the UUPA. The social function of land rights itself tends to shift toward individual concepts, leading to the non-fulfillment of the social function of land rights. This can lead to disagreements, such as disputes over road access of yard. This study aims to determine the problems encountered in the settlement of access of yard disputes and the pattern of settlement through Mediation, State Administrative Court and General Courts. The research method used is empirical law research method with case approach done to 3 (three) cases related to access of yard disputes. The results showed that the problems faced in the settlement of access of yard disputes is the lack of detailed regulations on the dedication of the yard, and the unoptimal implementation of the provisions related to the access of yard in the first land registration. In relation to its implementation, dispute settlement through Mediation can be said to solve the problem more thoroughly than the handling of disputes through the judiciary, especially related to the maintenance of land registration data. Keywords : Dispute Resolution, Access of  Yard, Social Function of Land Rights Intisari : Hak melalui pekarangan orang lain merupakan salah satu wujud fungsi sosial hak atas tanah yang jiwanya tercermin dalam Pasal 6 UUPA. Fungsi sosial hak atas tanah sendiri cenderung mengalami pergeseran menuju konsep individual, yang berujung pada tidak terpenuhinya fungsi sosial hak atas tanah. Hal tersebut dapat memicu perselisihan, seperti sengketa mengenai akses jalan bidang tanah pekarangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan serta pola penyelesaiannya melalui Mediasi, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus yang dilakukan terhadap 3 (tiga) kasus terkait sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan adalah belum tersedianya peraturan detail mengenai pengabdian pekarangan, serta belum optimalnya pelaksanaan ketentuan terkait akses jalan bidang tanah pekarangan pada pendaftaran tanah pertama kali. Terkait pelaksanaannya, penyelesaian sengketa melalui Mediasi dapat dikatakan menyelesaikan masalah secara lebih tuntas dibandingkan dengan penanganan sengketa melalui lembaga peradilan, terutama terkait dengan pemeliharaan data pendaftaran tanahnya. Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan, Fungsi Sosial Hak Atas Tanah