Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU Eric, Eric
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v3i1.3532

Abstract

Sistem hukum waris di Indonesia terbagi atas 3 yaitu hukum waris barat, adat, dan Islam. Hukum Waris di Indonesia belum ada keseragaman hukum karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat tunduk kepada hukum warisnya masing-masing. Sebelum mempelajari hukum waris, sebaiknya mempelajari sistem perkawinan dan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan karena hukum waris adat selalu dipengaruhi oleh sistem perkawinan dan sistem kekerabatan. Sama halnya dengan hukum waris adat masyarakat Minangkabau dipengaruhi oleh sistem perkawinan exogamie semenda dan sistem kekerabatan Matrilineal. Hukum waris adat minangkabau mengandung 2 sistem kewarisan yaitu kewarisan kolektif untuk harta pusaka tinggi dan kewarisan individual untuk harta pusaka rendah. Aturan pembagian kewarisan tersebut berdasarkan rapat dan seminar yang diadakan pada tahun 1952 dan 1968. Tentunya pembagian warisan tersebut harus berdasarkan asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang telah ada untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para ahli waris. Metode penulisan jurnal ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Hal ini disebut demikian karena pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku para ahli hukum (doktrin). Dari bahan-bahan hukum yang penulis gunakan maka penelitian ini disebut penelitian yuridis normatif. The inheritance legal system in Indonesia is divided into 3 types, namely western, customary and Islamic inheritance law. There is no uniformity of Inheritance Law in Indonesia due to the diversity of Indonesian people consisting of various ethnicities, religions, and customs, whom are subject to their respective inheritance laws. Before studying the inheritance law, it is best to study the marriage system and the kinship system adopted by the cultural community concerned because customary inheritance law is always influenced by the marriage system and the kinship system. Similarly, the customary inheritance law of the Minangkabau people is influenced by the exogamie semenda marriage system and the Matrilineal kinship system. Minangkabau customary inheritance law contains 2 inheritance systems, namely collective inheritance for high inheritance and individual inheritance for low inheritance. The rules for the distribution of inheritance are based on meetings and seminars held in 1952 and 1968. Certainly, the distribution of inheritance must be based on existing principles and legal provisions to ensure legal certainty, usefulness and justice for heirs. This paper was written using normative juridical writing type. Normative research is a doctrinal law research or theoretical law research. This is called so because in this study, the author used primary legal materials such as statutory regulations and secondary legal materials such as books of jurists (doctrines). From the legal materials that the author uses, this research is classified as normative juridical research.
PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJAKARYAWAN PADA PT SAKURA JAYA MEDAN Dany, Dany; Purba, Purnama Yanti; Eric, Eric; Merianti, Merianti; Chintiya, Ekka
Aksara Public Vol 3 No 3 (2019): Agustus (2019)
Publisher : EDUTECH CONSULTANT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengawasan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Sakura Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif eksplanatory. Metode analisis data adalah analisis regresi berganda. Teknik penentuan sampel adalah sampling jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 63 karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan diperoleh nilai F hitung (7,484 > F tabel (3,14) dan probabilitas signifikansi 0,001 < 0,05, maka pengawasan dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawam pada PT Sakura Jaya. Hasil perhitungan pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai thitung > ttabel atau 2,427 > 2,000 dan signifikan yang diperoleh 0,018 < 0,05, maka pengawasan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Sakura Jaya. Hasil perhitungan pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai thitung > ttabel atau 2,080 > 2,000 dan signifikan yang diperoleh 0,042 < 0,05, maka kompensasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Sakura Jaya.
Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Eric, Eric; Anggraita, Wening
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31820

Abstract

Policy regulations are not a new phenomenon in governance in Indonesia. Policy regulations arise as a result of the growing needs of the community, which requires the government to take quick legal action, even overriding the principle of legality or what is also known as wetmatigheid van bestuur. Because the authorities have extraordinary powers, administrative law functions to provide legal protection for the people against the actions of the authorities by bringing a lawsuit to the court. Legal protection for the people from government legal action is a juridical means in a rule of law to prevent or restore losses suffered by the people as a result of government legal actions that cause losses to the people.
Mekanisme Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia ASEAN: Studi Perbandingan Mekanisme Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia ASEAN dan UE Dwi Saputra, Rangga; Estyy Pratiwi, L.ya; Eric, Eric; Stansyah, Dedy
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38704

Abstract

In ASEAN and the EU, there is a social problem that underlies a similar problem that occurred in ASEAN and the EU regarding the authority of regional human rights institutions in deciding a case of human rights violations. ASEAN also does not have an independent judicial institution that functions to enforce human rights law independently. These factors are certainly an obstacle in the enforcement and protection of human rights in ASEAN in particular. This is different from the EU which has a more integrative law enforcement mechanism. In terms of upholding and protecting human rights, the EU has the European Court of Human Rights (ECHR). The judicial institution has a function to ensure that the human rights of the EU people are not violated and give the EU community the right to be heard in court for cases of human rights violations experienced.