Articles
<![CDATA[URGENSI PENGIMPLEMENTASIAN NILAI-NILAI SYARIAT ISLAM DALAM KEHIDUPAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ACEH ]]>
<![CDATA[Rahmatillah, Syarifah]]>
<![CDATA[ Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negery Ar-raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (13.699 KB)
<![CDATA[The study discusses the efforts to find solutions in realizing quality prisoner formation in the Ministry of Law and Human Rights in accordance with the values of Islamic law. In particular, this study looked at the conditions of the formation of prisoners in detention centers and prisons which had been carried out by the Aceh Province of Law and Human Rights Ministry through the concept of Islamic law and wanted to know what actions were taken by the Penitentiary if the prisoners conducted jarimah as stipulated in Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The author used descriptive analysis research methods with the data collection techniques were interview and documentation review. This research was carried out at institutions that are directly related to prisoner guidance systems, namely the Sigli Detention Center and Meulaboh Prison. The results showed that, in the Sigli and Meulaboh Prison detention centers which were the samples of this study, the guiding system of prisoners at the Meulaboh Penitentiary and Sigli Prison refers to Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Services. The meaning of the system of religious guidance for prisoners and detainees is still very standard, which is about routine activities, namely attending lectures, meeting together, praying in congregation. While their understanding of the existence of the Sharia Qanun is inadequate. So, if there were cases such as gambling and abuse of narcotics and other crimes, sanctions applied were only sanctions for reprimand or only limited to using positive law in accordance with the Criminal Code and other Special Criminal Law rules]]>
<![CDATA[Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues) ]]>
<![CDATA[Rahmatillah, Syarifah]]>;
<![CDATA[Nurlina, Nurlina]]>
<![CDATA[ Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 2, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (695.914 KB)
|
DOI: 10.22373/sjhk.v2i2.4748
<![CDATA[Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang- Undang Perlindungan Anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Untuk mendukung program ini maka lembaga pelaksana instrumen hukum seperti KUA, Dinas Syari’at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berupaya untuk mencegah pekawinan di bawah umur. Realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah usia 16 tahun. Pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat Kec. Blangkejeren, bagaimanakah praktik perkawinan di bawah umur yang di lakukan oleh masyarakat Kec.Blangkejeren, Bagaimanakah kekuatan lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegah perkawinan di bawah umur di kec. Blangkejeren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Lembaga pelaksana instrumen Hukum yang berada di wilayah Kec. Blangkejeren belum maksimal untuk mengatasi praktik perkawinan di bawah umur disebabkan karena adanya faktor Orang tua, adat, Media massa, Pergaulan bebas, pemahaman agama yang masih dangkal. Dari paparan diatas dapat simpulkan bahwa, Praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Blangkejeren adalah secara non prosedural tanpa melibatkan aparat-aparat institusi negara yang berwenang dan proses pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh para orang tua, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah dalam mencegah perkawinan di bawah umur.]]>
<![CDATA[ASPEK PIDANA DALAM PEMANFAATAN TANAH NEGARA TANPA IZIN PERSPEKTIF FIQH JINAYAH (Studi Kasus Di Gampong Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar) ]]>
<![CDATA[Rahmatillah, Syarifah]]>;
<![CDATA[Handayani, Sari]]>
<![CDATA[ LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam Vol 8, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Islamic Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/legitimasi.v8i1.5016
<![CDATA[Abstrak Pemanfaatan tanah negara adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam hal pemakaian tanah misalnya di sempadan sungai atau sempadan danau tanpa adanya izin dari hak atau kuasanya yang sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, yang dapat mengakibatkan kerusakan di tempat tersebut. Di sepanjang sungai Krueng Aceh, Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng sempadan sungai banyak dimanfaatkan oleh warga tanpa izin. Disini aspek pidana dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin menjadi tolak ukur terhadap permasalahan ini sehingga pertanyaan dalam artikel ini adalah, bagaimana faktor pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar dan bagaimana aspek pidana dalam Fiqh Jinayah dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematif, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan penelitian lapangan (field reasearch) serta kajian pustaka (library reasearch). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pidana dalam pemanfaatan tanah negera tanpa izin di Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng ada beberapa faktor yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng di antaranya ialah, faktor ekonomi mencakup juga dengan lapangan kerja, kuranganya pengawasan, dan anggapan terhadap hak pakai. Selanjutnya aspek pidana dalam Fiqh Jinayah dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin, dalam pandangan Islam tidak ditemukan tentang aturan pertanahan yang rinci, akan tetapi mengupas hukum Islam tentang tanah/agraria menggunakan analisis Ushul Fiqh khususnya konsep Maqashid Syar?iyah (tujuan penetapan hukum Islam). Namun dalam Fiqh Islam juga ada yang mengatur tentang kemashlahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan.Pemanfataan tanah negara tanpa izin juga termasuk dalam kategori Jarimah Takzir, dimana wewenangnya itu terdapat pada penguasa atau pemerintah, bentuk hukumanya itu tidak disebutkan oleh syara? tetapi menjadi kewenangan penguasa atau pemerintah. Kata Kunci: Aspek Pidana-Pemanfaatan-Tanah Negara-Fiqh Jinayah]]>
<![CDATA[URGENSI PENGIMPLEMENTASIAN NILAI-NILAI SYARIAT ISLAM DALAM KEHIDUPAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ACEH ]]>
<![CDATA[Rahmatillah, Syarifah]]>
<![CDATA[ Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 4 No 1 (2018): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.983 KB)
<![CDATA[The study discusses the efforts to find solutions in realizing quality prisoner formation in the Ministry of Law and Human Rights in accordance with the values ​​of Islamic law. In particular, this study looked at the conditions of the formation of prisoners in detention centers and prisons which had been carried out by the Aceh Province of Law and Human Rights Ministry through the concept of Islamic law and wanted to know what actions were taken by the Penitentiary if the prisoners conducted jarimah as stipulated in Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The author used descriptive analysis research methods with the data collection techniques were interview and documentation review. This research was carried out at institutions that are directly related to prisoner guidance systems, namely the Sigli Detention Center and Meulaboh Prison. The results showed that, in the Sigli and Meulaboh Prison detention centers which were the samples of this study, the guiding system of prisoners at the Meulaboh Penitentiary and Sigli Prison refers to Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Services. The meaning of the system of religious guidance for prisoners and detainees is still very standard, which is about routine activities, namely attending lectures, meeting together, praying in congregation. While their understanding of the existence of the Shari'a Qanun is inadequate. So, if there were cases such as gambling and abuse of narcotics and other crimes, sanctions applied were only sanctions for reprimand or only limited to using positive law in accordance with the Criminal Code and other Special Criminal Law rules.]]>
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN KLUET TENGAH ]]>
<![CDATA[Syarifah Rahmatillah]]>;
<![CDATA[Tasbi Husen]]>
<![CDATA[ Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 7, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/legitimasi.v7i1.3969
<![CDATA[Kecamatan Kluet Tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kab. Aceh Selatan, yang terdiri dari 13 gampong dan mempunyai cadangan bahan mineral, diantaranya bijih emas dan bijih besi. Adapun gampong yang berpotensi memiliki cadangan emas dan tempat penambangan berada di Gampong Simpang Tiga, Simpang Dua, Mersak, Kampung Padang, dan sejumlah desa lainnya. Dengan adanya penambangan tersebut, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktek pertambangan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Kluet Tengah, dan bagaimana tinjauan Fiqh Lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari sumber lisan dan sumber tulisan. Sumber lisan berupa narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Selatan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Aceh, Penambang dan Masyarakat. Data dari narasumber diperoleh dengan melalui wawancara. Sedangkan dari sumber tulisan yaitu melalui buku-buku yang terkait dengan pembahasan skripsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak praktek pertambangan terhadap lingkungan hidup, secara umum berdampak negatif yang mengakibatkan terjadinya kerusakan sruktur tanah dan struktur air atau berubahnya aliran sungai. Dalam fiqh lingkungan hukum merusak dan mencemari lingkungan hidup yang merusak keseimbangan ekosistem adalah haram dan termasuk perbuatan jinayat yang hukumannya dapat dikategorikan sebagai jarimah ta’zīr kerena perbuatan tersebut merupakan dilarang oleh syara’ yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 56. Saran penulis, Demi perbaikan dalam pelaksanaan praktek pertambangan harus adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawasi kegiatan penambangan yang berada di daerah Kluet Tengah dan peran dari Dinas Lingkungan Hidup lebih dioptimalkan sehingga akan lebih menjamin terciptanya pertambangan yang lebih menjaga lingkungan.]]>
<![CDATA[Aspek Pidana dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin Perspektif Fiqh Jinayah: Studi Kasus di Gampong Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar ]]>
<![CDATA[Syarifah Rahmatillah]]>;
<![CDATA[Sari Handayani]]>
<![CDATA[ Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 8, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/legitimasi.v8i1.6444
<![CDATA[Pemanfaatan tanah negara adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam hal pemakaian tanah misalnya di sempadan sungai atau sempadan danau tanpa adanya izin dari hak atau kuasanya yang sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, yang dapat mengakibatkan kerusakan di tempat tersebut. Di sepanjang sungai Krueng Aceh, Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng sempadan sungai banyak dimanfaatkan oleh warga tanpa izin. Disini aspek pidana dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin menjadi tolak ukur terhadap permasalahan ini sehingga pertanyaan dalam artikel ini adalah, bagaimana faktor pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar dan bagaimana aspek pidana dalam Fiqh Jinayah dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematif, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan penelitian lapangan (field reasearch) serta kajian pustaka (library reasearch). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pidana dalam pemanfaatan tanah negera tanpa izin di Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng ada beberapa faktor yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng di antaranya ialah, faktor ekonomi mencakup juga dengan lapangan kerja, kuranganya pengawasan, dan anggapan terhadap hak pakai. Selanjutnya aspek pidana dalam Fiqh Jinayah dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin, dalam pandangan Islam tidak ditemukan tentang aturan pertanahan yang rinci, akan tetapi mengupas hukum Islam tentang tanah/agraria menggunakan analisis Ushul Fiqh khususnya konsep Maqashid Syar’iyah (tujuan penetapan hukum Islam). Namun dalam Fiqh Islam juga ada yang mengatur tentang kemashlahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan.Pemanfataan tanah negara tanpa izin juga termasuk dalam kategori Jarimah Takzir, dimana wewenangnya itu terdapat pada penguasa atau pemerintah, bentuk hukumanya itu tidak disebutkan oleh syara’ tetapi menjadi kewenangan penguasa atau pemerintah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh) ]]>
<![CDATA[Analiyansyah Analiyansyah]]>;
<![CDATA[Syarifah Rahmatillah]]>
<![CDATA[ INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/equality.v1i1.779
<![CDATA[Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. UU ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. UU No. 11 tahun 2012 ini menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU No. 3 tahun 2007 dianggap belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, di Aceh, hukum adat juga turut mengatur penyelesaian berbagai kasus, termasuk anak-anak di dalamnya. Dengan demikian diperlukan pembahasan begaimanakah bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 11 tahun 2012 dan dalam adat Aceh serta relevansi antara keduanya. Untuk membahasnya digunakan pendekatan comparative law dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber data, yaitu UU No. 11 tahun 2012 itu sendiri dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum adat Aceh terkait penyelesaian perkara. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Dalam proses litigasi, misalnya, anak harus dibedakan penanganannya dari orang dewasa. Kemudian, menekankan aspek non litigasi melalui diversi. Pada proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan. Kemudian, bagi aparat penegak hukum yang menangani anak haruslah yang telah mengikuti pelatihan khusus untuk itu. Tidak kalah pentingnya adalah adanya pendamping. Adapun secara hukum adat Aceh sebenarnya telah diatur apa saja kewenangan yang dapat diselesaikan secara adat dan bagaimana cara menyelesaikannya, namun sayangnya belum mengatur bentuk perlindungan terhadap anak secara khusus. Dengan demikian, yang dapat dijadikan relevansi kajian ini terhadap hukum adat Aceh adalah perlu diadopsi ketentuan dalam UU No. 11 tahun 2012 menjadi bagian dari hukum Adat Aceh. Kata Kunci:]]>
<![CDATA[Discontinuity formulation of restitutions in Aceh qanun against the protection of rape victims ]]>
<![CDATA[Syarifah Rahmatillah Aljamalulail]]>
<![CDATA[ INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 7, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/equality.v7i2.9059
<![CDATA[This study discusses the fulfilment of the rights of rape victims in Aceh in the form of restitution payments. Restitution which is the main punishment in Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning the Jinayat Law, has never been included in the judge's decision in the cases of rape. Basically Qanun Jinayah has shown its side with rape victims by formulating punishments for perpetrators which are certain to have a deterrent effect such as the length of prison sentences and the number of sentences handed down to the perpetrators. However, the problem of hampering the fulfilment of restitution to victims is a new problem in the realm of enforcing the Jinayah Qanun in Aceh. This raises the question of why restitution was never included in the decision of the Sharia Court for the rape case in Aceh. This research is a literature study using a normative approach which is then explained descriptively. The results of this study showed that the restitution was never included in the decision is due to the incompatibility of the restitution formulation mentioned in the Jinayat Law Qanun and later referred to differently in the Jinayat Procedural Law, namely as compensation. The fulfilment of this right to restitution is also hampered due to the absence of a governor's regulation that contains technical rules regarding the mechanism for executing restitution for victims. The impact of this discontinuity in the formulation of restitution makes judges unable to include sanctions for restitution in their decisions.]]>
<![CDATA[DNA TEST AS AN EVIDENCE TO SUBSTITUTE FOUR WITNESSES: ANALYSIS OF ACEH QANUN NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING JINAYAH LAW ]]>
<![CDATA[Era Fadli]]>;
<![CDATA[Mursyid Djawas]]>;
<![CDATA[Syarifah Rahmatillah]]>
<![CDATA[ PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2348.878 KB)
|
DOI: 10.22373/petita.v3i1.28
<![CDATA[Ulema agrees on two pieces of adultery evidence, namely confession and four witnesses. Today, DNA test evidence is also considered to be accurate in determining someone committing adultery. Aceh Qanun Number 6 of the Year 2014 concerning Law of Jinayat (criminal law) has included DNA test as evidence to replace the four witnesses. This research was conducted using a literature study approach with the juridical-analysis method. The results confirmed that Acehnese People want clear and constitutional rules regarding law enforcement, following up the privileges granted by the central government in establishing sharia law. The DNA test results can be used as evidence to replace four witnesses. Based on sharia law, the adultery can be proved by two alternative pieces of evidence, iqrār (admission/confession) and shahadah (testimony of witnesses). However, DNA test is not mentioned clearly in the Qur’an, hadith or the opinions of scholars. In sharia law, a DNA test can be included as the type of supporting and additional evidence like pregnancy and childbirth beyond the minimum pregnancy limit. The supporting and additional evidence, such as the DNA result cannot replace the four witnesses. Abstrak: Terdapat dua alat bukti zina yang telah disepakati oleh ulama, yaitu pengakuan dan empat orang saksi. Dewasa ini, terdapat alat bukti lain yang dipandang akurat menetapkan seseorang berbuat zina, yaitu bukti test DNA. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah memasukkan test DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka dengan metode analisis-yuridis. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat Aceh menginginkan adanya aturan yang jelas dan konstitusional tentang penegakan hukum, sebagai tindak lanjut dari keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam menegakkan syari’at Islam. Hasil test DNA tersebut bisa menjadi alat bukti untuk menggantikan empat orang saksi. Menurut Hukum Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan dua alat bukti yaitu iqrār dan syahadah. Kedua alat bukti ini bersifat alternatif. Sementara test DNA tidak disebutkan secara pasti dalam Alquran dan hadis serta pendapat ulama. Test DNA dalam hukum Islam bisa masuk dalam jenis alat bukti pendukung dan tambahan seperti halnya kehamilan dan kelahiran anak di luar batas minimal kehamilan. Alat bukti pendukung dan tambahan seperti hasil test DNA tidak bisa menggantikan empat orang saksi. Kata Kunci: Tes DNA, Alat Bukti Pengganti, Empat Orang Saksi, Qanun Jinayah]]>
<![CDATA[Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh ]]>
<![CDATA[Syarifah Rahmatillah]]>;
<![CDATA[Amrullah Bustamam]]>
<![CDATA[ Tazkir : Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol 7, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24952/tazkir.v7i1.4182
<![CDATA[This study discusses the act of vigilantism (eigenrichting) carried out by a group of people in the community against men and women who are suspected of committing acts of khalwat in Aceh, such as persecution, beating, confinement, or other acts of hurt or distress. This research is a descriptive qualitative research, which studies in depth and holistically with the type of field research and uses a sociological juridical approach. Data obtained through observation and interviews conducted independently and controlled. While the data were analyzed using four components of interactive analysis, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results of the study show that, firstly, vigilantism is still practiced by the community against the perpetrators of khalwat, such as bathing with sewage water, hitting, parading around the village of the perpetrators of seclusion. Second, the Government through the Department of Islamic Law and Wilayatul Hisbah in Langsa City, Banda Aceh and Aceh Besar District has made various efforts to minimize vigilante treatment by socializing the provisions of the Jinayah Qanun related to procedures for resolving cases of seclusion]]>
