Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Pengembangan Bahan Ajar Materi Pendidikan Politik Bagi Guru PPKn MTs di Kabupaten Ponorogo Sunarto, Sunarto; Sulton, Sulton; Mahardhani, Ardhana Januar
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 1, No 1 (2019): Juli-Desember
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.997 KB)

Abstract

Kurangnya ketrampilan guru dalam memperkuat materi pembelajaran lewat pengembangan bahan ajar terutama dalam materi pendidikan politik, menjadikan banyak siswa yang seakan apatis dengan kondisi politik disekitarnya, selain itu terlalu monotonnya pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru menjadikan siswa gampang merasa bosan dan tidak mempunyai semangat dalam mengikuti pembelajaran terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan pada masalah itu Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo akan mengadakan kegiatan pendampingan lewat program pengabdian pada masyarakat yang bertujuan untuk menambah ilmu, refreshing materi, dan mengasah kreatifitas dalam hal pembuatan bahan ajar materi pendidikan politik dalam bentuk brosur, kegiatan ini terfokus pada guru PPKn pada tingkat MTs di Kabupaten Ponorogo
PERAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSO) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (KAJIAN DI KABUPATEN PONOROGO) Mahardhani, Ardhana Januar; Sulton, Sulton; Sunarto, Sunarto
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.585 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p59 - 62

Abstract

Setelah memasuki era reformasi, pergerakan Civil Society Organization (CSO) di Indonesia lebih berperan sebagai penyeimbang negara, peran itupun juga berlaku pada CSO yang ada di daerah, keberadaan CSO tersebut menjadi sangat penting karena menjadi alternatif penyeimbang antara kepala daerah dan DPRD, oleh karena itu keberadaan CSO dapat menjadi bagian terpenting dalam proses  perumusan kebijakan agar lebih sehat, bersifat terbuka dan partisipatif. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang sangat dinamis dalam hal keberadaan CSO yang ada ataupun kegiatan pemerintah dalam keluarnya kebijakan. Dalam proses politik yang timbul dalam penentuan kebijakan juga melibatkan peran CSO dalam rangka untuk memperkecil polemik yang ada di masyarakat Penelitian ini menggunakan desain kualitatif diskriptif karena akan menafsirkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan yaitu Kabupaten Ponorogo akan melibatkan CSO dalam rangka menjaga prinsip keterbukaan dalam good governance, adapun peran CSO tersebut adalah: 1) Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, 2) Mengakomodasi kepentingan masyarakat, 3) Mendorong adanya jaringan antar kelompok masyarakat, dan 4) Membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pihak ketiga.
PERAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSO) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (KAJIAN DI KABUPATEN PONOROGO) Mahardhani, Ardhana Januar; Sulton, Sulton; Sunarto, Sunarto
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.585 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p59-62

Abstract

Setelah memasuki era reformasi, pergerakan Civil Society Organization (CSO) di Indonesia lebih berperan sebagai penyeimbang negara, peran itupun juga berlaku pada CSO yang ada di daerah, keberadaan CSO tersebut menjadi sangat penting karena menjadi alternatif penyeimbang antara kepala daerah dan DPRD, oleh karena itu keberadaan CSO dapat menjadi bagian terpenting dalam proses  perumusan kebijakan agar lebih sehat, bersifat terbuka dan partisipatif. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang sangat dinamis dalam hal keberadaan CSO yang ada ataupun kegiatan pemerintah dalam keluarnya kebijakan. Dalam proses politik yang timbul dalam penentuan kebijakan juga melibatkan peran CSO dalam rangka untuk memperkecil polemik yang ada di masyarakat Penelitian ini menggunakan desain kualitatif diskriptif karena akan menafsirkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan yaitu Kabupaten Ponorogo akan melibatkan CSO dalam rangka menjaga prinsip keterbukaan dalam good governance, adapun peran CSO tersebut adalah: 1) Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, 2) Mengakomodasi kepentingan masyarakat, 3) Mendorong adanya jaringan antar kelompok masyarakat, dan 4) Membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pihak ketiga.
PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI REPRESENTASI POLITIK KEWARGAAN JELANG PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2020 Sunarto, Sunarto; Sulton, Sulton; Mahardhani, Ardhana Januar
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.796 KB) | DOI: 10.46576/rjpkm.v2i1.878

Abstract

Pengabdian yang dilaksanakan ini dalam bidang pendidikan politik dengan fokus kajian tentang politik kewargaan, yaitu kajian tentang representasi sebuah organisasi masyarakat baik dalam perlakuan politik, sosial, dan budaya dalam kehidupan politiknya agar mendapat tempat dalam berkegiatan politik di kehidupan bernegara. Target yang dicapai dalam kegiatan ini adalah organisasi masyarakat mampu untuk mengkonstruksi kembali identitas kewargaannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan melalui daring karena adanya pandemi Covid-19. Hasil akhir dalam kegiatan ini adalah munculnya pemahaman tentang pendidikan politik, demokrasi, sebagai bentuk cakupan dari ilmu kewarganegaraan, dan tersampaikannya gambaran tentang proses pembangunan kelompok masyarakat melalui penguatan jati diri dalam rangka mempertegas tentang identitas politik dalam politik kewargaan yang bisa dilihat dari hasil pre-test dan post-test
Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis Mahardhani, Ardhana Januar
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v1i1.284

Abstract

Kawasan Selingkar Wilis ini terletak melingkar di lereng GunungWilis Provinsi Jawa Timur, keberadaan enam kabupaten yang melingkar di Gunung Wilis tersebut mempunyai karakteristik wilayah berserta keunggulan lokal yang berbeda, pada nota kesepahaman yang telah disepakati Kawasan Selingkar Wilis diproyeksikan akan dibangun jalan tembus sehingga memudahkan akses pada tiap kabupaten, terutama untuk pengembangan sektor pariwisata. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kabupaten Ponorogo dalam pengembangan Kawasan Selingkar Wilis, yang terdiri dari apa yang telah dipersiapkan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk kelanjutan pengembangan kawasan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, teknik dalam pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwasanya Kabupaten Ponorogo telah mempersiapkan objek pariwisata dan infrastruktur berupa jalan yang akan dikembangkan tetapi masih banyak bagian yang perlu diperbaiki, selain itu hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo lebih berkomitmen dalam pengembangan kawasan ini, perlu adanya wawasan yang lebih luas tentang pentingnya kerjasama kewilayahan guna mengembangkan perekonomian dan pariwisata daerah yang berdaya saing. Kata Kunci: Kerjasama, Daerah, Kawasan, Pariwisata
Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Pada Pandemi Covid-19 mahardhani, ardhana januar
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v5i2.3522

Abstract

Pandemi Covid-19 juga merubah tata laksana pemerintah dari berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan perubahan terjadi sangat signifikan, hal ini dikarenakan proses belajar mengajar menjadi berbasis online atau melalui hybrid learning. Tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, banyak layanan dalam bidang pendidikan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tulisan ini disusun menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber diantaranya penelaahan terhadap buku, artikel, catatan, serta berbagai laporan. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa pemerintah memberikan lima layanan dalam bidang pendidikan diantaranya relaksasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), platform guru berbagi, penyediaan kuota internet, kurikulum darurat, dan fasilitas pembelajaran.
STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SDN 1 WAGIRLOR KABUPATEN PONOROGO Mahardhani, Ardhana Januar; Rustiya, Sela Ayu; Adiyaksa, Wily
JURNAL NALAR PENDIDIKAN Vol 9, No 2 (2021): JURNAL NALAR PENDIDIKAN
Publisher : Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jnp.v9i2.23934

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah melihat lebih jauh tentang strategi strategi kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SDN 1 Wagir Lor. Untuk mencapai tujuan penelitian maka dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah SDN 1 Wagir Lor.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi yang digunakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah: 1) Penyusunan perencanaan serta pengembangan sekolah dengan merancang rencana kegiatan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun  jangka panjang. Mencakup visi, misi dan tujuan sekolah yang melibatkan semua stakeholder. 2) Kegiatan ekstrakurikuler di SDN 1 Wagir Lor ada kegiatan ekstrakurikuler drumband, karawitan, pramuka dan wartawan cilik. Dimana ekstrakurikuler drumband, karawitan dan wartawan cilik merupakan ekstrakurikuler yang baru ada di sekolah se Kecamatan Ngebel. 3) Perbaikan sarana dan prasarana yang didanai oleh dana BOS dan juga ada yang dibantu oleh komite sekolah. Perbaikan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Wagir Lor adalah perbaikan ruangan perpustakaan, perbaikan ruang kelas dan  penambahan LCD Proyektor pada setiap ruang kelas. 4) Menjalin komunikasi dengan Komite merupakan kunci dari keberhasilan dalam melaksanakan program yang akan dijalankan sekolah, karena melalui komite ada koordinasi demi perbaikan sekolah.