Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justitia et Pax Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum
Rohman, Fandi Nur
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
URGENSI REKONSTRUKSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY) Fauzani, Muhammad Addi; Rohman, Fandi Nur
Justitia et Pax Vol 35, No 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.485 KB) | DOI: 10.24002/jep.v35i2.2501

Abstract

This research has two problem formulations, First, how the Constitutional Court's construction in giving consideration to "open legal policy"; Second, what is the urgency of the Constitutional Court's reconstruction in giving consideration to"open legal policy"? This research uses a normative juridical study using the statutory and conceptual approach. The results of this study are: First, that is a lack of clarity and consistency from the Constitutional Court in determining benchmarks for open legal policy considerations. Second, there are new concept been proposed: a) applying the doctrine of "political question"; b) The Constitutional Court still tests a norm based on formal and substantial requirements. The advice given is that Constitutional Court should take a position in accordance with the reconstruction proposed in this study.
PROBLEMATIK PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DI PERADILAN ADMINISTRASI INDONESIA (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019) Fauzani, Muhammad Addi; Rohman, Fandi Nur
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.79

Abstract

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa belum diatur secara jelas, keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 belum memberikan solusi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini pertama, Bagaimana penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum penguasa oleh peradilan administrasi di Indonesia?, kedua, Bagaimana problematik dan rekonstruksi penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum penguasa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 oleh peradilan administrasi di Indonesia?, hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun, serta Perma 2/2019. Kedua, problematiknya antara lain yaitu pemilihan kata melanggar masih mempunyai makna yang sempit, unsur-unsur perbuatan melawan hukum belum jelas, keterbatasan waktu, dan tidak adanya ukuran ganti kerugian.
Pemberlakuan Peraturan Dasar Sebagai Wadah Haluan Negara (Gagasan Redesain Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Prespektif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia) Fauzani, M. Addi; Rohman, Fandi Nur; H., Dimas Firdausy
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (682.23 KB) | DOI: 10.18196/jphk.v2i1.10408

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kemungkinan penetapan Haluan negara sebagai salah satu norma dalam konstitusi. Haluan Negara yang akan dituangkan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan negara, walaupun kepemimpinan negara selalu berganti. Penelitian ini merujuk pada gagasan relevansi antara pemberlakuan haluan negara dengan sistem perundang-undangan di Indonesia dan konsep permberlakuannya ke depan. Penelitian yuridis normatif (legal research) ini menemukan dua fakta yuridis, antara lain: pertama, haluan negara memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai staatsgrundsetz yang menjadi kaidah penuntun (guiding principles) konstitusi, yang berisi arahan-arahan dasar (directive principles) yang bersifat ideologis dan strategis. Konsep pemberlakuan peraturan dasar sebagai wadah haluan negara dalam sistem perundang-undangan di Indonesia ke depan, dilakukan dengan menetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang membentuk haluan negara.
Co-Authors Fauzani, M. Addi Fauzani, Muhammad Addi H., Dimas Firdausy