<![CDATA[Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mendorong tiga sektor perekonomian Indonesia yaitu sektor negara, swasta, dan koperasi untuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi terpimpin. Koperasi sebagai salah satu sektor untuk menerapkan ekonomi terpimpin kemudian melaksanakan musyawarah nasional koperasi pertama di Surabaya pada tahun 1961 untuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi terpimpin. Berkaitan dengan hal itu memunculkan persoalan bahwa (1) Apakah koperasi sebagai pilar perekonomian nasional merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin? (2) Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap koperasi untuk melaksanakan ekonomi terpimpin? (3) Bagaimana program gerakan koperasi Indonesia dalam sistem ekonomi terpimpin?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, Interpretasi, dan Historiografi.Hasil penelitian menunjukan bahwa koperasi memang benar-benar digunakan sebagai alat untuk melaksanakan sistem ekonomi terpimpin yang dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 tentang perkembangan gerakan koperasi yang mengatur koperasi sebagai alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin. Selain peraturan tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1960 tentang Badan Penggerak Koperasi yang mengatur sistem pendistribusian koperasi dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1960 tentang Pendidian Koperasi untuk menyusun sistem kaderisasi koperasi. Menindaklanjuti peraturan tersebut, gerakan koperasi melaksanakan Musyawarah Nasional Koperasi Pertama di Surabaya untuk menyusun program dalam melaksanaan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, Program yang disusun oleh gerakan koperasi untuk melaksankaan ekonomi terpimpin adalah program dalam bidang perkoperasian, pendidikan, penerangan, produksi, distribusi, dan pembiayaan.Kata Kunci: Ekonomi terpimpin, Koperasi, Gerakan koperasi]]>
