Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.319
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat WAJAH HUKUM Ensiklopedia of Journal Gorontalo Law Review Zaaken: Journal of Civil and Business Law Ius Positum (Journal of Law Theory and Law Enforcement) Jurnal Karya Abdi Masyarakat Majority Science Journal
Herlina Manik
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
KLAUSULA PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA Pahlefi, Pahlefi; Raffles, Raffles; Manik, Herlina
Gorontalo Law Review Volume 2 No.2 Oktober 2019 Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.57 KB) | DOI: 10.32662/golrev.v2i2.702

Abstract

Salah satu prinsip hukum perjanjian di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, adalah larangan pembatalan sepihak atas perjanjian timbal balik, di mana setiap pembatalan isi perjanjian harus dilakukan di hadapan hakim. Di sisi lain, KUHPerdata juga mengakui keberadaan prinsip kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian. Keberadaan dua prinsip hukum di tingkat implementasi perjanjian menerima interpretasi yang berbeda dari masing-masing pihak, yang menciptakan kecenderungan untuk terjadi tuntutan hukum kepada mereka yang merasa dirugikan. Keberadaan dua putusan Mahkamah Agung yang memberikan interpretasi berbeda tentang prinsip kebebasan kontrak menunjukkan ambiguitas pemahaman prinsip kebebasan kontrak dalam relevansinya dengan larangan pembatalan sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah hukum terhadap interpretasi standar prinsip kebebasan kontrak sehingga prinsip pelarangan pembatalan masih berlaku. Sebagai studi doktrinal atau normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan statuta, konseptual, dan kasus berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki "incrach" (memiliki kekuatan hukum tetap), dan analisis dilakukan secara deskriptif untuk membentuk jawaban dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pembatalan unilateral Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata telah jelas dan eksplisit dan tidak memerlukan interpretasi. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah pemahaman yang jelas dan jelas tentang konsep prinsip kebebasan kontrak dalam bentuk norma hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terikat perjanjian. One of the principles of treaty law in Indonesia, which is regulated in articles 1266 and 1267 of Civil Code, is the prohibition on unilateral cancellation of agreements that are reciprocal, where any cancellation of the contents of the agreement must be carried out before a judge (in court). But on the other hand, the Civil Code also recognizes the existence of the principle of freedom in contracting with an agreement. The existence of the two legal principles above at the level of the implementation of the agreement receives a different interpretation from each contractor, which creates a tendency for lawsuits to occur to those who feel disadvantaged. The existence of two Supreme Court decisions that provide different interpretations of the principle of freedom of contract shows the ambiguity of understanding of the principle of freedom of contract in its relevance to the unilateral cancellation ban. This study aims to answer legal issues against standard interpretation of the principle of freedom of contract so that the principle of prohibiting cancellations is still valid. The results of the study had shown that the unilateral cancellation of articles 1266 and 1267 of the Civil Code has been clear and explicit and does not require any interpretation. Thus, what is needed is a clear and obviously understanding of the concept of the principle of freedom of contract in the form of legal norms, so that it is expected to provide legal certainty to the parties bound to an agreement.
Perlindungan Hukum Kerahasian Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia Risa Salsabila; M. Hosen; Herlina Manik
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.15968

Abstract

The development of Information Technology provides extraordinary benefits for life in making it easier to carry out daily activities, on the other hand Technological Advances also provide its own concerns where every time we want to use technology we will always be bound by providing personal data as a condition for using the technology, but data The personal data holder is not properly guarded by the holder of the personal data, based on the above problems, the writer draws the formulation of the problem as follows, First, How is the legal protection of personal data in Indonesia?, Second, What is the legal protection against leakage of Consumer Personal Data? This writing uses the normative juridical method due to the ambiguity of norms due to unclear arrangements governing civil lawsuits that can be taken by victims whose personal data is misused by unscrupulous telecommunication providers, so that the results obtained are two main points, namely regarding the regulation of personal data protection which is currently regulated in Permenkominfo No. . 20 of 2016 concerning Personal Data Protection, as well as regarding the responsibility of business actors for personal data leakage, is that business actors must be ready to accept civil lawsuits submitted by consumers, and business behavior must comply with compensation in accordance with the Consumer Protection Act.   ABSTRAK Perkembangan Teknologi Informasi memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan dalam mempermudah melakukan aktifitas sehari-hari, disisi lain Kemajuan Teknologi juga memberikan kekhawatiran tersendiri yang mana setiap ingin menggunakan teknologi kita akan selalu terikat dengan memberikan data pribadi sebagai syarat untuk menggunakan teknologi tersebut, akan tetapi data pribadi tersebut tidak dijaga dengan baik oleh pemegang data pribadi, berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Bagaimana perlindungan hukum data pribadi di Indonesia?, Kedua, Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebocoran Data Pribadi Konsumen? Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dikarenakan terjadinya kekaburan norma dikarenakan ketidakjelasan pengaturan yang mengatur gugatan perdata yang dapat ditempuh oleh korban yang data pribadinya disalahgunakan oleh oknum provider telekomunikasi, sehingga diperoleh hasil terdapat dua point utama yaitu mengenai pengaturan perlindungan data pribadi saat ini diatur dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tenteng Perlindungan data Pribadi, serta mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kebocoran data pribadi adalah pelaku usaha harus siap menerima gugatan perdata yang diajukan konsumen, dan perlaku usaha harus taat dengan melakukan ganti rugi sesuai dengan undang-undang Perlindungan Konsumen.
Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dusun Sioma-Oma Dalam Zona Hijau Kehutanan Di Kecamatan Garoga Tapanuli Utara Sarihot Lubis; Isran Idris; Herlina Manik
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.17499

Abstract

This study aims to find out how the existence of the customary law community in Sioma-oma hamlet in the forestry green zone in the Garoga district, North Tapanuli, as well as efforts to protect the law on the customary rights of the Batak customary law community in Sioma-oma hamlet, Garoga district, North Tapanuli. This research is an empirical juridical research which is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the existence of the customary law community in the Sioma-oma hamlet is still developing to this day but in terms of obtaining recognition of the forest or customary land it is not carried out properly, especially the existence of the customary law community is still well implemented and is still carrying out various activities. be their customary rights. However, there is still a lack of recognition and protection from the government in the form of laws and regulations governing the existence of the customary law community itself so that the community cannot fully control their customary forest. Efforts made by the customary law community of Sioma-Oma hamlet, Garoga District, North Tapanuli, are to mediate with the government and continue to cultivate their customary land which is one of the routines as the implementation of customary rights. Abstrak Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi tahan ulayat masyarakat hukum adat dusun Sioma-oma dalam zona hijau kehutanan di kecamatan Garoga Tapanuli Utara, serta upaya perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat batak dusun Sioma-oma kecamatan garoga Tapanuli Utara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dusun Sioma-oma masih berkembang eksis hingga saat ini tetapi dalam hal memperoleh pengakuan atas hutan atau tanah adatnya tidak terlaksana dengan baik, terlebih eksistensi mayarakat hukum adat tersebut masih terlaksana dengan baik dan masih melakukan kegiatan yang menjadi hak ulayat mereka. Tetapi masih kurangya pengakuan serta perlindungan dari pemerintah berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri sehingga masyarakat tidak dapat menguasai atas hutan adatnya dengan sepenuhnya. Upaya yang dilakukan masyarakat hukum adat dusun Sioma-Oma Kecamatan Garoga Tapanuli Utara adalah dengan cara melakukan mediasi kepada pemerintah dan tetap mengolah tanah adat miliki mereka yang merupakan salah satu rutinitas sebagai pelaksanaan hak ulayat.
Asas Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Jambi Pahlefi Pahlefi; Nelli Herlina; Herlina Manik
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.383

Abstract

This article is the result of research with the aim of analyzing and examining the principles in the implementation of the National Social Security System by BPJS Kesehatan in Jambi City. Then it aims to study and analyze the problems and efforts to overcome the problems. The research carried out is a type of empirical research, which concentrates on the main data from the field. The sampling method is through the 'accidental sampling' technique. The result of the research states that the humanitarian principle and the principle of benefit have mostly been implemented in BPJS services at the Hospital in Jambi City. Only the principle of social justice for all Indonesian people is still obscured and its implementation has not yet been seen in the implementation of health services by BPJS at Jambi City Hospital. Furthermore, there are still problems in the implementation of the BPJS in Jambi City, namely some of the losses in the implementation of the National Health Insurance, the unfairness of claims by participants in certain groups, unequal facilities and health workers in Hospitals.
URGENSI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ADAT DI PROVINSI JAMBI Herlina Manik; Suhermi Suhermi; Pahlefi Pahlefi
Ensiklopedia of Journal Vol 4, No 2 (2022): Vol 4 No. 2 Edisi 2 Januari 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.514 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v4i3.1045

Abstract

Land is a vital component of human life and has economic worth. According to a Javanese adage, "sedhunuk bathuk senyarii bumi" signifies that one inch of land will be preserved even at the cost of one's life. The lack of legal protection for indigenous people's land has resulted in a plethora of land conflicts with parties with legal standing. Indigenous people have had a difficult time protecting their land against parties with legal protection due to the lack of formal and legitimate land ownership proof. Formal and authentic evidence of property ownership is critical in preventing land dispute. Indigenous peoples must register their lands in order to obtain authentic and formal evidence of their ownership. The purpose of this research is to determine the urgency of registering customary lands, as well as the primary cause for registering the communal lands. Additionally, this study will investigate the procedure of registering customary lands. This research included empirical methodologies, which included data collection, data processing, and data analysis. The outcome will be presented in a systematic and objective manner to assist in the resolution of a problem or the testing of a hypothesis. Land tenure, land registration, and land rights are all terms that refer to customary land.
Penyuluhan Hukum dan Peningkatan Pemahaman Terhadap Produk Unggulan Pada Masyarakat Kedepatian Semerap Lili Naili Hidayah; Raffles Raffles; M. Amin Qodri; M. Zulva Aulia; Herlina Manik
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.129 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v6i1.19366

Abstract

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai terhadap peningkatan pemahaman terhadap produk unggulan di masyarakat kedepatian, Semerap, Kerinci.. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memahami produk unggulan daerah . sehingga dapat meningkatkan rasa kecintaan terhadap produk unggulan daerah tempatan. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait dengan masalah masalah yang sering terjadi dilapangan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat, bahwa dengan adanya produk unggulan mampu menimbulkan potensi peningkatan ekonomi masyarakat.
Hak Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Alat Kesehatan Pencegah Covid-19 Ilegal Cyntia Angelina Nadapdap; Raffles Raffles; Herlina Manik
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18064

Abstract

This study aims to find out and analyze how legal protection is for consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City and how to resolve legal protections for consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City. This type of research is an empirical juridical research that aims to determine the extent to which the law works in society. The data collected was analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of consumer protection for users of illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City has not been carried out optimally. This is due to the fact that the rights of consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices have not been fulfilled to obtain compensation and there are still business actors who refuse to provide compensation to consumers, this is contrary to Article 19 of the Consumer Protection Act. It was concluded that the right to compensation for consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City has not been fulfilled, so that legal protection for consumers has not been implemented properly.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi dan bagaimana upaya penyelesaian perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan masih belum terpenuhinya hak konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal untuk mendapatkan ganti rugi dan masih adanya pelaku usaha yang menolak memberikan ganti rugi kepada konsumen, ini bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disimpulkan bahwa belum terpenuhinya hak ganti rugi konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi maka perlindungan hukum terhadap konsumen belum terlaksana sebagaimana mestinya.   Kata kunci: Perlindungan hukum konsumen; Alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal
Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Herlina Manik
Jurnal Selat Vol. 6 No. 2 (2019): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (940.402 KB) | DOI: 10.31629/selat.v6i2.1323

Abstract

Disputes that arise in the community can disrupt the public order. For this reason, efforts are needed so that’s every dispute can be resolved so that the balance in the community order can be restored. The purpose of this study is to determine the extent of the existence of customary institutions in resolving disputes and also to find out what processes or steps are taken by traditional institutions in resolving disputes. This research was conducted in Jambi. This type of researsh is sociological juridical. Data collection was conducted through interviews, data were analyzed by qualitative analysis and presented descriptively. The results of the study show that the existence of the Jambi Malay Customary Institution in the settlement of indigenous peoples' customary law disputes still exists and still continues today. The existence of the Jambi Malay Customary Institution can be seen from its arrangement in the Jambi Province Regional Regulation (PERDA) Number 5 of 2014 concerning the Jambi Malay Customary Institution. The dispute resolution prosses are carried out in several stages, namely: the stage of summoning the parties, the stage of summoning the witness, the stage of the deliberation process and closing. After going through the deliberation process, the mediator will provide a decision / solution that if accepted by the parties will be made in the form of an agreement. But if the parties cannot accept it, the mediator gives input to proceed to the court's formal path. Jambi Province's Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Jambi Malay Customary Institutions can continue to be socialized and Jambi LAM is expected to be increasingly active in carrying out its duties and functions so that Jambi traditional law can be enforced in community life.
PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DESA SUNGAI KERJAN PROVINSI JAMBI Herlina Manik; Antonus Anto Triadi Manurung
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2023): Vol. 5 No. 3 Edisi 3 April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v5i3.1826

Abstract

Abstract: This study aims (1) to find out and analyze the implementation of inheritance distribution to the Toba Batak Indigenous People in Sungai Kerjan Village, Bungo Regency, Jambi Province; (2) To find out and analyze the factors that influence changes in the process of dividing the Toba Batak customary heritage in Sungai Kerjan Village, Bungo Regency, Jambi Province. This research is descriptive analysis with the type of Juridical Empirical research, which uses primary data sources and secondary data. Primary data collection techniques through observation and interviews with customary leaders and those who have carried out inheritance. Secondary data collection techniques through library research. The discussion of this research is the daughters of the Toba Batak indigenous people in Sungai Kerjan Village who receive inheritance. The results of this study are that inheritance in the Toba Batak Indigenous People in Sungai Kerjan Village has experienced a change in inheritance where daughters get a share of the inheritance. This change is caused by several factors, namely: the factor of justice, the factor of religion, and the factor of compassion.Keywords: Traditional Heritage, Toba Batak, Batak Women 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN ADAT ATAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Herlina Manik; Suhermi Suhermi; Sasmiar Sasmiar
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 4 (2023): Vol. 5 No. 4 Edisi 1 Juli 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v5i4.1746

Abstract

Abstract: Indonesia upholds the principle of equality as regulated in the constitution. Recognizing the principle of equality means eliminating discrimination, because according to this principle the status of men and women is not different. However, due to Indonesia's strong patriarchal culture, there is still a lot of discriminatory and unfair treatment against women in its implementation. Until now, indigenous women still experience various types of rights violations. Indigenous women experience a lot of discrimination by their indigenous communities, companies and the state. The specific objectives to be achieved by researchers in this study are to examine and analyze the existence of indigenous women in managing natural resources and to examine and analyze regulations regarding government efforts to protect indigenous women. This research combines qualitative research through primary data collection in the field, conducting observations, as well as using secondary data especially related to government policies, regulations and programs to provide a general understanding of the real conditions faced by Indigenous Women compared to national policies. Based on this study, it is hoped that it will produce findings regarding the form of women's roles and participation to prove their existence in managing natural resources and also see the efforts of local governments and indigenous peoples to provide protection for women to manage natural resources.Keywords: Legal Protection, Indigenous Women, Natural Resources
Co-Authors Antonus Anto Triadi Manurung Cyntia Angelina Nadapdap Dwi Surya Hartati Firya Oktaviarni Isran Idris Lili Naili Hidayah M. Hosen M. Zulva Aulia Nelli Herlina Nelli Herlina Oktaviyani Sinaga Pahlefi . Pahlefi, Pahlefi Qodri, Muhammad Amin Raffles Raffles Raffles Raffles Raffles Raffles Risa Salsabila Sarihot Lubis Sasmiar Sasmiar Suhermi Suhermi Suhermi Suhermi Suhermi Suhermi, Suhermi Windarto Windarto