Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

MEKANISME PENGKREDITAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS FAKTUR PAJAK MASUKAN MANUAL hadining kusumastuti
Jurnal Administrasi Bisnis Terapan Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Bisnis Terapan
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.16 KB) | DOI: 10.7454/jabt.v1i2.40

Abstract

This final assignment discusses the mechanism of crediting of Input Tax on Manual Tax Invoice by Taxable Enterprise who have used e-Faktur according to Fiskus and response from PT XYZ on SP2DK issued by Fiskus and Crediting Input Tax system according to the prevailing taxation regulation. The results of the analysis can be concluded that according to Fiskus on Manual Tax Invoice cannot be Tax Credit on e-Faktur, while PT XYZ has responded that the transaction opponents has not yet required to issued Electronic Tax Invoice and according to the prevailing taxation regulation, as long as the Tax Invoice fulfilled criterions of Article 9 paragraph (2b) of VAT Law then the Tax Invoice can be a Tax Credit..Keywords: Tax Credit, Taxable Entrepreneur for VAT Purposes, Manual Tax Invoice, electronic Tax Invoice
SENGKETA TERKAIT PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM SUBSIDI PEMERINTAH (STUDI KASUS PT PBL TAHUN 2017) hadining kusumastuti
Jurnal Administrasi Bisnis Terapan Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Bisnis Terapan
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.7454/jabt.v4i1.157

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Sengketa Terkait Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Subsidi Pemerintah berdasarkan studi kasus PT PBL. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah mengetahui latar belakang fiskus mengenakan PPN atas penyerahan LPG 3 kilogram subsidi pemerintah yang dilakukan oleh PT PBL dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa antara PT PBL dengan Fiskus atas permasalahan tersebut. Hasil dari penulisan ini menyatakan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya sengketa adalah pengenaan PPN yang dilakukan oleh pemeriksa tidak berdasarkan Undang Undang Penyerahan Subsidi LPG yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 252 Tahun 2012 Tentang Gas Bumi yang Termasuk Dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai PPN, yang menjelaskan bahwa LPG dalam tabung yang siap dikonsumsi masyarakat tidak termasuk dalam cakupan gas bumi yang tidak dikenakan PPN. Sedangkan proses penyelesaian sengketa antara PT PBL dengan Fiskus, melalui tahapan proses keberatan hingga banding di Pengadilan Pajak, dimana proses Banding di Pengadilan Pajak masih berlangsung, belum menghasilkan putusan Pengadilan Pajak.Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pemeriksaan Pajak, Fasilitas PPN Dibebaskan, Sengketa Pajak
MEKANISME PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN TERUTANG DAN DIBEBASKAN DARI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI hadining kusumastuti
Jurnal Administrasi Bisnis Terapan Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Bisnis Terapan
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.867 KB) | DOI: 10.7454/jabt.v1i1.26

Abstract

Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang dilakukan masing-masing oleh PT X dan pihak Kantor Pajak serta kesesuaian Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan tersebut ditinjau dari peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Kembali Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research) dan Studi Lapangan (Field Research). Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditinjau dari peraturan yang berlaku, mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang dihitung pertama kali oleh Pengusaha Kena Pajak sebelum dilakukan penghitungan kembali adalah berdasarkan perkiraan setelah diketahui nilai penyerahan terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan selama satu tahun, baru dapat dihitung kembali.Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan
ANALISIS KOREKSI FISKAL PADA BIAYA RESEARCH AND DEVELOPMENT (STUDI KASUS PT X TAHUN 2014) Hadining Kusumastuti; Ari Warli Ruchiyat
Jurnal Vokasi Indonesia Vol 8, No 2: July - December 2020
Publisher : Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.7454/jvi.v8i2.170

Abstract

This paper discusses the Analysis of Fiscal Correction in Research & Development Costs that occurred in 2014 through a case study of PT.X. In this case, there are differences in interpretations that occur between Taxpayers and the Fiscal Authority on provisions that regulate costs that can be charged to the company, causing tax disputes. Based on the analysis that has been carried out related to tax disputes that occur between PT. X and Tax Officer. The tax dispute that arises against Research & Development Costs is because the cost according to the Fiscal is irrelevant.
ANALISIS SENGKETA KOREKSI FISKAL PADA BIAYARESEARCH AND DEVELOPMENT (STUDI KASUSPEMERIKSAAN PAJAK PT.X TAHUN 2014) Kusumastuti, Hadining; Ruchiyat, Ari Warli
Jurnal Vokasi Indonesia Vol. 8, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper discusses the Fiscal Correction Dispute Analysis on Research & Development Costs at the 2014 Tax Audit Year PT. X. In this case study discusses the different interpretations between taxpayers and Fiscus on the provisions governing the costs that can be charged to companies, causing tax disputes. The purpose of writing is to determine the background of the recognition of research and development costs at PT X. and its compliance with the provisions of tax regulations. The research method used is descriptive qualitative. The result of this case study is the assumption from the Fiscus regarding the recognition of irrelevant research and development costs, while for taxpayers the cost is relevant because it is a cost in the framework of product feasibility testing.