Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Peran guru PKn dalam meningkatkan minat belajar mata pelajaran PKn peserta didik pada satuan pendidikan SMA Negeri 11 Jeneponto Ridho Tul Mubaraq; Rifdan Rifdan; Muhammad Akbal
Jurnal Tomalebbi Vol 9, No 1 (2022): Volume 9 Nomor 1 Maret 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakRidhotul Mubaraq R. 2022. Peran Guru Pkn Dalam Meningkatkan Minat Belajar Mata Pelajaran Pkn Peserta didik Pada Satuan Pendidikan SMA Negeri 11 Jeneponto. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Rifdan M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Akbal M. Hum selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)Peran guru PKn dalam meningkatkan minat belajar mata pelajaran PKn peserta didik pada satuan pendidikan SMA Negeri 11 jeneponto, dan (2)Faktor pendukung dan penghambat guru PKn dalam meningkatkan minat belajar mata pelajaran PKn peserta didik pada satuan pendidikan SMA Negeri 11 jeneponto. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber primer yaitu informan dan sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan model interaktif (interactive model analysis) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1)Upaya yang di lakukan guru PKn dalam meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran PKn pada satuan pendidikan SMAN 11 Jeneponto terkhusus pada kelas X dan XI adalah dalam proses pembelajaran meliputi penggunaan media belajar Power Point (PPT) yang memudahkan siswa memahami setiap materidalam proses pembelajaran PKn. (2)Faktor pendukung guru PKn dalam meningkatkan minat belajar peserta didik ialah (a) lingkungan yang kondusif baik itu di rumah maupun di sekolah (b)program sekolah SMAN 11 Jeneponto yang menjadikan ruangan bersuasana ramah anak dengan bekerja sama dengan para Wali Kelas masing-masing. Kemudian faktor penghambatnya ialah (a)tidak semua peserta didik menyukai mata pelajaran PKn, tetapi tidak menyukai bukan berarti tidak mau belajar (b)waktu mengajar yang terbatas sehingga pembelajaran harus sebisa mungkin di optimalkan sebaik mungkin.Kata Kunci : Peran Guru, Minat belajar peserta didik, dan Faktor pendukung dan penghambat
Bare Base Concept as Alternative Strategies Dealing with Threats in the Air Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia Hariyono, Umar Sugeng; Akib, Haedar; Rifdan, Rifdan
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.673 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v8i1.2478

Abstract

The strength of the main weaponry system tools (Alutsista) or defense equipment owned by the Indonesian National Army (TNI), Air Force (AU) is still minimal and has not met the Minimum Strength (Minimum Essence of Force/MEF). TNI AU Alutsista in the form of aircraft, radar, missiles and cannons is used to carry out its duties in upholding the law and maintaining security in airspace national jurisdictions in accordance with the provisions of national law and international law which have been ratified from potential threats, especially threats from other countries through the air media. This study aims to provide an overview of the application of Bare Base Concept (BBC) as an alternative strategy of the Indonesian Air Force in dealing with threats in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) airspace, using normative research methods, which is done by researching library materials or based on secondary data. The results showed that the BBC was one of the alternative strategies of the Indonesian Air Force that was effectively applied in dealing with threats in the Republic of Indonesia airspace. BBC is a concept of airbase preparation with the support of facilities and minimum guarding, which can be intensified at any time so that it can support optimal air operations.
KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU DERMAWAN DWI PUTRA; . RIFDAN; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.775 KB)

Abstract

: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui kinerja pegawai dalam pelayanan publik, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja pegawai dalam pelayanan publik, (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer 10 orang pegawai dan 5 orang tokoh masyarakat dan menggunakan tekhnik penentuan informan yaitu snowball.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja pegawai dalam pelayanan publik di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru telah menunjukkan hasil yang baik, hal ini karena dibandingkan dengan Kelurahan lain yang ada di Kabupaten Barru Kelurahan Mallawa telah meraih prestasi sebagai Kelurahan dengan pelayanan administrasi terbaik se Kabupaten Barru pada tahun 2017, (2) Faktor penghambat kinerja pegawai dalam pelayanan publik di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yaitu terdiri dari faktor internal meliputi, (a) sarana dan prasarana yang belum memadai, (b) masih ada pegawai yang belum mahir menggunakan komputer, (c) tidak semua pegawai menerapkan disiplin waktu, sedangkan faktor eksternal meliputi (a) masyarakat yang kurang melengkapi data yang dibutuhkan, (b) masyarakat yang cenderung bersikap tidak sabaran pada saat pelayanan, (3) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pelayanan publik di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru meliputi, (a) mengatasi keterbatasan sarana yang kurang memadai dengan menggunakan sarana lain untuk mengolah data yang mempunyai fungsi yang sama, (b) meningkatkan kinerja pegawai dengan melatih sikap disiplin, (c) melakukan pelatihan mandiri. Kata Kunci    : Kinerja, Pegawai, Pelayanan Publik ABSTRACT: This study aims to find out: (1) To determine the performance of employees in public services, (2) To determine the factors that hinder the performance of employees in public services, (3) To find out the efforts made to improve employee performance in public services. To achieve this goal the researcher uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data that has been obtained from the research results is processed using qualitative descriptive analysis with primary data of 10 employees and 5 community leaders and using the informant determination technique namely snowball .. The results of the study show that: (1) Employee performance in public services in Kecamatan Mallawa District Mallusetasi Barru Regency has shown good results, this is because compared to other villages in Barru District Mallawa Village has achieved achievements as the Village with the best administrative services in Barru Regency in 2017, (2) Factors inhibiting employee performance in public services in Mallawa Village, Mallusetasi District, Barru Regency, which consists of internal factors including, (a) inadequate facilities and infrastructure, (b) there are still employees who are not yet proficient at using computers, (c) not all employees apply time discipline, while external factors include ( a) people who lack me complete the data needed, (b) people who tend to be impatient at the time of service, (3) Efforts made to improve employee performance in public services in Mallawa Village, Mallusetasi District, Barru Regency include, (a) overcoming the inadequate facilities with using other means to process data that has the same function, (b) improve employee performance by practicing discipline, (c) conducting independent training. Keywords: Performance, Employees, Public Services
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DESA SALUKANAN KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG ZUL FIRMAN .H; . RIFDAN; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.414 KB)

Abstract

masyarakat dari aspek: A, Pengetahuan masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), B, Pemahaman masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) C, Sikap masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB (2) Kendala yang dihadapi masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah Aparatur desa, Staf yang membidangi IMB di Kecamatan Baraka, Dinas terkait DPMPTSP serta Dperkim-TR dan 23 orang masyarakat di Desa Salunan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif partisipatoris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kesadaran hukum dari aspek: A,Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban dalam mengurus Izin Mendirikan Banguan (IMB) di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang bahwa sebagian responden kurang mengetahui akan adanya  Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, B,Tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan tujuan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang bahwa sebagian responden tidak memahami akan adanya Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung C, Tingkat sikap masyarakat mengenai persyaratan dan prosedural terkait Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, (2). Kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengurus IMB adalah  persoalan pengetahuan dan pemahaman yang masih kurang, dalam hal ini diperlukan peran aparatur terkait untuk sesegera mungkin melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk pengedukasian kepada masyarakat akan pentingnya IMB dari segi manfaat dan kegunaan dari IMB itu sendiri, sehingga nantinya berdampak baik terhadap sikap dan pola berprilaku hukum didalam masyarakat. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Izin Mendirikan Bangunan  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) community legal awareness of aspects: A, Knowledge of the people in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency in managing Building Permits (BMI), B, Understanding the community in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang District in handling Building Permit (IMB) C, The attitude of the people in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency in handling Building Permit (IMB (2) Constraints faced by the community in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency in handling Building Permit (IMB), To achieve the objectives The researcher uses data collection techniques through observation, interviews and documentation.With primary data sources are the village apparatus, staff in charge of IMB in Baraka sub-district, related services DPMPTSP and Dperkim-TR and 23 people in the village of Salunan, Baraka District, Enrekang District. which has been obtained from the results of the study processed with n using participatory descriptive analysis techniques. From the results of the study showed that; (1) Legal awareness of aspects: A, The level of public knowledge of the obligations in managing the Building Permit (IMB) in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency, that some respondents are not aware of the existence of Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Building, this is evidenced by the number 114 is not aware of the existence of the Regional Regulation. B, The level of public understanding about the benefits and purpose of managing Building Permit (IMB) in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency, that some respondents did not understand the existence of Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Building, this was evidenced by the number 147 did not understand the Regulation The area. C, The level of public attitudes regarding requirements and procedures related to Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Building, this is evidenced by the number 92 disagreeing about the requirements and procedures related to the regulation. (2). The constraints faced by the community in managing the IMB are the lack of knowledge and understanding, in this case the role of the relevant apparatus is needed as soon as possible to carry out socialization as a form of socialization to the community of the importance of IMB in terms of the benefits and usefulness of the IMB itself, so that it will have a good impact towards attitudes and patterns of legal behavior in society. Keywords: Legal Awareness, Building Permit
FUNGSI PENGAWASAN DALAM KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BUPATI KABUPATEN SOPPENG HUSNAYAINI, .; AGUS, ANDI ACO; RIFDAN, .
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.156 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan yaitu: (1) untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng, (2) untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng, (3) untuk mengetahui hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dioleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengambil informan yaitu 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan dan 2 orang Pegawai Inspektorat Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan secara intern dilaksanakan oleh pimpinan langsung Bagian Keuangan dan secara ekstern dilaksanakan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan langsung meliputi pengawasan kedisiplinan, etika dan loyalitas kerja pegawai, sedangkan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng mencakup pengawasan atau pemeriksaan laporan keuangan daerah yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, (2) Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu adanya faktor internal yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan langsung meliputi keterbatasan waktu, pegawai yang tidak disiplin karena pemberian sanksi yang kurang, selain itu, terdapat pula faktor eksternal yang berkaitan erat dengan pengawasan yang dilakukan oleh instansi dari luar Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu inspektorat daerah Kabupaten Soppeng meliputi adanya ketidakseimbangan antara jumlah aparatur dengan beban kerja, terdapat kekurangan pada pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat daerah serta kurangnya kerjasama antara Inspektorat Daerah dengan BPKP Kabupaten Soppeng dalam hal pengawasan laporan keuangan, (3) Hasil pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng dituangkan dalam sebuah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang memuat laporan keuangan pemerintah daerah yang akan direview terlebih dahulu oleh inspektorat didampingi oleh BPKP kemudian diserahkan kepada BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan LKPD, sedangkan hasil pengawasan oleh kepala bagian keuangan kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu masih ditemukan beberapa yang sering mangkir dari kewajibannya, maka konsekuensinya akan mendapat teguran lisan maupun teguran tertulis. Kata Kunci : Pengawasan, Kinerja Pegawai  ABSTRACT: This research aims to: (1) to find out the implementation of supervision carried out in the District Office of Soppeng District, (2) to find out the inhibiting factors in the implementation of supervision in the Soppeng District Regent's Office, (3) to find out the results of the implementation of supervision carried out in the Office Soppeng District Regent. The data obtained from the research results were obtained by using qualitative descriptive analysis by taking informants, namely 11 civil servants (PNS) at the Soppeng District Regent's Office, Finance Department and 2 Soppeng District Inspectorate Staff. The results showed that: (1) The supervision of the Soppeng District Head Office of the Finance Department internally was carried out by the direct leadership of the Finance Department and externally carried out by the Soppeng District regional inspectorate. Supervision carried out by direct leaders includes disciplinary supervision, ethics and employee work loyalty, while supervision carried out by the Soppeng District regional inspectorate covers supervision or examination of regional financial reports carried out 4 (four) times a year, (2) inhibiting factors Soppeng District Regent's Office of Finance, namely the existence of internal factors that are closely related to the implementation of supervision carried out by direct leaders including time constraints, employees who are not disciplined because of the lack of sanctions, in addition, there are also external factors that are closely related to the supervision carried out by agencies from outside the Soppeng District Regent's Office of Finance, namely the Soppeng Regency regional inspectorate, includes an imbalance between the number of apparatus and workloads, there is a lack of supervision by the regional inspectorate and lack of work and between the Regional Inspectorate and the Soppeng District BPKP in terms of overseeing the financial statements, (3) The results of supervision at the Soppeng District Regent's Office The Finance Section of the Soppeng District inspectorate was set forth in an Oversight Report (LHP) which contained regional government financial reports to be reviewed first. formerly the inspectorate accompanied by BPKP was then handed over to the Republic of Indonesia Representative Office of the Republic of South Sulawesi to conduct LKPD inspections, while the results of supervision by the head of the finance division of the Soppeng District Regent's Office of Finance were that there were still some who were often absent from their obligations. written warning. Keywords: Supervision, Employee Performance
PERANAN GURU PKn DALAM MENANGGULANGI MASALAH KENAKALAN REMAJA DI SEKOLAH (STUDI DI SMA NEGERI 12 SINJAI) HAJAR AFIA; . RIFDAN; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.628 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah, 2) upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah. 3) Kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 2 orang guru pendidikan kewarganegaraan dan 9 peserta didik. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah yaitu: sebagai pembimbing, agen moral dan model atau teladan.  2) upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah dalam proses pembelajaran yaitu mencari tahu masalah yang dialami peserta didik, melakukan pendekatan secara khusus yakni bimbingan yang diberikan secara pribadi dan mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti Kajian Jum’at (Kamat). 3) kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah yaitu Kurangnya Kesadaran Peserta didik, Kurangnya Pengetahuan Peserta didik mengenai akibat kenakalan yang diakukan, Pergaulan peserta didik dengan teman yang nakal dan Kurangnya pengawasan serta perhatian orang tuaKata Kunci : Guru, Kenakalan Remaja ABSTRACT: This study aims to find out: 1) The role of Civic Education teachers in tackling the problem of juvenile delinquency at school, 2) the efforts made by the teacher of Citizenship Education in tackling the problem of juvenile delinquency in school. 3) Constraints faced by Civic Education teachers in tackling juvenile delinquency problems at school. This research uses qualitative approach and descriptive qualitative research type with data collection technique through observation, interview, and documentation. By taking informants as much as 2 civic education teachers and 9 students. The data have been obtained from the results of research processed using data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed that: 1) The role of civic education teachers in tackling the problem of juvenile delinquency in schools are: as mentors, moral agents and models or role models. 2) the efforts of Civic Education teachers in tackling the problem of juvenile delinquency in school in the learning process is to find out the problems experienced by learners, to approach specifically the guidance given in private and include learners in extracurricular activities in schools such as Studies Fri ' at (Kamat). 3) the constraints faced by teachers Citizenship education in tackling the problem of juvenile delinquency in school that is Lack of Awareness Learners, Lack of Knowledge Learners about the consequences of delinquency is made, the association of learners with friends who are naughty and Lack of supervision and attention of parentsKeywords: Teacher, Juvenile Delinquency
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI (STUDI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAKALAR ) HARIS, ABDUL; RIFDAN, .
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Proses Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, (2) Faktor Pendukung dan penghambat penyelesaian sengketa tanah  melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, (3) Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar untuk mengatasi penghambat/kendala-kendala dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, sumber data primer yang menjadi informannya adalah Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara pertanahan, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Staf Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan dan masyarakat yang pernah melalui proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan kabupaten Takalar meliputi tahap: (1) Pra-mediasi yang meliputi: pengaduan permasalahan tanah oleh masyarakat, (2) Proses mediasi penyelesaian sengketa tanah (3) Kegiatan akhir mediasi,  sedangkan penghambat atau kendala yang dihadapi dalam menyelesaiakan sengketa tanah melalui mediasi adalah: (1) Pemerintah setempat tidak datang bersaksi, (2) Pemahaman atau pendidikan masyarakat yang kurang, (3) Tidak ada iktikad baik dari para pihak yang bersengketa yaitu memberikan bukti atau keterangan yang cacat hukum, Dengan hambatan atau kendala tersebut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar mengupayakan: (1) pelaksanaan mediasinya ditunda agar pemerintah dan para pihak bisa hadir atau dengan cara para pihak tersebut dipersilahkan untuk didampingi pihak  yang dipercaya  atau ahli yang terkait dengan Sengketa dan Konflik, (2)  memberi saran-saran yang baik, menyampaikan agar pihak yang bersengketa memberikan keterangan atau bukti yang benar, (3) Tim penyelesaian sengketa bekerjasama dengan tim Survei, pengukuran dan pemetaan tanah serta tim Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengkajian di lapangan/Tanah sengketa untuk mengetahui kesusaian data pelapor atau terlapor dengan kondisi di lapangan Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa Tanah, Mediasi  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) Land dispute resolution process through mediation conducted by the Land Office of Takalar Regency, (2) Supporting Factors and inhibiting the settlement of land disputes through mediation at the Land Affairs Office of Takalar Regency, (3) Efforts made by Land Office of Takalar Regency to overcome obstacles / constraints in solving land dispute cases. this research is a descriptive research and field research with qualitative approach, primary data source which become informant is Section Head of Dispute, Conflict and land affairs, Head of Dispute and Conflict of Land Affairs Section, Section of Dispute and Conflict Staff of Land and society ever through a mediation process at the Land Affairs Office of Takalar Regency. Data collection used is interview, observation and documentation. While the data analysis used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the settlement of land disputes through mediation at the Land Affairs Office of Takalar district covers the following stages: (1) Pre-mediation which includes: complaints of land issues by the community, (2) mediation process of land dispute settlement (3) Mediation end activities, or obstacles encountered in resolving land disputes through mediation are: (1) Local government does not come forward to testify, (2) Understanding or lack of public education, (3) No good intentions from the parties to the conflict is providing evidence or description of the defect law, With such obstacles or constraints the Land Affairs Office of Takalar Regency seeks to: (1) the implementation of its mediation be postponed so that the government and parties may be present or in the manner that such parties are welcome to be accompanied by a trusted party or expert related to the Dispute and Conflict (2) ) give good suggestions, convey to the parties (3) Dispute resolution team in collaboration with survey team, land measurement and mapping as well as Land Registration team to conduct field survey / Land dispute to know the reporter's complaint or reported to the condition in the field Keywords: Settlement, Land Dispute, Mediation
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KELURAHAN TIDUNG KOTA MAKASSAR RAHMANIAR .; IMAM SUYITNO; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.804 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kelurahan Tidung sudah berjalan secara efektif dan untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi bagi wajib retribusi yang melanggar ketentuan perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan di Kelurahan tidung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Mengambil sampel sebanyak 12 orang. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan  komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Tata cara pemungutan retribusi sampah di Kelurahan Tidung tidak berjalan secara efektif karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, tata cara pemungutan retribusi sampah di kelurahan Tidung pada umumnya melalui pihak ketiga dan tidak sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 2) Penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kelurahan Tidung belum pernah di terapkan oleh kepala kelurahan Tidung. Sanksi yang diberikan hanya berupa tidak diangkutkan sampahnya bagi wajib retribusi yang melanggar perda tersebut.Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.  ABSTRACT: This study aims to find out the procedure of collecting levies for waste / cleaning service in Tidung Village has been run effectively and to know the implementation of administrative sanction for compulsory levies that violate the provisions of Local Regulation No. 11 of 2011 on Retribution of Service of Waste / Cleanliness in Tidung Village. This research uses qualitative approach. Taking a sample of 12 people. The data collection procedure used is observation, interview, and documentation. Using qualitative data analysis techniques with the main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of this study indicate that, 1) The procedure of collecting the garbage levy in Tidung Village is not running effectively because it is not in accordance with Regional Regulation Number 11 of 2011 on the levy of garbage / cleaning service, the procedure of collecting the garbage levy in Tidung urban village generally through third party and not in accordance with the Local Levies (SKRD). 2) Implementation of administrative sanction in Regional Regulation Number 11 Year 2011 on Tariff Service / Garbage Service Levy in Tidung Village has not been applied by Tidung urban village head. Sanctions given only in the form of not garbage dikangkutkan for mandatory retribution in violation of the regulation.Keywords: Implementation, Garbage Service Levy / Cleanliness.
PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA DI SMA NEGERI 1 KAHU KABUPATEN BONE AYU ASTUTI; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 3, Desember 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.536 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu: (1) Relevansi kegiatan kepramukaan dengan pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan; (2) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan kepramukaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pengurus Inti Pramuka SMA Negeri 1 Kahu Kabupaten Bone sebanyak 12 orang. Analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan hal-hal berdasarkan hasil pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Relevansi kegiatan Pramuka di SMA Negeri 1 Kahu  sangat menunjang dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan khususnya nilai karakter bangsa peserta didik. Nilai karakter bangsa yang dapat dikembangkan meliputi nilai religius, cinta tanah air, kedisiplinan, tanggung jawab, semangat kebangsaan, kreativitas, peduli lingkungan, kerjasama, dan keberanian. Hal tersebut dapat dilihat melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam kepramukaan. Seperti: (a) Perkemahan dapat membentuk karakter mandiri, peduli lingkungan dan kerja sama. (b) Ketangkasan pioneering dapat membentuk karakter keberanian, ketelitian, percaya diri, ketekunan, kerja sama dan kesabaran. (c) Keterampilan tali temali membentuk karakter ketelitian, kesabaran, kerjasama, dan tanggung jawab. (d) Penjelajahan dengan tanda jejak dapat membentuk karakter religius, toleransi, cinta tanah air, peduli lingkungan, kerja sama, dan tanggung jawab. Dengan adanya pendidikan nilai karakter bangsa yang dilakukan dalam kegiatan kepramukaan, sedikit demi sedikit sikap dan perilaku anak (anggota Pramuka) mulai mengalami kemajuan secara progresif. (2) Faktor yang mendukung kegiatan dalam pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan yaitu sarana prasarana yang menunjang, dimasukkannya pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakulikuler wajib, kualitas pembina serta adanya dukungan dari keluarga. Hambatan yang ada dibagai menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal antara lain yaitu rasa kelelahan anak-anak karena banyaknya tugas dari sekolah, terbatasnya dana kegiatan untuk mengembangkan nilai karakter bangsa melalui kegiatan kepramukaan. Hambatan ekstrenal yaitu perbedaan lingkungan berkarakter antara lingkungan sekolah dengan lingkungan masyarakat sekitar.KATA KUNCI    :    Pengembangan Nilai-nilai Kewarganegaraan, Kegiatan       Ekstrakurikuler, Kepramukaan
KONTRIBUSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PPKN (STUDI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI BANTAENG) IRMAWATI .; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.034 KB)

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1). Kompetensi profesional guru PPKn di Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengempulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kompetensi profesional guru PPKn yang telah lulus PLPG di MAN Bantaeng belum sepenuhnya terlaksana  dengan baik hal ini di tunjukkan bahwa dari lima indikator kompetensi profesional diantaranya: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata palajaran yang diampu, Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreati, Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, Memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Masih ada indikator dari kompetensi profesional yang belum terlaksana yaitu memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi, sementara dalam kurikulum 2013 guru dituntut untuk harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam menggunakan tekhnologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. (2) Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di MAN Bantaeng datang dari sarana dan prasarana sekolah yaitu minimnya LCD, masih adanya kelas yang tidak memiliki instalasi listrik dan kurangnya buku mata pelajaran untuk peserta didik. Kata Kunci : Kompetensi Profesional, Guru ABSTRACT: This study aims to determine (1). Professional competence of PPKn teachers in Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Barriers arising in improving professional competence of PPKn teachers in Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng. To achieve these objectives, the researcher uses data collecting technique through, documentation, observation, and interview. The data that have been obtained from the research results are processed by using qualitative analysis. The results showed that (1) The professional competence of PPKn teachers who have passed the PLPG in MAN Bantaeng has not been well implemented. This shows that from the five indicators of professional competence are: Mastering the materials, structure, concepts, and thinking patterns that support the eyes skilled, proficient in the competency and basic competencies of subjects / fields of development that are developed, develops creativity-enhanced subject matter, develops professionally in a continuous manner with reflective actions, utilizes information and communication technologies to communicate and develop themselves. There are still indicators of professional competence that have not been implemented that is utilizing information and communication technology, while in the curriculum 2013 teachers are required to have the ability or competence in using information and communication technology in the learning process. (2) Obstacles that arise in improving the professional competence of teachers in MAN Bantaeng PPKn come from school facilities and infrastructure is the lack of LCD, there is still a class that does not have electricity installation and lack of textbooks for learners. Keywords: Professional Competence, Teacher