Andira, Tri Susanti Resqi
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KOMPETENSI PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Andira, Tri Susanti Resqi; Basri, Muhammad; Halim, Halim
Jurnal Administrasi Negara Vol 25 No 3 (2019): Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33509/jan.v25i3.722

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penerapan sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat satu orang, sekretaris badan satu orang, kepala bidang anggaran satu orang, kepala sub bidang anggaran tiga orang serta staf bidang anggaran sebanyak tujuh orang. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu program sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) telah siap untuk diterapkan di Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu kebutuhan dalam mengefesiankan dan mengefektifkan pengelolaan proses penyusunan anggaran, serta kompetensi yang dibutuhkan selama ini menjadi kekhawatiran dalam hal kemampuan untuk mengoprasikan sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) sudah siap untuk diterapkan, hanya saja masih terkendala karena belum adanya sosialisasi atau pelatihan serta belum adanya pedoman kerja penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) sebagai acuan untuk mengoprasikan sistem tersebut.