<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DISERSI YANG DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA SEBELUM JANGKA WAKTU 6 BULAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA) Mohammad Ali Fikri (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) mohammadfikri@mhs.unesa.ac.id Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya) pudjiastuti@unesa.ac.id Abstrak Disersi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seorang anggota TNI. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Anggota TNI yang melanggar aturan tersebut akan diproses sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dasar yang digunakan oleh Hakim Militer dalam memutus perkara Disersi secara in absentia adalah Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hakim Militer dapat memutus perkara Disersi secara in absentia apabila memenuhi dua unsur yang terdapat dalam Pasal 143 UU Peradilan Militer, yaitu Hakim Militer dapat memutus perkara Disersi secara in absentia setelah enam bulan sejak berkas perkara masuk ke Pengadilan dan sudah dilakukan pemanggilan tiga kali berturut-turut. Prakteknya beberapa Hakim Militer di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyimpangi aturan tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya memproses perkara Disersi secara in absentia sebelum jangka waktu enam bulan dan pendapat keluarga Terpidana atas putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari informan dan data sekunder yang merupakan data dari bahan kepustakaan dan menganalisis dengan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya memang sengaja menyimpangi Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya perkara yang menumpuk di Pengadilan karena perkara Disersi adalah perkara yang paling banyak diproses oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2014 dan Surat Edaran Kadilmiltama No.SE/03/II/2016 yang menjadi dasar bagi Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya memutus perkara Disersi secara in absentia sebelum jangka waktu 6 bulan. Keluarga Terpidana tidak mengetahui tentang Hukum Acara yang digunakan bagi Hakim untuk memproses perkara Disersi secara in absentia, setelah mengetahui Hukum Acara yang digunakan Hakim dalam memperoses perkara Disersi secara in absentia, maka keluarga Terpidana menganggap bahwa Hakim Militer telah berlaku sewenang – wenang. Hal ini akan menjadi permasalahan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap tetapi terdakwa hadir di pengadilan sebelum jangka waktu enam bulan, karena terdakwa dalam hal ini sudah dipecat dan tidak memperoleh Haknya sebagai anggota TNI. kata kunci : Putusan Disersi in absentia, Hukum Acara Peradilan Militer, Kekuasaan Kehakiman Abstract Disersi is one of the crimes that can only be committed by a member of the TNI. This has been regulated in Article 87 of the Criminal Code. Members of the TNI who violate the rules will be processed in accordance with Law Number 31 Year 1997 on Military Justice. In deciding the case Disersi in absentia regulated in Article 143 of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice. There are two elements that must be fulfilled, namely the Judge can decide the case Disersi in In absentia after 6 months since the court case went to Court and has been done 3 times in a row. The practice of many Military Judges in the Surabaya Military Court III-12 deviated the rules. The purpose of this study was to find out the reason for Military Court Judge III-12 Surabaya to process the Disersi case in absentia before 6 months and the opinion of the Convicted family of the decision. This research uses Sociological Juridical research method. The type of data used in this study is primary data obtained from informants and secondary data which is data from literature materials, analyzing with laws and regulations related to this research. Technique of data collecting is done by interview and documentation technique. Data analysis technique using qualitative descriptive method. The result of research and discussion in this research is Military Judge Military Court III-12 Surabaya deliberately distort Article 143 of Law Number 31 Year 1997 about Military Court so that no cases accumulate. Remembering the Disersion case is the most heavily processed / handled by the Surabaya Military Court III-12. In addition to the existence of SEMA No. 2 Year 2014 and Circular Letter of Kadilmiltama No.SE/03/II/2016 which became the basis for Military Judge Military Court III-12 Surabaya decides the case Disersi in In absentia before 6 months period.On the other hand, the family Terpidana not know about the Law The event used for the Judge to process the Disersi case in absentia, after knowing the rules, the Terpidana family considers that the Military Judge has been arbitrary. keywords: Decision Disersi in absentia, The Law of Military Justice, Judicial Power]]>
