Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) OLEH BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Endang Komara, Ecep; Syakdiah, Syakdiah; Kusumawiranti, Retno
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.1401

Abstract

Abstract: DIY ranks first in drug trafficking among students, in general Jogja is in the top 8, the government has issued a P4GN policy according to INPRES No. 12 of 2011 but the implementation has not been maximimized therefore BNNP DIY as the National Narcotics Agency functions as the executor of the implementation of P4GN policy.  In implementing P4GN policy among students in Yogyakarta, BNNP DIY as a representative of BNN in the regions do not make policies and programs according to regional conditions. However, BNNP as an extension of BNN is given the authority to determine the priority targets of the program through the implementation of technical guidance by inviting institutions and agencies that are within the scope of DIY. Implementation of the P4GN policy among students has not gone well, because the factors that are considered the most urgent in an implementation have not been fulfilled properly, especially in the field of human resources and budget availability, suggestions for adding extension agents in the prevention section and adding to the existing budget at BNNP DIY
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Ekosistem Mangrove Di Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul Kusumawiranti, Retno
Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.311 KB) | DOI: 10.37631/psk.v1i2.76

Abstract

Kegiatan pengabdian ini merupakan tindak lanjut dari analisis situasi yang terjadi di sekitarpengelolaan hutan mangrove khususnya di wilayah Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul, yangmenunjukkan bahwa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu salah satunya berupa wisata hutanmangrove bisa dikatakan belum sesuai dengan harapan. Salah satu sebabnya adalah ekowisatahutan mangrove dirasakan tidak menarik karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan sentuhanatau dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya perlu dilakukan sosialisasi secara terusmenerus kepada masyarakat, melalui berbagai penyebaran informasi, pelatihan, ceramah,penyuluhan, promosi sehingga akan meningkatkan dan menumbuhkan rasa kepedulian untuk ikutmenjaga dan melestarikan hutan mangrove, serta terjadinya transaksi antara masyarakat di sekitarnya dengan pengunjung sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Metode yangdigunakan adalah metode ceramah dan dialog partisipatif. Upaya pengembangan program dankegiatan pengembangan ekowisata hutan mangrove merupakan peluang untuk dikembangkansebagai objek dan daya tarik. Selain itu lahan mangrove bisa dimanfaatkan untuk budidaya semialami komoditas yang memiliki habitat mangrove seperti kepiting bakau atau kerang bakau tanpaharus mengubah ekosistem mangrove; sementara komoditas lainnya seperti ikan dan udangmemerlukan genangan air yang harus mengubah sebagaian lahan mangrove menjadi tambak.
Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Vitri, Oktaria; Kusumawiranti, Retno; Suwarjo, Suwarjo
POPULIKA Vol 7, No 1 (2019): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v7i1.25

Abstract

The aim of this research is to find out and examine the implementation of basic minimum service standard (SPM) policies in the Sleman District Education Office. The type of research is qualitative descriptive research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Analysis of the data with qualitative analysis. The implementation of policies related to the fulfillment of the Basic Education SPM which is the authority of the Sleman Regency Government has not yet reached 100%. In the indicator of basic education quality services from the side of access distance has been fulfilled while the indicators of study groups (rombel) have not been fulfilled. In the indicators of basic education quality services in terms of laboratory availability has not been fulfilled while the availability of teacher rooms already meets SPM standards. In basic education quality services in terms of teacher education qualifications, principals and supervisors have been fulfilled, but in terms of teacher qualifications the educator certified has not been fulfilled. Whereas the indicators for the realization of visits by supervisors to educational units are carried out once every month and each visit is carried out for 3 hours to carry out supervision and guidance not fulfilled. Therefore, in order to fulfill SPM Dikdas, it is best to: give sanctions to schools whose number of classes exceeds SPM, allocate funds with the SPM fulfillment priority scale, provide (support to teachers of PPG trainers) and optimize school supervisor performance.
Implementasi Sekolah Ramah Anak Di SDN Lempuyangwangi Kota Yogyakarta Utami, Tri; Kusumawiranti, Retno; Mali, Matheus Gratiano
POPULIKA Vol 9, No 2 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i2.316

Abstract

Penelitian dilatarbelakangi oleh keprihatinan dunia pendidikan terhadap berbagai kasus yang kerap terjadi di sekolah. Dari data KPAI sepanjang Januari hingga April 2019 menyebutkan, pelanggaran hak anak masih terjadi dan didominasi perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, dan anak menjadi korban kebijakan. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang melanggar hak anak terutama ketika berada di sekolah. SDN Lempuyangwangi adalah salah satu sekolah di Kota Yogyakarta yang menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Lempuyangwangi Kota Yogyakarta. Deskripsi tersebut terkait dengan implementasi Program Sekolah Ramah Anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan Program Sekolah SRA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu tim Sekolah Ramah Anak Kota Yogyakarta, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa dengan objek penelitian meliputi implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Lempuyangwangi. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam (Indepth Interview), observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Adapun validasi data menggunakan triangulasi sumber data.             Dari hasil penelitian terlihat bahwa: (1)Komitmen tertulis tentanf kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak sudah ada; (2) metode pembelajaran berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) sudah sesuai dengan prinsip SRA; (3) partisipasi anak sudah baik terlihat pada peran siswa dalam keaktifannya berekspresi, bertanya, menjawab, berargumentasi, dan memberikan interupsi; dan (4) Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan sudah terjalin dengan baik. Faktor yang mempengaruhi implementasi SRA di SD Negeri Lempuyangwangi meliputi: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan metode yang digunakan untuk pencapaian Sekolah Ramah Anak; dan (3) Disposisi.            Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SDN Lempuyangwangi telah terimplikasikan dengan baik. Namun masih perlu perbaikan di bidang sarana dan prasarana serta belum terpenuhonya guru bimbingan konseling dan guru untuk ank berkebutuhan khusus (inklusi).
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DESA Kusumawiranti, Retno
POPULIKA Vol 9, No 1 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i1.348

Abstract

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan nasional. Pasca Millenium Development Goals (MDG’s) yang dilanjutkan dengan Sustainable. Development Goals (SGD’s) Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan perhatian terhadap pembangunan yang berkeadilan dan memihak kepada kelompok terpinggirkan. Oleh karena pembangunan saat ini masih banyak menerapkan model pembangunan eksklusif., maka pembangunan yang inklusif saat ini menjadi agenda utama dan pertimbangan penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah Desa mempunyai tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan masyarakat berarti menaruh kepercayaan pada kemampuan yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memilih (empowerment). Pembahasan mengenai gender dan inklusivitas dalam kaitannya dengan pembangunan, harus terlebih dahulu memastikan keberadaan komponen yang ada dalam masyarakat dengan melakukan identifikasi berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat.
Merefleksikan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menciptakan Kawasan Tanpa Rokok Andini, Hafizien Sastri; Syakdiah, Syakdiah; Kusumawiranti, Retno
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.566

Abstract

Tanggung jawab Negara dan daerah dalam melaksanakan amanah kostitusi yang memberikan jaminan terhadap lingkungan hidup yang sehat dilaksanakan oleh pemerintah kota Yogyakarta melalui Pelaksanaan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, di lingkungan Balai Kota belum berjalan dengan baik, karena masih ada pelanggaran yang dilakukan pengunjung dengan merokok disembarang tempat. Padahal Pemerintah Kota sudah menyediakan tiga area kawasan merokok atau smoking area. Pelaksana sudah memiliki kepatuhan atas pelaksanaan kawasan tanpa rokok dengan menerapkan program ini dengan sebaik-baiknya. Namun tidak dengan masyarakat yang masih belum bisa mengikuti dan menerapkan aturan kawasan tanpa rokok ini. Efektivitas pelaksaan kawasan tanpa rokok masih belum berjalan sebagaiman mestinya hal ini di karenakan berbagai Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok adalah kepatuhan dan partisipasi masyarakat. Himbauan tentang kawasan tanpa rokok ini masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Minimnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok, membuat pelaksana memikirkan cara lain agar dapat melaksanakan program ini. Tingkat kepatuhan masyarakat juga sangat rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan kawasan tanpa rokok ini.Kata kunci : Penerapan, Kawasan Bebas Rokok, Yogyakarta
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS SISKEUDES DI DESA SRIMULYO KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL Budiastuti, Atik; Anggraini, Oktiva; Kusumawiranti, Retno
POPULIKA Vol 10, No 1 (2022): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v10i1.336

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of financial management based on Siskeudes in Srimulyo Village, Piyungan District, Bantul Regency. This type of research is a qualitative descriptive study, with data collection techniques including interviews, documentation, and observation. The implementation of village financial management in Srimulyo Village, Piyungan District, Bantul Regency, has paid attention to the principles of village financial management, namely: First, consistency of recording in accordance with the principles of village financial accounting. Second, involve the community in managing village finances. Third, transparency to give the community the right to know information related to village financial management. Fourth, the fulfillment of accountable village financial management. By using the Siskeudes application, village financial management can be implemented in a more informed, effective and efficient manner. However, there are still obstacles related to the Siskeudes application, namely Siskeudes can only be accessed in the village office environment, then when the application is off line and then on line, sometimes some data is lost. Likewise with consolidated reports, district governments still have to compile them manually because the consolidated report format in the Siskeudes cannot be used. District governments should further improve facilitation and assistance as well as training for village governments so that they can be better at managing village finances. The Siskeudes application can be further refined so that data loss does not occur again and the consolidated report format can also be used.
Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Yogyakarta (Studi Penelitian di Jalan Malioboro di JalanTentara Pelajar) Fatimah, Siti; Syakdiah, Syakdiah; Kusumawiranti, Retno
POPULIKA Vol 10, No 1 (2022): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v10i1.473

Abstract

Kemacetan biasa dijumpai di Kota Yogyakarta, disebabkan pertumbuhan kota yang juga diiringi pertambahan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan, tapi tidak didukung infrastruktur yang bisa mengimbanginya. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Polantas selaku instansi terkait turun tangan untuk mengatasi kemacetan, ada beberapa upaya yang telah dilakukan, tapi belum bisa dikatakan baik karena masih ada beberapa masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan, menggunakan teknik purposif sampling. Pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Upaya pemerintah mengatasi kemacetan di Jalan Malioboro dan Tentara Pelajar seperti diadakannya rekayasa lalu lintas dimana ruas jalan tertentu dijadikan jalan satu arah atau pelebaran dan normalisasi simpang, pengembangan teknologi ATCS ( Area Traffic Control System ) dan pengalokasian disediakan lahan parkir pada ruas Jalan Malioboro dan Tentara Pelajar. Namum dalam pelaksanaannya masih banyak menghadapi hambatan dan kendala, menggunakan pendekatan teknologi membutuhkan anggaran besar dalam penyedian dan perawatan teknologi ATCS dan kurangnya personil atau sumberdaya manusia untuk memproses pengaduan terhadap masalah yang terjadi dilapangan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyukseskan program-program.