Boediningsih, Widyawati
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME DI KOTA SURABAYA Boediningsih, Widyawati; Wijaya, Mikha
Sapientia Et Virtus Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.535 KB) | DOI: 10.37477/sev.v2i2.64

Abstract

Perusahaan perlu melakukan pengembangan produk baru dengan tepat dan menyelaraskan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dengan baik. Salah satu faktornya adalah reklame karena dengan pemasangan reklame suatu perusahaan dapat mengenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat luas secara tidak langsung. Hal ini dapat meningkatkan hasil penjualan produk suatu perusahaan. Namun sudah terlalu banyak papan reklame yang dibangun di kota ini dan juga banyak terjadi pelanggaran pelanggaran dalam bidang perizinan reklame sehingga mengakibatkan dibongkarnya secara paksa papan reklame oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya. Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi oleh karena beberapa hal, misalnya papan reklame tersebut melanggar izin lokasi, terpasang di jalur hijau, tidak ada izin, belum melunasi pajak. Hal ini adalah salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau pemohon.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DISIPLIN Boediningsih, Widyawati; Winarto, Winarto
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (863.17 KB) | DOI: 10.37477/sev.v1i2.145

Abstract

Penyelenggaraan negara dijalankan oleh pengurus negara yang mempunyai jabatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara berkewajiban besar untuk mengemban tugas tersebut. Namun pada dasarnya banyak PNS tidak dapat dengan baik melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Banyak terjadi pelanggaran disiplin seperti tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, menghabiskan waktu di tempat-tempat perbelanjaan. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 kaitannya dengan disiplin PNS dan hambatan-hambatan yang timbul dalam menerapkan kedisiplinan PNS. Kendala dalam penerapan disiplin PNS adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diamanatkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperbanyak pengawasan dan perlunya ketegasan para pejabat dalam memberikan sanksi.