Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF (STUDI KASUS BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Pratiwi, Dini; Nawawi, M Kholil; Kamalludin, Kamalludin
AL-INFAQ Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Ibn Khaldun University, Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.827 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep murabahah menurut fatwa DSN MUI NO: 04/DSNMUI/IV/2000, dan untuk mengetahui implementasi fatwa DSN MUI mengenai murabahah pada produk pembiayaan konsumtif di BNI Syariah. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan Oto iB Hasanah di BNI Syariah Bogor, belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam fatwa Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Dikarenakan ada tiga poin ketentuan fatwa yang belum sesuai pelaksanaannya di BNI Syariah Cabang Bogor, diantaranya yakni, pertama fatwa yang menyebutkan bahwa bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, namun pada prakteknya yang membeli barang bukanlah bank tetapi nasabah dengan cara mewakilkan pihak bank. Dan hal ini menjadikan nasabah yang memberitahukan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, kedua dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang setelah barang dari pihak ketiga (supplier), jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang memang benar-benar menjadi milik bank. Sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Adapun alasan pihak Bank BNI Syariah memilih nasabah untuk mewakilkan pembelian barang adalah agar pihak nasabah lebih puas dan yakin atas pilihan nasabah itu sendiri. Dan yang ketiga, ketika nasabah secara sengaja menunda-nunda pembayaran maka masalah ini diserahkan ke pengadilan negeri setelah dilakukan musyawarah tentunya. Namun hal ini bertentangan dengan ketentuan fatwa yang menyatakan bahwa jika nasabah menunda nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.