Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani

MEKANISME HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA AHMAD ROSIDI
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2018): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/jir.v6i1.126

Abstract

Kelahiran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, terjadi Perubahan Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diatur dalam pasal 1 angka 7 yakni Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, Pasal 11 ayat 1 yakni Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, pasal 27 huruf c yakni Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, pasal 32 ayat 1 yakni BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, pasal 73 ayat 2 yakni Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD, pasal 77 ayat 3 yakni Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa.Kata Kunci : Mekanisme Hubungan Kerja Pemerintahan Desa, dan hubungan kerja dengan BPDThe birth of Act No. 6 of the year 2014 of the village is expected to be able to accommodate the interests and needs of the villagers. The Government of the village run by the village chief and the Agency's consultative village. The village chief is in charge of organizing the Government undertakes the Development of the village, the village, the construction of the Village Community and empowerment of village community whereas the Agency's consultative functions Village discuss and agree on the draft Regulations Villages along the village head, accommodate and channeling the aspirations of the villagers and supervise the performance of the village chief. Based on the results of the research with the enactment of Act No. 6 of the year 2014, changes the position, duties, functions and powers of the village head and Village Heads, BPD is no longer liable to BPD. The working relationship between the village head with BPD is the relationship of partnership, consultation and coordination are set in article 7 1 number i.e. the village chief and BPD joint rules agreed on and discuss village, article 11 paragraph 1 i.e. the village chief and BPD initiated changes the status of the village consultation administrative villages, article 27 subparagraph c i.e. village chief gave a report in writing to the Government holding of BPD, article 32 paragraph 1 i.e. BPD told the village chief on will the expiration of the term of the village chief in writing six months before his term ends, article 73 paragraph 2 i.e. the village chief filed a Draft Budget of income and Expenditure of the village and joint memusyawarahkannya BPD, article 77 paragraph 3 i.e. the village head and BPD discuss together the village-owned wealth management.Key words: mechanisms of the working relationship the Government of the village, and a working relationship with BPD
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH AHMAD ROSIDI
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2018): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/jir.v6i2.134

Abstract

Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Dengan adanya pemilukada membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berda di tangan rakyat. Rakyat menentukan sendiri masa depannya dengan secara individu memilih pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dari kata-kata tersebut terlihat jelas tentang adanya pelibatan rakyat secara langsung dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Lebih lanjut, ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan bahwa perselisihan tentang hasil perolehan suara pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Tata cara pelaksanaan penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara dalam pemilukada telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :”(1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang pemilihan umum”.Kata Kunci : Kewenangan, Implikasi Putusan dan Sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahABSTRACTOne manifestation of the implementation of democracy is Electoral Districts. With its sovereignty fully proves that pemilukada berda Saturday at the hands of the people. The people determine their own future by individually selecting pairs of Head region and Deputy Head of the region. Of those words clearly visible involvement of people directly in the process of the election of the head of a region and Deputy Head of the region. This type of research is the normative legal research using an approach legislation and conceptual approach. The provisions of article 24 C of paragraph (1) The Constitution of 1945 gave the Constitutional Court has the authority to break disputes the election results. Further, the provisions of Act No. 24 of 2003 the Constitutional Court mandates that disputes about the vote tally election results were resolved through the Constitutional Court. Dispute resolution procedures for the implementation of the outcome of the vote tally in pemilukada has been set in the regulations of the Constitutional Court No. 15 of 2008 about Beracara Guidelines in strife Pemilukada. The provisions of article 24C paragraph (1) The Constitution of 1945 of strengthened by article 10 paragraph (1) of Act No. 24 of the year 2003 on the Constitutional Court to the effect that the Constitutional Court has four (4) authority to adjudicate on the first and last levels an award is final for: "(1) test the law against The Constitution of 1945; (2) Severing of disputes the State agencies the Authority those powers granted by The Constitution of 1945; (3) Disconnect the dissolution of political parties; and (4) disconnect the disputes about the elections ".Keywords: Authority, the implications of the ruling and Disputed election results the head region and Deputy Head of the regional