Sudrajat, Herman
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Gashb and Itlaf Arrangements in KHES and Authority of Justice (Review of Chapter XV of Book II of KHES) Sufiarina, Sufiarina; Sudrajat, Herman; Mahmud, Hamidullah
Brawijaya Law Journal Vol 7, No 1 (2020): Contitutional Issues: Economic, Social and Cultural Rights
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2020.007.01.09

Abstract

As a guide for judges in the Religious Court, the Supreme Court has issued Perma No.2 of 2008 concerning the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). It contained Gashb and Itlaf, in Book II about the Covenant, whereas Gashb and Itlaf have interpreted as deprivation and destruction. Briefly, Gashb and Itlaf seem to be an offence because of the phrase taking or destroying someone else's property. Offence in the field of Islamic economics is the absolute authority of the State Court. For this reason, it is necessary to examine whether Gashb and Itlaf included in the context of Islamic economics. It also needs to be examined whether Gashb and Itlaf are the absolute authority of the Religious Court. Normative juridical research carried out by discussing Book II of KHES, specifically Chapter XV. It then analysed with the absolute competence of the Religious court, the provisions of Article 49 of the Law of Religious Court. The analysis complemented by a study of legal principles in Islamic economics. Comparisons also made with the concepts of legal relations in the Civil Code, especially regarding the binding and offence in the Criminal Code.The research results of Gashb and Itlaf do not originate from the contract and do not include business activities with Islamic economic principles. Thus Gashb and Itlaf are not included in the absolute authority of the Religious Court. Gashb and Itlaf are not intended as offences because the sanctions are compensation claims. Claims are filed based on lawsuits that violate the law and become the absolute authority of the State Court. Placement of Gashb and Itlaf in KHES is wrong because it does not include Islamic economic activities, so it must have removed from KHES.
PERNYATAAN PERKAWINAN PUTUS SEBAGAI PETITUM GUGATAN PERCERAIAN (Analisa Perkara No. 645/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel) Sufiarina, Sufiarina; Afdal, Hidayatul; Sudrajat, Herman
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.172

Abstract

Perkawinan adalah ikatan suci, berupa ikatan lahir bathin guna membina mahligai rumah tangga. Kenyataannya tidak semua perkawinan berjalan sebagaimana yang diimpikan. Ada banyak yang diakhiri melalui perceraian. Undang-undang menghendaki untuk memutuskan perkawinan melalui perceraian harus berdasar putusan pengadilan. Untuk itu diperlukan tindakan hukum dengan cara mengajukan tuntutan ke pengadilan. Tuntutan hak dengan cara mengemukakan keadaan perkawinan dan permasalahan yang ada selaku posita diikuti dengan permintaan mengakhiri hubungan perkawinan selaku petitum. Permintaan dalam petitum akan diperiksa dan diputus pengadilan. Dikenal tiga sifat putusan pengadilan, yaitu putusan deklaratoir, constitutif dan condemnatoir. Dalam perkara No. 645/ Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel, penggugat antara lain minta dalam petitum agar pengadilan “menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”. Perlu dikaji apakah dengan gugatan perceraian, putusan pengadilan yang diharapkan hanyalah bersifat deklaratoir semata, mengingat perkawinan sebagai suatu ikatan suci. Untuk menganalisisnya dikaji dari sifat putusan dan konsep perceraian sebagai tindakan hakim memutus ikatan perkawinan. Penyelesaiannya dilakukan dengan penelitian doktrinal berupa pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil yang didapat bahwa memutus ikatan perkawinan melalui perceraian tidak dengan putusan deklaratoir. Tetapi dengan putusan yang bersifat constitutif yaitu putusan yang mengakhiri keadaan lama dan menimbulkan keadaan baru dan mengubah status suami istri menjadi duda dan janda.