Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyelesaian Poligami Ilegal melalui Jalur Hukum Pidana menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho EMK. Alidar, EMK. Alidar; Jannah, Rauzatul
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v3i1.4949

Abstract

Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat adil. Negara menambahkan syarat-syarat poligami yaitu selain mampu berlaku adil dan mampu dalam hal menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya maka terlebih dahulu harus memperoleh izin isteri terdahulu dan izin pengadilan. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka tidak memenuhi syarat yang ditetapkan negara. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah mengapa kasus-kasus poligami ilegal di proses melalui jalur hukum pidana, bagaimana akibat hukum dilakukannya proses pidana pada kasus-kasus poligami ilegal, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus-kasus poligami ilegal melalui jalur hukum pidana yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Jantho. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa kasus-kasus poligami ilegal diproses melalui jalur hukum pidana selama pasal dalam KUHP tentang kejahatan asal usul perkawinan tidak dicabut atau diganti dengan undang-undang yang lain, dan mengenai kasus poligami ilegal yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jantho dalam rentang waktu tiga tahun (2014-2016) terdapat 5 (lima) kasus, yang terdiri dari dua putusan suami isteri yang salinan putusannya terpisah dan satu suami. Adapun akibat hukum dilakukannya proses pidana pada kasus-kasus poligami ilegal lebih cenderung kepada fisik (badan) seperti penjara, akan tetapi akibat hukum tersebut bisa berbeda-beda tergantung penggunaannya misalnya dijadikan bukti otentik dalam hal pemecatan pekerjaan bagi PNS, dan putusan tersebut bisa digunakan oleh isteri terdahulu sebagai bukti gugatan cerai. Jika ditinjau melalui hukum Islam, poligami ilegal tetap dianggap sah menurut agama selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan, hanya saja negara memandang sah apabilah memenuhi administratif negara.
PENGARUH EFEK ENTRENCHMENT, ALIGMENT DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP VOLUNTARY DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2017 Mulyati, Sri; Jannah, Rauzatul
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 7, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Department of Accounting, Faculty of Economics & Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (860.325 KB) | DOI: 10.29103/jak.v7i1.1837

Abstract

This study aims to know the Effect of Entrenchment Effects, Alignment and Independent Board of Commissioners toward Voluntary Disclosure of Automotive Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange during 2014-2017. The data used in this study are secondary data as many as 12 samples with 48 observations. The sampling technique used is purposive sampling technique. The method used to analyze the relationship between the independent variables and the dependent variable is the multiple linear regression method and the classical assumption test. The results showed that the entrenchment and alignment partially has a negative and significant effect on Voluntary Disclosure of Automotive Companies listed on the Indonesia Stock Exchange, while independent commissioners have a positive and significant effect on Voluntary Disclosure of Automotive Companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Simultaneously, the entrenchment, alignment and independent board of commissioners have a positive and significant effect on Voluntary Disclosure of Automotive Companies listed on the Indonesia Stock Exchange.