Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Transforming Governance di Kota Yogyakarta Aisyah, Ica Naisyah Tul; Purnomo, Eko Priyo; Salsabila, Lubna
ijd-demos Volume 1 Issue 3, December 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1188.948 KB) | DOI: 10.37950/ijd.v1i3.24

Abstract

Pemerintah Daerah kota Yogyakrata telah menyediakan berbagai aplikasi smart city guna untuk membantu masyarakat dan lemabaga pemerintah untuk mempermudah menajalankan tugasnya. Dengan adanya beberapa aplikasi ini dapat merubah tata kelola pemerintahan Yogyakarta dengan mudah. Sehingga pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan beberapa aplikasi smart city tersebut untuk mempermudah pelayanan public. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menggambarkan keadaan pelayanan public yang mengguakan aplikasi smart city di daerah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan beberapa aplikasi smart city yang di gunakan di Yogyakarta salah satunya adalah “jogja smart service” dan sebagainya. Pemanfatan  Pelayanan public yang di lakukan elalui aplkasi ini sangat membantu masyarakat dan pemerintah kota Yogyakarta agar menjadi kota pintar.The Regional Government of Yogyakrata City has provided various smart city applications to help the community and government institutions to facilitate their tasks. With the existence of a number of these applications, Yogyakarta can easily change governance. So that the city of Yogyakarta uses several smart city applications to facilitate public services. This study aims to analyze and describe the state of public services that use smart city applications in the Yogyakarta area. This research uses qualitative methods. The results showed several smart city applications that are used in Yogyakarta, one of which is "jogja smart service" and so on. Utilization of public services that are done through this application really helps the people and the city of Yogyakarta to become smart cities. Abstract should only be typed in one paragraph and one-column format.
Kolaborasi Antara Pt Gas Negara Dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan Smart City Kurniasari, Lenny; Purnomo, Eko Priyo; Salsabila, Lubna
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol 5, No 1 (2019): December 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.996 KB) | DOI: 10.33506/jn.v5i1.775

Abstract

This study aims to describe the form of collaborative governance between the Government of Yogyakarta City and the business sector, namely PT Gas Negara in realizing smart cities. The focus of this research is to describe the process of cooperation between the two parties (Government and Private) so that a memorandum of understanding is created to support smart city. This study uses the cross-sector collaboration theory of John M Bryson and Barbara C. Crosby who mentioned collaborative governance must pay attention to the process. This study uses a qualitative patterned research method, while the data from this study are obtained through participant observation, in-depth interviews, document analysis, media and literature. Data in this study were analyzed using data triangulation techniques. Following are some of the findings from this study. First, PT Perusahaan Gas Negara Tbk signed a memorandum of understanding with the Yogyakarta City Government in supporting the smart city program by providing infrastructure and utilizing natural gas as an alternative energy source. Second, PT PGN developed the PGN 360 Degree Integrated Solution service as a follow-up to the provision of electronic-based services and thirdly, the Yogyakarta City Government utilized the ICT services / provider of optical fiber networks owned by PT PGN as a support for smart cities.
Efektifitas Aplikasi Parkright Sebagai Inovasi Smart Parking Di Westminster Maharani, Eno Novita; Purnomo, Eko Priyo; Salsabila, Lubna
Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Inspiration Volume 9 Issue 2
Publisher : STMIK AKBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35585/inspir.v9i2.2521

Abstract

Aplikasi dan layanan smart city kini telah dianggap sebagai sarana strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kota khususnya masalah area parkir. Smart parking adalah jenis layanan smart yang digunakan untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas dan polusi di dalam kota akibat adanya keterbatasan ruang parkir di kota. Namun, meskipun layanan kota smart terintegrasi oleh teknologi informasi canggih, keberhasilan mereka sangat tergantung pada keterlibatan pengguna, yang sampai saat ini menjadi permasalahan utama dari sistem TIK. Makalah ini menyajikan dan membahas layanan smart parking yakni aplikasi ParkRight di Westminster. Makalah ini akan memaparkan data-data mengenai tingkat keterlibatan pengguna di aplikasi ParkRight. Hasilnya menunjukkan bahwa layanan smart parking yakni aplikasi ParkRight di Westminster berpotensi membantu setiap pengemudi menghemat rata-rata £ 68 (62,2 liter) bensin setiap tahun dan mengurangi emisi CO2 sebesar 238,14 kg per mobil per tahun. Namun, kesadaran publik, dan kepuasan pengguna atas layanan aplikasi ParkRight ini masih sangat rendah. Makalah ini menyimpulkan bahwa perlu adanya keterlibatan publik dalam segala keputusan yang berkaitan dengan pembuatan layanan smart seperti smart parking
KEHADIRAN KARTU SMART MADANI DAN KARTU IDENTITAS ANAK SEBAGAI PROGRAM PENGEMBANGAN SMART CITY DI KOTA PEKANBARU Haifulloh, Rizky; Purnomo, Eko Priyo; Salsabila, Lubna
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 3, No 1 (2020): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.263 KB) | DOI: 10.32662/gjgops.v3i1.825

Abstract

This study examines how the presence of "Madani Smart Card" and "Child Identity Card" which is a program rather than the development of smart cities in the city of Pekanbaru. Smart city which then emerged as one of the hot discourses was discussed in the discourse on sustainable development, which in this case will be applied in every city in all corners of the world. The author then in this study uses qualitative research methods, where data and field findings will be presented descriptively. By measuring how the causes of the two smart cards are presented, the author tries to find an understanding of any urgency that arises or real problems faced by Pekanbaru City. So in the theoretical framework the writer uses Dye's theory in analyzing the process of program formulation or termination and policies taken by the government, in this case the Pekanbaru City government. The findings which were then obtained by the authors through this research are that after referring to the Pekanbaru City Medium Term Development Planning 2017-2022 document, finally the author can pick up or know the backrest and framework that presents the two smart card program. So that from this study the authors can get the following results: First, theoretically the presence of the two smart card program will have a good impact on the ability or literacy of technology and information usability in the city of Pekanbaru. Second, the implementation of the two smart card program would have been right on target if it referred to one of the problems facing the city of Pekanbaru. Third and finally, although the presence of this program is good in some respects, on the other hand there are holes that should be prioritized to be patched actually by the city government through its innovations, one example of how the poor or marginal in the city can be utilized through the concept of smart city (smart city) and its development there. Penelitian ini menelaah tentang bagaimana kehadiran ?Kartu Smart Madani? dan ?Kartu Identitas Anak? di mana merupakan program daripada pengembangan kota pintar (smart city) di Kota Pekanbaru. Smart city yang kemudian muncul sebagai salah satu wacana yang hangat di perbincangkan dalam diskurus mengenai pembangunan berkelanjutan, yang dalam hal ini akan di terapkan di setiap kota di seluruh penjuru dunia. Penulis kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana data dan hasil temuan lapangan akan di sajikan secara deskriptif. Dengan menakar bagaimana penyebab dihadirkannya kedua kartu pintar tersebut, penulis mencoba untuk mencari pengertian dari setiap urgensi yang muncul atau permasalahan yang nyata di hadapi oleh Kota Pekanbaru. Sehingga dalam kerangka teoritis penulis memakai teori dari Dye dalam menganalisis proses perumusan atau pemutusan program serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru. Temuan yang kemudian di dapatkan oleh penulis lewat penelitian ini adalah setelah merujuk pada dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah  Kota Pekanbaru 2017-2022 akhirnya penulis bisa mengambil atau mengetahui sandaran serta kerangka kerja yang menghadirkan program dua kartu pintar tersebut. Sehingga dari penelitian ini bisa penulis dapatkan hasil sebagai berikut: Pertama, secara teoritis kehadiran program dua kartu pintar ini akan berdampak baik terhadap kecakapan atau literasi teknologi dan dayaguna informasi di kota Pekanbaru. Kedua, pengimplementasian daripada program dua kartu pintar ini kiranya sudah tepat sasaran jika merujuk kepada salah satu permasalahan yang dihadapi kota Pekanbaru. Ketiga dan terkahir, walaupun kehadiran program ini dalam beberapa hal baik adanya, namun di sisi lain terdapat lobang yang seharusnya lebih didahulukan untuk ditambal sebenarnya oleh pihak pemerintah kota melalui inovasi-inovasinya, salah satu contohnya bagaimana masyarakat miskin atau marginal di kota tersebut dapat didayagunakan lewat konsep kota pintar (smart city) dan pengembangannya di sana.
Analisis Kesiapan Kota Kotamobagu Dalam Mewujudkan Kotamobagu sebagai Smart City Bonde, Devita Anggraina; Purnomo, Eko Priyo; Salsabila, Lubna
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3166

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan pemerintah kota Kotamobagu menuju kota cerdas tahun 2020. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pengumpulan informasi dan datannya peneliti mendapatkanya dari penelitian di beberapa artikel, jurnal, dokumen, data statistik dan juga berita tentang pembangunan smart city di Kota Kotamobagu dan lain-lain, yang berhubunagan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menjunjukan Kotamobagu telah memiliki tingkat kesiapan yang cukup siap untuk menggunakan sarana TIK menuju kota cerdas yang diman kesiapannya telah mencapai 80% kesiapannya. Melihat kesiapan pemerintah kota kotamobagu yang sekarang hampir mencapai 100 % kesiapan maka pemerintah kotamobagu sekarang tinggal terus mengingkatkan potensi yang ada untuk terus mendukung terealisasinya penerapan smart city di kota kotamobagu dengan menambah pengetahuan mengenai pengembangan smart city untuk mendukung implementasi penerapan smart city di kota kotamobagu.
The Importance of Public Participation in Sustainable Solid Waste Management Salsabila, Lubna; Purnomo, Eko Priyo; Jovita, Hazel D.
Journal of Governance and Public Policy Vol 8, No 2 (2021): June 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v8i2.11519

Abstract

This study aims to do comparative analysis of what influence the SWM in Indonesia and the Philippines. As Sustainable Development Goals (SDGs) will not be achieved as long as the Solid Waste Management problem is left unsolved. Municipal Solid Waste Management (MSWM) has become a common issue in most developing country along with the rapid urbanization development and globalization. Qualitative approach chosen to analyze literatures selected related to SWM during 2000-2020. Data obtained from previous studies in this article were analyzed by the NVivo 12 Plus. The results shown that governance and participation become the main factors affected the status of MSWM as it is mentioned in most of the previous studies in the Philippines. Which is different with the previous studies in Indonesia.
Women's Representation through Political Parties in Parliament Period of General Election 2019-2024 Rahmanto, Fajar; Purnomo, Eko Priyo; Kasiwi, Aulia Nur; Salsabila, Lubna
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 6, No 1 (2021): In progress (April 2021)
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipsr.v6i1.22666

Abstract

This research aims to determine women's representation in the DPR RI as a legislative body in Indonesia during the general election in 2019 and determine the factors that influence women's representation in the legislative body. This paper's research method uses a qualitative method with a literature study approach that examines theories, references, and previous scientific literature related to the research object. The findings of the study indicate the level of representation of women in parliament after the holding of the general elections in 2019 has not reached 30%, where the level of representation of women in parliament is still in the number of 20.52% or as many as 118 female legislators and is still dominated by male legislators which reached 457 people or 79.48%. Although it has not reached 30%, the adoption of affirmative policies has led to a significant increase in women's representation in parliament, from 65 women legislators in 2004 to 118 women legislators in the 2019 general election. Political regulation factors with affirmative action and zipper system are two factors that affect women's representation by political parties. Affirmative action mandates every political party participating in the election to pay attention to women's representation of 30% by nominating female candidates for each electoral district. A zipper system requires parties to position at least one woman every three names of candidates. In general elections, political parties present legislation to the legislature. The affirmative action that regulates women's representation's involvement has become the main reason numerous events involve kinship the candidacy.
The Importance of Public Participation in Sustainable Solid Waste Management Salsabila, Lubna; Purnomo, Eko Priyo; Jovita, Hazel D.
Journal of Governance and Public Policy Vol 8, No 2 (2021): June 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v8i2.11519

Abstract

This study aims to do comparative analysis of what influence the SWM in Indonesia and the Philippines. As Sustainable Development Goals (SDGs) will not be achieved as long as the Solid Waste Management problem is left unsolved. Municipal Solid Waste Management (MSWM) has become a common issue in most developing country along with the rapid urbanization development and globalization. Qualitative approach chosen to analyze literatures selected related to SWM during 2000-2020. Data obtained from previous studies in this article were analyzed by the NVivo 12 Plus. The results shown that governance and participation become the main factors affected the status of MSWM as it is mentioned in most of the previous studies in the Philippines. Which is different with the previous studies in Indonesia.
Women's Representation through Political Parties in Parliament Period of General Election 2019-2024 Rahmanto, Fajar; Purnomo, Eko Priyo; Kasiwi, Aulia Nur; Salsabila, Lubna
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 6, No 3 (2021): Indonesia and Asia
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipsr.v6i1.22666

Abstract

This research aims to determine women's representation in the DPR RI as a legislative body in Indonesia during the general election in 2019 and determine the factors that influence women's representation in the legislative body. This paper's research method uses a qualitative method with a literature study approach that examines theories, references, and previous scientific literature related to the research object. The findings of the study indicate the level of representation of women in parliament after the holding of the general elections in 2019 has not reached 30%, where the level of representation of women in parliament is still in the number of 20.52% or as many as 118 female legislators and is still dominated by male legislators which reached 457 people or 79.48%. Although it has not reached 30%, the adoption of affirmative policies has led to a significant increase in women's representation in parliament, from 65 women legislators in 2004 to 118 women legislators in the 2019 general election. Political regulation factors with affirmative action and zipper system are two factors that affect women's representation by political parties. Affirmative action mandates every political party participating in the election to pay attention to women's representation of 30% by nominating female candidates for each electoral district. A zipper system requires parties to position at least one woman every three names of candidates. In general elections, political parties present legislation to the legislature. The affirmative action that regulates women's representation's involvement has become the main reason numerous events involve kinship the candidacy.
Citizens Relationship Management (CRM) in Jakarta: Does its work or not? Salsabila, Lubna; Dzinnun, Yusriah; Nurmandi, Achmad; Purnomo, Eko Priyo
ijd-demos Volume 2 Issue 3 December 2020
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v2i3.64

Abstract

AbstractLevel of citizen participation has increased in the advent of digital government. A significant change in participation behavior through the Government's web 3.0 platform occurred in 2017, right after the Government of DKI Jakarta decided to move to the new web 4.0 platform without removing the previous one. Findings revealed that there is an overlapping and confusion in the community since both platforms are still running in the same time. However, there has been a significant drop in the level of e-participation on the web 3.0 platform, and yet based on the number of reports, there is no indication that the community has moved to the web 4.0 platform. This academic paper will analysis either the implementation of the new platform is a good idea or not by comparing the data gathered from the government Citizens Relationship Management (CRM) platform and the previous platform. Data gathered were analyzed by referring to sustainable and replicability aspect. Moreover, a policy analysis on prior and subsequently the changes are needed to examine either a new policy would lead to a better good governance practiceKeywords:  e-government, integrated governance, smart city, DKI jakarta AbstrakTingkat partisipasi masyarakat meningkat dengan munculnya pemerintahan digital. Perubahan signifikan pada perilaku partisipasi melalui platform web 3.0 Pemerintah terjadi pada tahun 2017, tepat setelah Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk pindah ke platform web 4.0 baru tanpa menghapus yang sebelumnya. Temuan mengungkapkan bahwa ada tumpang tindih dan kebingungan di komunitas karena kedua platform masih berjalan dalam waktu yang bersamaan. Namun, telah terjadi penurunan yang signifikan pada tingkat partisipasi elektronik pada platform web 3.0, namun berdasarkan jumlah laporan, tidak ada indikasi bahwa komunitas telah berpindah ke platform web 4.0. Makalah akademik ini akan menganalisis apakah implementasi platform baru itu ide yang baik atau tidak dengan membandingkan data yang dikumpulkan dari platform Citizens Relationship Management (CRM) pemerintah dan platform sebelumnya. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengacu pada aspek keberlanjutan dan replikasi. Selain itu, analisis kebijakan tentang perubahan sebelumnya dan selanjutnya diperlukan untuk memeriksa apakah kebijakan baru akan mengarah pada praktik tata kelola yang lebih baik.Kata kunci: e-government, pemerintahan terintegrasi, smart city, DKI jakarta