This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civic Hukum
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA Rizal, Samsu; Zuriah, Nurul; Tinus, Agus
Jurnal Civic Hukum Vol 4, No 1 (2019): Mei 2019
Publisher : Civic Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, University of Muham

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v4i1.9887

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Naru Kec. Sape Kab. Bima NTB, (2) Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa di Desa Naru Kec. Sape Kab. Bima NTB, (3) Efektitas peran masyarakat dan pemerintahan desa dalam pembangunan desa di Desa Naru Kec. Sape Kab. Bima NTB. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Naru Kec. Sape Kab. Bima NTB. Sumber data yang digunakan adalah Kepala Desa Naru dan Tokoh Masyarakat DesaNaru dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Naru selama dua bulan pada tanggal 10 Juli s/d 17 September 2018. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinilai kurang maksimal dikarenakan pemahaman masyarakat desa mengenai pelaksanaan Undang-Undang Desa ini terbatas; (2) keterlibatan masyarakatdesa dalam melakukan pembangunan desa sangat tinggi dengan semangat gotong royong baik partisipasi dalam bentuk tenaga, ide, gagasan maupun materi namun masyarakat desa tidak dapat berpartisipasi secara penuh terkendala kesibukannya mencari nafkah; (3) Pemerintahan desa membuka ruang kepada masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam melakukan pembangunan. Masyarakat dan pemerintahan desa memahami peran,hak, serta kewajibannya dalam melaksanakan pembangunan desa dan adanya transparansi kegiatan antara pemeritahan desa dengan masyarakat desa namun pemerintah desa masih mendominasi dalam melaksanakan pembangunan desa sehingga pelaksanaan pembangunan ada yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat desa karena dinilai tidak sesuai dengan skala prioritas desa.