<![CDATA[Kawasan permukiman pinggiran Sungai Cikapundung pada saat ini mengalami kecenderungan yaitu tidak terencana dalam penggunaan ruang, kepadatan penduduk tinggi dan penurunan fungsi ekologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran lembaga ditinjau dari aspek lembaga yang terlibat, kendala kebijakan pemerintah yang terkait, dan kebutuhan program penataan kawasan permukiman pinggiran sungai. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi, menggunakan metode analisis Interpretatif Structural Modelling berbasis pakar. Jumlah pakar (responden) sebanyak enam orang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga elemen kunci lembaga penentu keberlanjutan penataan kawasan permukiman pinggiran Sungai Cikapundung. Elemen kunci tersebut terdiri atas Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, Dinas PKP3 Kota Bandung, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Elemen kendala yang dihadapi berupa elemen kunci koordinasi/kerjasama antar instansi dan stakeholder sangat lemah dalam mendukung keberlanjutan kawasan permukiman pinggiran Sungai Cikapundung. Adapun elemen kegiatan dan kebutuhan program yang dapat dilaksanakan untuk pengembangan pengelolaan penataan kawasan permukiman di pinggiran Sungai Cikapundung didapatkan elemen kunci peningkatan penegakan hukum peraturan perundang-undangan pada kawasan permukiman sebagai alat pengendali sehingga menjamin keberlanjutan kawasan permukiman di pinggiran Sungai Cikapundung.]]>
