Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Evaluasi Kebijakan Pencalonan Anggota DPRD Dalam Penyelengaraan Pemilu Tahun 2014 Tatang Sudrajat
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.178 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.256

Abstract

The nomination policy of local parliament members in general election is regulated in various policies by the Central Parliament, the President and the Election Commission. In order to improve the election quality, policy evaluation is required. This study uses legal research/normative methods and library/documentary study of the policies content. It is found out that there are some different aspects in managing the nomination of local parliament members in Law No. 8 of 2012 and some Election Commission/KPU’s regulations. Substantively, there are several provisions that are ambiguous, multi-interpretative, contradictious, and are not implementable. This problem causes local election commissions cannot optimally perform theirs tasks. Therefore, it is recommended to have policy revision in several aspects, such as education qualification, physical and spiritual health, authorized health agency, political liaison officers, resignation certificate or decree from certain positions at public agencies (such as civil servant, military, police, etc.) and other institutions to avoid conflict of interest, nomination forms, and several errors/ inconsistencies terms.Keywords: policy evaluation, local parliament nomination, general election.Pencalonan anggota DPRD dalam pemilu diatur dalam berbagai kebijakan yang ditetapkan DPR, Presiden dan KPU. Untuk penyelenggaraan yang makin berkualitas di masa yang akan datang, diperlukan evaluasi kebijakan. Dengan metode penelitian hukum/hukum normatif dan teknik studi kepustakaan/dokumenter terhadap isi/substansi kebijakan diketahui adanya berbagai aspek pengaturan pencalonan anggota DPRD, yang termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan beberapa produk kebijakan KPU yang pada dasarnya merupakan kebijakan publik. Secara substantif terdapat beberapa ketentuanyang bersifat tidak jelas, multiinterpretatif,  kontradiktif dan tidak implementatif. Kondisi ini mengakibatkan para penyelenggara pemilu di daerah tidak dapat melaksanakan tugas pelayanan pencalonan secara lebih optimal. Untuk itu, direkomendasikan perlu adanya penyempurnaan terhadap substansi beberapa aspek pencalonan anggota DPRD, yang meliputi ijazah/STTB, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, institusi pemberi surat keterangan sehat, petugas penghubung parpol dengan penyelenggara pemilu, surat keterangan atau surat keputusan pemberhentian dalam kedudukan/jabatan tertentu (PNS, TNI, Polri, dan sebagainya), surat pernyataan pengunduran diri, badan lain yang anggarannya dari keuangan negara, pekerjaan lain yang tidak menimbulkan konflik kepentingan, beberapa contoh formulir/model pencalonan dan beberapa kesalahan/ inkonsistensi peristilahan.Kata kunci: evaluasi kebijakan, pencalonan anggota DPRD, pemilihan umum.
EFEKTIVITAS ORGANISASI SEKRETARIAT KPU DI DAERAH SEBAGAI THE OPERATING CORE DAN THE SUPPORT STAFF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Sudrajat, Tatang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i2.285

Abstract

From an organizational perspective, the existence of the Secretariat of the KPU in the regional (provincial, district / city) as the operating core as well as the support staff will determine the sting of the realization of a qualified election. This is relatedto organizational effectiveness with which the task will affect the quality of KPU and Regency / City KPU as the holder of the authority of the election of regional head and vice regional head (election). Important to know how the implementation oforganizational roles, the constraints facing the organization and affectiveness of the sekretariat as building an organization, so the achievement of objectives will determine the election as one of the important tasks of government.
Implementation of Character Education in Higher Education through a Case Study Learning Model in the Pancasila Subject Koko Adya Winata; Tatang Sudrajat; Uus Ruswandi
Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series Vol 4, No 4 (2021): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/shes.v4i4.50602

Abstract

Pancasila education is a group of general compulsory courses (MKWU) taught in universities with the aim that students have the character of the Indonesian nation. Building national character is part of the goals of national education which must be carried out continuously at various levels of educational units. This study aims to identify the implementation of character education in higher education through a case study learning model in the Pancasila education course. In the learning process, Pancasila lecturers must be creative in using learning models so that Pancasila values are embedded so that they become student attitudes and characters. Through the case study learning model, the goal of Pancasila education to shape student character is expected to be achieved effectively. The method used in this research is descriptive qualitative method. The research method by collecting and recording detailed data from various problems related to the object of research is then analyzed comprehensively. The results showed that; 1) the case study learning model can improve the cognitive aspects of students towards the values of Pancasila. 2) The case study learning model can improve the student's perspective on the values of Pancasila. 3) The case study learning model can internalize the values of Pancasila into student attitudes and character.
KONTEKS POLITIK PENATAAN KELEMBAGAAN NEGARA Sudrajat, Tatang
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.70

Abstract

Keberadaan lembaga-lembaga negara sebagaimana termaktub dalam konstitusi sangat penting bagi terwujudnya kepentingan publik. Demikian pula kehadiran beberapa lembaga/komisi negara independen di bidang tertentu pada era reformasi ini akan makin mengokohkan posisi Indonesia sebagai negara demokratis sekaligus negara hukum modern. Dari perspektif politik terdapat tuntutan besar agar kesemua lembaga tersebut benar-benar berperan fungsional, yang salah satu masalahnya berupa ketidakjelasan kedudukan  dan status jabatan anggotanya. Terkait dengan ini diperlukan penataan dan kejelasan kedudukan kelembagaan dan status jabatan anggota/komisionernya.  Penataan ini merupakan bagian dari pembangunan politik dan akan berkontribusi positif  terhadap makin kokohnya bangunan sistem politik Indonesia.
PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGIK UNTUK PARTAI POLITIK PADA ERA DEMOKRATISASI: TANTANGAN, PERMASALAHAN DAN PROSPEK Sudrajat, Tatang
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i2.96

Abstract

Keberadaan parpol pada negara demokrasi dan bagi demokratisasi dipandang sangat penting. Demikian pula di Indonesia yang saat ini tengah menapaki era konsolidasi demokrasi sangat bertumpu kepada kinerjanya yang semakin andal sebagai pilar demokrasi. Dengan metode penelitian deskriptifeksploratif, pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dokumenter dan kepustakaan terungkap bahwakeberadaan strategi yang tepat sebagai respon terhadap perkembangan lingkungan dipandang sangat menentukan bagi pelaksanaan fungsinya guna mendorong lahirnya sosok parpol yang berkeunggulan kompetitif. Penerapan manajemen strategik dalam setiap gerak langkah parpol masih dihadapkan kepada berbagai tantangan dan permasalahan, baik internal maupun eksternal. Rekomendasinya antara lain agar parpol selalu responsif dan adaptif terhadap setiap gerak perkembangan lingkungan; revisi terhadap visi dan misi organisasi yang tergambar pada tujuan, fungsi atau program serta aspek organisasi lainnya yang termuat dalam anggaran dasarnya perlu terus dilakukan;peningkatan kualitas anggota atau kader parpol, termasuk yang dipersiapkan menempati jabatan publik merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan; serta evaluasi terhadap berbagai langkah organisasi dalam kerangka manajemen strategik harus terus menerus dilakukan.
PENINGKATAN PARTISIPASI RUKUN TETANGGA DALAM PENGAWASAN PILKADA DAN MEWUJUDKAN PILKADA ANTIPOLITIK UANG Tatang Sudrajat
Jurnal Abdimas Sang Buana Vol 1, No 2 (2020): Jurnal Abdimas Sang Buana - November
Publisher : LPPM Universitas Sangga Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.605 KB) | DOI: 10.32897/abdimasusb.v1i2.496

Abstract

Politik uang dalam penyelenggaraan pilkada merupakan salah satu permasalahan yang terus muncul. Pengawasan pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya sangat penting, tetapi memerlukan adanya partisipasi masyarakat secara efektif. Gerakan masyarakat antipolitik uang merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkan untuk berjalannya pilkada yang berkualitas. Dengan metode ceramah, diskusi interaktif dan bedah kasus, tampak bahwa pengurus Rukun Tetangga memiliki perhatian dan antisiasme yang tinggi untuk hadirnya pilkada yang bersih dan terbebas dari politik uang. Bawaslu perlu secara berkesinambungan menumbuhkan dan mengembangkan gerakan masyarakat antipolitik uang sehingga menjadi kekuatan efektif untuk penyelenggaraan pilkada yang berkualitas.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DOSEN DAN PROFESIONALITAS BIROKRASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Sudrajat, Tatang
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.44

Abstract

Upaya pemberdayaan dosen merupakan suatu langkah yang sangat strategis, mengingat peran sentralnya dalamupaya pembangunan bidang pendidikan. Berbagai kebijakan publik terkait dengan pemberdayaan dosen telah digariskanyang tentunya harus diikuti oleh lahirnya berbagai kebijakan institusional oleh masing-masing perguruan tinggi,termasuk perguruan tinggi swasta. Banyak aspek yang harus diperhatikan agar tujuan kebijakan pemberdayaan dosenini dapat tercapai secara efektif. Terkait dengan itu implementasi kebijakan di tingkat perguruan tinggi akan menjadifaktor penentu bagi tampilnya dosen yang berkompeten melaksanakan tugas sebagai pelaku utama misi perguruantinggi. Dosen yang telah diberdayakan akan sangat menentukan profesionalitas birokrasi perguruan tinggi secarakeseluruhan. Oleh karena itu implementasi kebijakan pemberdayaan dosen yang efektif akan sangat menentukanpelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi.
SELAMAT DATANG KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Permasalahan, Tantangan dan Harapan untuk Reformasi Birokrasi Sudrajat, Tatang
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.58

Abstract

Keberadaan dan peranan birokrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dinilai sangat strategis bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai permasalahan dan tantangan dihadapi oleh birokrasi tidak saja bersifat internal juga eksternal. Berdasarkan pengalaman dari pemerintahan era sebelumnya terdapat tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi. Berbagai kebijakan untuk itu telah digariskan untuk lahirnya birokrasi pemerintah yang sesuai harapan publik. KASN memiliki peranan besar untuk memastikan upaya terlahirnya aparatur sipil negara yang profesional, netral dan berintegritas.
EVALUASI KEBIJAKAN REKRUTMEN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGARAAN PEMILU TAHUN 2014 DI JAWA BARAT Sudrajat, Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i1.24

Abstract

Perhatian terhadap sosok dan kinerja anggota penyelenggara pemilu dari waktu ke waktu semakin besar. Terkaitdengan itu, rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai salah satu tahap dalam penyelenggaraan pemilu diProvinsi Jawa Barat menjadi sangat penting. Untuk itu, telah terbit berbagai kebijakan berbentuk Undang-Undang danPeraturan KPU yang menjadi landasan regulatif dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota KPU Kabupaten Kota.Dalam implementasinya, berbagai kebijakan tersebut pada beberapa tahapan seleksi tidak berlangsung sebagaimanayang telah digariskan. Untuk berlangsungnya seleksi di masa yang akan datang secara lebih baik perlu adanya evaluasikebijakan secara menyeluruh.
NETRALITAS PNS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI DALAM PILKADA SERENTAK 2015 Sudrajat, Tatang
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i3.48

Abstract

Pilkada serentak tahap pertama akan digelar tahun 2015. Terkait dengan itu, netralitas PNSsebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) akan selalu menjadi salah satu isu yang diperdebatkandan menjadi sorotan berbagai kalangan. PNS yang netral selama pilkada berlangsung akan menjadipenopang utama demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyak tantangan danpermasalahan menghadang untuk mewujudkan aparatur birokrasi yang netral. PNS sebagai aparaturbirokrasi pemerintah yang netral akan memperkokoh perannya sebagai pelaksana kebijakan publik,pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Banyak pihak yang harus turut bertanggungjawabuntuk mewujudkan netralitas PNS demi masa depan demokrasi yang lebih baik.