Articles
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online Di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya ]]>
<![CDATA[Widodo, Nurul Sapta]]>;
<![CDATA[Lubis, Lunariana]]>;
<![CDATA[Yuliansyah, Yuliansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3086
<![CDATA[Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap tiap kapal yang hendak keluar masuk pelabuhan. Penelitian kualitatif berikut memakai pendekatan studi kasus serta bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerbitan SPB online pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. Pengambilan data pada penelitian berikut dilaksanakan melalui wawancara, pengamatan langsung serta dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh melalui penggunaan model implementasi menurut Van Meter & Van Horn bahwasanya Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya telah mengimplementasikan kebijakan penerbitan SPB online dengan baik namun masih terdapat kekurangan yaitu pada kuantitas SDM di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, belum maksimalnya sistem yang terintegrasi antar external stakeholder yang ada di pelabuhan terkait pelayanan satu atap, dan adanya agen pelayaran/perusahaan pelayaran baru sehingga belum memahami tentang penggunaan Inaportnet System.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online Di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya ]]>
<![CDATA[Widodo, Nurul Sapta]]>;
<![CDATA[Lubis, Lunariana]]>;
<![CDATA[Yuliansyah, Yuliansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3086
<![CDATA[Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap tiap kapal yang hendak keluar masuk pelabuhan. Penelitian kualitatif berikut memakai pendekatan studi kasus serta bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerbitan SPB online pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. Pengambilan data pada penelitian berikut dilaksanakan melalui wawancara, pengamatan langsung serta dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh melalui penggunaan model implementasi menurut Van Meter & Van Horn bahwasanya Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya telah mengimplementasikan kebijakan penerbitan SPB online dengan baik namun masih terdapat kekurangan yaitu pada kuantitas SDM di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, belum maksimalnya sistem yang terintegrasi antar external stakeholder yang ada di pelabuhan terkait pelayanan satu atap, dan adanya agen pelayaran/perusahaan pelayaran baru sehingga belum memahami tentang penggunaan Inaportnet System.]]>
<![CDATA[Implementation of the Collaborative Principles on Marine Tourism: Lessons from Mud Island, Indonesia ]]>
<![CDATA[Hariadi, Rahmat Teddy]]>;
<![CDATA[Subianto, Agus]]>;
<![CDATA[Lubis, Lunariana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 11, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jish.v11i1.41206
<![CDATA[This paper aims to examine marine tourism as an empirical phenomenon. To gain insight into the systemic conditions of the collaboration process, it is observed from the point of view of the principles of the collaboration process from Roberts, Van Wyk & Dhanpat. The authors identify the principles implemented in the collaborative process between the Community, Village-Owned Enterprises, and the Government in a collaborative network towards sustainable marine ecotourism. This analytical descriptive study used case survey methods in the partnership networks. The data is obtained through a qualitative approach, observation, semi-structured interviews, and documentation. The findings reveal that stakeholders involved in the collaboration contribute to realizing a common purpose and providing mutual benefits, but the quality of collaboration is not optimal because it is still informal. Lessons learned from the application of collaboration principles on marine tourism in the Lusi Mud Island, Sidoarjo Regency, Indonesia are: the importance of trust and enabling environmental factors that collaboration to be realized; the importance of the characteristics of community leaders who have a deep concern as leaders, and ensure the participation of local communities in the development and management stages of marine tourism towards marine ecotourism.]]>
<![CDATA[Analisis Keberlanjutan Kelembagaan Ipal Komunal ]]>
<![CDATA[Lubis, Lunariana]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Agus]]>;
<![CDATA[Arieffiani, Deasy]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v6i1.3398
<![CDATA[Penanganan air limbah domestik ialah satu di antara beberapa masalah lingkungan pada daerah Surabaya. Di samping mengakibatkan tercemarnya lingkungan, air limbah pun bisa menciptakan gangguan kesehatan. Satu di antara beberapa metode guna melakukan pengolahan air limbah yakni InstaIasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Salah satu IPAL Komunal yang ada di Surabaya terletak di Jalan Granting gang 1 RT 01 RW 01 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Keberadaan IPAL Komunal tersebut memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan hidup, terutama kebersihan sungai di Kelurahan Simokerto namun kemanfaatan tersebut semakin berkurang karena keberlanjutan kelembagaannya yang semakin melemah. Penelitian kualitatif berikut memakai pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji kelembagaan dan juga faktor-faktor yang menunjang juga menghambat pada pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat pada Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola IPAL Komunal RT 01 RW 01 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, pengamatan langsung dan dokumentasi. Dalam menganalisis data dipakai Model Interaktif yakni pengumpulan, reduksi, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan analisa kelembagaan dalam 3 (tiga) pilar yakni pilar regulatif, pilar normatif, pilar serta pilar kultural kognitif. Keberlanjutan kelembagaan IPAL Komunal di RT 01 RW 01 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya saat ini mengalami stagnasi. Faktor pendukungnya adalah kesadaran dan kebiasaan warga akan pentingnya hidup sehat membuat lingkungan sekitar terlihat bersih dan asri, warga dapat menghemat penggunaan air bersih PDAM dengan memanfaatkan air hasil pengolahan dari IPAL Komunal, serta pendanaan IPAL Komunal berasal dari dana warga sendiri sedangkan faktor penghambatnya adalah kurang perhatiannya Pemerintah Kota Surabaya terhadap keberlangsungan IPAL Komunal yang ada dan juga tidak adanya regenerasi pada kelembagaan IPAL Komunal. Rekomendasi riset ini untuk keberlangsungan IPAL Komunal adalah dipelukannya pendampingan dan pendanaan untuk perawatan dan pengelolaan dari Pemerintah Kota Surabaya serta perlu adanya regenerasi pada kelembagaan IPAL Komunal dalam pengelolaannya.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH MELALUI BUMDES DI DESA SURUH KABUPATEN TRENGGALEK ]]>
<![CDATA[Andriyanti, Talitha]]>;
<![CDATA[Anggraeni, Sherly]]>;
<![CDATA[Taufik, Wildan]]>;
<![CDATA[Lubis, Lunariana]]>
<![CDATA[ Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 14, No 1/April (2024): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/jdg.v14i1/April.4344
<![CDATA[Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Dengan dilakukannya Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bekerjasama dengan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan rasa aman masyarakat, diharapkan melibat masyarakat dalam jangka panjang BUMDes mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Khususnya di Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek memiliki potensi yang baik untuk melakukan kegiatan UKM tersebut. Karena di sekitar Desa Suruh Kecamatan Suruh terdapat Unit Pengolahan Susu Kambing Etawa yang dapat dijadikan destinasi wisata dari desa tersebut. Dengan adanya kegiatan UKM ini dapat membantu perekonomian desa tersebut melalui BUMDes. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dibentuknya program tersebut adalah untuk mengeIoIa dan mengarahkan asset serta usaha-usaha lain yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana modal yang digunakan berasal dari desa melalui Dana Desa (DD). Metode dalam pemberdayaan usaha kecil menengah yang melibatkan seluruh masyarakat sekitar kawasan tersebut dilihat dengan pendekatan pemberdayaan, yaitu aspek pemungkinan, aspek penguatan, aspek perlindungan, aspek penyokongan, aspek pemeliharaan]]>
<![CDATA[STRATEGI BUMDES DALAM PENGELOLAAN KAMPUNG ETAWA DI DESA SURUH KABUPATEN TRENGGALEK ]]>
<![CDATA[Devina, Florensia]]>;
<![CDATA[Dina, Afifah]]>;
<![CDATA[Taufik, Wildan]]>;
<![CDATA[Lubis, Lunariana]]>
<![CDATA[ Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 14, No 1/April (2024): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/jdg.v14i1/April.4342
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Suruh Kabupaten Trenggalek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Suruh Kabupaten Trenggalek, yakni dengan pemberdayaan potensi yang ada masyarakat bisa meningkatkan produk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi dan budaya masyarakat.. Dan juga dengan adaya pemerintah merupakan sektor ekonomi penyumbang devisa terbesar yang mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Maka dari itu modal pariwisata perlu dimanfaatkan dalam pengembangan dan meningkatkan mutu dari wisata itu sendiri agar terciptanya kondisi yang diharapkan dalam mengembangkan pariwisata maka diperlukan sapta pesona yang merupakan salah satu unsur pokok dalam pengembangan dan peningkatan wisata di suatu daerah. BUMDes adalah suatu strategi penguatan ekonomi desa. Suatu desa dapat dikembangkan menjadi desa wisata apabila memiliki 7 faktor pendukung.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Pengawakan Kapal Niaga ]]>
<![CDATA[Darusalam, Adaud]]>;
<![CDATA[Lubis, Lunariana]]>;
<![CDATA[Marsudi, Sugeng]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 7 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v7i2.6909
<![CDATA[To fulfil one aspect of shipping safety as a support for smooth ship traffic at sea, it is necessary to have a crew that has expertise, abilities and skills. Thus, every ship that will sail must be manned with sufficient and capable crew to perform their duties on board in accordance with their respective positions by considering the tonnage of the ship, the arrangement of the ship's machinery and the shipping area. This is in accordance with the contents of the Minister of Transportation Regulation No. PM 26 of 2022 concerning the manning of commercial vessels. The purpose of this research is to analyse the commercial ship manning policy at PT SPIL Surabaya and its supporting and inhibiting factors. This research uses qualitative research with a case study approach and George Edwards III implementation theory. The results obtained that the Minister of Transportation Regulation Policy Number PM 26 of 2022 concerning Commercial Ship Manning at PT SPIL Surabaya has been implemented quite well.]]>
<![CDATA[DEVELOPMENT OF COOPERATIVE INSTITUTIONS IN KALANGANYAR VILLAGE, SEDATI DISTRICT, SIDOARJO DISTRICT ]]>
<![CDATA[Casmiwati, Dewi]]>;
<![CDATA[Lubis, Lunariana]]>;
<![CDATA[Azari, Chasan]]>
<![CDATA[ Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2024): APRIL-JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32672/ampoen.v2i1.1610
<![CDATA[The women's cooperative in Kalanganyar Village, Sedati District, Sidoarjo Regency is currently not running optimally. From the survey results it is known that Cooperatives are financed by the government and before the Pandemic had various activities including Savings and Loans. However, with Covid 19 in 2020, these existing activities stopped. After examining several institutional problems that arise in the Cooperative, namely. Cooperatives do not have effective management, doctrine, programs and extensive cooperation. Cooperatives do not have harmonious communication with the Kelurahan. The solutions offered are. Introducing cooperative institutional development by rearranging management in the organizational structure, jointly agreeing on doctrines and programs and building cooperation. Hold a meeting with the municipality. The goal: revive the existence of the Women's Cooperative. The method used is through socialization, personal approach, deliberation and assistance to the management of the Cooperative and the Kelurahan. Evaluation is carried out by looking at the development of the Women's Cooperative in carrying out its program. The result is that the Women's Cooperative is more open in formulating new management, agreeing on doctrines, programs and cooperation with external parties. The next step is to carry out ongoing assistance and monitoring.]]>
<![CDATA[Heritage Conservation in Indonesia: Policy Review ]]>
<![CDATA[Lubis, Lunariana]]>;
<![CDATA[Wardiyanto, Bintoro]]>;
<![CDATA[Setijaningrum, Erna]]>
<![CDATA[ Perspektif Hukum VOLUME 24 ISSUE 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Hang Tuah University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30649/ph.v24i1.276
<![CDATA[The Indonesian government has handed over its authority to ministries and local governments in the field of culture in the designation of cultural heritage since 2010. However, protection of cultural heritage remains limited due to unclear policies and planning. This study aims to identify gaps in existing cultural heritage conservation policy and planning and propose a revised policy framework. After reviewing the cultural heritage conservation policy framework in Indonesia, several shortcomings were found that affect the cultural heritage conservation process. These deficiencies include insufficient coverage of heritage’s context, insufficient institutional capacity, a heritage-owner approach to conservation, inadequate incentives, lack of funding sources, and lack of transparency. To address these shortcomings, several new policies are recommended, including revision of the political system, provision of integrated conservation approaches and incentives, diversification of funding sources, and expansion of public participation.]]>
<![CDATA[Sustainable governance practices for ecotourism: engaging local communities in the Golden Triangle Island, Indonesia ]]>
<![CDATA[Tamrin, M. Husni]]>;
<![CDATA[Lubis, Lunariana]]>;
<![CDATA[Musleh, Moh.]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 2 (2024): August 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/ojip.v14i2.12440
<![CDATA[This qualitative study explores the efforts of the Sumenep District government in developing community-based ecotourism, focusing on the potential of marine tourism and small islands on Madura Island. Despite the commitment to promoting ecotourism through branding initiatives such as the tagline “Sumenep: The Soul of Madura” and the slogan “Golden Triangle Islands” highlighting Gili Iyang, Gili Labak, and Gili Genting several challenges hinder progress. These include unequal tourist distribution among the islands, inadequate infrastructure and accommodation, poor coordination in tourism management, and inefficient resource utilization. The research aims to describe and analyze governmental efforts, identify potential ecotourism types, uncover obstacles preventing optimal development, and propose a development model for community-based ecotourism. Findings indicate that significant gaps in infrastructure and management must be addressed to leverage the islands' ecotourism potential effectively. The study concludes that a comprehensive strategy, including robust regulatory frameworks, is essential to ensure sustainable and protected ecotourism in the Golden Triangle Islands, ultimately benefiting local communities and preserving natural resources.]]>
