Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Educoretax
Nugrahanto, Arif
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI PEMERIKSAAN JOINT AUDIT DJP DAN DJBC Nugrahanto, Arif; Muchtar, Masruri
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.278 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i2.558

Abstract

Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satunya dengan melakukan sinergi melalui joint audit. Joint auditdiharapkan bukan hanya optimalisasi penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai, namun peningkatan kepatuhan perpajakan dan kepabeanan dan cukai.  Berdasarkan literatur review dan wawancara dengan tim joint audit, antara pemeriksaan pajak dan audit bea dan cukai masing-masing memiliki kesamaan karakteristik yang dapat saling memperkuat dan juga terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat didayagunakan agar saling mengisi dan melengkapi. Adanya kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan overstate biaya dapat dengan mudah dideteksi sebagai temuan audit bagi auditor bea dan cukai, melalui skema joint audit. Sebaliknya adanya laporan importasi yang cenderung kecil dari hasil audit bea dan cukai dapat digunakan untuk melakukan koreksi harga pokok produksi dalam pemeriksaan pajak. Adanya fasilitas langsung yang diberikan oleh DJBC, berupa penangguhan pembayaran bea masuk, membuat Wajib Pajak cenderung lebih kooperatif terhadap auditor bea dan cukai. Pemeriksa pajak dapat memaksimalkan situasi tersebut dengan mengoptimalkan akses data dalam melaksanakan joint audit. Lebih lanjut, Pemeriksaan pajak yang cenderung meluas dan tidak-mendalam dapat di-support dengan audit bea dan cukai yang dalam dan tajam. Dengan sinergi ini, skema join audit dapat menutup keterbatasan pemeriksaan atau audit, melengkapi temuan sehingga pemeriksaan pajak maupun audit bea dan cukai menjadi jauh lebih komprehensif dan tajam
PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA Nugrahanto, Arif; Andri Nasution, Soupani
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 1 No. 1 (2019): PARADIGMA BARU KEUANGAN NEGARA
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v1i1.607

Abstract

Several studies related to the effect of audits on taxpayer compliance provide different conclusions. Bergman and Nevarez (2006) find the fact that tax audits negatively affect compliance. In contrast, Gemmel and Ratto (2012) concluded that the audit had a negative effect on the group of taxpayers who obeyed, and at the same time had a positive effect on the group of taxpayers who did not comply. Given the different conclusions, the researcher is interested in testing in the Indonesian context by using the SIDJP data from the Directorate General of Tax for the period 2009-2013.The difference-in-differences approach model implemented in this study adopts Norman Gemmell and Marissa Ratto (2012). The dependent variable is income tax while the independent variable is the dummy variable for group, time and type of audits. Regression results show that the interaction coefficient between the dummy group variable and the time dummy variable which is the difference-in-differences coefficient, has a p-value that is statistically insignificant to reject null hypothesis. It tells that there is no difference in the level of compliance between the audited (corporate) taxpayer and non-audited (corporate) taxpayers. No impact on the level of compliance of taxpayers may come from several reasons, including the small coverage of the tax audits, the existence of the bomb crater effect, and the results of the type of updating audit risk.
PENERAPAN METODE CUP PADA TRANSAKSI CPO ANTARA PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA Faruq, Umar; Nugrahanto, Arif
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 1 No. 2 (2020): MENUJU KEUANGAN NEGARA YANG SUSTAINABLE
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v1i2.791

Abstract

This study attempts to analyze the criteria for reliable market price comparable in the implementation of the Uncontrolled Price (CUP) method for Crude Palm Oil industry. Using qualitative approach and analysis of 4 appeal decisions in the tax court resulted in the conclusion that the credibility of the market price comparable is very substantial. Credibility can be seen from several aspects. That is the independency and transparency of institusion which provide the market price data. How the market price is formulated and usage range of the market price data.In the 14 court decisions, the highest credibility of comparative data for CPO commodity is provided by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappepti), the Provincial Plantation Office. West Kalimantan (Dinas Perkebunan Prov. Kalbar), and KPB PTPN.In addition, this study also discusses the method of applying CUP in CPO industry. Among the five comparability factors, the most important aspects to consider are the product characteristics and contractual terms. While other factors, such as Functional analysis and risk (FAR), economic conditions, and business strategies have been reflected in the market price of CPO products.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria pembanding harga pasar yang andal dalam penerapan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) pada transaski jual beli komoditas Crude Palm Oil (CPO). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis terhadap 4 risalah putusan banding di pengadilan pajak menghasilkan kesimpulan bahwa kredibilitas data pembanding dalam penentuan harga transaksi pada transaksi hubungan istimewa menjadi faktor yang sangat substantial. Kredibilitas tersebut dapat dilihat dari aspek independensi dan transparansi dari pihak yang mengeluarkan data pembanding, aspek pembentukan harga yang mencerminkan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang terbentuk secara independent, dan cakupan serta intensitas penggunaan data pembanding tersebut.Dalam 14 putusan Pengadilan Pengadilan yang dianalisis, kredibilitas tertinggi data pembanding untuk komoditas CPO berturut-turut disediakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), Dinas Perkebunan Prov. Kalbar, dan KPB PTPN.Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa dalam penerapan metode CUP pada transaksi komoditas CPO, diantara lima faktor kesebandingan, aspek yang paling penting untuk diperhatikan adalahaspek karakteristik produk dan aspek ketentuan kontrak (contractual terms). Sedangkan factor-faktor lain, seperti analisis fungsional (FAR), kondisi ekonomi, dan strategi bisnis telah tercermin dalam harga jual produk CPO.
Analisis Kegiatan Penilaian Untuk Penggalian Potensi Pajak: Studi Kasus Kantor Wilayah DJP JTD Raharjo, Deshita Maharani; Nugrahanto, Arif
Educoretax Vol 1 No 4 (2021): Desember 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v1i4.59

Abstract

Berbagai strategi dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya dalam bentuk strategi penggalian potensi pajak melalui kegiatan penilaian yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Optimalisasi Penilaian (Appraisal) untuk Penggalian Potensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, Penulis berusaha mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan optimalisasi penilaian sebagai upaya untuk mengamankan target penerimaan pajak dilaksanakan. Berdasarkan analisis, Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan  optimalisasi penilaian dalam rangka penggalian potensi pajak di Kanwil DJP JTD baru dilaksanakan untuk tahap kegiatan pengawasan, kegiatan pemeriksaan, dan penagihan pajak. Sedangkan kegiatan ekstensifikasi dan penyidikan masih belum pernah dilakukan pelibatan Penilai di dalamnya. Lebih lanjut, Penulis juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi penilaian, yaitu adanya keterbatasan akses data wajib pajak, adanya keterbatasan jumlah Penilai, dan masih adanya keengganan pelibatan penilai dalam kegiatan penggalian potensi pajak.
Co-Authors Adelina, Dinar Ayu Andri Nasution, Soupani Muchtar, Masruri Raharjo, Deshita Maharani Umar Faruq