Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Implementasi dan Implikasi Asas Kekhususan Sistematis pada Tindak Pidana Telekomunikasi Seroja, Triana Dewi; Fitri, Winda
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.662 KB)

Abstract

Abstract The purpose of this research is to analyze and to find the implementation and implication of special systematical principle (lex specialis systematic) in cases of violations of the law committed by telecommunication corporations. This research uses the legal normative approach. It is a research method conducted by analyzing secondary data and utilizing a analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it was found that the implementation of Anti-Corruption law in this regard is less precise. This kind of offense should fall under the Telecommunication law because the subject, object, and cause and effect of the violation are governed heavily by Telecommunication law. And the legal implications of the implementation of the Anti-Corruption Law generates legal uncertainty in law enforcement. This research offers a solution by fabricating a technical guideline in the enforcement of lex specialis systematic for the laws that contain the said special characteristic as a handbook when confronted by cases that hold the potential falling under several laws.
Perjanjian Pokok dan Perjanjian Hak Tanggungan dikaitkan dengan Asas Pelengkap Seroja, Triana Dewi; Fitri, Winda
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.938 KB)

Abstract

Agreements for mortgages and complementary principles are two important legal issues in the Underwriting Rights Law. As a complement to the existence of an agreement on mortgages, it depends on the main agreement. Hence, its existence must be preceded by a principal agreement.This research uses the legal normative approach. It is a research method conducted by analyzing secondary data and utilizing a analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it was found that the Underwriting Agreement preceded by the Principal Agreement could not be legally justified. This is Underwriting Rights are esablished or only have power, if the debt guaranteed by Underwriting Rights already exists. Unlike the case with the burden of mortgages that have been granted in the first credit agreement. It can also be charged to the next credit agreement that will exist in the future. Therefore, the Underwriting Law can be justified because it is in accordance with the complementary principle.
KAJIAN HUKUM ISLAM ATAS PERBUATAN PERUNDUNGAN (BULLYING) SECARA ONLINE DI MEDIA SOSIAL Fitri, Winda; Putri, Nadila
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31438

Abstract

Teknologi dan informasi ialah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Teknologi dan informasi yang berkembang saat ini turut menimbulkan permasalahan baru yaitu perundungan (bullying). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perundungan secara online di media sosial berdasarkan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menunjukan bahwa perundungan online merupakan kejahatan yang timbul karena adanya perilaku tidak bertanggungjawab atau tidak bijak dari pihak tertentu dalam pemanfaatan media teknologi dan informasi. Perundungan Online didefinisikan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu korban dengan penggunaan dan pemanfaatan media elektronik. Perundungan online di media sosial dalam perspektif hukum Islam dikategorikan sebagai Jarimah Ta'zir sehinga dapat dikenakan Uqubat ta'zir yang besarannya ditentukan oleh penguasa atau hakim. Perlindungan hukum terkait tindakan tersebut telah diatur berdasarkan hukum Islam maupun hukum Nasional yang berlaku di Negara Indonesia.
TANTANGAN DAN SOLUSI TERHADAP KETIMPANGAN AKSES PENDIDIKAN DAN LAYANAN KESEHATAN YANG MEMADAI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Fitri, Winda; Octaria, Melvina; Irvanaries, Irvanaries; Suwanny, Novy; Sisilia, Sisilia; Firnando, Firnando
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 19, No 1 (2021): Jurnal Era Hukum Volume 19 No.1 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/erahukum.v19i1.11156

Abstract

The widespread use of COVID-19 causes trouble to many sectors in the daily life of many people, in many public sectors. Education platforms are forced to go online, despite the lack of access towards the internet. Moreover, problems such as the demand to provide access for practical work to boost the performance of Sustainable Development Goals needs a lot of adjustment. Aside to that, healthcare also faces the same problem. Status quo shows that access to healthcare isn’t yet feasible for everyone as there are still many districts left with none. Other problems that occur are such as the lack of provided facilities to support healthcare. With this being said, the goal to provide healthcare will never be achieved as healthcare facilities will be demanded to be utilized to fight and handle Victims of COVID-19. This forces the society to do a major change in daily life activities, such as to apply social distancing, wearing maskers, and apply the given safety protocol
PROBLEMATIKA TERKAIT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI INDONESIA: SUATU KAJIAN PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN Fitri, Winda; Hidayah, Luthfia
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38719

Abstract

Pembentukan UU Mengenai Cipta Kerja merupakan terobosan yang dilakukan pejabat pemerintah dalam bidang hukum dengan tujuan untuk memperbaiki tumpang tindih khususnya peraturan Undang-Undang yang saling bertentangan maupun sejenis dan kemudian akan dilakukan adanya perubahan peraturan. Adapun tujuan dari penilitian ini agar pembaca dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi saat pembentukan peraturan undang-undang mengenai ketenagakerjaan melalui UU 11/2020 mengenai Cipta Kerja. Penyusunan UU Mengenai Cipta Kerja menggunakan pendekatan Omnibus Law dengan mengumpulkan Undang-Undang yang memiliki perbedaan prinsip satu dengan lainnya. Pendekatan ini dipilih dengan harapan untuk mempermudah perizinan menjadi lebih sederhana dan diperoleh dari para investor sehingga bisa memberikan pengaruh kuat yang memberikan efek positif terhadap perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dalam melakukan penelitian, peneliti memakai metode hukum normatif dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari produk bidang hukum. Dengan adanya UU Cipta Kerja seluruh pihak berharap untuk dapat meningkatkan investasi sehingga dapat menciptakanlapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk mengurangi angka pengangguran. Dan Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang dapat menguntungkan kedua pihak baik pengusaha maupun tenaga kerja sehingga dapat memenuhi peraturan yang dapat melindungi hak pekerja.Karena tenaga kerja merupakan bagian utama dari proses berjalannya suatu perusahaan.
Kedudukan Transfer Pemain Dalam Sepak Bola: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam Fitri, Winda; Firdausa, Alif
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37990

Abstract

Currently football has become an industry that includes all forms of business activities in it. Including the matter of buying and selling players in football or better known as transfers. This research aims to find out how Islamic law reviews the position of the transfer of football players in Islam. Packaged in the form of articles that are normative legal research using secondary data types, namely data obtained from literature. The law of the transfer of football players in Islam is permissible if it does not violate the existing provisions of Islamic Law. Transfer in football is a lease (ijarah) of services, although it is often referred to as buying and selling. Allah swt justifies buying and selling and haram usury, by buying and selling what is meant is buying and selling that is not against the Islamic law.
Prenuptial Agreement Terhadap Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia Fitri, Winda; Elviani, Elviani
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38916

Abstract

This research discusses the scope of prenuptial agreement enforcement and legal protection for the parties that involved in mixed marriages in the event of a cancellation of the prenuptial agreement. The research method used in this article is normative research with a statutory approach and a case approach, with a case study data collection technique, which produces secondary data made from primary, secondary and tertiary law. As well as using the theory of legal protection by Satjipto Rahardjo. The results article is a prenuptial agreement plays an important role in mixed marriages in protecting the rights of parties of mixed marriages. However, in the preparation of a prenuptial agreement, there are also conditions that must be fullfiled by the parties. If there has been an agreement, but it is not fulfill the requirement, then the prenuptial agreement can be canceled, in which the agreement will be assumed its never existed and the rules that were arranged will be returned to to the provisions before agreement was made
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia Fitri, Winda; Sheerleen, Sheerleen
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38703

Abstract

Online Single Submission (OSS) or electronically integrated business licensing is a business license issued on behalf of the Ministries and also local governments as regulated and listed in Government Regulation Number 24 of 2018. The establishment of the OSS system provides convenience in accelerating, improving investment and also provides convenience in managing the necessary permits, both individual and non-individual. The purpose of this research is to find out the development of the formation of OSS and also the problems that arise from the implementation of OSS which is regulated in PP No. 24 of 2018. This research was carried out using a normative juridical method by studying and reviewing theories in the literature, namely by studying the legal basis in books. books and regulations related to research. The results of the analysis show that there are various problems from the unpreparedness of the creation of this OSS system, causing various kinds of speculation as well as the pros and cons of the government, which is aimed at accelerating and also increasing investment and business which is packaged in the form of electronic business licenses issued by the Ministry. or Institutions as well as local governments must be further developed, due to various revisions that are deemed necessary to improve the quality of this OSS system so that it can support the main goal of the publication of this OSS system.
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INVESTASI BODONG YANG MEMAKAI SKEMA PONZI Fitri, Winda; Elvianti, Elvianti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38511

Abstract

Bisnis di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat mengikuti era digital, yaitu dengan memanfaatkan teknologi guna mempermudah proses transaksi. Industri jasa keuangan Indonesia telah memanfaatkan fasilitas yang dinamakan fintech. Perusahaan maupun individual juga ikut merasakan kemudahan dalam bisnis mereka karena dibantu oleh teknologi fintech. Namun pada prakteknya masih banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk bisnis illegal, terutama dalam bidang investasi bodong dengan berbagai macam skema, salah satunya adalah skema ponzi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu memberikan argumentasi hukum sesuai dengan data primer dan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum bagi pelaku skema ponzi serta perlindungan hukum bagi korban skema ponzi. Hasil penelitian menemukan bahwa sementara belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang skema ponzi, sehingga Undang-Undang yang digunakan adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 103 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan wawasan mengenai investasi kepada masyarakat secara berkala.
CHILDREN PROTECTION AGAINST SEXUAL EXPLOITATION THROUGH SIRI MARRIAGE: AN INDONESIAN EXPERIENCE Fitri, Winda
Tadulako Law Review Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem that develops in the community regarding children is the exploitation of children. This action is considered an act that has violated legal norms, because it has taken away the inherent rights of the child. Child exploitation is an arbitrary act and discriminatory treatment against children by the community or family to force the child to do something without paying attention to children's rights, such as their physical and mental development. The practice of exploiting children, especially sexual exploitation, has been carried out in various ways, one of which is siri marriage. Siri marriage is a new mode to legalize the crime of sexual exploitation of children. Based on Islamic law, unregistered marriage is a legal marriage, because the unregistered marriage has met predetermined marriage validity criteria. However, unregistered marriage will be a criminal offense if it is committed against a child with the motive of legalizing sexual relations. Normatively, Indonesia applies preventive and repressive measures. As a preventive measure, Indonesia has enacted a series of laws regulating prohibitions, sanctions, and protection measures that must be provided to child victims of sexual exploitation. In addition, a form of repressive protection is carried out by providing a deterrent effect through sanctions on parents or other parties who deliberately allow and use it to gain benefits in child marriage through unregistered marriage which can be categorized as a criminal act, therefore in the perspective of criminal law it can be put together. punishment to parents who have been involved in the act of marrying off their children at an early age so that the imposition of criminal sanctions can provide legal certainty.